Tidak Ada Pekerja, Formacip Soroti Proyek DPT dan Jalan di Ciawi

Ciawi | Jurnal Bogor
Sejumlah proyek dibawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah II menuai sorotan. Sebab, di beberapa titik lokasi proyek banyak pekerjaan yang belum selesai dikerjakan pelaksana namun sudah tidak terlihat adanya para pekerja.

Mendengar hal tersebut, membuat Forum Masyarakat Ciawi Peduli (Formacip), langsung turun meninjau ke beberapa lokasi proyek pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah Ciawi.

Ketua Formacip, Ujang Ka’mun membenarkan adanya pengerjaan proyek yang belum selesai dikerjakan oleh pihak ketiga, tetapi sudah tidak ada lagi terlihat para pekerja.

 “Tadi saya ke lokasi proyek pembuatan Dinding Penahan Tebing (DPT) di ruas Jalan Banjarwaru-Tapos, tapi di lokasi sudah tidak ada lagi yang bekerja,” katanya kepada Jurnal Bogor saat berada di proyek pembangunan DPT di Desa Citapen, Ciawi, Kamis (2/11).

Menurutnya, kondis fisik bangunan DPT yang dikerjakan CV Nanda Pratama Karya dengan nomor dan tanggal SPMK 620/A.002-08.2135/DPT-JLN/PPJJ.1/SPMK/DPUPR,Tgl 30 Agustus 2023 diperkirakan baru mencapai progres sekitar 60 persen. Akan tetapi di lokasi tidak terlihat satu orang pun pekerja.

 “Ini kan aneh, proyek belum selesai tapi sudah tidak ada yang bekerja. Saya khawatir proyek yang menghabiskan biaya sebesar 976 juta lebih itu tidak selesai tepat waktu dan mangkrak,” ujar Uka panggilan akrab Ketua Formacip tersebut.

Selain proyek pembuatan DPT di ruas Jalan Banjarwaru-Tapos, lanjutnya, kondisi serupa juga terlihat di lokasi proyek rekonstruksi Jalan Pandansari-Cibalok yang dikerjakan CV Sampurna Jaya Abadi dengan nomor dan tanggal SMPK 620/A.109-08.3140/TING/Jln/PPJJ.1/SPMK/DPUPR tanggal 7 Agustus 2023.

“Di lokasi Proyek yang menghabiskan anggaran sebesar 1,844 miliar lebih itu, sampai sekarang pengerjaannya belum juga selesai dan saya rasa masih jauh dari progres,” papar Uka.

Uka minta agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor, maupun pejabat pembuat komitmen (PPK) di proyek yang didanai Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) itu, untuk turun ke lokasi agar pengerjaan proyek-proyek tersebut sesuai kontrak yang telah disepakati.

“Kalau kondisi proyek seperti itu dibiarkan saja, baik oleh PPK, konsultan pengawas maupun dinas terkait, bisa-bisa pengerjaannya tidak sesuai kontrak dan saya yakin akan berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan,” imbuhnya.

Sementara, baik pihak CV Nanda Pratama Karya maupun CV Sampurna Jaya Abadi, belum memberikan keterangan. Pasalnya, saat ke lokasi proyek tidak ada satu pun para pekerja.

Begitu juga dengan Kepala UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah II dan PPK kedua proyek tersebut, saat akan dikonfirmasi keduanya tidak pernah ada di kantor.

(dede suhendar)