Bogor | Jurnal Bogor
Warga terdampak pembangunan Jalan Regional Ring Road (R3) Kota Bogor mengaku kecewa atas sikap DPRD Kota Bogor yang menolak menerima audiensi terkait proses pembebasan lahan.
Salah seorang pemilik lahan terdampak, Suhendi, mengatakan audiensi tersebut bertujuan menyampaikan aspirasi warga agar DPRD sebagai wakil rakyat dapat mendorong Pemerintah Kota Bogor menerbitkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Kami sangat kecewa karena DPRD tidak bersedia menerima audiensi. Padahal kami hanya ingin menyampaikan aspirasi agar ada kebijakan yang berpihak kepada rakyat dalam proses pembebasan lahan ini,” ujar Suhendi, Jumat (24/7/2026).
Menurutnya, hingga kini besaran ganti kerugian yang ditawarkan kepada warga masih mengacu pada hasil penilaian appraisal tahun 2013. Kondisi itu dinilai tidak mencerminkan nilai tanah saat ini dan merugikan masyarakat.
“Masa kami dipaksa menerima ganti rugi berdasarkan appraisal tahun 2013. Kami juga tidak pernah diajak bermusyawarah maupun mendapatkan sosialisasi yang memadai,” katanya.
Suhendi menilai DPRD seharusnya hadir untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan justru terkesan menutup ruang dialog.
“Ini jelas merugikan rakyat. Harusnya DPRD hadir sebagai wakil rakyat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan terkesan tidak mau tahu terhadap persoalan yang kami hadapi,” tegasnya.
Warga berharap DPRD Kota Bogor membuka ruang komunikasi dan memfasilitasi penyelesaian persoalan pembebasan lahan R3 secara adil, transparan, serta mengedepankan musyawarah.
Sementara itu, berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari Komisi III DPRD Kota Bogor.
** Fredy Kristianto
