23 C
Bogor
Wednesday, April 8, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 1159

10 Ribu Ayam Mati Terpanggang, Pemilik Alami Kerugian Hingga Ratusan Juta Rupiah

0

Parung | Jurnal Inspirasi

Sebuah kandang ayam di Kampung Sawah RT 02, RW 05, Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Selasa (29/6) pagi sekitar pukul 07.30 Wib hangus terbakar.

Bahkan tidak hanya kandang yang luasnya 600 meter persegi itu, namun sebanyak hampir 10 ribu ayam yang baru berumur 15 hari itu juga tidak tersisa semuanya mati terpanggang.

Kini pasca kebakaran itu sejumlah warga terlihat mengumpulkan ayam ayam yang mati terpanggang itu yang dimasukan ke dalam karung untuk dijadikan empan ikan.

Menurut Ketua RT setempat, Supardi (45), api begitu cepat langsung membakar kandang ayam tersebut.

“Api cepat membakar kandang ayam yang luasnya 600 meter persegi itu, hampir 10 ribu ayam yang umurnya baru 15 hari itu mati tidak bisa terselamatkan,” katanya.

Sementara menurut warga lainnya Emuh (32), diduga api itu berasal dari sebuah open tradisional yang dibuat secara manual oleh pegawai kandang ayam.

“Diduga api berasal dari open yang dibuat pegawai kandang untuk memanaskan suhu tubuh ayam, namun api tersebut mengenai sekam hingga membakar kandang,” katanya.

Api berhasil dipadamkan oleh warga secara bergotong royong dan selanjutnya dibantu oleh 2 unit mobil Dinas Damkar Kabupaten Bogor sektor Parung.

“Tidak ada korban jiwa, namun satu orang pegawai alami luka ringan di bagian leher,” jelasnya.

Warga pun menyebut api tersebut sempat mengenai rumah warga yang berada di sebelah kandang tersebut dan saat kejadian pemilik rumah langsung keluar menyelamatkan harta bendanya.

“Alhamdulillah hanya terkena kobaran meksipun saat itu pemilik rumah sempat panik karena besarnya kobaran api saat itu,” ujarnya.

Sementara diketahui kandang milik Emul itu hangus tidak tersisa bahkan ribuan ayam mati terpanggang dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

** Cepi Kurniawan

Pasien Covid Melonjak, BPBD Dirikan Tenda Darurat di RSUD

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor memasang tenda darurat di Rumah Sakit Daerah Umum (RSUD) Kota Bogor. Hal itu lantaran Bed Occupancy Ratio (BOR) di RS pelat merah itu sudah menyentuh angka 96 persen akibat melonjaknya pasien positif Covid-19.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) BPBD Kota Bogor, Theo Patricio Freitas mengatakan pemasangan tenda darurat itu untuk menampung adanya lonjakan pasien Covid 19 di RSUD Kota Bogor.

“Nanti rencananya ada satu lagi (tenda darurat) buat pelayanan,” ujar Theo kepada wartawan, Selasa (29/6).

Menurut dia, satu tenda darurat ini mampu menampung kurang lebih sebanyak 20 pasien. Dimana, lahan yang digunakan setiap tenda memerlukan tanah kosong seluas 10×20 meter.

“Kapasitas kurang lebih bisa menampung 20 pasien. Nanti alat kesehatannya dari RSUD,” kata dia.

Ia menuturkan, pemasangan tenda darurat ini dilakukan berdasarkan permintaan langsung RSUD Kota Bogor.

** Fredy Kristianto

Rumah Pintar Petani Mesti Jadi Pusat Konsultasi Agribisnis

0

Pandeglang | Jurnal Inspirasi

Kegiatan Rumah Pintar Petani (RPP) sangat mirip dengan salah satu fungsi BPP sebagai Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani), yaitu sebagai pusat konsultasi agribisnis. Untuk itu kegiatan ini layak dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Demikian diutarakan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang Budi S Januardi saat pembukaan Pelatihan Manajerial BPP Kostratani di Aula Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang, belum lama ini.

ata Budi RPP merupakan salah satu model belajar petani yang dapat dikembangkan di BPP yaitu membentuk kelas yang dilengkapi bahan praktek, pendampingan sehingga petani peserta sedapat mungkin merasa berada di rumah sendiri sehingga nyaman dan akan menjadi pintar setelah belajar.

“Rumah Pintar Petani (RPP) berada di BPP yang menjadi tempat pertemuan, pendampingan dan media pembelajaran bagi para penyuluh pertanian dengan para angota kelompok tani, pemuda petani, wanita tani dan unsur masyarakat lain untuk mengembangkan diri, mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam hal usaha di bidang pertanian,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Yusral Tahir menjelaskan bahwa Pelatihan Manajerial BPP Kostratani diinisiasi oleh Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola pada BPP Kostratani di Kecamatan, dengan mengoptimalisasi tugas, fungsi dan peran BPP dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Pelatihan serupa dilaksanakan juga di Kabupaten Lebak. Kegiatan yang menyasar koordinator penyuluh sebagai peserta ini dibuka langsung Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya. Dalam sambutannya Iti mengapresiasi langkah Kementan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) memberikan pelatihan untuk penyuluh yang dilaksanakan PPMKP Ciawi Bogor.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada Kementan atas fasilitasi penyelenggaraan pelatihan ini. Mudah – mudahan dengan mengikuti pelatihan ini para penyuluh pertanian di Kabupaten Lebak semakin meningkat kompetensi dan kinerjanya dalam mendampingi petani untuk menyediakan pangan bagi masyarakat khususnya di Lebak yang kita cintai ini, “ ujar Bupati.

Semangat membangun Kostratani terus gelorakan kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi. Dalam berbagai kesempatan Dedi mengajak seluruh elemen pertanian selalu optimis dan semangat serta membulatkan tekad untuk membangun Kostratani.

Mengenai hadirnya program Kostratani, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan program ini bertujuan membangun ekosistem pertanian lewat digital yang lebih modern.

“Saya mengajak seluruh penyuluh pertanian untuk bekerja extra-ordinary, tetap semangat dalam segala kekurangan, dan mari sama-sama melakukan terobosan-terobosan, untuk mensupport program-program utama Kementan,” tutur Mentan SYL.

**Regi/PPMKP

Polresta-Kadin Kota Bogor Kolaborasi di HUT Bhayangkara

0

Selenggarakan Festival Film Pendek UMKM

Bogor | Jurnal Inspirasi

Memperingati HUT Bhayangkara ke-75, Polresta Bogor Kota menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor, mengadakan festival film pendek Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dengan tujuan untuk meningkatkan sektor ekonomi pada UMKM dimasa pandemi Covid-19 ini.

Pada Senin (28/6), dilaksanakan penilaian untuk mencari juara yang diikuti puluhan peserta lomba di Hotel The Mirah. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Chondro menuturkan, pada momen HUT Bhayangkara ke-75 tahun 2021 ini, Polresta Bogor Kota ingin merangkul dan mengajak seluruh masyarakat maupun komunitas melalui kreativitas ditengah pandemi Covid-19.

“Kami ingin HUT Bhayangkara ini sebagai hari masyarakat bukan hari polisi, karena polisi itu dari masyarakat. Pesan kami di 75 tahun ini, ingin memperlihatkan bahwa polisi bukan hanya mengungkap kejahatan melainkan bisa memberdayakan produktivitas masyarakat. Percuma kalau cuma aman saja tetapi tidak ada produktivitasnya,” ungkapnya.

Menurut Susatyo, semua pihak tidak boleh berdiam diri dalam situasi sekarang ini. Harus menjadikan situasi ini sebagai tantangan dan peluang untuk berkreasi dan sebagainya.

Kata Susatyo, semua orang memiliki mimpi yang sama yakni ingin mewujudkan Kota Bogor yang semakin maju, aman dan produktif masyarakatnya. Prinsipnya, lanjut Sustayo, semua bisa bekerjasama dalam menghadapi pandemi ini, percepatan penanganan dan pemulihan perekonomian.

“Semoga kegiatan ini menjadi semangat dalam kepedulian terhadap UMKM. Terimakasih kepada semua pihak yang terlibat, Kadin Kota Bogor, Diskop UKM, Disparbud dan lainnya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi semuanya,” katanya.

Kemudian, Ketua Kadin Kota Bogor, Almer Faiq Rusydi mengatakan, dalam kondisi pandemi sekarang ini, kebanyakan orang mengalami masa-masa sulit, contoh seperti orang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  dan mereka akhirnya memilih untuk berdagang atau usaha dengan prinsipnya UMKM.

“Nah sementara teman-teman di UMKM ini pastinya butuh wadah untuk memperomosikan usaha jualan mereka ini. Dan ini salah satu usaha kita dari Kadin untuk mewujudkan itu,” kata Almer.

Bertepatan pada momentum HUT Bhayangkara lanjut Almer, intinya Kadin ingin membantu UMKM yang ada. 

“Yang pertama kita membuat lomba festival film pendek promosi UMKM. Jadi bagi mereka yang berminat ikut lomba, kita minta promosikan dengan dokumentasi film pendek. Tentunya dengan lomba ini ada juaranya yaitu mulai dari 1, 2, 3 dan akan mendapatkan uang saku serta  penghargaan dari kami,” jelasnya.

Selain itu, masih kata Almer, di setiap kesempatan Kadin Kota Bogor dengan Polres Bogor Kota akan terus berpihak pada UMKM yang ada di kota Bogor ini. “Kedepan, akan banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kadin dengan melibatkan UMKM yang ada,” kata Almer.

Sementara, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Disparbud Ekraf) Kota Bogor, Atep Budiman mengatakan,  dengan adanya lomba film pendek ini bisa menjadi motivasi bagi pembuat film pendek di Kota Bogor dimasa pandemi ini.

“Pandemi ini tidak menyurutkan semangat kita sebagai pelaku kreatif, semangat ini sudah diinisiasi oleh Pak Kapolresta Bogor Kota,” kata Atep.

Atep berharap, dengan adanya film pendek ini bisa menunjukan Kota Bogor terbuka bagi semua pelaku industri film baik sebagai venue syuting film maupun dalam mencari inspirasi, apalagi di sektor budaya Kota Bogor sedang mengalami kebangkitan.

“Kita paham betul Kota Bogor pernah berjaya saat menjadi Ibukota Pajajaran dulu. Nanti kita buat film sejarah Kota Bogor, karena kita punya nilai sejarah yang besar yang pernah jaya dimasanya,” ungkapnya.

Selain itu, dirinya juga berharap, perfilman di Kota Bogor semakin kondusif dengan mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti Polresta Bogor Kota dan Kadin Kota Bogor.

“Semoga kita bisa menghasilkan film durasi pendek, selain memberi ruang bagi pelaku kreatif juga bisa menjadi ruang untuk mempromosikan UMKM Kota Bogor. Insya Allah kedepan kita tidak selesai sampai disini saja kita akan teruskan dan mohon dukukungan dari pihak kepolisian supaya bisa terus menghasilkan film pendek di Kota Bogor,” jelasnya.

Perlu diketahui dalam kegiatan ini diikuti puluhan peserta lomba dan dinilai langsung oleh tiga juri yang kompeten di bidangnya masing-masing.

Hadir juga dalam penilaian lomba, Kapolresta Bogor Kombes Pol Susatyo Purnomo Chondro, Waka Polresta Bogor AKBP Ferdy, Ketua Kadin Kota Bogor Almer Faiq Rusydi, Kepala Disparbud Ekraf Kota Bogor Atep Budiman, Kepala Dinas Koperasi Kota Bogor Samson Purba, Ketua PHRI Kota Bogor Yuno Abeta Lahay, Kabagops Polresta Bogor, Kasat Reskrim Polresta Bogor, Kasat Intel Polresta Bogor, dan pengurus Kadin Kota Bogor.

** Fredy Kristianto

BEM se-Bogor Raya Dukung BEM UI Kritik Jokowi

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pascakritik yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) berujung pada pemanggilan oleh pihak Rektorat UI, dukungan terus mengalir dari berbagai ketua BEM yang ada di daerah. Salah satunya dukungan itu datang dari  BEM se-Bogor Raya.

Koodinator BEM  Se- Bogor Raya, Adit  menyebutkan, terhitung sejak Sabtu, 26 Juni 2021, BEM UI dalam akun resmi official BEM UI merilis infografis tentang ‘King of Lip Service’ dimana hal itu salah satu respon untuk memberikan kritik kepada Presiden Joko Widodo.

Pasalnya Presiden Jokowi Widodo kata Adit pernah berucap dalam kinerjanya selama menjadi Presiden dia kangen untuk didemo atau dikritik. “Saat itu Pak Jokowi pernah berucap -saya kangen didemo- itu masih ingat salah satu hal yang diucapkan oleh Presiden,” kata Adit dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/6).

Namun pada kenyataannya kata Adit, saat ini tindakan yang dijalankan oleh mahasiswa ketika turun ke jalan masih ada tindakan represif dari pihak aparat, dan pelemahan KPK yang saat ini masih berlangsung.

“Maka kami Aliansi BEM se-Bogor memberikan solidaritas kepada BEM UI atas pemanggilan oleh pihak Rektorat UI yang kami anggap sebagai intervensi kebebasan menyampaikan pendapat yang dilindungi konstitusi dan mengecam keras pihak-pihak yang berupaya melemahkan gerakan dan kritik mahasiswa untuk penguasa,” tegasnya.

** Cepi Kurniawan

Bima Usul ke BNPB Pengetatan Kebijakan

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito di Gedung Graha BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Senin (28/6). Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal, mulai dari akan dioperasikannya kembali Rumah Sakit Lapangan Covid-19 di Kota Bogor hingga menyampaikan sejumlah usulan pengetatan kebijakan dalam penanganan Covid-19.

“Saya baru saja melangsungkan pertemuan dengan Kepala BNPB Pak Letjen Ganip Warsito. Saya menyampaikan situasi terkini di Kota Bogor. Angka-angka perkembangan Covid-19 yang mengkhawatirkan sehingga membutuhkan langkah cepat untuk menambah tempat tidur dan ruang isolasi, termasuk mengaktivasi Rumah Sakit Lapangan Covid-19 di Kota Bogor,” ungkap Bima Arya.

Bima menjelaskan, BNPB mendukung pengaktivasian RS Lapangan sesegera mungkin karena kebutuhan tempat tidur isolasi yang sudah sangat mendesak. “Alhamdulillah Kepala BNPB mendukung. Jadi akan ada percepatan dari aktivasi RS lapangan. Insya Allah hari Jumat ini akan kita mulai operasionalkan kembali untuk bisa diakses oleh warga yang membutuhkan,” ujarnya.

Dalam pengelolaanya, kata Bima, RS Lapangan ini di bawah koordinasi RSUD Kota Bogor. “Jadi tidak melakukan permohonan dana seperti waktu itu kepada BNPB. Tetapi dikelola langsung oleh RSUD karena sudah bisa langsung dilakukan klaim. Nanti RSUD melakukan klaim, semuanya itu nanti dibiayai oleh negara,” jelas Bima.

Dalam kesempatan tersebut juga, Bima Arya berdiskusi mengenai usulan kebijakan yang lebih ketat untuk menopang PPKM Mikro yang sedang berjalan. “Saya juga menyampaikan bahwa beberapa usulan terkait dengan pelaksanaan PPKM yang harus ditopang oleh kebijakan pengetatan di atas. Saya sampaikan usulan kepada kepala BNPB, beliau memahami dan memang saya menangkap bahwa ada kemungkinan pemberlakukan pengetatan kembali terkait dengan jam operasional, pengaturan jam kerja dan lain-lain,” terang Bima Arya.

Sebelumnya, Bima Arya meminta kepada pemerintah pusat untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih ketat dalam mengendalikan laju kasus Covid-19 yang makin tak terkendali. Alasannya, kata Bima, terlihat dari data tingginya angka kasus positif, meningkatnya angka kematian, hingga tenaga kesehatan yang bertumbangan karena terpapar.

Menurut Bima, kewenangan Pemerintah Daerah sangat terbatas dalam memperkuat kebijakan pembatasan yang dimaksud. “Kita tidak mungkin bisa melakukan pembatasan jam operasional, jam kantor, dan lain-lain karena itu kewenangan pusat. Tanpa instrumen kebijakan di tingkat nasional, maka kita akan sulit mengupayakan langkah-langkah yang masif dalam membatasi mobilitas warga,” jelas Bima.

 “Jadi saya kira semuanya perlu diperhitungkan dengan cermat, tetapi poinnya adalah dari data menunjukan bahwa kita harus mengambil langkah kebijakan yang lebih tegas, lebih ketat, di tingkat yang lebih makro. Kalau tidak maka korban akan semakin banyak berjatuhan,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

Gunung Ciung Destinasi Wisata Bernostalgia Para Pecinta Alam

0

Babakan Madang  | Jurnal Inspirasi

Mengusung konsep pariwisata alam Indonesia, Gunung Ciung hadir sebagai salah satu tempat wisata alam yang wajib dikunjungi. Tempat wisata yang  berlokasi di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang menghadirkan wisata alam.

Pengelola Gunung Ciung, Gema Santosa menjelaskan yang membedakan dengan tempat lainnya adalah panorama alam yang mempesona dan terkenang. “ Hal yang ditonjolkan dalam arti kata mempesona dan terkenang adalah kehangatan, kekeluargaan dan tempat tumbuhnya erat tali silaturami terpancar di Gunung Ciung,” jelasnya, Senin (28/06/2021).

Mengusung visi menjadikan Gunung Ciung sebagai tempat sarana dan prasarana serta tempat bernostalgia para pecinta alam. Gunung Ciung hadir sebagai tempat  ajang bersilaturahmi dan membuka pintu rejeki bagi yang berkunjung.

“Selain itu dengan hadirnya Gunung Ciung juga kita berharap bisa memajukan potensi ekowisata Indonesia, dan menjadikan tempat ini sebagai tempat yang dapat mengedukasi tentang beretika dengan alam, selain bersinergi dengan alam, tentunya warga setempat pun turut menjadi elemen pendukung untuk majunya potensi wisata Gunung Ciung ini,” tutur Gema.

Selain itu, Gema juga memaparkan, dengan adanya lokasi wisata Gunung Ciung ini, para pengelola Gunung Ciung bisa menumbuhkan bakat dan minat khusus bagi para pecinta alam dengan cara menjadikan sebagai tempat olahraga alam dan tempat edukasi dengan cara tadabbur alam, dan pastinya juga dengan adanya Gunung Ciung ini, kami berharap bisa memajukan perekonomian warga lokal.

“Kedepannya kami berharap Gunung Ciung ini bisa menjadi tempat terbaik dengan panorama alamnya dan menciptakan generasi yang peduli dengan alam dan lingkungannya,” paparnya.

Sementara jarak tempuh ke posko camp pertama dengan ketinggian 720 MDPL berjarak 1,2 Km yang bisa ditempuh dengan waktu 35 menit. Puncak Gunung Ciung sendiri berada di ketinggian 950 MDPL dan harga masuk Gunung Ciung terbilang ramah kantong.

“Dengan harga kiking 15.000/orang, berkemah pelajar 25.000/orang, berkemah reguler 30.000/oran, berkemah dengan paket lengkap, seperti welcome drink, makan 2x, tenda share kapasitas 3 orang, matras, lampu dan fasilitas di Lokasi Rp. 140.000/orang,” ujarnya.

Nama Gunung Ciung sendiri, lanjut Gema, berasal dari nama Ciung yang memiliki arti burung dalam Bahasa Sunda.

“Di kawasan ini terdapat aliran sungai dan memiliki sebuah goa yang penuh dengan berbagai jenis burung, dengan demikian tercetuslah ide untuk memberi nama Gunung Ciung. Dan juga menurut penjelasan warga setempat, dahulu kala kawasan gunung ini dijadikan tempat berkumpulnya para ulama, sesepuh daerah sekitar untuk tempat bersembunyi dari penjajah dan juga sekaligus tempat beribadah, serta hingga saat Ini masih terjaga mata air untuk mengambil air wudhu,” ungkap Gema.

Menurut Gema, dengan berjalannya waktu, keindahan kawasan ini sangat disayangkan apabila hanya segelintir orang yang mengetahuinya, hingga akhirnya pihak pengurus kawasan hutan pun berinisiatif untuk berbagi keindahan kawasan ini dengan umum. Ada 10 fasilitas yang disediakan seperti posko penyambutan sekaligus tiketing, rumah kayu darurat, mushola, gazebo, warung, toilet, dapur, penerangan, area berkemah dan api unggun hingga spot foto.

“Sebelumnya Gunung Ciung sendiri telah dikelola turun temurun oleh tim tani daerah sekitar kurang lebih 20 tahun yang lalu dan menjadi lahan produktif untuk perkebunan. Banyak pepohonan produktif seperti cengkeh, kapolaga, nangka, durian, coklat, pisang dan kopi menjadi bukti nyata betapa suburnya tempat ini,” jelasnya lagi.

Dengan berbekal nekat tapi termenej, Gema beserta pengurus lainnya berusaha untuk melibatkan teman-temannya yang memiliki potensi di bidangnya masing-masing.

“Banyak yang terlibat dan support untuk mewujudkan Gunung Ciung, diantaranya teman-teman yang ahli di bidang konseptor wisata, ahli di pembangunan infrastruktur, safety, tata kelola, paramedis dan ahli di bidang non medis pun turut serta bahu-membahu membangun Gunung Ciung dengan mandatory, wisata alam yan tidak melawan alam dan mematuhi klausal-klausal dalam peraturan yang ada,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Gunung Batu Ditambang, Achmad Fathoni Kaget Tanah Negara Dikelola Pribadi

0

Sukamakmur | Jurnal Inspirasi

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Fathoni heran tanah negara dikelola oleh pribadi. Hal itu dia ungkapkan menindaklanjuti informasi adanya penggerudukan warga ke lokasi aktivitas tambang di Gunung Batu, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor.

Politisi PKS ini juga mengaku kaget saat mendengar adanya aktivitas penambangan di Gunung Batu. “Ini milik negara, kok ditambang pribadi. Dapat ijin dari siapa? Karena setahu saya, itu adalah aset negara. Jika dimiliki pribadi, patut untuk dilakukan penyelidikan proses jual belinya,” ungkapnya, Senin (28/06/2021).

Achmad Fathoni pun menegaskan, dia sudah melaporkan penambangan tersebut ke Bupati Bogor Ade Yasin, Ketua DPRD Rudy Susmanto dan Ketua UPTD ESDM Provinsi Jawa Barat. “Saya yakin beliau-beliau akan bersama rakyat Bogor menjaga Gunung Batu dan alam kita. Saya yakin dengan komitmen beliau-beliau terhadap alam kita,” ucapnya.

Menurutnya, Komisi III DPRD Kabupaten Bogor pernah berkunjung ke Gunung Batu pada tahun lalu dan sudah minta untuk tidak boleh adanya penambangan apapun. “Disamping tidak ada ijin, adanya aktivitas tambang ini juga bahaya untuk kelestarian alam serta potensi wisata, maka dari itu saya akan terus jaga Gunung Batu dan alam kita,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Ratusan Ribu Barang Bukti Narkotika Dimusnahkan BNN

0

Cigombong | Jurnal Inspirasi

Tumpukan barang bukti dari berbagai jenis narkotika dimusnahkan Badan Narkotika Nasional di gedung rehabilitasi BNN Lido, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Senin (28/6/2021). Pemusnahan barang bukti narkotika ini sebagai rangkai kegiatan Hari Anti Narkotika Nasional (HANI)  tahun 2021 yang dihadiri langsung Kepala BNN Irjen. Pol. Dr. Drs. Petrus Reinhard Golose, M.M.

Menurutnya, pemusnahan barang bukti narkotika dari berbagai kasus ini diungkap sejak April hingga Juni 2021. Barang bukti yang dimusnahkan ini antara lain, sabu seberat 1,39 ton, ekstasi sebanyak 74.340 butir dan ganja seberat 437,27 kilogram

“Jadi ini buki kami meski sedang dalam masa pandemi Covid-19, namun BNN tak pernah lengah terhadap ancaman bahaya narkotika yang juga merupakan pandemi berkepanjangan,” ujar Irjen. Pol. Dr. Drs Petrus Reinhard Golose, M.M.

Selain barang bukti narkotika, ada seluas 87,5 hektar ladang ganja yang disita. Tidak hanya mengungkap kasus tindak pidana narkotika, BNN juga membongkar tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil kejahatan narkotika sebesar Rp. 116.862.409.817.

“Barang bukti berupa aset dan uang tunai yang disita ini selanjutnya akan dimanfaatkan oleh BNN untuk kepentingan P4GN,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, BNN juga terus memantau situasi peredaran narkotika jenis baru yang saat ini mulai meresahkan masyarakat atau disebut New Psychoactive Substanses (NPS) yang beredar di Indonesia.

Dari 1.047 jenis NPS yang beredar di dunia, BNN berhasil mengidentifikasi 86 jenis NPS yang kini telah memiliki ketetapan hukum. Sehingga pengedar maupun penyalahgunaannya akan dikenakan sanksi hukum sesuai UU No. 35 Tahun 2009.

Dalam momentum peringatan HANI kali ini, dengan menggandeng tagline “War on Drugs” BNN mengajak seluruh elemen bangsa untuk ikut bahu membahu “Angkat senjata” berperang melawan narkotika dengan mengarahkan seluruh kemampuan yang dimiliki. “Dan bersama mewujudkan Indonesia Bersinar,” pungkasnya

Sementara, Kepala Humas BNN Brigjen Sulistyo Pujo Hartono menambahkan, BNN dalam melaksanakan tugasnya melakukan beberapa upaya diantaranya melalui strategi soft power approach, hard power approach dan smart power approach

“Pada strategi soft power approach, BNN melakukan tindakan preventif agar masyarakat memiliki ketahanan diri dan daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkotika,” ujar Pujo, sapaan akrabnya.

Selain itu, saat ini BNN sedang gencar melaksanakan program Desa Bersinar, dimana Desa Bersinar adalah progam BNN yang bekerjasama dengan kementerian terkait khususnya Kemendes dan Kementerian Dalam Negeri

Tujuan dari Desa Bersinar ini, memaksimalkan potensi yang ada di kementerian maupun kita dengan menyentuh desa-desa agar desa iu memiliki daya dekat dan daya tangkal. “Mereka diedukasi atau dilatih agar bisa melihat pengedar-pengedar narkotika pada tahap awal,” terangnya.

Selain itu, Mereka juga harus bisa melihat pergerakan orang-orang yang menggunakan narkoba di tingkat desa. “Dengan Desa Bersinar  atau desa tanggap narkotika tadi, desa-desa bisa mengetahui pemakai-pemakai awal tadi, siaap saja di desanya yang menggunakan narkoba, desa jadi lebih peduli,” tandasnya.

** Deny

Pemerataan Sekolah tak Jadi Prioritas

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Masifnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membangun infrastruktur publik, rupanya tidak dibarengi dengan meratanya jumlah sekolah tingkat SMP dan SMA. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto ketika membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), belum lama ini.

Menurut dia, kendati jumlah sekolah belum merata, namun pemerintah justru tak memiliki rencana untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Padahal, sambung dia, dengan tidak meratanya jumlah sekolah negeri masalah penerimaan peserta didik baru (PPDB) akan terus muncul dan muncul. Dimana para pelajar Kota Bogor akan kesulitan untuk masuk ke sekolah negeri karena faktor zonasi.

“Di Bogor Utara itu sulit untuk menjangkau sekolah negeri, di Bogor Barat juga begitu dan saya belum lihat di RKPD 2022 ini adanya penambahan infrastruktur sekolah baru. Jangan sampai di pemerintahan Walikota sekarang jumlah sekolah tidak ada yang bertambah. Kita apresiasi adanya penambahan ruang terbuka hijau, penambahan trotoar dan lain-lain. Tapi terus terang kami sayangkan jika tidak terjadi penambahan infrasturktur pendidikan dan ini perlu pemerataan untuk SMP dan SMA yang ada di pinggir kota,” beber Atang.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin. Menurutnya, dalam pemaparan RKPD yang dilakukan oleh Pemkot Bogor tidak ada penjabaran arah dari Pemkot Bogor di 2022 dalam menyelesaikan persoalan pendidikan yaitu peningkatan kualitas pengajaran dan pembelejaran di masa adaptasi kebiasaan baru.

Berdasarkan data yang ia miliki dari kegiatan reses yang ia lakukan, Jenal mengungkapkan banyak pejalar di Kecamatan Bogor TImur yang sulir mendapatkan sekolah negeri. Bahkan dalam tingkat presentase hanya 42 persen ketersediaan sekolah negeri untuk peserta didik baru.

“Kalau kita breakdown lagi, di Kecamatan Bogor Timur yang hanya memiliki satu SMA Negeri, banyak warga yang mengeluh karena zonasi,” katanya.

Lebih lanjut, Jenal pun menagih janji Walikota Bogor yang berencana membuat kajian kebutuhan ideal sekolah negeri untuk mengcover seluruh pelajar di Kota Bogor. Sebab, kepoercayaan masyarakat kepada pendidikan di sekolah negeri sangat tinggi, selain biaya lebih murah.

“Jadi saya harap Pemerintah Kota Bogor bisa memperhatikan apa yang kami sampaikan,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto