31.4 C
Bogor
Friday, March 29, 2024

Buy now

spot_img

Forum Musrenbang Kecamatan Cigudeg Jadi Wadah Keluh Kesah Masyarakat 

Cigudeg | Jurnal Bogor 

Kecamatan Cigudeg yang sempat digadang-gadang akan menjadi pusat ibu kota pemerintahan Kabupaten Bogor Barat. Namun hingga kini warga masih berkeluh kesah. Pasalnya, selain dari sisi ekonomi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor minim insfratruktur.

Hal tersebut mencuat pada forum Musrenbang Kecamatan Cigudeg di aula kecamatan, Selasa (31/01/23), perihal Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor tahun 2024.

Ragam keluh kesah tersebut diantaranya terkait tunjangan perangkat desa, irigasi Seuweu Cikalong, sampai dengan keluh kesah maraknya praktik ‘Bank Keliling’ maupun ‘Bank Emok’.

“Tolonglah diperhatikan, jangan sampai Desa Mekarjaya dianaktirikan. Sudah dihimpit sawit, pendapatan desa kecil, bangunan pun memperihatinkan,” kata Kepala desa Mekarjaya, Ismail Abraham.

Sementara Ketua BPD Desa Bunar menyatakan, bahwa di wilayahnya banyak permasalahan sosial. Bahkan akibat maraknya ‘Bank Emok’ sampai masyarakat ada yang menjual rumah.

“Jangan terus dibiarkan permasalahan sosial terkait masalah ini, kasian pak masyarakat gara-gara itu ada yang jadi gembel lantaran rumahnya dijual,” ucapnya. 

Bahkan, terkait kepastian status perangkat desa pun turut mewarnai dinamika Musrenbang. Hal yang mencolok keluh kesah yang tumpah pada sesi tanya jawab  ialah terkait CSR perusahaan yang ada di wilayah tersebut.

Sekretaris Desa (Sekdes) Rengasjajar Hapidin mengatakan, sulitnya perusahaan-perusahaan yang 

beroperasi di wilayah Kecamatan  Cigudeg mau membantu persoalan tersebut.

“Terkait CSR daerah kami itu daerah tambang pak, banyak perusahaan yang sangat susah kalau dimintai bantuan kita sudah seperti pengemis,” ungkap Hapidin. 

“Dengan itu, kami mohon ada regulasi dimana CSR-nya sendiri untuk desa setempat pak. Karena yang kita dengar, entah itu benar atau tidak, itu ditarik pihak pemda tapi kami tidak tahu,” ucapnya.

Sementara itu, Camat Cigudeg Pardi memaparkan, bahwa problematika Musrenbang hampir tejadi di semua desa.

“Karena pagu indikatif yang diterima oleh pemerintah kecamatan ini terbatas sehingga antara usulan dengan realisasi pasti tidak akan berbanding lurus,” tukasnya.

** Andres

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest Articles