Home News PPKM Mikro Dinilai tak Efektif, Harus Lockdown

PPKM Mikro Dinilai tak Efektif, Harus Lockdown

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Kebijakan pemerintah dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro terbukti tidak efektif dalam menekan lonjakan angka penularan Covid-19. Hal ini diungkapkan anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. Pernyataan itu disampaikan Netty merespons pertambahan kasus positif Covid-19 harian secara nasional yang memecahkan rekor dengan bertambah 20.574.

Ia meminta pemerintah segera menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau lockdown total dalam menyikapi lonjakan kasus yang terjadi saat ini.

“PPKM skala mikro terbukti tidak efektif menahan mobilitas masyarakat. Akibatnya lonjakan kasus Covid-19 sulit dikendalikan. Pemerintah harus segera berlakukan PSBB, bahkan lockdown total,” kata Netty, Jumat (25/6).

Dia menerangkan, pengendalian pandemi hanya akan berjalan efektif dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, tegas, dan melibatkan partisipasi masyarakat luas.

Menurutnya, penanganan pandemi tidak akan efektif bila pemerintah membuat kebijakan yang tidak setengah hati dan tidak memaksa masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan.

“Masyarakat harus dipaksa agar disiplin protokol kesehatan melalui aturan yang ketat dan tegas. Tanpa aturan yang tegas dan setengah hati, masyarakat yang sudah jenuh dengan keadaan pandemi akan abai dan tidak peduli. Opsi pemberlakukan PSBB seperti di awal pandemi harus diambil. PSBB ketat yang diterapkan di Jakarta dulu, terbukti mampu menurunkan angka kasus secara signifikan,” tuturnya.

Sementara, Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, politik Indonesia dan juga pengalaman negara lain, dan disimpulkan bahwa PPKM mikro masih menjadi cara penanganan yang paling efektif.

“Karena dilakukan hingga tingkat terkecil dan dapat berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat.” jelas Wiku.

Wiku meminta agar mekanisme koordinasi dan pembagian peran dalam menjalankan PPKM Mikro dilakukan dengan benar dan seefektif mungkin.

Dalam rangka pencegahan, Lurah/Kepala Desa sebagai pengendali Posko wajib berkoordinasi dengan Ketua RW untuk mendata kasus positif di tingkat RT di wilayah masing-masing, serta bersama Babinsa dan Babinkamtibmas memantau kepatuhan protokol kesehatan dan memberikan edukasi seputar COVID-19.

Kasus positif Covid-19 secara nasional bertambah 20.574 pada Kamis (24/6). Kini, total kasus positif Covid-19 di Indonesia menjadi 2.053.995 sejak pertama kali diumumkan pada awal Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Data Kementerian Kesehatan menyebutkan dari total kasus positif tersebut, sebanyak 1.826.504 di antaranya telah sembuh. Jumlah pasien yang sembuh itu bertambah 9.201 dari hari sebelumnya.

Sementara itu, sebanyak 55.949 orang di antaranya meninggal dunia. Pasien yang wafat usai terinfeksi virus corona bertambah 355 dari kemarin.

Jumlah spesimen yang diperiksa hari ini sebanyak 136.896 sampel. Kasus aktif Covid-19 atau pasien yang dirawat dan isolasi kini mencapai 171.542 orang. Sedangkan suspek Covid-19 sebanyak 126.696 orang.

**ass/cnn

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version