Bogor | Jurnal Inspirasi
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor Herry Hermanus Horo berjanji akan transparan mengenai hasil pemeriksaan hibah pariwisata yang kini digarap Korp Adhyaksa. “Lagi berjalan dan diperiksa oleh teman-teman. Ini belum perkara yah. Itu sebetulnya pendampingan perdata atau tata usaha negara tapi tentunya kami juga respon semua laporan dari masyarakat,” ujar Herry, kepada wartawan, Selasa (2/2).
Ia mengakui adanya laporan mengenai hibah tersebur, sehingga pihaknya sudah bergerak mengumpulkan data. “Itu saya ada dua kaki disitu ya. Ada pendampingan perdata dan karena ada laporan, kami mendalami laporan. Kami tindak lanjuti,” katanya.
Herry mengatakan, kali ini belum permintaan keterangan, namjn pengumpulan data. Ada beberapa orang yang dipanggil untuk pengumpulan data. Harus dibedakan agar masyarakat jelas. “Pendamping perdata itu mulai administrasi dan kesesuaian aturan lah. Nah, kalau teman-teman di Intelejen itu melakukan yang diperiksa itu fakta di lapangan. Tolong sampaikan ke masyarakat itu dua hal yang berbeda,” tuturnya.
Ia menyatakan, bila pendampingan oleh pihaknya sangatlah banyak, akan tetapi bukan berarti pendampingan yang dilakukan Kejari Kota Bogor menyampingkan proses penegakan hukum. Karena ini dua hal yang berbeda, mencegah dengan menindak dua hal yang berbeda.
“Intinya kalau bisa dicegah kan merupakan hal yang baik. Kita lihat proses, saya prinsipnya semu laporan masyarakat di Kota Bogor kita respon karena kami hormati. Itu bagian dari proses saja, masalah kalau ada hasil kami akan transparan. Kalau sudah ada hasil kami akan sampaikan, ini masih berjalan,” ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bogor, Cakra Yudha mengatakan bahwa sejauh ini sudah ada empat kepala dinas yang dimintai keterangan oleh Korp Adhyaksa seputar hibah tersebut. Namun, saat ditanya mengenai siapa saja dan dari instansi mana saja, ia enggan menjelaskannya. “Iya, sudah ada empat kepala dinas. Tapi belum bisa kami sebutkan siapa saja. Ikuti saja perkembangannya nanti,” ucap Cakra.
Lebih lanjut, Cakra menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemeriksaan secara marathon terhadap hibah pariwisata. “Yang pasti kami terus melakukan permintaan keterangan,” katanya.
** Fredy Kristianto
