jurnalinspirasi.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD tengah mematangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2023.
Berdasarkan hasil rapat internal Banggar DPRD, diketahui bahwa keuangan Kota Bogor masih belum balance. Pasalnya, masih terdapat defisit hingga Rp116 miliar.
Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy mengatakan, berdasarkan hasil rapat internal Banggar diketahui terdapat penambahan belanja Pemkot Bogor, sehingga menyebabkan tidak balance-nya anggaran.
“Ada penambahan bahan belanja anggarannya sehingga nggak balance. Defisit masih Rp116 miliar,” ujar Rusli kepada wartawan, Selasa (26/9).
Rusli menegaskan bahwa defisit terjadi lantaran adanya persoalan selisih Silpa yang diasumsikan Pemkot Bogor dengan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun anggaran 2022.
“Kami mengacu pada hasil pemeriksaan BPK. Sehingga harus diselaraskan dengan TAPD. Insya Allah Kamis (28/9) akan dibedah bersama TAPD,” ucap politisi Golkar ini.
Saat disinggung secara spesifik mengenai penambahan belanja Pemkot Bogor. Rusli mengaku belum mengetahui lantaran TAPD belum menyerahkan secara rinci kepada Banggar.
“Kami terima kasih dalam kondisi global belum ada rincian, termasuk juga soal rencana kegiatan Inagurasi dan Munaslub APEKSI. Sebab, berdasarkan informasi anggarannya disebar di dinas. Makanya nanti akan dibahas lagi dengan TAPD,” katanya.
Atas dasar itu, kata Rusli, perlu adanya berakdown anggaran bersama TAPD, agar rincian belanja dapat seluruhnya terlihat. “APBD-P harus sudah diketuk akhir September,” tegasnya.
Rusli menilai bahwa sah-sah saja Pemkot Bogor menyelenggarakan Inagurasi dan Munaslub APEKSI serta kegiatan lainnya. Dengan catatan kondisi keuangan sedang berlebih, dan tidak dalam kondisi defisit seperti saat ini.
“Kalau uangnya ada sebenarnya nggak masalah. Persoalannya ada nggak duitnya, alangkah lebih elok ya bila kegiatan itu dilaksanakan tetapi anggaran bersumber dari CSR atau sponsorship,” ucapnya.
Lebih lanjut, sambung Rusli, yang terpenting adalah di akhir masa jabatan Wali Kota Bima Arya harus ada program yang berpihak kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Denny Mulyadi membantah bila keuangan Kota Bogor sedang defisit. “Nggak ada defisit, sekarang sedang harmonisasi anggaran,” katanya singkat.* Fredy Kristianto
