Cibinong | Jurnal Bogor
DPRD Kabupaten Bogor terus mencermati dinamika yang terjadi pasca penutupan sementara operasional tambang di Wilayah Bogor Barat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar). Wakil Rakyat optimistis Bupati Bogor, Rudy Susmanto bersama Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi atau KDM bisa memberi solusi terbaik bagi semua pihak.
“Pasti ada jalan tengah yang menjawab kepentingan semua, baik pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Kami di DPRD mendukung penuh langkah-langkah Pak Bupati dan Pak Gubernur dalam menyelesaikan polemik ini (penutupan tambang),” ucap Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Muhammad Irvan Maulana kepada Jurnal Bogor, Senin (18/5/2026).
Adapun terkait wacana menempuh jalur hukum, politikus Partai Gerindra ini mengatakan, langkah tersebut merupakan hak konstitusi setiap warga negara. Namun, ia menilai, gugatan hukum membutuhkan proses panjang dan tidak menjamin menjadi solusi untuk menormalisasi operasional tambang.
“Itu langkah pamungkas, dan belum diperlukan. Kebijakan Pak Gubernur ini juga untuk kepentingan yang lebih besar. Supaya perusahaan tambang, terutama yang resmi berizin mentaati semua persyaratan. Pengelolaan tambang harus dilakukan dengan benar dan tidak menimbulkan dampak negatif,” kata Ketua Komisi I yang biasa disapa Ipeck ini.
Ipeck juga memaklumi upaya Pemkab Bogor yang mendorong pembukaan kembali operasional aktivitas tambang di wilayah Kecamatan Cigudeg, Rumpin dan Parung Panjang. Apalagi, lanjutnya, penutupan tambang ini berdampak besar terhadap kehidupan ribuan masyarakat di tiga kecamatan wilayah Bogor Barat.
“Tak hanya itu ada efek domino terhadap proses pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor. Sebab, kebutuhan material menjadi terbatas,” ujarnya.
Ketua Komisi I menegaskan, solusi terbaik terkait tambang ini tetap harus selaras dengan kebijakan Gubernur Jabar dan sesuai hasil kajian bersama dari Pemkab Bogor, Pemprov Jabar dan sejumlah Perguruan tinggi.
“Tentunya hanya perusahaan tambang legal dengan perizinan lengkap dan memenuhi kualifikasi yang bisa kembali beroperasi,” pungkas Ipeck.
Untuk diketahui, Pemkab Bogor berupaya mendorong pembukaan kembali operasional tambang di wilayah Kecamatan Cigudeg, Rumpin dan Parung Panjang untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat terdampak.
Sebelumnya, dalam sebuah kesempatan diskusi, Bupati Bogor Rudy Susmanto mengungkapkan bahwa dari ratusan tambang di wilayah Bogor yang ditutup sementara oleh Pemprov Jabar, tercatat hanya ada 34 perusahaan yang mengantongi izin operasional.
“Dari 34 perusahaan itu, yang memenuhi persyaratan hanya 10 perusahaan. Kemudian dari 10 perusahaan itu hanya ada 7 yang benar-benar memenuhi kualifikasi dan persyaratan untuk beroperasi,” kata Rudy Susmanto di hadapan sejumlah awak media, pegiat budaya, dan aktivis Bogor di Cibinong Minggu (10/5/2026) lalu. n-Arie Surbakti
