jurnalinspirasi.co.id – DPD Partai Golkar Jawa Barat (Jabar) melaksanakan pendidikan politik (dikpol) bagi kader partai berlambang pohon beringin itu di Hotel Novotel Bogor, Minggu (23/11/2025).
Dikpol tersebut dilakukan dalam rangka mencapai target agar Golkar kembali meraih kemenangan di Jabar pada Pemilu 2029 mendatang.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Tb. Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa dikpol tersebut merupakan angkatan pertama dengan peserta kader partai dari wilyah Kota/Kabupaten Bogor, kota dan Kabupaten Sukabumi serta Cianjur.
Ace menegaskan bahwa dikpol dilaksanakan untuk memperkuat soliditas, terutama para kader, anggota legislatif dari Golkar yang duduk di legislatif agar terus mendukung berbagai kebijakan pemerintah baik di pusat maupun daerah.
“Kami ingin mendorong kesuksesan pemerintahan Prabowo-Gibran, mulai dari tingkat pusat maupun daerah,” ujar Ace kepada wartawan.
Dengan demikian, sambung dia, kesejahteraan masyarakat bisa terwujud melalui program-program yang selama ini telah digariskan presiden dan wakil presiden.
Atas dasar itu, Ace berharap seluruh kepala daerah dan anggota legislatif di Jawa Barat yang berasal dari Golkar memiliki komitmen untuk bisa menyukseskan program-program pemerintah tersebut.
“Golkar juga ingin ada komunikasi yang intensif antara kader-kader yang ditugaskan di eksekutif maupun legislatif dengan struktur partai,” tegas dia.
Lebih lanjut, lelaki yang juga menjabat sebagai Gubernur Lemhanas ini berharap, kegiatan yang dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan, Bupati Sukabumi dan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi ini bisa menjadi jembatan bagi Golkar untuk terus mendorong agar partai berlambang beringin ini bisa hadir di tengah-tengah masyarakat.
“Kami akan mengawal agar Indonesia semakin maju, dan Jabar istimewa,” tandasnya.
jurnalinspirasi.co.id – Pinisepuh Kabupaten Bogior, Tb Nasrul Ibnu HR memberi peringatan kepada jajaran Pemkab Bogor agar segera memastikan serapan anggaran lebih maksimal, jika tidak, dapat dipastikan Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) negatif 2025 akan tinggi dan akan membebani keuangan daerah.
“Jika tidak segera dikeluarkan anggaran belanja daerahbsesuai termin pekerjaan kepada penyedia jasa di semua bidang, saya khawatir Silpa negatif di Pemkab Bogor akan tinggi. Saya hanya mengingatkan saja,” ujar Tb Nasrul kepada wartawan, Minggu (23/11/2025) di sela giat CFD di jalan Tegar Beriman.
Menurut Tb Nasrul, silpa negatif ini disebabkan serapan anggaran belanja tidak segera disalurkan. Banyak hal yang jadi penyebab itu dilakukan Pemkab Bogor.
Di antaranya, tidak adanya uang muka pelaksanaan pekerjaan, kelangkaan bahan material alam dan produk turunannya pada bidang konstruksi yang membuat pelaksanaan pekerjaan melambat dari target awal yang tertuang dalam kontrak pekerjaan.
“Ya salahsatunya adanya kelangkaan bahan material alam dan produk turunannya sehingga pelaksanaan pekerjaan melambat dan meleset dari target. Di PUPR saja ada anggaran belanja modal sebesar hampir Rp 1 triliun di 2025. Ini jika tidak segera diserap akan membebani serapan anggaran dan menciptakan silpa negatif,” tutur pria yang akrab disapa Ngkong Nasrul.
Tb Nasrul juga menambahkan jika anggaran tidak terserap akan membebani keuangan daerah karena akan ada utang pemda ke penyedia jasa dan berdampak pada beban utang di perbankan.
“Jika silpa negatif, maka kinerja birokrasi di Bogor harus terus diperbaiki dengan makin efisien dan efektif. Ini akan berdampak pada penilaian kinerja keuangan oleh BPK,” ujarnya.
Seperti diketahui, pengadaan barang dan jasa memberi sumbangan dalam pertumbuhan dan menggerakan roda ekonomi. Multiplier effect yang diberikan dari belanja barang pemerintah menjadi stimulus ekonomi dan perbankan yang signifikan.
“Multiplier effectnya memang kecil tapi dari yang kecil ini seperti bola salju menggelinding dan membesar. Badan usaha memberikan lapangan kerja sesuai bidangnya berdasar keahlian. Lalu pekerja konstruksi di lapangan proyek itu bisa menafkahi keluarganya dan selanjutnya memberi efek ekonomi luarbiasa,” ujar formatur Kepengurusan Kadin Jawa Barat.
Saat ini lanjut Tb Nasrul, penyedia barang dan jasa di Dinas PUPR tidak diberikan uang muka pekerjaan karena ada kekhawatiran pemborong kabur tanpa menyelesaikan pekerjaan. Padahal penentu pemenang lelang adalah ULP Setda Pemkab Bogor sendiri.
“Jadi aneh ya, kebijakan yang saling mengait tapi tidak percaya pada institusi internal Pemkab Bogor sendiri. Jadi tidak ada uang muka pelaksanaan pekerjaan padahal mereka sendiri yang memilih siapa yang layak melaksanakan pekerjaan. Lagipula uang muka kan ada jaminan bank olrh penyedia,” tegas Nasrul.
Saat ini menagih progres pekerjaan konstruksi seperti yang diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 2 tahun 2017. Namun di Pemkab Bogor menagih progres pekerjaan sudah dibantu Konsultan Manajemen Proyek (KMP) lalu dibantu pula oleh Tim Teknis.
“Harusnya makin mudah dan cepat karena sudah banyak yang membantu verifikasi hasil pekerjaan,” tandasnya.
Jurnal Bogor – Konflik agraria antara petani penggarap dan pihak perusahaan di Kampung Leuwisapi, Desa Lemah Duhur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, kembali memanas. Para petani yang tergabung dalam Kerukunan Tani Cimande (KTC) resmi memberikan kuasa kepada Watch Relation Of Corruption Pengawas Aset Negara Republik Indonesia (WRC PAN-RI) untuk memperjuangkan hak mereka yang dianggap terancam.
KTC bersama WRC PAN-RI mendesak Menteri ATR/BPN Nurson Wahub untuk mengevaluasi kinerja Kepala BPN Kabupaten Bogor, yang dinilai tidak transparan dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) terkait lahan sengketa.
Ketegangan bermula saat perusahaan memasang plang kepemilikan di atas lahan garapan petani dengan mencantumkan nomor HGB No. 182, 183, 184, dan 170, disertai surat permintaan pengosongan lahan. Para petani mengaku telah menggarap lahan tersebut secara turun-temurun, sehingga langkah itu dianggap sebagai bentuk pengusiran halus yang meresahkan.
Ketua Umum WRC PAN-RI, Ari Chandra, menilai proses pengajuan SHGB oleh BPN Kabupaten Bogor sarat kejanggalan. Ia menduga adanya mal-administrasi pada penguatan dokumen fisik, riwayat tanah, hingga keterangan bahwa lahan tidak dalam sengketa, yang dinilai tidak sesuai kondisi lapangan.
“Permintaan pengosongan itu terlalu tergesa-gesa. Lahan tersebut secara fisik masih dikuasai para petani. Kami mendesak BPN dan Tata Ruang Kabupaten Bogor mengevaluasi ulang persyaratan SHGB tersebut,” tegas Ari Chandra kepada awak media, Sabtu (22/11/25).
Ia juga meminta Menteri ATR/BPN turun tangan dan mengambil tindakan tegas atas dugaan pelanggaran prosedur yang dilakukan BPN Kabupaten Bogor agar petani tidak semakin dirugikan.
Upaya mediasi sebelumnya telah dilakukan di aula Kantor Desa Lemah Duhur antara pihak perusahaan, KTC, WRC PAN-RI, dan Kepala Desa Lemah Duhur, Ujang Nazmudin. Namun pertemuan itu belum menghasilkan kesepakatan, karena pihak perusahaan belum dapat menunjukkan legalitas SHGB yang diminta masyarakat dan WRC PAN-RI.
“Legalitas SHGB dipegang oleh pihak legal perusahaan. Legal to legal yang akan bertemu dalam pembahasan lebih lanjut,” ujar Ajeng, perwakilan perusahaan.
Sementara itu, Kepala Desa Lemah Duhur, Ujang Nazmudin, menjelaskan bahwa perusahaan memperoleh lahan tersebut dari beberapa pemilik sebelumnya yang telah mengantongi sertifikat. Namun di atas lahan itu terdapat petani penggarap yang sudah lama bercocok tanam.
“Pihak perusahaan memegang SHGB yang berasal dari over-alih pemilik sertifikat sebelumnya seperti Putirai Yohara, Ganjar, Irvan, Tony, hingga Santo. Petani juga tahu bahwa mereka hanya menggarap lahan itu, bukan pemiliknya,” jelas Ujang.
Ia menegaskan, pihak desa tidak dapat mengeluarkan surat garapan bagi para petani karena secara administrasi lahan tersebut telah bersertifikat SHGB.
Konflik ini diperkirakan berlanjut karena kedua belah pihak masih bersikukuh mempertahankan klaim masing-masing, sementara petani berharap pemerintah turun tangan untuk memberikan kepastian dan keadilan atas lahan yang telah menjadi sumber penghidupan mereka selama bertahun-tahun.
Cibogo |Jurnalbogor Bendungan Ciawi merupakan Salah satu Bendungan di Kabupaten Bogor disekitar jalan bendungan itu di gunakan beragam kegiatan dan aktivitas warga Sekitar, baik olahraga, maupun sekedar mencari Kuliner dan wisata murah bagi warga sekitar Bagi saya, setidaknya saya berjalan kaki dua hingga tiga kali di hampir setiap hari atau di Minggu pagi, karena memang pada Minggu pagi, bendungan Ciawi itu berubah menjadi tempat keramaian.,Minggu (23/11/2025)
Pembaca yang belum pernah mengalami, silakan mendatangi Bendungan Ciawi di Sabtu atau Minggu pagi. Pada hari itu sudah mulai ramai dengan para pedagang yang menggelar berbagai jenis barang dengan berjejer pinggir jalan Untuk Sekedar mencari Rezeki di banyaknya pengunjung yang berolahraga sambil melepas lelah mereka menikmati jajanan kuliner sederhana dan terjangkau hargannya
Warga yang datang pun, tidak semuanya berniat untuk berolahraga pagi. Bahkan, mungkin lebih banyak yang sekedar jalan-jalan sambil matanya tak lepas menatap beragam makanan yang dijual pedagang.
Di hari biasa, Bendungan Ciawi tak seramai seperti Sabtu dan Minggu pagi. Meski demikian, Bendungan Ciawi tak pernah sepi dengan warga yang sedang Berolahraga lari atau jalan kaki di pagi hari atau sore hari
Di setiap libur para penjual minuman dan kuliner berdatangan dan mangkal di bendungan Ciawi sebagai pilihan bagi warga yang singgah di tempat itu. Tak kurang dari pedagang Crafe es cendol, dan penjual minuman botol menawarkan jualannya.
Kebanyakan penjual membuka dagangannya di pinggir jalan menggunakan motor dan roda di bendungan Ciawi yang memang lokasinya sangat strategis. Selain berada di bawah pohon-pohon besar yang rimbun dan teduh, tempat itu dilalui jalan beraspal yang cukup ramai dilalui lalu lalang warga yang sedang berolahraga
Sebagai Bendungan yang pemandangannya indah dan selalu di gunakan kegiatan warga sekitar Olahraga tentu saja para penjaja kuliner itu memiliki banyak peluang untuk mengais rejeki.
Putri seorang warga sekitar yang tengah menyantap cemilan mengatakan, hampir setiap hari minggu dia melakukan olahraga di Sekitar jalan Bendungan Ciawi karena lokasi rumah tempatnya dia tinggal berjarak cukup dekat makanya selepas olahraga biasanya dia sarapan atau istirahat sambi menikmati kuliner yang harganya terjangkau Selain rasanya lumayan, harganya murah meriah, Ungkapnya kepada jurnalbogor (Wawan Hermawanto)
jurnalinspirasi.co.id — Akademisi dan Dosen Komunikasi UIKA Bogor, Yama Sumbodo, menilai analogi Anies Baswedan yang menyamakan korupsi dengan perbudakan adalah peringatan moral kuat agar Indonesia tidak lagi menoleransi praktik tersebut. Pandangan itu ia sampaikan dalam wawancara dengan JurnalBogor pada Sabtu, 22 November 2025.
Pernyataan Anies sebelumnya menegaskan bahwa korupsi adalah praktik lama yang harus diperlakukan seperti perbudakan yang akhirnya dihapus.
“Korupsi itu seperti perbudakan. Ada masanya jual beli manusia itu normal, tapi akhirnya dihapus,” kata Anies.
Menanggapi itu, Yama menilai analogi tersebut efektif menggugah kesadaran publik.
“Analogi itu menaikkan isu korupsi ke level moral. Korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi kejahatan yang merusak masa depan bangsa,” ujarnya.
“Ini cara kuat mendorong publik melihat korupsi sebagai sesuatu yang tidak boleh ditoleransi,” lanjutnya.
Yama juga merespons pandangan Anies bahwa digitalisasi akan mempersempit ruang korupsi. Sebelumnya Anies menegaskan:
“Ketika semua transaksi menjadi transparan, praktik korupsi jauh lebih mudah dicegah,” ujar Anies
Menurut Yama, teknologi dapat membatasi ruang gerak koruptif, namun keberhasilannya tetap bergantung pada integritas pelaksana sistem.
“Digitalisasi bukan solusi tunggal, tetapi efektif menekan ruang gelap. Tantangannya ada pada konsistensi politik dan integritas institusi dalam menjalankan sistem tersebut,” jelasnya.
“Teknologi bisa membuka jalan, tapi komitmen manusialah yang menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi,” ungkapnya.
Pandangan Yama menegaskan bahwa agenda antikorupsi membutuhkan kombinasi antara kesadaran moral, transparansi sistem, dan komitmen politik agar Indonesia benar-benar terbebas dari praktik yang merusak masa depan bangsa tersebut.
jurnalinspirasi.co.id – Peringatan Hari Pohon Sedunia, yang jatuh pada 21 November 2025, menjadi momentum Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar penanaman pohon serentak di sejumlah daerah di Indonesia.
Penanaman vegetasi untuk mitigasi dilakukan serentak di empat provinsi yakni, Jawa Barat (Kabupaten Bogor), Jawa Tengah (Wonosobo) dan Jawa Timur (Malang) dan Banten secara daring yang berpusat di Bogor.
Untuk di Jawa Barat, penanaman pohon dilakukan di kawasan EIGER Adventure Land (EAL), Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.
Dipilihnya EAL, karena merupakan area hulu dari daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung yang berada di kawasan Puncak Bogor.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri PMK Pratikno, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman, Bupati Bogor Rudy Susmanto, Ketua DPRD Sastra Winara dan jajaran Forkopimda Kabupaten Bogor.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, (Menko PMK) Pratikno mengatakan, agar seluruh pihak, lebih proaktif membangun infrastruktur hijau menanam pohon sebanyak-banyaknya, karena memang lahan kritis cukup luas di Indonesia.
Karena seperti diketahui, kata dia wilayah Malang beberapa hari lalu mengalami banjir, disusul Banjarnegara longsor kemudian Cilacap Majenang juga longsor memakan korban, begitu juga di Papua.
“Oleh karena itu kita harus menanam pohon sebanyak-banyaknya dari mulai hulu maupun di hilir termasuk di sini di DAS Ciliwung,” katanya.
Ia menjelaskan ada 3,5 juta warga yang hidup di sekitar DAS Ciliwung sehingga harus terus dilakukan reboisasi.
“Kita harus menjaga jangan sampai tanah mudah longsor, air tidak tertahan, kemudian sedimentasi waduk terlalu cepat kemudian sedimentasi sungai juga terlalu cepat, kita harus mencegah itu untuk mengurangi resiko bencana,” katanya.
Pratikno berharap, penanaman pohon tidak menjadi gerakan yang hanya dimiliki oleh BNPB, pemerintah daerah, maupun kementerian/lembaga, namun juga gerakan yang harus masif dilakukan oleh masyarakat.
“Momentum ini hanyalah pengingat kita untuk lebih giat menanam pohon. Jangan sampai kita menanam hanya satu kali pada saat peringatan Hari Pohon ini,” katanya.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang melaporkan dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah menyebut total bibit yang di tanam di 4 provinsi mencapai 216.070 bibit dengan jenis pohon bervariasi mulai dari pohon keras, buah hingga vetiver.
Sebanyak 2.980 relawan dari 4 wilayah dikerahkan untuk mendukung proses penanaman yang sudah dilakukan sejak Rabu (19/11/2025).
Aksi penanamaan pohon sebagai upaya mitigasi vegetasi ini merupakan salah satu piloting project yang didanai melalui pooling fund bencana atau PFB.
Pooling fund merupakan salah satu inovasi pendanaan dalam penanggulangan bencana yang dapat diakses oleh semua komunitas masyarakat untuk mewujudkan resiliensi berkelanjutan.
Sementara itu, Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, suatu kehormatan bagi wilayah Kabupaten Bogor menjadi salah satu venue atau tuan rumah pelaksanaan Hari Pohon Sedunia bersama Menko PMK dan beberapa stake holder terkait.
“Pelaksanaan penanaman bukan hanya di EIGER Adventure Land, tetapi kami melakukan penanaman pohon di 9 lokasi, di PTPN salah satunya di EIGER Adventure Land, lalu di eks Giri Pangrango, eks Pancawati, sampai dengan Sukajara, Gunung Putri terkait penanganan banjir,” katanya.
Menurutnya, di Kabupaten Bogor, bencana banjir, tanah longsor, bukan hanya terjadi di tahun 2025-2024 bahkan 5 – 10 tahun yang lalu sudah terjadi.
“Selain itu, penanaman pohon yang diinisiasi oleh BNPB, kita lakukan penghijauan di seluruh daerah aliran sungai Cikeas, Ciliwung dan beberapa daerah aliran sungai lainnya,” katanya.
Direktur Utama EIGER Adventure Land, Imanuel Wirajaya berharap, destinasi ini dapat menghadirkan ekowisata yang tidak hanya menawarkan pengalaman wisata alam, tetapi juga membuka jalan bagi upaya restorasi melalui pengembalian fungsi ekologis.
“Melalui kolaborasi pentaheliks antara swasta, pemerintah, akademisi, komunitas, dan media, kami ingin menjadikan kawasan ini sebagai contoh nyata bahwa ekowisata yang selaras dengan pelestarian alam dapat memberikan kontribusi nyata bagi mitigasi bencana sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi mendatang,” pungkasnya.
Warga Mendukung Penuh, Akses Jalan Menjadi Lebih Baik
jurnalinspirasi.co.id – Kepala Desa Muarajaya Awan Hermawan memberikan penjelasan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur betonisasi jalan di Kampung Nyenang RT 03/03 Muarajaya, Caringin, Kabupaten Bogor, telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
“Saya tegaskan bahwa tuduhan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penjara yang menuding bahwa betonisasi jalan di Kampung Nyenang ini menyalahi prosedur karena dibangun di atas tanah milik pribadi adalah salah besar. Apalagi tudingan mereka tidak mendasar dan tanpa konfirmasi ini disebarkan melalui media sosial dan media massa, ini sudah merusak nama baik Pemdes Muarajaya dan lembaga desa,” tegas Awan Hermawan, Jumat (21/11/2025).
Awan Hermawan menegaskan bahwa status tanah yang di atasnya dibeton sepanjang 500 meter tersebut adalah murni milik desa hasil wakaf dari warga bernama Raden Turmuzi.
“Bukti surat wakafnya ada tersimpan dengan baik. Semua ahli waris keluarganya juga sudah memberikan tanda tangan persetujuan. Pemberian wakaf ini terjadi sebelum ada komplek Bank Indonesia,” tandasnya.
Ia kembali memastikan bahwa tanah wakaf yang diberikan kepada Pemdes memang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Tanah wakaf tersebut selama ini dimanfaatkan sebagai jalan lingkungan yang digunakan oleh warga sekitar untuk kegiatan sehari-hari.
“Dengan adanya peningkatan kualitas jalan melalui betonisasi, aksesibilitas warga menjadi lebih baik, terutama dalam mendukung mobilitas, ekonomi, dan aktivitas sosial masyarakat,” ujarnya.
Pembangunan infrastruktur betonisasi jalan di Kampung Nyenang RT 03/03 ini dibiayai program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) atau program Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemkab Bogor.
Ketua BPD Muarajaya, Janten Firmansyah, turut menegaskan bahwa status tanah jalan tersebut adalah tanah wakaf dari warga sehingga seluruh tokoh masyarakat memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan proyek tersebut.
“Kami mengetahui bahwa tanah jalan tersebut hasil wakaf. Mana mungkin Pemdes berani membangun kalau status tanahnya milik warga atau milik pihak lain. Makanya kami, para tokoh masyarakat, sangat mendukung Peningkatan infrastruktur jalan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah desa.
Hal senada dikatakan Ketua TPK, Kamaludin alias Zame memastikan bahwa proses pembangunan dilakukan secara transparan, tepat waktu, dan sesuai spesifikasi agar hasilnya maksimal dan dapat dinikmati masyarakat dalam jangka panjang.
jurnalinspirasi.co.id – Bubur ayam kembali mengharumkan nama kuliner Nusantara di kancah internasional. Dalam laporan yang dirilis pada Agustus 2025, Taste Atlas, platform ensiklopedia kuliner global menobatkan bubur ayam sebagai peringkat pertama dalam daftar 50 Best Porridges dunia.
Perlu diketahui, Porridge adalah sebutan umum untuk hidangan bubur yang terbuat dari berbagai jenis biji-bijian atau tepung yang direbus dalam air hingga teksturnya lembut dan kental. Contohnya termasuk bubur oat (oatmeal), bubur beras, dan bubur jagung.
Prestasi ini menjadikan bubur ayam semakin mendunia dan mengukuhkan posisinya sebagai hidangan berbasis sereal terbaik menurut penilaian global.
Mengutip laman resmi TasteAtlas bubur ayam meraih rating 4,4, skor tertinggi dalam kategori porridge untuk periode Agustus 2025. Dengan penilaian tersebut, bubur ayam tidak hanya menjadi primadona di Indonesia, tetapi juga mendapat apresiasi luas dari pencinta kuliner internasional.
Penilaian ini menunjukkan kuatnya daya saing bubur ayam dibandingkan hidangan klasik dari berbagai negara, sekaligus menegaskan popularitasnya di mata dunia.
Keunggulan bubur ayam sendiri disebut terletak pada perpaduan tekstur lembut dengan aneka topping gurih seperti suwiran ayam, cakwe, bawang goreng, hingga sambal. Fleksibilitas rasa dan ragam penyajian membuat bubur ayam mudah diterima di berbagai budaya.
Selain bubur ayam, Taste Atlas juga merilis daftar Top 10 Best Porridges yang menampilkan kompetisi ketat antara berbagai hidangan bubur dari Asia, Eropa, hingga Amerika Serikat.(ded)
Berikut daftar lengkapnya:
1. Bubur Ayam (Indonesia) – 4,4
2. Arroz Caldo (Filipina) – 4,3
3. Elarji (Georgia) – 4,3
4. Taci şi înghite (Rumania) – 4,3
5. Banosh (Ukraina) – 4,2
6. Three Color Dessert / Chè ba màu (dicatat dari Rumania) – 4,2
jurnalinspirasi.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berkomitmen untuk terus mendorong profesionalisme dan inovasi tenaga kesehatan sebagai pilar utama peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika saat mewakili Bupati Bogor, pada peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61
Acara dilaksanakan di Aula Ki Hajar Dewantara, Dinas Kesehatan, Cibinong, Jumat (21/11). Dihadiri jajaran kepala perangkat daerah, direktur RSUD, kepala puskesmas, serta para tenaga kesehatan dari berbagai fasilitas layanan kesehatan.
“Insan kesehatan Kabupaten Bogor adalah garda terdepan pelayanan publik. Profesionalitas, dedikasi, dan kerja dengan hati harus menjadi spirit dalam melayani enam juta jiwa masyarakat Bogor,” ujar Sekda Ajat.
Sekda Ajat menyampaikan bahwa Bupati Bogor selalu menekankan bahwa investasi terbesar Kabupaten Bogor adalah investasi pada sumber daya manusia. Kesehatan menjadi salah satu indikator penting dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Mengelola kebutuhan kesehatan enam juta jiwa bukan tugas ringan. Karena itu Bupati menekankan keadilan pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas SDM sebagai prioritas,” jelasnya.
Ia juga menegaskan target Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) 100%, yang merupakan salah satu langkah strategis dalam memperluas akses pelayanan kesehatan.
Pada kesempatan tersebut, Sekda Ajat mengapresiasi kreativitas dan inovasi yang terus berkembang di tingkat puskesmas. Menurutnya, puskesmas adalah salah satu unit yang paling produktif dalam menciptakan inovasi pelayanan publik.
“Saat saya di Bappedalitbang, inovasi yang paling banyak selalu datang dari Puskesmas. Maka saya buat klasifikasi khusus bagi inovator puskesmas agar mereka punya panggung tersendiri,” ungkapnya. (*)
jurnalinspirasi.co.id – RSUD Raden Moh. Noh. Nur menggelar Workshop Sesi Keluarga Sehat (SKS) Berjenjang pada Selasa (19/11) di Aula Utama Soekarno Hatta. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Yayasan Noora Health yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dan sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk RSUD R. Moh. Noh. Nur.
Pelaksanaan workshop bertujuan meningkatkan kemampuan konselor dalam memberikan edukasi kesehatan kepada keluarga atau pendamping pasien di area rawat inap, rawat jalan, hingga pelayanan luar gedung. Dengan penguatan ini, diharapkan keluarga pasien mampu menerima informasi kesehatan, dukungan, serta keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk membantu merawat anggota keluarganya di rumah.
Wakil Direktur Pelayanan RSUD R. Moh. Noh. Nur, dr. Esther, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelatihan tersebut. “Program SKS ini menjadi langkah penting untuk memperkuat peran keluarga dalam proses perawatan pasien. Edukasi yang tepat dari konselor akan sangat membantu keluarga memahami kondisi pasien dan menjalankan perawatan lanjutan di rumah. Kami berharap kegiatan ini meningkatkan kualitas pelayanan dan pendampingan yang diberikan tenaga kesehatan kepada masyarakat,” ujarnya.
Perwakilan Yayasan Noora Health, Ns. Serly, S.Kep, menjelaskan bahwa SKS masih merupakan pilot project yang dijalankan di empat negara: Indonesia, India, Bangladesh, dan Nepal. Di Indonesia sendiri, program ini baru diterapkan di sejumlah provinsi, dan Kabupaten Bogor menjadi salah satu wilayah yang terpilih. “Program ini berfokus pada edukasi kesehatan keluarga agar pendamping pasien memiliki pengetahuan yang benar dan keterampilan dasar dalam merawat pasien. Kami senang RSUD R. Moh. Noh. Nur menjadi bagian dari implementasi program ini,” katanya.
Melalui workshop ini, diharapkan para konselor dapat memberikan edukasi yang lebih terstruktur, mudah dipahami, dan berdampak langsung bagi keluarga pasien, sehingga mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara lebih luas.
