JURNAL INSPIRASI – Pemerintah Kabupaten Bogor mengalokasikan bantuan dana hibah renovasi untuk Masjid Jami Nurul Huda di Kp Mengker RT 01 RW 01 Desa Sirnagalih, Kecamatan Jonggol sebesar Rp30 juta.
Bantuan tersebut diserahkan langsung Bupati Bogor Hj Ade Yasin saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kecamatan Jonggol dalam rangka silaturahmi dengan masyarakat, Rabu (24/11/2021).
Kepala Desa Sirnagalih Ahmad Anwar yang didampingi H Edi Ketua DKM Masjid Jami Nurul Huda usai Bupati menyerahkan bantuan hibah menerangkan, bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian Pemkab Bogor untuk pembangunan bidang keagamaan.
“Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat dan akan kami gunakan sebaik-baiknya guna menunjang ibadah kita untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT,” ungkap Anwar, Kamis ( 25/11).
Anwar mengharapkan peran serta dari masyarakat dalam memberikan sumbangsih untuk pembangunan di Desa Sirnagalih ke arah yang lebih baik lagi.
“Saya harap kepada masyarakat terkhusus jamaah Masjid Jami Nurul Huda untuk memberikan sumbangsih pemikirian berupa saran maupun kritikan yang sifatnya membangun agar kita bisa bersama-sama membangun Desa Sirnagalih yang kita cintai ini,” imbuhnya.
Dengan begitu, dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat harapan juga ikut untuk memberikan yang terbaik terhadap renovasi masjid dapat diwujudkan bersama.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri dengan doa dan dukungan dari masyarakat, insya Allah kami bisa bekerja keras untuk kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Ketua DKM Masjid Jami Nurul Huda Ustazd Edi menyebut bahwa pemerintah daerah telah memberikan perhatian penuh terhadap beberapa sektor pembangunan dan renovasi masjid sehingga dia menghaturkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bogor atas perhatiannya memberikan bantuan.
“Insya Allah ini akan digunakan untuk penyempurnaan renovaai masjid ini. Kami sangat bersyukur dan berharap kepada Bupati Bogor semoga semangat beliau dalam memberikan perhatian ke masjid semakin bertambah,” tandasnya.
JURNAL INSPIRASI – Menindaklajuti hasil kunjungannya ke proyek peningkatan jalan Desa Tlajung Udik, Gunung Putri, anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Komisi 3, Achmad Fathoni akan mempertanyakan lagi proyek peningkatan jalan Cikeas – Bojong Nangka, Kamis (25/11).
Fathoni biasa disapa mengatakan, dia sudah mengusulkan dan memperjuangkan jalan Cikeas – Bojong Nangka sejak tahun 2019 setelah dirinya dilantik. Jalan Cikeas – Bojong Nangka juga bahkan sudah diusulkan dalam pokirnya untuk 2020 dan terus lanjut pada tahun 2021.
“Dalam rapat – rapat dengan DPUPR ini selalu saya angkat dan saya pertanyakan karena jalan Cikeas – Bojong Nangka punya peran strategis dengan beban lalu lintas yang padat,” paparnya.
Masalahnya kata dia, beberapa titik di jalan Cikeas – Bojong Nangka sudah sangat rusak dan membahayakan pengguna jalan apalagi saat kondisi hujan.
“Dalam rapat terakhir saat evaluasi realisasi semester pertama tahun 2021 serta pembahasan perubahan APBD 2021 saya terus menanyakan ini, dan bahkan saya sampaikan jika dana tidak memungkinkan mohon ini bisa tetap dikerjakan di segmen yang parah dan saat itu sudah disetujui oleh kadis,” jelasnya.
Pada rapat evaluasi akhir tahun, dia juga akan pertanyakan lagi realisasi jalan Cikeas – Bojong Nangka termasuk juga jalan Karanggan – Gunung Putri. Dia sangat bersyukur akhirnya warga Kedep bisa merasakan jalan beton yang bagus walaupun menurut informasinya sudah dilakukan pengaspalan oleh PT Kahaptex di awal tahun ini.
“Saya apresiasi kepada PT Kahaptex yang dengan kesadaran sendiri membenahi jalan, dan semoga apa yang dilakukan oleh PT Kahaptex juga bisa ditiru oleh perusahaan – perusahaan lain untuk turut mementingkan jalan di lingkungannya tidak hanya mengandalkan pemerintah,” pungkasnya.
JURNAL INSPIRASI – Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kecamatan Gunung Putri, Udin Saputra yang juga menjabat Kepala Desa Ciangsana mengunjungi Desa Gunung Putri terkait program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Kamis (25/11). Kunjungannya juga sekaligus melakukan studi banding.
Dalam kunjungannya dia memaparkan sesama kepala desa apalagi berada di satu kecamatan yang sama yaitu kecamatan Gunung Putri, maka harus bersama – sama memikirkan kemajuan untuk Gunung Putri. Bahkan Bumdes Mart di Desa Gunung Putri sangat layak dijadikan contoh, apalagi semua desa punya anggaran Bumdes.
“Selain silaturahmi kami juga ingin belajar menerapkan apa yang sudah dijalankan oleh Desa Gunung Putri, seperti program Bumdes Mart ini. Gak ada salahnya jika kita turut mengaplikasikan di desa sendiri walaupun ada produk yang sama tapi kita juga punya ciri khas yang berbeda,” jelasnya.
Dia menjelaskan, hasil kunjungannya ke Desa Gunung Putri terkait program yang sudah dijalankan oleh Bumdes Gunung Putri, sangat mensupport kegiatan tersebut. Bumdes tersebut sudah berjalan dengan program yang dinilainya bagus.
“Untuk kemajuan desa setiap kegiatan Bumdes pasti kita dukung meski dalam penerapannya di setiap desa pasti berbeda, melihat Bumdes desa Gunung Putri untuk halamannya sangat mencukupi untuk dibuatkan Bumdes Mart , kemungkinan hal yang sama juga akan dibuatkan di Desa Ciangsana namun di tempat yang tidak jauh dari kantor desa,” papar Udin.
Sementara yang menonjol di Desa Gunung Putri kata dia adalah Samisade yang dialokasikan untuk pembangunan tower dengan tema Desa Digital. Kini, Desa Gunung Putri menjadi satu-satunya desa se-Kabupaten Bogor yang mengalokasikan anggaran Samisade untuk memasang tower internet.
“Untuk Desa Ciangsana masih fokus untuk program pembangunan jalan yang merupakan prioritas warga, dan besar kemungkinan di tahun yang akan datang kami akan alokasikan untuk pembanguan tower juga,” pungkasnya.
JURNAL INSPIRASI – Bantuan keuangan Satu Miliar Satu Desa (Samisade) yang digelontorkan Bupati Bogor Ade Yasin menjadi titik terang perkembangan kemajuan infrastruktur, khususnya wilayah Kecamatan Jonggol di tengah suasana pandemi Covid – 19.
Andri Rahman
Camat Jonggol Andri Rahman saat memberikan testimoni kegiatan kunjungan Bupati Ade Yasin ke wilayah Jonggol berterimakasih ke Bupati telah menyempatkan waktunya melihat beberapa pembangunan infrastruktur.
“Terimakasih Ibu Bupati Bogor sudah meninjau kegiatan vaksinasi di Desa Bendungan, perlu diketahui dari tanggal 30 Januari 2021 vaksinasi kita sudah mencapai 133 ribu atau sudah mendekati 68% ” tuturnya.
Sedangkan untuk kegiatan Samisade di Kecamatan Jonggol sudah dikerjakan dengan baik, dan program Samisade yang sudah selesai di 7 desa langsung diresmikan Bupati Bogor dan prasastinya telah ditandatangani langsung.
“Selain itu kami juga sedang fokus untuk menjadikan Jonggol sebagai kawasan pariwisata, ekowisata, dan olahraga. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dengan dimulai dari yang sudah ada,” jelasnya.
Anggota DPRD Kabupaten Bogor Beben Suhendar juga mengungkapkan selalu mendukung kebijakan dan program Bupati Bogor salah satunya ialah Samisade.
“Saya hadir karena punya kewajiban untuk membantu dan mem-backup aspirasi masyarakat, program yang sangat bagus ini mari kita laksanakan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor,” pungkasnya.
JURNAL INSPIRASI – Kepala Desa Singasari Isujana Cakra, SE menyambut baik wacana pemekaran Desa Singasari. Menurutnya sudah selayaknya Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor dimekarkan karena pemekaran desa sangat mungkin bisa terlaksana.
“Wacana ini sangat baik sekali. Karena dengan adanya pemekaran Desa Singasari ini insya Allah pembangunan desa dan pelayanan masyarakat akan lebih baik,” kata Isujana Cakra, Kamis (25/11).
Ditambah lagi kata Cakra, luas wilayah dan penduduk yang hendak dimekarkan untuk menjadi desa baru sudah mencukupi syarat sesuai ketentuan perundangan – undangan dan wacana pemekaran ini adalah inisiatip Cakra sebagai kepala desa saat ini.
“Insya Allah cukup dengan adanya Dusun di Kp Melati luas wilayahnya sudah mencukupi persyaratan termasuk juga jumlah penduduknya,” ujar Cakra
Cakra menekankan yang terpenting sekarang ini yang harus dilakukan adalah mempersiapkan segala kelengkapan persyaratan dan pembetukan presedium. Selanjutnya melihat respon dari pemerintah daerah.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh H. Asep, tokoh masyarakat Kp Melati. Menurutnya, wacana pemekaran akan segera teralisasi. Bahkan diungkapkannya kades mendukung akan wacana pemekaran tersebut.
H Asep juga menyatakan untuk tindak lanjut dalam waktu dekat ini presedium yang terbentuk harus segera mensosialisasikan kepada warga tentang wacana pemekaran desa. Dia ingin warga mengetahui dan mendukung wacana pemekaran.
“Sosialisasikan dulu ke warga, kalau hampir semua sudah setuju. Kalau yang di Singasari ini baru tokoh dan sebagian masyarakat tahu, makanya kita tunggu hasil sosialisasi,” jelasnya.
JURNAL INSPIRASI – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor langsung mendatangi rumah yang ambruk di Kampung Pasirgintung RT02 RW 04, Desa Batutulis, Kecamatan Nanggung, Kamis (25/11).
Anggota BPBD Kabupaten Bogor Khoerudin saat survei lapangan mengakui bahwa kondisi rumah yang sebagian ambruk itu keadaannya suda lapuk sehingga memang sudah tak layak huni.
Dengan begitu pihaknya akan menyampaikan ke dinas terkait salah satunya ke Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (DPKPP). “Untuk perbaikan rumah Darjat yang ambruk itu, mudah-mudahan segera ada solusinya,” harapnya.
Sebelumnya, naas dirasakan pasangan suami istri Darjat Sudarjat (51) dan Herianih (51), warga Kampung Pasirgintung RT 02 RW 04 lantaran gubuk tua miliknya roboh akibat lapuk termakan usia. Darjat mengaku rumah yang ditempati bersama kelurganya sudah cukup lama.
Keadaan rumah tua itu diakuinya memang telah mengalami kemiringan hingga akhirnya ambruk.
JURNAL INSPIRASI – Berbagai upaya dilakukan untuk mencerdaskan bangsa. Salah satunya, melalui peningkatan kualitas pendidikan. Kali ini, Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bogor, Nurodin mendorong agar segera dibuat rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penyelenggaraan pondok pesantren di Kabupaten Bogor.
Menurutnya, pesantren dan pendidikan keagamaan sebagai satuan pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Perlu untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional,” jelas Sekretaris PKB Kabupaten Bogor tersebut, Kamis (25/11).
Sehingga, kata dia, penyebutan verbal numeral 20 persen anggaran pendidikan harus dialokasikan secara merata kepada semua komponen subsistem pendidikan, baik pada jenjang dan jenis pendidikan yang berbeda, dalam keseluruhan sistem pendidikan nasional, maupun yang di dalamnya ada lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren.
“Di Kabupaten Bogor terdapat total 1.407 pesantren yang terdiri dari pondok Salafiyah sebanyak 1.022 pesantren, modern 378 pesantren, Muadalah 6 pesantren Ma’had Aly 1 pesantren,” ungkap wakil rakyat yang akrab dipanggil Jaro Peloy.
Menurutnya, salah satu tugas anggota pewan adalah memproduksi regulasi perundang-undangan atau perda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Maka dengan adanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan pondok pesantren, menurutnya, sebagai bentuk pelayanan pemerintah daerah kepada warga masyarakat dalam meningkatkan pendidikan keagamaan.
“Pada pimpinan dan seluruh anggota DPRD agar segera memasukan agenda rancangan peraturan daerahpPenyelenggaraan pondok pesantren sebagai Raperda Inisiatif DPRD prioritas tahun 2022,” pungkasnya.
JURNAL INSPIRASI – IPB Goes To Field Domisili/Ko-Kreasi merupakan kegiatan yang diadakan oleh IPB University dalam rangka membantu UMKM lingkar kampus untuk membranding produk melalui digital marketing. Dalam rangka mewujudkan digital marketing ini, kelompok 4 IGTF mendampingi sebuah UMKM Brownies Mocaf yang berada di Kp. Gunung Leutik, Desa Benteng, Ciampea RT 04/05, Kabupaten Bogor.
Kegiatan pendampingan tersebut diusung dengan tema “Towards Creative and Innovative Digital Marketing”. Usaha ini telah berdiri sejak 2018 namun dikarenakan kondisi pandemi yang sempat sangat sulit, usaha ini terpaksa berhenti selama dua tahun namun berhasil untuk bangkit kembali.
Sebelum melakukan program kegiatan IGTF ini, kami membuat pembagian tim, jadwal agenda penjajakan, pembagian kerja rebranding, dan jadwal pengerjaan tim online untuk melancarkan kegiatan IGTF. Kegiatan pendampingan dan penyusunan kerja ini bertujuan untuk menciptakan rebranding produk UMKM agar menjadi lebih kreatif dan inovatif untuk masuk ke pemasaran melalui media digital.
Hasil penjajakan ini juga telah menciptakan materi “Pentingnya Promosi Menarik dan Kreatif” dan “Cara Management Instagram yang Aktif dan Menarik” yang akan dipaparkan kepada pemilik UMKM Brownies Mocaf untuk memberikan pemahaman dan edukasi.
Selain itu kami juga membuat akun media sosial, seperti facebook, Instagram, dan email usaha dengan branding nama baru yaitu “Linda’s Mocaf Bakery” pada 13 November 2021. Selanjutnya agar lebih menarik, kami mencari ide nama usaha, membuat desain kartu ucapan pada kemasan produk, katalog promosi, logo, dan menentukan visi-misi.
Dengan diadakannya IPB Goes to Field ini, UMKM Linda’s Mocaf Bakery pun secara bertahap dapat memulai langkahnya dalam pemasaran digital berikut dengan identitas usaha barunya. Brownies Mocaf ini sendiri sangat bermanfaat bagi tubuh, karena mocaf memiliki manfaat-manfaat seperti membantu regenerasi sel, makanan sehat bagi penderita diabetes dan mencegah menopause dini.
Setelah melakukan berbagai penjajakan lapangan ke lokasi UMKM, akhirnya segala program rebranding yang dilakukan oleh kelompok 4 dalam IGTF ini diterima dengan sangat baik oleh Linda selaku pemiliki UMKM Brownies Mocaf. Linda senantiasa juga melangkah bersama kami untuk kemajuan UMKM Brownies Mocaf ini menuju pemasaran digital yang kreatif dan inovatif.
JURNAL INSPIRASI – Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kota Depok pada tahun ini digelar di Kecamatan Limo pada 24-26 November 2021. Panitia pelaksana MTQ memusatkan kegiatan di lapangan Cakra Limo RW 01, di samping Masjid Cakra Utama dengan menyiapkan tujuh mimbar di lokasi MTQ tersebut.
“Tujuh mimbar akan digunakan untuk sejumlah cabang perlombaan MTQ diantaranya tilawah remaja, dewasa, canet dan qiraat sab’ah di lapangan Cakra Limo, lalu murratal dan tilawah anak-anak di Masjid Al-Mutaqien,” ujar Camat Limo, Sudadih, Kamis (25/11/2021).
Sedangkan Musabaqoh Hifdzul Qur’an (MHQ) 30 juz dan tafsir digelar di Masjid Mujahidin, MHQ 10-20 juz di Masjid Nurul Hakim. Kemudian MHQ 1-5 juz di Masjid Nurul Hidayah Blok B, lomba Fahmil Qur’an dan M2IQ di Yayasan Yaspi dan terakhir lomba kaligfrafi dan syahril Qur’an di Pondok Pesantren As Manar.
“Untuk kebijakan pelaksanaan ada pada tingkat kota, kecamatan hanya menyiapkan lokasi serta beberapa panitia kecil yang dibentuk oleh rekan-rekan Karang Taruna Limo,” tutur Sudadih.
Sementara pelaksanaan MTQ pada tahun ini kata dia mengikuti protokol kesehatan dan pihak kecamatan atau pun panitia menjaga dengan ketat di lokasi acara tersebut.
“Dengan protokol kesehatan ( prokes) lengkap kami sudah melakukan seleksi puluhan kandidat terbaik untuk mewakili Limo. Seleksi di lakukan di setiap kelurahan dibantu oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ). Pada tahap terakhir 50 peserta dapat lolos dalam penyeleksian dan bisa melakukan lomba,” jelas Sudadih.
Pada 3 tahun terakhir, Kecamatan Limo belum berkesempatan meraih kemenangan sehingga mengharapkan tahun ini dapat meraih juara satu sampai tiga besar.
JURNAL INSPIRASI – Kesadaran warga untuk mengurus akte kelahiran, saat ini sudah cukup bagus. Penilaian itu muncul jika diukur dari persentase jumlah warga yang sudah mengurus kepemilikan akte kelahiran. Berdasarkan catatan kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor tahun 2021, jumlah warga yang sudah memiliki akte kelahiran mencapai 91,96%. Begitu juga dengan KTP. Persentase perekaman KTP di Kota Bogor sudah mencapai 99,4%.
Tingginya kesadaran warga untuk memiliki akte kelahiran bisa dipahami. Begitu juga dengan KTP. Maklumlah, dua jenis dokumen kependudukan itu sangat diperlukan. Baik akte kelahiran maupun KTP adalah dokumen kependudukan yang wajib dimiliki setiap individu. Kedua jenis dokumen kependudukan itu juga kerap dibutuhkan warga sebagai identitas diri yang sah dalam kepengurusan berbagai jenis kepentingan.
Lalu bagaimana dengan akte kematian? Nah yang ini nasibnya berbeda. Sebab kesadaran warga untuk mengurus dan memiliki akte kematian anggota keluarganya, masih sangat rendah. “Akte kematian biasanya diminta, hanya ketika warga mau mengurus berbagai peninggalan dari mereka yang sudah meninggal, seperti urusan warisan, urusan perbankan dan lain sebagainya,” ungkap Ade Sumarjo, Kepala Bidang Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor.
Padahal, demi kepentingan kebaharuan dan akurasi data kependudukan, akte kematian pun sangat diperlukan. Jika jumlah warga yang meninggal dapat termonitor dari jumlah akte kematian yang dikeluarkan oleh Dinas kepedudukan dan Catatan Sipil, maka bisa diperoleh data tentang berapa banyak berkurangnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Sama dengan jumlah kelahiran, jumlah kematian warga pun pasti mempengaruhi akurasi dan kebaharuan data jumlah penduduk yang sebenarnya.
Menurut Ade, selama ini data tentang jumlah warga yang meninggal, diperolehnya dari laporan kelurahan secara berkala. “Sebab para RT dan RW umumnya melapor ke Kelurahan jika ada warga di wilayahnya yang meninggal dan pihak kelurahan kemudian mengeluarkan Surat Keterangan Kematian,” jelas Ade. Namun demikian, diperkirakan masih banyak kematian warga yang tidak tercatat, karena tidak terlaporkan atau dilaporkan oleh keluarga dari warga yang wafat. Itu sebabnya, data akurat tentang jumlah warga yang wafat, relatif sulit diperoleh.
Berdasarkan laporan yang masuk dari berbagai Kelurahan itulah, bisa termonitor dan tercatat pengurangan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Di layar dashboard Blue Room Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, bisa diakses informasi tentang jumlah kematian warga Kota Bogor berdasarkan akte kematian yang diterbitkan. Misalnya, pada tahun 2019 tercatat sebanyak 2.418 orang dan 2.857 pada tahun 2020, kemudian menjadi 4.718 sampai pertengahan November 2021. Selain itu, dapat diketahui juga penyebab kematiannya, antara lain seperti kematian akibat Covid-19.
Mengingat informasi tentang kematian warga dibutuhkan untuk akurasi data jumlah penduduk, maka Ade berharap, warga bersedia melapor jika ada anggota keluarganya yang meninggal dunia. “Atas laporan itu kami akan menerbitkan Akte Kematian atas nama warga yang meninggal tersebut,” jelas Ade. Untuk melapor dan mendapatkan akte kematian, warga bisa melakukannya melalui aplikasi “Si Kancil Berlari”. Dalam kurun waktu relatif tidak lama, Akte Kematian sudah bisa diambil warga yang membutuhkan, di konter Drive Thru di depan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor.
Sesungguhnya bukan hanya informasi kematian saja yang diperlukan. Pada dasarnya, “Setiap perubahan pada data kependudukan seyogianya dilaporkan kepada kami, seperti halnya informasi yang tercantum di dalam Kartu Keluarga,” harap Ade. Menurutnya, setiap Kartu Keluarga sebaiknya diperbaharui dalam kurun waktu tertentu. “Memang Kartu Keluarga (KK) tidak memiliki masa berlakunya, tetapi kan data yang ada disitu, setelah kurun waktu tertentu pasti mengalami perubahan, jadi karena itulah KK perlu diperbaharui,” paparnya.
Ia contohkan, data anak di dalam KK semula tercantum sebagai siswa SMP atau SMA. Setidaknya tiga tahun kemudian data anak tersebut tentu sudah berubah seiring dengan perkembangan tingkat pendidikan mereka. Pada saat itulah sebuah KK perlu diganti, karena ada perubahan data yang tercantum di dalamnya. Begitupun dengan KTP. Sekarang KTP tidak memiliki masa berlaku. Tetapi jika ada perubahan data pada diri pemiliknya, maka sebaiknya KTP tersebut diganti dengan mencantumkan data baru sesuai kondisi aktual pemiliknya.
Data kependudukan yang berkualitas adalah data yang akurat, sesuai perkembangan kondisi dan dinamika jumlah dan perpindahan penduduk. Data kependudukan yang berkualitas tentu menjadi informasi yang sangat diperlukan untuk mendukung suksesnya setiap program dan kegiatan pemerintah maupun masyarakat. Jadi demi kepentingan bersama, marilah kita selalu perbaharui setiap data diri kita masing-masing pada dokumen kependudukan sesuai dengan perubahannya.
