Bogor | Jurnal Inspirasi
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengucurkan dana sebesar Rp73 miliar bagi Kota Bogor. Anggaran tersebut masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk sektor pariwisata.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor pun telah mensplit sebagian anggaran tersebut kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membangun sarana prasarana pendukung. Salah satunya adalah pembangunan gapura pada pintu masuk di beberapa titik lokasi wisata.
Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan gapura tersebut pun cukup fantastis, yakni sebesar Rp1 miliar. Hal itupun dibenarkan oleh Kepala Disparbud, Atep Budiman. Menurutnya, dana tersebut sudah dialokasikan ke Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) Kota Bogor.
“Anggaran untuk pembangunan gapura ada di Disperumkim. Usulan awal memang dari kami, tetapi kajian teknis dan lapangan ada pada OPD tersebut,” ujar Atep kepada wartawan, Rabu (4/11/2020).
Menurut dia, ada sekitar enam titik lokasi wisata yang akan dibangunkan gapura. Salah satunya adalah ecowisata di Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan. Kata Atep, biaya pembangunan gapura dimulai dari Rp30 juta hingga Rp100 juta.
“Tergantung dari ornamen dan luas jalan menuju ke kawasan tersebut. Untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ke Disperumkim. Yang pasti dari anggaran Rp1 miliar, masih ada sisanya,” jelas mantan Camat Bogor Utara itu.
Atep menuturkan bahwa dana yang disalurkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut memang diperuntukan untuk membangkitkan sektor pariwisata yang anjlok saat pandemi Covid-19.
“Ya, jadi dari dana itu ada yang disalurkan ke hotel dan restoran, serta untuk pembangunan sarana prasarana menuju destinasi wisata,” ungkap dia.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Fraksi PKS, Endah Purwanti mengaku bingung dan aneh mengapa anggaran pembangunan gapura bisa mencapai Rp1 miliar.
“Ya, memang agak aneh seperti main-main,” ucapnya.
Seharusnya, kata Endah, anggaran tersebut dialokasikan kepada pelaku UMKM untuk pembuatan suvenir atau oleh-oleh khas Kota Hujan.
“Lebih baik dialokasikan ke UMKM, agar mereka bisa membuat suvenir untuk kemudian dipasarkan di hotel serta restoran,” katanya.
Endah menyatakan, dari anggaran Rp73 miliar tersebut displit ke beberapa OPD seperti Disperumkim, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Disparbud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Jadi split anggaran itu dilakukan agar serapan lebih cepat. Itu keterangan dari Disparbud, saat kami rapat kerja terkait fungsi pengawasannya,” imbuh politisi PKS ini.
Nantinya OPD teknis seperti Disperumkim dan Dinas PUPR akan membangun sarana prasarana pendukung pariwisata. Di antaranya untuk pembuatan jogging track sebesar Rp200 juta, pembuatan akses jalan ke delapan titik wisata Rp1,4 miliar, taman Rp1 miliar.
“Okelah kalau bangun jogging track Rp200 juta, karena banyak dipakai orang. Tapi kalau gapura Rp1 miliar bingung juga. Gapura itu kan penting nggak penting,” jelasnya.
Endah mengatakan, dari total anggaran PEN itu, 70 persennya dialokasikan bagi hotel dan restoran sesuai petunjuk teknis (juknis) yang ada.
“Terutama bagi hotel dan restoran yang kontribusi PAD besar,” tegasnya.
Menurutnya, berdasarkan rapat terakhir dengan Disparbud dari 700 hotel dan restoran, hanya 100 yang memenuhi persyaratan.
“Dan sejauh ini baru ada 60 hotel dan restoran yang mengajukan. Jadi dana yang diterima hotel cukup besar bisa satu hotel dapat Rp2 miliar,” jelasnya.
Sedangkan sisa 30 persennya dikelola OPD, dengan tujuan agar serapan anggarannya dapat maksimal.
“Sekarang DPRD tinggal fokus kepada fungsi pengawasan. Saran saya harus dibuat tim, yang bekerja sesuai dengan tupoksi komisi masing-masing. Memang agak berat pengawasannya,” tandasnya.
Fredy Kristianto
