Sukamakmur | Jurnal BogorÂ
Pergerakan tanah di wilayah Sukamakmur belum lama ini seakan sudah menjadi suatu tanda alam yang tak lagi bersahabat dengan warganya. Pasalnya, Sukamakmur yang terkenal dengan kontur tanah yang labil dan mudah bergerak tak mengurungkan niat para penjual lahan sehingga mengorbankan ruang hijau yang seharusnya menjadi resapan air, kini banyak tertutup bangunan beton komersil.
Hal tersebut dikemukakan aktivis muda Kecamatan Sukamakmur, Culeng bahwa hukum alam yang menjawab saat aturan tak lagi diindahkan dan seolah dibiarkan. Pasalnya, keberadaan usaha yang berkedok kavling kebun lambat laun akan menjadi kawasan villa dan perumahan yang tak memiliki IMB.
“Sebagai aktivis kami tak bosan untuk menyuarakan persoalan yang ada di Sukamakmur, mungkin kini hanya tinggal menunggu hukum alam yang bicara disaat manusia pemangku kebijakan sudah lagi tak berdaya dalam menegakkan aturan,” imbuh Culeng.
Dirinya memprediksi, pergerakan tanah yang memang sudah menjadi warning untuk warga Sukamakmur tinggal menunggu bom waktunya saja. Apalagi, kini kita bisa lihat, lokasi yang hijau hanyalah kawasan lahan yang berstatus sengketa dengan BLBI dan milik perhutani saja. Untuk tanah yang berstatus adat dan SHGU atau SHGB bisa dibilang tinggal beberapa saja.
“Karena memang sebagian besar warga yang pernah menjual tanahnya kepada para inohong, kini sudah berubah menjadi kawasan wisata dan bisnis kavling yang tak mengantongi izin,” ungkapnya kepada Jurnal Bogor, Selasa (04/04/23).
Di Sukamakmur, lanjut dia, bukan hanya usaha kavling saja yang jelas-jelas ilegal, tapi masih terdapat beberapa kawasan wisata yang menjadi sasaran para wisatawan justeru masih lenggang dan seolah tak membutuhkan izin untuk melakukan operasi usahanya. Restoran menengah yang mulai menjamur pun turut andil meramaikan wilayah Sukamakmur yang kadang tak jelas aliran pajaknya seperti apa.
“Mungkin ini sudah harapan yang keberapa kalinya yang saya ucapkan, agar adanya penerapan untuk usaha-usaha tak berizin yang menjamur di wilayah Sukamakmur. Jika mau dibuat izinnya, ya gerceplah dibuat, agar ada kontribusi pengusaha ke Pemkab Bogor. Ini kan tidak, para pengusaha itu mungkin berkontribusi cuma masuknya kekantong siapa?,” cetusnya.
Sementara, Pemerhati Tata Ruang dan Infrastruktur Herry HK menyampaikan, warga jangan pasrah dengan berserah dan menyerahkan kepada hukum alam. Karena, andai pun terjadi bencana hebat seperti yang pernah terjadi di Desa Cibadak, Sukamakmur. Wargalah yang pertama dirugikan dan berdampak dari bencana itu.
“Karena para pelaku usaha tak berizin itu, gak tinggal disitu. Mereka lebih safety dalam memilih tempat tinggal, tapi mereka menjual lahan kepada konsumen tidak memikirkan dampak yang akan diterima oleh pembelinya, padahal mereka tahu lokasi tersebut rawan akan bencana,” paparnya.
Bukan hanya pemerintah sebetulnya, sambung Herry, konsumen dan warga pun harus cerdas dalam menyikapi persoalan yang ada di wilayahnya. Kadang warga itu manut kepada yang berduit dan takut kepada yang berseragam, padahal jika ada bencana di wilayah itu mereka saling menyalahkan dan lari dari tanggung jawab.
“Sukamakmur ini sudah menjadi wacana Pemerintah Pusat untuk menjadi proyek nasional jalur Puncak Dua, sudah seharusnya sejak saat ini Pemkab Bogor menyelesaikan persoalan perizinan usaha di wilayah tersebut, jangan kebanyakan janji dan omdo. Bukankah kalian melihat berapa banyak papan peringatan di Sukamakmur yang bertuliskan “ Daerah Rawan Longsor “.
Apa tulisan itu tak cukup besar untuk kalian berpikir seberapa rawan wilayah tersebut. Dia mengingatkan, jika semua cara dan bentuk protes sudah dilakukan tinggal menunggu bencana besar dan viral yang mungkin baru membuat Pemkab gercep mengambil gerakan.
“Belum ada korban, mungkin nunggu bencana ada korban dulu baru dicarikan solusi. Kan biasanya seperti itu, sekarang mereka masih tidur pulas sepertinya. Intinya bencana ini warning untuk Pemkab Bogor dan pengusaha,” pungkasnya.
** Nay Nur’ain
