Ciawi | Jurnal Inspirasi
Keberadaan para pedagang kaki lima (PKL) di semua ruas jalan wilayah Ciawi, Kabupaten Bogor, mulai dari ruas Jalan Raya Ciawi-Sukabumi, Jalan Raya Ciawi-Gadog maupun Jalan Alternatif Seusuepan-Cibedug, diduga ada oknum pemerintah yang bermain. Hal itu dikatakan Ujang Ka’mun, Ketua Forum Masyarakat Ciawi Peduli (Formacip).
Menurut pria yang biasa dipanggil Uka itu, para PKL yang menggunakan bahu jalan sebagai tempat usahanya, sudah lama ada. Namun, keberadaannya sama sekali tidak dilakukan tindakan tegas dari pemerintah, baik kecamatan maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). “Kalau tidak ada yang bermain atau membekingi, mana mungkin para PKL itu bisa berjualan dengan aman di bahu jalan,” ungkapnya kepada wartawan saat dihubungi melalui telepon selulernya.
Uka menjelaskan, semua ruas jalan yang strategis untuk dijadikan tempat berjualan pedagang di wilayah Ciawi, hampir ditemukan terdapat pada PKL. “Pedagangnya beragam, mulai dari penjual makanan, sayuran, buah dan kebutuhan masyarakat lainnya,” ujarnya.
Selain berada di sepanjang bahu jalan, lanjut Uka, di Desa Banjarsari pun terdapat pedagang buah dan makanan lainnya yang dengan jelas sudah melanggar garis sempadan sungai, karena berada di sekitar irigasi. “Jadi pedagang itu berada di sekitar aliran sungai dan jalan. Sudah mengganggu arus lalu lintas karena menjadi biang macet, merusak irigasi juga,” paparnya.
Uka minta agar Pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini pemangku kebijakan daerah, seperti Bupati Bogor menindak tegas oknum pemerintah setempat yang diduga membekingi keberadaan PKL tersebut. “Kalau tidak diberikan sanksi tegas, bukan mustahil kedepannya akan lebih banyak lagi PKL yang melanggar aturan di wilayah Ciawi,” imbuhnya.
Sementara hingga berita ini diturunkan, dari pihak Kecamatan Ciawi belum bisa di konfirmasi. Sebelumnya, Aab, warga Desa Jambu Luwuk mengaku kesal dengan banyaknya PKL yang berjualan di sepanjang jalur alternatif mulai dari Desa Banjarwaru dan Banjarwangi hingga Desa Cibedug tersebut. “Hampir setiap hari kami terjebak macet. Apalagi kalau sore, yang beli banyak sampai menghalangi jalan,” jelasnya.
Keluhan sama juga diungkapkan Edi, warga Citapen yang merasa dirugikan dengan banyaknya PKL di sepanjang bahu jalan alternatif tersebut. “Parahnya lagi sekarang jumlahnya semakin bertambah banyak saja,” paparnya.
Edi berharap ada tindakan tegas dari pemerintah terhadap para PKL yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Tibum. Karena, mereka (PKL,red) mencari rezekinya di tempat yang salah. “Saya harapkan ada penertiban agar jalur ini tidak setiap hari macet,” tukasnya.
** Dede Suhendar
