Cibungbulang| Jurnal Bogor
Rekonstruksi jalan Cirangkong-Cemplang, Cibungbulang, Kabupaten Bogor dipertanyakan masyarakat. Pasalnya, pembangunan yang dibiayai APBD Kabupaten Bogor tahun 2023 dengan menelan anggaran sebesar Rp1,4 miliar tersebut diduga mark up anggaran.
Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Cibungbulang Laskar Anti Korupsi Pejuang 45, Asep Saepudin mengatakan, pekerjaan pembangunan tersebut sudah selesai dikerjakan sebulan yang lalu. Tetapi sangat disayangkan, pekerjaan tersebut menyisakan tanda tanya masyarakat.
Disebut Asep, pembangunan insfrastruktur akses jalan penghubung yang dikerjakan oleh pelaksana CV Perdana Raya dan Konsultan Pengawas PT Angelia Oerip Mandiri tersebut, tidak ada manfaat sama sekali untuk memperlancar pergerakan perekonomian masyarakat. Sebab sejak dimulainya pengerjaan tidak sesuai harapan masyarakat.
“Dugaan kami ini ada mark up anggaran, karena tidak ada pekerjaan yang dibangun untuk akses jalan penghubung. Yang dikerjakan itu hanya lokasi jalan yang tidak begitu parah kerusakannya. Lokasi utama dalam rencana pembangunan sepanjang 50 meter yang ada longsornya tidak tersentuh pembangunan sama sekali,” katanya.
“Maksud dan tujuan PUPR membangun itu biar akses jalan tersebut terhubung. Karena emang disitu terbentur lahan Baznas yang seharusnya eksen awal Tembok Penahan Tebing (TPT), namun ini malah cuman hotmix yang volumenya juga dapat kita ukur,” tambahnya .
Pria yang biasa disapa Doris ini membeberkan, persoalan lainnya belum adanya kesepakatan terkait pemberian izin lahan milik Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang akan dikerjakan untuk insfratruktur program penyelengaraan jalan kabupaten tersebut.
“Sampai saat ini belum diberikan izin dari pihak pemilik lahan yaitu Baznas sehingga STA awal tidak tersentuh pengerjaan,” bebernya.
Dengan begitu, Doris menyayangkan akan hasil pengerjaan yang menelan miliaran rupiah uang sumber dari rakyat tersebut dengan cuma-cuma. “Anggaran ini sangat mubazir,” ujarnya.
Dia meminta pihak terkait untuk segera turun ke lapangan dan menjelaskan kejadian hal ini sampai terjadi yang seharusnya konstruksi pembangunan tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
“Anggaran ini cukup besar, sehingga harus ada keterbukaan untuk publik,” katanya.
Sementara, Kepala UPT Jalan dan Jembatan wilayah Ciampea, Yudhi Rahmawan, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp tidak merespons.
(andres)
