Bogor | Jurnal Inspirasi
Belum lama ini, Bogor Culture Night 2021 yang di lakukan Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor kembali digelar yang berlangsung dihalaman Kantor Disbudpar Kabupaten Bogor dengan menggunakan panggung portable kebanggan masyarakat Kabupaten Bogor, Jumat (1/10/2021) lalu.
“Sudah sepatutnya Pemkab Bogor melalui Disbudpar Kabupaten Bogor membantu dan memberikan fasilitas para pekerja seni, agar senantiasa mereka dapat terus mengembangkan bakat dan tidak terpuruk seperti sekarang ini, dengan melalui program “Bogor Culture Night 2021” inilah kita berikan fasilitas untuk mereka,” ucap Heni Widyawati Kasi Kesenian Disbudpar Kabupaten Bogor, kepada Jurnal Bogor.
Kegiatan pementasan kesenian ini telah menampilkan sejumlah talent, mulai dari tarian dan musik etnik tradisional. Menurutnya Heni, kegiatan kesenian ini merupakan salahsatu bagian dari Panca Karsa yang di gagas oleh Bupati Bogor Ade Yasin yakni guna mewujudkan Bogor yang Maju dan Berkeadaban.
“Kegiatan ini salahsatu program Panca Karsa yang di gagas oleh Bupati Bogor Ade Yasin yakni guna mewujudkan Bogor yang Maju dan Berkeadaban, dan penampilan kali ini oleh Sanggar Seni Kasmaran dari wilayah Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor dengan meyuguhkan tarian Jawa Baratnya,” tukasnya.
**handymehonk
Sanggar Seni Kasmaran Meriahkan Bogor Culture Night 2021
Rumdin SDN Pangkaljaya Mau Dirobohkan
Kepsek Pangkaljaya Minta Bantuan Gapura ke Antam
Nanggung l Jurnal Inspirasi
Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pangkaljaya, Desa Pangkaljaya, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Ozi Wahroji meminta rumah dinas (rumdin) yang berada di sekolahnya untuk segera dirobohkan. Menurutnya, keberadaan rumah dinas itu berdampak tidak memadainya akses jalan menuju areal sekolah dan terjadi penyempitan pada halaman sekolah.
“Jalan menuju sekolah tidak memadai, karena tertutup bangunan rumah dinas,” ujar Ozi Wahrozi, kepada wartawan, Senin (4/10). “Akses jalan memang ada, tapi tidak memadai karena kondisinya sangat kecil,” tandas Ozi lagi.
SDN Pangkaljaya yang terletak di Kampung Parengpeng RT01 RW 01 saat ini membutuhkan bangunan halaman sekolah seiring jumlah siswa yang mulai membeludak.
Keberadaan rumah dinas tersebut berdampak pada ketiadaan jalan serta mempengaruhi halaman sekolah menjadi sempit maka seharusnya dirobohkan yang kemudian perlu dibangunnya gapura sebagai pintu masuk sekolah SDN Pangkaljaya.
“Keberadaan halaman sekolah saat ini begitu sempit, dengan jumlah siswa sebanyak 232 sedangkan luas halaman saat ini kurang lebih 8×12 meter sedangkan kalau ditambah jadi 20×10 meter yang mungkin akan mencukupi,” terang dia.
Lebih lanjut Ozi menuturkan, rencana akan dibangunnya gapura pihaknya bermaksud mengusulkan bantuan ke PT Antam Pongkor. “Kalau prosopal permohonanan bangunan gapura sudah diusulkan, mudah mudahan segera ada realisasinya,” harapnya.
Selain itu pihaknya juga berkeinginan membuat gapura dan akses jalan bisa dilalui dengan kendaraan roda empat. Lalu ada toilet dan tempat wudhu yang saat ini masih menumpang di musola milik warga yang keadaannya sudah kumuh dan sudah semestinya dilakukan perbaikan.
**aripekon
Presiden Joko Widodo Kukuhkan Petani Milenial Wilayah Timur Indonesia
Sorong | Jurnal Inspirasi
Sukses meresmikan Petani Milenial di beberapa kabupaten dari 34 provinsi, Kementerian Pertanian kembali menggarap petani milenial diwilayah paling timur Indonesia wilayah Provinsi Papua Barat yaitu Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Manokwari, Senin (4/10/2021).
Kebijakan pangan di era Jokowi yang tertuang dalam Nawacita menjadi landasan program kerja pemerintah yaitu mencapai swasembada pangan dalam rangka ketahanan pangan nasional. Lebih penting lagi berpihak pada petani yang bermuara pada peningkatankesejahteraan. Tiga hal yang harus digarisbawahi yaitu pangan yang cukup untuk masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan mensejahterakan petani.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang maju, mandiri dan modern menjadi sangat penting karena dari karakter SDM seperti itu akan sangat berpengaruh pada produktivitas.
Kebijakan tersebut diimplementasikan Kementerian Pertanian melalui berbagai program terobosan kebijakan pembangunan pertanian diantaranya usaha untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dari kalangan milenial. Target 2,5 juta Petani Milenial dari Sabang sampai Merauke akan diciptakan, dilatih, dibimbing dan difasilitasi.
Sementara untuk Papua dan Papua Barat, ditargetkan tercipta 20.000 Petani Milenial yang dikomandani oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan setempat, Dengan harapan Papua Barat menjadi salah satu lumbung pangan. Peluncuran program Petani Milenial di kabupaten Sorong Papua Barat dibuka oleh orang nomor 1 di Indonesia, dihadiri sejumlah pejabat Kementerian Pertanian, termasuk didalamnya.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Prof. Dedi Nursyamsi, Sekretaris Badan, Dr. Siti Munifah, Kepala Pusat pusat Pelatihan Pertanian Dr. Leli Nuryati, Kepala Balai Lingkup BPPSDMP, para Kepala BPTP dan pejabat pemerintah kabupaten/kota Sorong
Menyadari akan pentingnya regenerasi petani, Kementerian Pertanian membuat program diantaranya program wirausaha muda pertanian, termasuk penumbuhan 2.000 Duta Petani Milenial (DPM) dan Duta Petani Andalan (DPA) di 34 provinsi. Sayangnya belum menjadi mainstream kebijakan di daerah, padahal Program Petani Milenial merupakan bagian dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020.
Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo (SYL) mendorong generasi milenial untuk mengembangkan pertanian di daerah masing-masing, dan tidak lagi berfikir bahwa pertanian saat ini masih konvensional melainkan didukung teknologi informasi di era digitalisasi global.
“Petani itu keren, menjadi petani adalah kebanggaan! Jangan lagi berpikir bahwa petani itu konvensional. Petani saat ini harus cerdas, mandiri, berorientasi maju dan modern. Petani saat ini harus mampu menjawab tantangan digitalisasi global,” kata Mentan Syahrul.
Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Prof. Dedi Nursyamsi mengatakan keberadaan para petani milenial sangat diperlukan untuk menjadi pelopor sekaligus membuat jejaring usaha pertanian. Petani milenial diharapkan mampu menarik minat generasi milenial menekuni usaha di bidang pertanian. Apalagi, sudah banyak petani milenial yang kini telah menjadi pengusaha sektor pertanian dan mengembangkan usahanya dari hulu hingga hilir. Ujarnya.
Lebihlanjut Dedi mengatakan usaha tani petani milenial bervariasi dari hulu ke hilir bahkan menembus ekspor.
Kehadiran mereka diharapkan menjadi ikon pertanian masa kini dan contoh bagi generasi milenial lainnya untuk menekuni sektor pertanian. Melalui pendidikan dan pelatihan kita bentuk generasi milenial yang mampu menerapkan perubahan tatanan pertanian sesuai dengan era society 5.0 seperti pemanfaatan sensor, pemanfaatan internet, inovasi teknologi, big data,pengoperasian alsintan tanpa awak, rice transplantor, smart green house, serta marketplace online.
**T2S /BBPP Batu
Menyongsong Matahari Terbit di Bumi Cendrawasih
Sorong | Jurnal Inspirasi
Masih banyak generasi muda yang berfikiran, bekerja di sektor pertanian kurang menjanjikan. Bekerja di sektor pertanian dianggap kurang menjamin masa depan. Hal ini tantangan bagi semua pihak yang menjadi pemangku kepentingan sektor pertanian. Beberapa pemuda memerlukan prestise dalam bekerja dan pekerjaan pertanian lagi-lagi dianggap kurang kurang terhormat.
Padahal saat pandemi Covid-19 sejak awal 2020, aktivitas sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang tetap positif diantara berbagai sektor lain yang negatif. Pekerja yang bergelut di sektor pertanian khususnya budidaya pertanian tanaman terdiri dari orang yang sudah tua-tua sehingga produktivitasnya kurang baik dan adaptasi pada perubahan teknologi lebih lambat dibanding petani yang berumur lebih muda. Pada petani muda inilah diharapkan ada kenaikan produktivitas kerja.
Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Pembangunan pertanian berkelanjutan dilakukan dengan melalui pengelolaan seluruh sumber daya, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusia, teknologi serta kelembagaan secara optimal. Keberhasilan pembangunan pertanian berkelanjutan tergantung pada kualitas sumber daya manusia dalam berkomitmen untuk membangun sektor pertanian.
Namun mayoritas pendidikkan SDM pertanian Indonesia masih rendah, banyak petani yang berusia lanjut dan rendahnya kapasitas dalam aspek kewirausahaan. Salah satu kebijakan dalam meningkatkan produksi pertanian adalah pengembangan SDM. Pengembangan SDM menjadi penting karena SDM tidak hanya sekedar faktor produksi melainkan pelaku langsung dari pembangunan pertanian.
Kementerian Pertanian sadar akan pentingnya regenerasi petani ini, oleh karena itu Kementan membuat program diantaranya regenerasi petani dan program wirausaha muda pertanian. Termasuk penumbuhan 2.000 Duta Petani Milenial (DPM) dan Duta Petani Andalan (DPA) di 34 provinsi. Sayangnya belum menjadi mainstream kebijakan di daerah, padahal Program Petani Milenial merupakan bagian dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020.
Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo (SYL) mendorong generasi milenial untuk mengembangkan pertanian di daerah masing-masing, dan tidak lagi berfikir bahwa pertanian saat ini masih konvensional melainkan didukung teknologi informasi di era digitalisasi global.
“Petani itu keren, menjadi petani adalah kebanggaan! Jangan lagi berpikir bahwa petani itu konvensional. Petani saat ini harus cerdas, mandiri, berorientasi maju dan modern. Petani saat ini harus mampu menjawab tantangan digitalisasi global,” kata Mentan Syahrul.
Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Prof. Dedi Nursyamsi mengatakan keberadaan para petani milenial sangat diperlukan untuk menjadi pelopor sekaligus membuat jejaring usaha pertanian. Mereka (petani milenial) diharapkan mampu menarik minat generasi milenial menekuni usaha di bidang pertanian.
“Apalagi, sudah banyak petani milenial yang kini telah menjadi pengusaha sektor pertanian dan mengembangkan usahanya dari hulu hingga hilir,” ujarnya.
Lebihlanjut Dedi mengatakan usaha tani petani milenial bervariasi dari hulu ke hilir bahkan menembus ekspor. “Kehadiran mereka diharapkan menjadi ikon pertanian masa kini dan contoh bagi generasi milenial lainnya untuk menekuni sektor pertanian”.
Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu, Dr. Wasis Sarjono S.Pt, M.Si mengatakan SDM pertanian merupakan ujung tombak dalam memajukan pertanian. Oleh karena itu diperlukanya generasi muda sebagai penerus pembangunan pertanian di masa yang akan datang.
Kurangnya minat generasi muda dalam pertanian disebabkan karena dunia pertanian identik dengan dunia kotor, kumuh, miskin, dan komunitas yang terpinggirkan, serta dianggap tidak menjanjikan. Padahal sektor pertanian berpengaruh besar dalam menunjang ketahanan pangan, stabilitas nasional, serta penghasil devisa negara.
Oleh karena itu, Balai Besar Peternakan (BBPP) Batu, memiliki tujuan untuk menumbuhkan minat, pengetahuan, dan kepedulian generasi muda terhadap dunia pertanian.
“Bawa mereka ke outlet produk turunan susu, ke kebun bunga, sayur sayuran, pasti mereka tertarik. Katakan juga kepada mereka bahwa betapa menguntungkan kalau kita geluti pertanian / peternakan secara modern. Keuntungannya sangat tinggi terutama dibagian hilir. Dari situ kita bisa berharap mereka mencintai pertanian/ peternakan. Jangan bawa mereka ke kandang sapi yang kotor, tapi tunjukkan kepada mereka hasil dari peternakan. Tunjukkan kepada mereka bahwa pertanian itu bukan kotor, tapi keren ujar Wasis pada acara pembukaan Pelatihan Kewirausahaan bagi Petani Milenial di Kabupaten Sorong, Papua Barat.
Pelatihan yang dilaksanakan di Distrik Mariat Papua Barat dari tanggal 4-10 Oktober 202, diikuti 30 orang petani milenial diantaranya dari wilayah Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Tambrauw dan
Kabupaten Manokwari.
Dikatakan Wasis, sebagai agro edutainment, BBPP Batu wajib mengajari dan menularkan teknologi pertanian kepada generasi muda dalam menumbuhkan kecintaan kaum muda terhadap sektor pertanian. “BBPP Batu merupakan balai pelatihan terbaik. Oleh karena itu, cukup mudah untuk meyakinkan generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian,” katanya.
**T2S/BBPP Batu
PTM Terbatas Dimulai
Bogor | Jurnal Inspirasi
Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) Tahap 1 rencananya dimulai, Senin (4/4) pada 200 sekolah di Kota Bogor. Ratusan sekolah tersebut telah dinyatakan lolos asesmen dan verifikasi faktual.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama pihak terkait sudah melakukan rapat koordinasi. Termasuk dengan Wali Kota Bogor, Wakil Wali Kota Bogor dan Forkopimda.
“Insya Allah PTMT Tahap 1 dimulai Senin, (4/4) di 44 sekolah SMP, 115 SMA/SMK, 30 Madrasah dan 11 SLB. Tapi ada beberapa sekolah mulai hari Rabu, (6/10) karena mereka sedang ANBK (Asisten Nasional Berbasis Komputer),” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Hanafi dalam keterangannya, Sabtu (2/10).
Hanafi menjelaskan, penentuan sekolah tahap 1 ini berdasarkan self asesmen dan verifikasi faktual yang dilakukan secara simultan dengan menggunakan instrumen yang sudah dikoordinasikan kepada para stakeholder.
“Untuk pelaksanaan Tahap 2 akan dilaksanakan setelah ada evaluasi PTMT di tahap 1,” jelas Hanafi.
Dalam rangka kehatian-hatian dan keamanan serta keselamatan kata dia, maka guru dan tenaga lependidikan yang belum divaksin tidak diperkenankan untuk melaksanakan PTMT, namun diperkenankan untuk Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ.
Sedangkan peserta didik yang mengikuti PTMT pun, dianjurkan bagi yang sudah melakukan vaksinasi penuh.
“Kelancaran, keamanan dan keselamatan PTMT menjadi perhatian dan kepentingan bersama. Kami mohon dukungan dan keterlibatan semua pihak untuk memantau PTMT secara intens. Terutama untuk jam-jam rawan, saat siswa di perjalanan datang dan pulang,” katanya.
Untuk itu, melalui Satgas Pelajar, Disdik akan melakukan patroli setelah PTMT atau kegiatan belajar selesai. Begitupun pihak kepolisian akan melakukan hal yang sama, dan akan menindak tegas apabila kedapatan ada siswa berseragam, berkerumun di luar jam PTMT.
“Sekolah siswa yang bersangkutan pun akan direkomendasikan ditutup untuk sementara,” tegasnya.
Kadisdik menambahkan, berdasarkan program Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan akan ditindaklanjuti oleh Dinkes, surveilans satuan pendidikan akan dilakukan secara tes sampling acak 10% dari sekolah yang melaksanakan PTMT. Sehingga apabila ditemukan kasus positif (Covid-19) memudahkan tracing dan testingnya.
“Dengan persiapan yang matang, pelaksanaan dengan prokes ketat, serta patroli dan pemantauan dari semua pihak, surveillance berjalan, dan keterlibatan semua pihak, semoga PTMT di Kota Bogor terlaksana dengan baik, lancar, aman dan selamat,” harapnya.
**fredykristianto
Realisasi RTLH Minim
Pemkot Targetkan 20 Ribu Bantuan RTLH Hingga 2024
Bogor | Jurnal Inspirasi
Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) baru teralisasi 3.000 dari 6.500 unit yang telah lolos verifikasi pada 2021. Angka tersebut pun masih jauh dari target yang diharapkan. Padahal, program itu merupakan salah satu janji kampanye Wali Kota-Wakil Wali Kota Bogor Bima Arya-Dedie Rachim yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Rudy Mashudi mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menargetkan bantuan RTLH sebanyak 20 ribu unit sampai 2024 mendatang.
Menurut dia, diperkirakan, capaian hingga 2021 sudah mencapai sekitar 14.000 unit RTLH. “Ya, target rencana 20 ribu RTLH sampai 2024. Capaian 2021 sudah hampir 14 ribu. Itu akumulasi sejak awal kepemimpinan wali kota,” ujar Rudi kepada wartawan, baru-baru ini.
Kendati demikian, Rudi mengaku tak mengetahui persis berapa total unit RTLH yang sudah terealisasi lantaran data tersebut ada pada Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim).
“Total realisasi terakhir, silahkan ke Disperumkim agar datanya update. Datanya ada disana,” ungkapnya.
Kata dia, secara umum, ada beberapa poin yang menjadi janji kampanye Bima-Dedie diawal kepemimpinan. Yakni renovasi 20 ribu RTLH, lalu revitalisasi pasar tradisonal, pembangunan sarana olahraga di setiap kecamatan, konversi angkutan kota dan membangun kawasan ekonomi di wilayah.
Sebelumnya, Kepala Bidang Pertamanan PJU dan Dekorasi Kota pada Disperumkim Kota Bogor M. Hutri
mengaku bahwa saat ini pihaknya telah melakukan pencairan sebanyak 3 ribu dari total 6.500 unit yang telah lolos verifikasi dan siap dibayarkan, dengan anggaran R45 miliar.
“Target kita bisa mencairkan 100 unit perhari, dengan sisa 3.500, sehingga diperlukan waktu sekitar 35 hari,” ungkapnya.
Kata dia, hingga akhir November 2021 proses pencairan bisa selesai. Dijelaskannya pagu anggaran setia RTLH sebesar Rp17,5 Juta. “Nilai bantuannya berbeda minimal Rp10 juta dan maksimal Rp17 juta tergantung kategori kerusakannya,” ujarnya.
Dalam pencairan RTLH, sambung dia, bukan tidak ada kendala, karena sejauh ini kendalanya hanya penyesuaian di SIPD. “Ya, karena proses pencairan melalui mekanisme SIPD, jadi per Juni mulai proses pencairan, targetnya 100 unit perhari tetapi kenyataanya sehari bisa mencapai 150 unit,” tambahnya.
Menurutnya, dari total 6.500 unit yang telah lolos verifikasi itu merupakan pengajuan tahun lalu, yang proses masih dilakukan di Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat (Adkesra) Setda Kota Bogor.
“Kalau tahun lalu, Adkesra sebagai leading sektor dan kami baru tahun ini menangani RTLH, jadi istilahnya kami hanya juru bayar saja,” cetus Hutri.
Untuk pengajuan tahun depan lanjut Hutri, baru sepenuhnya dilaksanakan di Disperumkim, mulai pendaftaran, verifikasi hingga pencairan. Dan berdasarkan Renja 2022 ada sekitar 4.300 unit dengan anggaran kurang lebih di angka Rp44 miliar.
Ia menjelaskan bahwa penerima bantuan harus memenuhi administrasi dan teknis. Untuk syarat administrasi misalnya domisili, KTP KK dan sebagainya termasuk alas hak rumah.
“Kalau teknis akan dilihat dari kerusakan bangunan, kadang posisi rumah berada di sepadan sungai, atau rumah tidak dikuasai secara pribadi atau ngontrak dan sebagainya, itu tidak bisa kita bantu,” ungkapnya.
**fredykristianto
Tak Kunjung Disahkan, Perda PDJT Terombang-Ambing
Bogor | Jurnal Inspirasi
Peraturan Daerah (Perda) tentang perubahasan status Perusahaan Umum Daerah Jasa Transportasi (PDJT) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) hingga kini belum disahkan lantaran tak kunjung diserahkan ke Badan Musyawarah (Banmus) untuk diparipurnakan.
Padahal, pada Kamis (30/9) Pansus PDJT telah memanggil Plt Direktur Utama PDJT, Eko Harry Wibisono untuk dimintai tanggapan seputar pengelolaan PDJT ketika nantinya bertransformasi menjadi perumda.
Seperti diketahui, pembahasan perda perubahan status PDJT itu telah berlangsung sejak November 2020 lalu, dan akan ekspired pada November 2021 mendatang.
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan bahwa DPRD ingin memastikan semua tahapan dan berbagai masalah sebelumnya yang melanda PDJT dapat tercover dengan baik melalui regulasi yang ada.
“Kami ingin agar PDJT lebih baik lagi. Kemarin sudah finalisasi perda itu,” ujar Atang kepada wartawan, Minggu (3/10).
Atang menuturkan, DPRD juga ingin memastikan agar permasalahan ruang lingkup usaha tak terjadi lagi. Termasuk, perbaikan manajerial perusahaan dan pelaporan penggunaan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) yang selama ini dikucurkan.
“Memang sampai sekarang belum dirapatlan di Banmus, mudah-mudahan akhir Oktober sudah disampaikan di Banmus. Insya Allah sebelum November selesai,” ungkap politisi PKS itu.
Saat disinggung apakah DPRD menjamin perda itu disahkan sebelum kadarluarsa pada November nanti. Atang belum bisa memastikannya. “Ya, target paripurna (pengesahan) tunggu hasil laporan pansus dulu ke banmus,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Pansus PDJT, Shendy Pratama menyebut bahwa belum disahkannya perda tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, hingga kini Plt Direktur Utama PDJT, Eko Harry Wibisono belum pernah hadir dalam rapat bersama DPRD.
“Makanya kami akan mengundang yang bersangkutan pada Kamis (30/9) untuk menyamakan frekuensi tentang pengelolaan Transpakuan setelah jadi perumda. Sebab, ada beberapa sayap bisnis disana. Apalagi waktunya sudah mepet,” ujar Shendy.
Padahal, Eko diangkat menjadi Plt Direktur Utama PDJT berdasarkan SK Wali Kota Bogor Nomor 539/Kep-484-Ekom/2021 yang ditandatangi Bima Arya pada 7 Juni 2021.
Menurut dia, pada 1 September lalu, pihaknya sudah melakukan finalisasi, dengan mengundang seluruh elemen termasuk PDJT, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Bagian Perekonomian untuk membicarakan kaitan perubahan nama PDJT.
“Makanya kami mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam hal penyusunan ini, bukan berarti kita ingin melama-lamakan atau apa, kita kan mengejar kualitas daripada perda ini sendiri,” ungkapnya
Kata Shendy, DPRD tak ingin cerita lama soal PDJT terulang lagi, dan menimbulkan masalah baru. “Finalisasi raperda menjadi tidak clear lantaran setiap rapat Plr Direktur Utama tidak dihadirkan. Yang hadir kan selama ini kan dewan pengawas saja, sebab bila bicara substansi isi pasal itu ada direksi, jobdesk dan lain-lain. Sehingga dibutuhkan kehadiran direksi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, kata Shendy, setelah bertemu dengan Eko Harry, pansus akan membawa perda itu ke Badan Musyawarah untuk segera diparipurnakan. Sebab, Gubernur Jabar sudah memfasilitasi perda itu, bahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor pun sudah mengeluarkan legal opinion.
“LO sudah ada. Kalaupun ada proses hukum berjalan, itu tidak akan berpengaruh pada perda ini,” ungkapnya.
Namun, kata Shendy, apabila Plt Dirut tidak memahami mengenai Perumda Transpakuan, kemungkinan perda itu harus diproses ulang. “Kalau sudah oke, kita akan buatkan pakta integritas, kepada dirut” ucapnya.
**fredykristianto
KSP Moeldoko Diminta Dirikan Partai Sendiri
Bogor | Jurnal Inspirasi
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra meminta kubu KSP Moledoko agar membentuk partai sendiri, daripada mengganggu Partai Demokrat.
Diketahui, kini kubu Moeldoko tengah bermanuver dengan menggandeng Yusril Ihza Mahendra untuk mengajukan judicial review terhadap AD/ART Partai Demokrat ke MA.
Herzaky menegaskan bahwa saat ini hanya ada satu kepengurusan Partai Demokrat yang sah dan diakui pemerintah. “Lebih baik dirikan partai sendiri. Jangan mengganggu partai orang lain,” ungkapnya melalui keterangan tertulis, Minggu (3/10).
Herzaky menilai bahwa proses hukum yang tengah ditempuh kubu Moeldoko bersifat akal-akalan. “Ini hanya membuang-buang waktu. Gugatan di PTUN Jakarta Nomor 150, gugatan KSP Moeldoko dan Johny Allen Marbun. Objeknya adalah surat penolakan Menkumham tertanggal 31 Maret 2021. Mereka bertanya kenapa KLB-nya ditolak oleh pemerintah,” paparnya.
Kata dia, dalam AD ART 2013 baik pada AD ART 2020 tertera bahwa syarat sah KLB adalah harus dihadiri oleh minimal dua per tiga DPD dan setengah DPC. Tetapi, sambung Herzaky, syarat itu tidak terpenuhi d KLB Deli Serdang. Sebab, tak ada satu pun Ketua DPD yang hadir.
“AHY itu terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat berdasarkan AD ART 2015, yang dipilih secara aklamasi dan dihadiri oleh semua Ketua DPD dan semua Ketua DPC,” ungkapnya.
Dengan demikian, kata dia, gugatan yang dilayangkan KSP Moeldoko dengan memutarbalikan fakta hukum melalui PTUN adalah akal-akalan.
“Gugatan di PTUN Jakarta Nomor 154, penggugatnya adalah proxy Moeldoko, tiga orang mantan kader Demokrat. Objeknya adalah pembatalan SK Kemenkumham terkait AD ART 2020 dan SK Kepengurusan Ketum AHY,” tegasnya.
Lebih lanjut, kata Herzaky, berdasarkan Pasal 55 UU PTUN, sejak diumumkan oleh Pejabat TUN, untuk mengajukan keberatan, jangka waktunya adalah 90 hari. Sedangkan gugatan yang saat ini dilayangkan sudah lebih dari setahun.
“Dengan demikian gugatan ini pun tidak ada gunanya karena kedaluwarsa. Kami bersyukur, salah seorang penggugat mencabut gugatannya, karena dia sadar, upaya hukum ini adalah akal bulus untuk mengambil alih kepemimpinan dengan mempengaruhi para Hakim di PTUN,” katanya.
Hal itu, sambungnya, merupakan pukulan telak bagi KSP Moeldoko, karena yang mencabut gugatan adalah Yosef Badeoda.
Herzaky melanjutkan, soal perkara Judicial Review, pemohonnya adalah proxy KSP Moeldoko, empat mantan kader Demokrat. Dengan objek beberapa pasal yang dianggap bertentangan dengan UU Parpol.
Sebab, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 1 tahun 2011, hak uji materiil adalah Hak MA untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap peraturan Undang-undang tingkat lebih tinggi.
“Lantas di Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, pasal 7 ayat 1 dan Pasal 8 ayat 1, tertera bahwa AD ART bukan objek yang dapat dilakukan judicial review,” paparnya.
“Moeldoko mendapat ide bahwa JR di MA adalah ruang gelap. Cukup diajukan. Tidak ada peradilannya. Tidak ada sidangnya, tiba-tiba ada keputusan. Ia lupa bahwa masih ada keadilan dan akal sehat yang tidak bisa dipermainkan dengan uang dan kekuasaan,” tambahnya.
**fredykristianto
Sentul City Sesalkan Aksi Anarkis
Bogor | Jurnal Inspirasi
PT Sentul City Tbk menyesalkan aksi anarkis yang berujung pada pengrusakan Kantor Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor pada Sabtu (2/10). Head of Corporate Communication PT Sentul City Tbk, David Rizar Nugroho mengatakan bahwa aksi anarkis merupakan tindakan melawan hukum yang tidak bisa dibenarkan.
“Dengan adanya peristiwa itu menjadi ranah aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum untuk menjamin kepastian hukum dan hilangkan keresahan di masyarakat,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Minggu (3/10).
Menurut dia, kegiatan penataan lahan di Kampung Gunung Batu Kidul, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sudah melalui koordinasi dengan pengurus RT, RW dan desa setempat. Bahkan, telah mendapat dukungan warga kampung setempat.
“Menjadi pertanyaan kami, justru aneh yang melakukan penolakan ngotot adalah warga kampung lain, yang katanya oknum warga Gunung Batu Babakan. Kami bahkan belum sama sekali melakukan pengukuran tapal batas dalam rangka penataan lahan milik kami di kampung tersebut. Ada apa ini? Harus diusut tuntas,” jelasnya.
David menyatakan bahwa Sentul City tidak membuldozer rumah warga asli Bojong Koneng. “Yang kami kejar adalah warga pendatang yang menguasai tanah garapan dari mafia tanah dan mereka mendirikan bangunan liar di atas tanah kami,” pungkasnya.
fredykristianto |*