Bogor | Jurnal Inspirasi
Presiden Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengusulkan ambang batas
pencalonan presiden (presidential threshold/PT) disamakan dengan ambang batas
parlemen (parliamentary threshold). Hal tersebut dikatakan Sohibul seusai
melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) di Puri Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Kamis (12/3) malam.
“Presidential threshold juga tadi kita bahas. Pak SBY secara pribadi
menginginkan nol persen. Ya beliau mengatakan, ini logika dasar, beliau
sampaikan. Kalau Pemilu diserentakkan kata beliau itu logikanya harus
nol,” ujar Sohibul dalam keterangan tertulis, Jumat (13/3).
Akan tetapi, kata dia, presidential threshold nol persen akan memunculkan
banyak partai hanya untuk mencalonkan presiden. Sehingga, kata dia, menurut
kajian PKS, presidential threshold sebaiknya disamakan dengan parliamentary
threshold.
“Tapi saya
katakan, ‘Pak, kalau nol persen juga akan memungkinkan banyak partai yang
sengaja dibuat untuk ikut pilpres saja. Sehingga capres akan banyak sekali’.
Kalau PKS mengusulkan, kajian kami sementara ini, kita menginginkan
presidential threshold sama dengan parlemen threshold,” kata dia.
Sohibul kemudian memberikan usulan supaya Parliamentary Threshold yang ideal
yakni 4-5 persen sehingga mewakili keragaman Indonesia. PKS dan Demokrat juga
tak menyetujui usulan Parliamentary Threshold naik hingga 7 persen.
Dirinya pun menegaskan antara PKS dan Demokrat sama-sama punya pandangan bahwa
memang penyederhanaan partai itu sesuatu yang diperlukan. “Tapi
penyederhanaan partai juga jangan menghilangkan representasi partai dari
keragaman Indonesia,” pungkas Sohibul.
Asep Saepudin Sayyev |*
