Perkuat Komitmen, Kementan Akselerasi Program Swasembada Pangan di Kabupaten Kepahiang

KEPAHIANG – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong percepatan swasembada pangan nasional melalui penguatan Luas Tambah Tanam (LTT), optimalisasi lahan (OPLAH), dan kolaborasi lintas sektor.

Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu menjadi salah satu fokus penguatan strategi tersebut dengan berbagai tantangan dan potensi yang ada.

Langkah ini ditegaskan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Swasembada Pangan yang diselenggarakan Jumat (25/4/2025) di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang. Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kepahiang, Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bengkulu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang, Kabid Tanaman Pangan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, perwakilan TNI, tim dari Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP), serta para penyuluh dan mantri tani.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa swasembada pangan adalah salah satu prioritas utama dalam mewujudkan kedaulatan bangsa.

“Ketahanan pangan adalah pondasi kemandirian negara. Kementan tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan sinergi, termasuk peran aktif penyuluh dan petani, agar target LTT tercapai dan produksi pangan meningkat,” ujar Amran.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Idha Widi Arsanti menyampaikan bahwa keberhasilan program LTT sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam memaksimalkan potensi lahannya.

“Dibutuhkan koordinasi yang solid dan pelaporan yang akurat. Penyuluh dan mantri tani menjadi ujung tombak di lapangan. Mereka harus memastikan percepatan tanam berjalan dengan baik, termasuk mendorong petani untuk meningkatkan indeks pertanaman,” kata Santi.

Kepala BRMP Bengkulu Dedy Irwandi menjelaskan bahwa LTT menjadi bagian penting dalam mendukung Asta Cita Presiden, khususnya terkait swasembada pangan.

“Kami mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 109 Tahun 2025 yang menugaskan penanggung jawab kegiatan di provinsi. Saat ini penyuluh sudah menjadi bagian dari Kementan. Karena itu, penting untuk menyepakati target-target harian, mingguan, dan bulanan agar capaian nasional bisa terwujud dari tingkat daerah,” ujarnya.

Peran aktif juga ditunjukkan oleh BBPMKP yang hadir melalui tim Penanggung Jawab (PJ) Provinsi Bengkulu. Dalam rapat ini, tim BBPMKP turut mendampingi dan memastikan sinergi berjalan dengan baik. Sebagai PJ, BBPMKP bertugas mengawal implementasi program swasembada pangan di seluruh kabupaten di Provinsi Bengkulu, termasuk dalam pengawalan LTT, pendampingan pelaporan, serta fasilitasi komunikasi antara pusat dan daerah. Keterlibatan langsung ini menjadi wujud konkret dukungan BBPMKP sebagai UPT Pelaksana dalam memastikan program berjalan sesuai target dan tepat waktu.

Kegiatan dibuka oleh Wakil Bupati Kepahiang, Abdul Hafizh, yang menekankan pentingnya ketahanan pangan sebagai kekuatan negara.

“Program swasembada pangan harus kita sukseskan bersama. Ini bukan hanya soal produksi, tapi juga soal harga diri bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memaksimalkan lahan dan mendukung petani untuk tanam lebih dari satu kali, target bisa kita capai,” ucapnya.

Kepala Dinas Pertanian Kepahiang, Taufik, menyampaikan bahwa target LTT di wilayahnya mencapai 7.088 hektare untuk padi sawah dan 500 hektare untuk padi lahan kering. Namun, luas baku sawah yang hanya 3.182 hektare menuntut peningkatan indeks pertanaman secara signifikan. Ia juga menyoroti kendala teknis di lapangan seperti debit air yang rendah dan irigasi rusak.

“Lewat program oplah, kita bisa mengatasi kendala tersebut. Identifikasi sudah kita lakukan untuk 1.100 hektare. Jika berjalan baik, kita bisa tingkatkan produktivitas dan capai IP 200,” katanya.

Kegiatan dilanjutkan dengan workshop penyusunan breakdown target LTT bulan April yang dipimpin oleh Kabid Tanaman Pangan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, Rosmala Dewi. Dalam forum tersebut disepakati bahwa Kabupaten Kepahiang akan memenuhi target tanam padi sawah sebanyak 382 hektar hingga akhir April 2025.

Menutup kegiatan, Kepala Dinas Pertanian menegaskan pentingnya sinkronisasi data antara penyuluh, mantri tani, dan TNI agar pelaporan LTT tidak mengalami perbedaan. Seluruh pihak menyatakan komitmennya untuk mendorong pencapaian target swasembada pangan melalui kerja sama yang lebih erat dan berkelanjutan.

(bbpmkp)