Citeureup | Jurnal Bogor
Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra Ricky Kurniawan mendorong pemerintah pusat agar segera mengetuk palu untuk pemekaran Bogor Timur. Hal tersebut dikatakan saat dia mengunjungi Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jumat (11/8/22).
“Dari tingkat Provinsi kita sudah merekomendasikan untuk segera Bogor Timur dimekarkan, hajat kita sama, kita sangat butuh Jawa Barat yang mekar,” ucapnya kepada Jurnal Bogor.
Selanjutnya ia pun mengatakan, untuk pemekaran wilayah di Jawa Barat bukan hanya kabupaten, tapi di tingkat desa pun yang penduduknya banyak harus dimekarkan.
“Bukan hanya kabupaten bahkan ditingkat desa juga, desa harus banyak yang dimekarkan, semangatnya apa kalau desa itu dimekarkan biar transport dari pusat ke Provinsi Jawa Barat lebih banyak,” ucapnya.
Ricky Kurniawan pun membandingkan, desa di Jawa Barat itu ada 5700, Jawa Timur ada 8000 desa, dan penduduk Jawa Barat sekitar seperlima Indonesia dan penduduk di Jawa Timur itu 38 juta.
“Penduduk di Jawa Barat kalau dibandingkan dengan seluruh pulau Sumatra walau disatukan dari Sabang sampai ke Bakahuni masih banyak penduduk Jawa Barat sedangkan desanya ada 5700, sekarang kita bandingkan kalau 1 miliar Dana Desa dikali 5700 itu cuma berapa, Jawa Timur 1 miliar dikali 8000 itu dana transport saja sudah beda,” beber Ricky.
Ia menjelaskan, kalau kepentingannya di kabupaten dan kota lebih banyak dan itu ada kajiannya dari Universitas Padjadjaran (Unpad).
“Kita idealnya punya 42 kabupaten dan kota dan sampai sekarang itu belum ada realisasinya, kita butuh Jawa Barat yang mekar, mekarnya 42 kabupaten,” cetusnya.
Dan untuk pemekaran Bogor Timur, iIa sudah menyerahkan semuanya kepada pemerintah pusat agar segera ditindaklanjuti.
“Kita sudah selesai kalau di tingkat provinsi tinggal menunggu itikad baik dari pusat sekarang bolanya ada di Jokowi, saya kurang paham sampai sekarang belum juga dimekarkan saya tidak tahu coba tanya kepemerintahan pusat apakah itu masalah duit atau apa saya tidak tahu,” pungkasnya.
Ini juga polanya zigzag dari Presidium ke Bupati, dari Bupati ke DPRD Kabupaten, dari DPRD Kabupaten ke Gubernur, dari Gubernur, ke DPRD tingkat Provinsi dari DPRD tingkat Provinsi ke Presiden, dari Presidium lalu ke DPR- RI. “Sekarang bolanya ada di lembaga kepresidenan,” pungkasnya.
** Nay Nur’ain
