Caringin | Jurnal Bogor
Warga Desa Caringin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor yang mendapatkan perbaikan rumah dari pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2022, mengeluhkan dugaan pemotongan uang tunai sebesar 500 ribu oleh pelaksana pembangunan.
Salah seorang pemenang BSPS Desa Caringin yang namanya enggan disebutkan, merasa bersyukur rumahnya tahun ini mendapatkan bantuan perbaikan dari pemerintah.
“Kami dan keluarga juga berterimakasih kepada pemerintah desa, karena sudah memilih rumah kami yang mendapatkan bantuan perbaikan,” ujarnya kepada wartawan.
Namun bapak yang memiliki tiga anak itu pun mengeluhkan uang sebesar 2,5 juta untuk upah pekerja, dipotong pelaksana pembangunan sebesar 500 ribu.
“Dalihnya uang 500 ribu itu untuk Pemerintahan Desa (Pemdes) Caringin,” akunya.
Ia juga mendapatkan bantuan dari pemerintah itu, tidak berupa uang. Tetapi, diberikan bahan bangunan atau material yang secara langsung diberikan pihak pelaksana pembangunan.
“Kami mendapatkan bahan material saja sesuai yang diajukan,” paparnya.
Terkait besaran anggaran bantuan yang harus diterimanya, warga yang sehari-hari nya bekerja sebagai buruh kasar tersebut mengatakan, bantuan itu anggarannya sekitar 20 juta.
“Saat akan dimulai pembangunan, kami diberitahukan besaran anggaran nya. Tapi anggaran itu dikelola pihak pelaksana yang berasal dari pemdes,” jelasnya.
Ia berharap, bahan material yang diberikan pelaksana pembangunan, bisa mencukupi untuk memperbaiki rumahnya agar tidak lagi kebocoran saat hujan dan masuk tempat tinggal layak huni.
“Kalau tidak cukup, saya bingung harus cari uang kemana,” imbuhnya.
Informasi didapat, program BSPS yang diterima warga Desa Caringin itu, berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kemen PUPR). Namun, saat program tersebut dilaksanakan, penyerapan anggarannya melalui aspirasi DPR RI Partai Amanat Nasional (PAN).
“BSPS yang masuk ke desa kami, berasal dari aspirasi dewan Partai Amanat Nasional (PAN) pusat,” aku Sekretaris Desa (Sekdes) Caringin, Faisal.
Untuk rumah yang dibangun dari program BSPS, lanjut sekdes, berjumlah 20 unit yang tersebar di setiap wilayah Caringin.
“Secara pastinya saya tidak tahu, karena tidak ikut langsung dalam pelaksanaan,” tegasnya.
Ditanya soal pemotongan uang upah pekerja, Faisal akan menanyakan hal itu kepada pelaksana pembangunan yang merupakan LPM dan salah satu kepala seksi (Kasi) di desa nya.
“Nanti saya tanyakan dulu ke LPM dan pelaksana lainnya,” tukasnya.
Hingga berita diterbitkan, baik dari Kepala Desa (Kades) Caringin maupun pihak pelaksana pembangunan, belum memberikan keterangan apa pun terkait adanya pemotongan upah tenaga kerja tersebut.
** Dede Suhendar
