Bogor | Jurnal Bogor
Mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor mendesak Presiden Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang terjadi di Indonesia.
Mafia minyak goreng, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, kenaikan harga BBM jenis Pertamax, hingga wacana penundaan Pemilu 2024 menjadi hal-hal yang belakangan menjadi isu hangat.
Aksi atasnama mahasiswa UIKA yang merindukan kesejahteraan rakyat, mereka menuntut dan menyatakan sikap supaya Presiden Jokowi dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bisa menghadirkan pemerintahan yang selama ini dirindukan.
“Persoalan dan tantangan rakyat Indonesia yang terjadi hari ini tidak lah sedikit, rakyat sangat mendambakan pemerintahan yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat, serta menjunjung tingi asas demokrasi, bukan pemerintahan yang selalu memberikan karpet merah kepada para kapitalistik dan neo liberastik,” kata Presiden Mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor Ardian Fatkhurohman dalam keterangan resminya, Sabtu (9/4).
Ardian menambahkan, mahasiswa yang tergabung dalam UIKA geruduk istana menuntut dan mengecam Presiden Jokowi untuk bisa mengevaluasi kinerja jajaran kabinet yang bertanggung jawab dalam memastikan ketersediaan komoditas yang menjadi kebutuhan masyarakat. “Itu termasuk menyediakan bahan pokok yang murah untuk seluruh masyarakat Indonesia,” tambahnya.
Lebih lanjut, mereka juga mendesak DPR RI agar tidak menjadi pengkhianat amanat reformasi dengan alasan apa pun, seperti penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan hingga wacana 3 peiode. Kenaikan harga BBM jenis Pertamax dan wacana kenaikan harga Pertalite juga diminta untuk dikaji ulang, mengingat situasi pandemi Covid-19 yang masih terjadi.
“Menuntut serta mendesak Presiden Jokowi dan pemerintah untuk mengkaji ulag tentang kenaikan harga BBM jenis Pertamax serta menolak keras wacana kenaikan harga Pertalite dan gas elpiji 3kg,” jelasnya.
Tidak hanya BBM, kenaikan PPN yang diberlakukan pemerintah juga dirasa memberatkan masyarakat. Sehingga Ia dan rekan-rekan lainnya meminta untuk membatalkan kenaikan PPN tersebut. Pasalnya, kenaikan PPN akan berdampak pada kenaikan segala harga bahan pangan kebutuhan masyaralat Indonesia. “Mendesak Kementerian Perdagangan segera menuntaskan oknum mafia minyak di Indonesia,” ungkapnya.
UIKA Geruduk Istana, kata Ardian, memberikan waktu 2×24 jam kepada Presiden Jokowi untuk mengambil sikap dan memberikan keterangan resminya. “Dengan tuntutan tersebut kami berikan waktu pada Presiden Jokowi dan pemerintah untuk dapat mengambil sikap dan mengeluarkan statement resmi dalam waktu 2×24 jam. Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan tidak ada respons yang diberikan, maka kami siap untuk berlipat ganda dan turun aksi kembali dengan massa yang lebih banyak,” tegasnya.
**Ahmad solehudin/mg-uika/rls
