Harga Gabah di Bawah HPP, Petani Kulonprogo Menjerit dan Berharap Bulog Segera Bertindak

By

-

January 14, 2025

Jurnal Inspirasi – Para petani di Kulonprogo, salah satu sentra padi di Yogyakarta, menghadapi situasi sulit. Harga gabah hasil panen raya mereka hanya dihargai Rp5.100 per kilogram, jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Kondisi ini membuat petani menanggung kerugian besar dan berharap Bulog segera turun tangan menyerap hasil panen sesuai ketentuan HPP.

“Informasi dari pemerintah, harga gabah harusnya Rp6.500. Tapi kenyataannya, kami hanya bisa menjual di harga Rp5.100. Artinya, kami rugi Rp1.400 per kilogram,” ungkap Yudi Indarto, Ketua Kelompok Tani Mandiri, Pedukuhan 1, Bojong Panjatan, Kulonprogo, saat ditemui di lokasi panen miliknya, Senin, 13 Januari 2025.

Menurut Yudi, harga HPP sebesar Rp6.500 sebenarnya memberikan harapan besar bagi petani. Namun, tanpa intervensi Bulog, gabah mereka hanya diserap oleh tengkulak dengan harga jauh di bawah HPP.

“Selama ini, gabah kami hampir selalu dibeli tengkulak. Bulog belum pernah menyerap hasil panen di sini. Harga yang kami dapatkan bahkan pernah lebih rendah, hanya Rp3.500 hingga Rp4.000 per kilogram,” jelas Yudi.

Yudi menambahkan, para petani terpaksa menjual gabah dengan harga murah karena kebutuhan mendesak. “Kami butuh uang untuk keperluan sehari-hari, seperti kebutuhan dapur, biaya sekolah anak, hingga kebutuhan bayi. Karena itu, kami tidak punya pilihan selain menerima harga yang ditawarkan pembeli,” katanya.

Senada dengan Yudi, petani lain bernama Triyono juga mendesak Bulog untuk segera menyerap gabah hasil panen raya dengan harga sesuai HPP.

“Dua minggu lalu, harga masih Rp5.500 per kilogram. Sekarang malah turun jadi Rp5.000 per kilogram. Kami berharap Bulog segera membeli gabah kami sesuai HPP Rp6.500 per kilogram, atau kalau bisa harga dinaikkan lagi agar petani tidak merugi,” harap Triyono.

Meski begitu, Triyono mengapresiasi perhatian pemerintah yang telah mempermudah akses petani terhadap pupuk dan benih. “Bantuan pupuk dan benih memang sangat membantu produksi kami. Tapi yang paling penting sekarang adalah serapan gabah oleh Bulog harus segera dilakukan agar petani tidak semakin terpuruk,” tegasnya.

Harga gabah yang terus anjlok di tingkat petani menjadi persoalan mendesak yang harus segera diatasi. Intervensi Bulog diperlukan agar ketentuan HPP benar-benar terlaksana, sehingga petani dapat menikmati hasil panen dengan harga yang layak dan mengurangi potensi kerugian besar.

(bbpmkp)

SMPN 1 Tamansari Ujicoba Program Makan Bergizi Gratis

By

adminjurnal2

-

January 14, 2025

Tamansari | Jurnal Bogor – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di adopsi SMP Negeri 1 Tamansari. Meski bukan menjadi bagian dalam program Makan Bergizi Gratis yang di support dari Dapur Sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) namun dengan kearifan lokal yang ada ternyata dapat terselenggara.

Dalam ujicoba program tersebut Camat Tamansari Yudi Hartono di dampingi Kapolsek dan Danramil mengapresiasi pihak yang mensukseskan program makan bergizi di SMP Negeri 1 Tamansari.

“Satu Sekolah ini ada 3500 siswa, dan ternyata semua dapat di realisasi dengan potensi yang ada, tidak perlu mahal karena kebutuhan nutrisi ada di sekitar kita, tahu , tempe, daging ayam atau ikan dan sayuran ada di sekitar kita,” ujar Camat Yudi Hartono, Senin 13 Januari 2025.

Ada 13 sekolah negeri di Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor dengan total sekitar 15 ribu pelajar. Keterlibatan masyarakat dalam program MBG patut di apresiasi dalam mendukung program Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Sementara itu, Kepsek SMP Negeri 1 Tamansari, Ermaini berharap program makan gratis bagi siswanya dapat membentuk karakter bersyukur, dan nutrisi yang di konsumsi menjadi bekal bagi generasi Indonesia lebih maju.

“Saya tadi mengatakan, jangan menilai pemberian orang, syukuri dengan bersyukur nikmatnya akan di tambah, dan dari menu makanan ini juga dapat memberi gambaran ternyata bahan makan sehat mudah kita dapat, ada sayur tumis, ada daging ayam dan bisa daging ikan, dan penutup buah ada buah pepaya,” tambah Ermaini.

Berbeda dengan siswa SD, Siswa SMP lebih menyukai jika pemberian makan di bagikan pada jam istirahat ke 2 atau sekitar pukul 12.00 pada saat makan siang.

“Meski belum mendapat bagian dalam program nasional tersebut SMP Negeri 1 Tamansari sudah mempersiapkan diri jika program nasional itu menyasar sekolahnya,” ungkapnya. Yudi

Sah, Maryati Dona Hasanah Pimpin Kadin Kota Bogor

By

Redaksi

-

January 13, 2025

jurnalinspirasi.co.id – Maryati Dona Hasanah terpilih menjadi nahkoda baru Kadin Kota Bogor periode 2025-2030 melalui Musyawarah Kota (Mukota) ke-VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Hotel Pangrango, Senin (13/1/2025).

Maryati Dona Hasanah menjadi satu-satunya sosok yang melengkapi seluruh persyaratan administrasi. Sementara dua calon lainnya, yakni Najamudin dan Rizky Argoebie gugur di persyaratan.

“Dalam prosesnya, Pak Najamudin dan Rizky Argoebie tidak memenuhi syarat. Salah satunya tidak menjadi anggota kadin berturut-turut selama dua tahun, dan tidak memiliki pengalaman di organisasi pengusaha,” ujar Ketua Pimpinan Sidang Mukota ke-VIII, Yus Ruswandi kepada wartawan.

Sementara Dona, kata Yus, adalah satu-satunya calon yang memenuhi syarat. Sehingga terpilih secara aklamasi untuk memimpin Kadin Kota Bogor.

Menurut dia, Mukota Kadin dilaksanakan sesuai amanat Kep 025, dan Tata Tertib (Tatib) pada pasal 29 ayat 15 menyatakan apabila calon ketua hanya satu dan sesuai persyaratan, maka pemilihan ini tetap berjalan.

“Bu Dona sudah sah, dan kami sudah melaporkan hasilnya ke Ketua Caretaker Kadin Jawa Barat,” ucap dia.

Untuk pelantikan sendiri, sambung Yus, kemungkinan dilakukan setelah Musyawarah Provinsi (Musprov) Jawa Barat. Sebab untuk Musprov akan berlangsung pada 15-16 Januari 2025 mendatang.

“Karena bu Dona sudah sah, maka beliau akan menjadi peserta pada Musprov di Bekasi,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Kadin Kota Bogor terpilih, Maryati Dona Hasanah menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang sudah sukses melaksanakan Mukota ke-VIII.

“Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Mudah-mudahan amanah ini bisa saya laksanakan sebaik-baiknya. Saya bekerja tidak sendiri, sehingga saya minta support dari teman-teman yang lain, makanya saya ajak teman-teman untuk membangun Kadin lebih baik lagi,” ucap Dona.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan sesegera mungkin menyusun struktur kepengurusan dan ditargetkan selesai sebelum batas waktu ditentukan yaitu satu bulan sesudah pemilihan.

“Tim formatur sudah terbentuk, dan kami akan menyusun kepengurusan secara utuh selambat-lambatnya 30 hari dari sekarang,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

Kantungi 27 Dukungan, Shinta Calon Kuat Ketua Kadin Jabar

By

Redaksi

-

January 13, 2025

jurnalinspirasi.co.id – Shinta Dec Checawaty menjadi calon kuat Ketua Kadin Jabar lantaran mendapat dukungan dari 27 kota/kabupaten.

Diketahui, Musyawarah Provinsi (Musprov) ke VIII tahun 2025 yang akan dilaksanakan di Hotel Horison, Kota Bekasi pada 15 hingga 16 Januari mendatang.

Ketua Kadin Kota Depok Miftah Sunandar mengatakan, sebanyak 27 Kadin kota/kabupaten telah sepakat mendukung dan siap memenangkan Shinta Dec Checawaty menjadi ‘nahkoda’ periode 2025 hingga 2030.

“Sudah dilaksanakan deklarasi oleh 27 Kota/kabupaten di Jawa Barat, semuanya sepakat mendukung dan siap memenangkan Ibu Shinta menjadi Ketua Kadin Jabar,” ucap Miftah.

“Kami optimis dan yakin bahwa dengan dukungan penuh dari 27 Kota/kabupaten se-Jabar, Ibu Shint akan terpilih menjadi Ketua Kadin Jawa Barat di Musprov ke VIII nanti,” jelasnya.

Kata dia, dukungan deras kepada Shinta lantaran yang bersangkutan merupakan sosok yang pas dan tepat memimpin Kadin.

“Pimpinan itu harus bisa mengayomi seluruh kota/kabupaten di Jawa Barat, kadin kedepan harus menjadi lebih baik dan memfasilitasi kerjasama dengan pemda-pemda. Bu Shinta memiliki potensi dan karakter itu, sehingga sangat layak memimpin Kadin Jawa Barat,” katanya.

Ia menuturkan bahwa proses organisasi hingga saat ini telah dijalankan sesuai aturan AD/ART. Setelah selesainya Munaslub pada September 2024, dan Anindya Bakrie terpilih menjadi Ketua Kadin Indonesia. Artinya sudah tidak ada dualisme kepemimpinan dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah.

“Kadin itu hanya satu, Ketumnya Pak Anindya Bakrie dan Dewan Pertimbangan, Pak Arsjad Rasjid, dan itu sudah di SK-kan,” ucapnya.

Dengan demikian, sambungnya, kepengurusan Kadin saat ini semua dibawah kendali Anindya Bakrie.

“Tidak ada dualisme, Kadin tetap satu dibawah kepemimpinan Anindya Bakrie. Termasuk di Jabar. Kami fatsun terhadap organisasi dan peraturan AD/ART,” paparnya.

Sementara itu, Shinta Dec Checawaty mengamu siap menerima mandat dan kepercayaan dari para pengurus Kadin se-Jabar.

Menurutnya, dukungan dan kepercayaan tersebut merupakan amanah yang harus diembannya dengan baik, demi organisasi Kadin Jawa Barat.

“Kepercayaan dan amanah ini menjadi modal utama Kadin Jawa Barat dalam menjalankan roda organisasi yang selaras dan seiring dengan pemerintah,” ucap Shinta.

** Fredy Kristianto

Penggarap Blok Arca Hadirkan Saksi Ahli. Pemerintah Harus Melindungi Penggarap

By

Redaksi

-

January 13, 2025

Megamendung – Jurnal Bogor
Perseteruan antara penggarap di blok Arca, Desa Sukaresmi dengan PTPN VIII Gunung Mas pada Senin tanggal 13/1/2025, memasuki ke sidang menghadirkan ketrangan dari ahli. Dalam sidang yang berlangsung di PN Cibinong para penggugat atau penggarap di0erkara nomor 17 itu menghadirka. saksi ahli di bidang pertanahan.

Yakni dinjuk sebagai sakai ahli oleh kuasa hkum penggarap Arsiasyah adalah Dr. Ir. Tjahjo Arianto, SH, M. Hum dari Fakultas UGM Jogyakarta. Dalam persidangan yang digelar disebuah ruang sidang di PN Cibinong tersebut, Tjahjo yang j7ga mantan Kepala BPN Jember menjawab dan menerangkan s3gala pertanyaan yang diajukan dari tim kuasa hukum kedua belah pihak.

Dalam menjawab pertanyaan dari kuasa hukum terkait terbitnya sebuah sertifikat HGU, harus menjalani berbagai tahapan sesuatu aturan yang telah ditetapkan. “Untuk penerbitan sertifikat HGU berbagai peraturan dan persyaratannya harus ditem0uh dan dilaksanakan. Berbagai diktum atau ketentuan tidak boleh dilanggar. Misalnya, jika dilokasi yang akan diterbitkan sertifikat HGU, jika dilokasi terdapat para penggarap itu harus dibereskan dulu. Begitu juga hal hal yang lainnya. Dan jika sertifikat tersebut diterbitkan, saya nilai sertifikat HGU itu tidak sah demi hukum, alias bogong,” tandas Tjahjo saat memberikan keterangan di ruang sidang.

Ia juga menegaskan, dalam kasus persengketaan antara penggarap Arca dengan pihak 0TPN VIII, pemerintah harus pro kepada para penggarap. “Keberadaan masrakat pengarap yang sudah pukuhan tahun menggarap tanah negara sebelum sertifikat HGU terbit, mereka memiliki hak prioritas. Dengan demikian pemerintah wajib ber0ihak kepada para penggqrap,” imbuhnya.

Sementara itu diungkapkan kuasa hukum dari penggarap Ardiansyah, keterangan yang berikan oleh saksi ahli di persidangan dinilai cukup relevan. “Keterangan dari ahli para penggarap memiliki hak. Dan klien kami memiliki bukti bukti hak sebagai penggarap. Selain menguasai phisik sejak 1993, kita memiliki surat oper alih garap yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa setempat. Dengan demikian pemerintah harus pro kepada para pemggarap tersebut”, pungkasnya. Dadang Supriatna.

Tiga Calon Ramaikan Pemilihan Ketua Kadin Kota Bogor

By

Redaksi

-

January 13, 2025

jurnalinspirasi.co.id – Dalam rangka memperkuat struktur organisasi dan memperkokoh peran Kadin Kota Bogor sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus melakukan pemilihan ketua kadin Kota Bogor terbaru, Caretaker Kadin Kota Bogor resmi melaksanakan Musyawarah Kota (Mukota) ke-VIII di Hotel Grand Pangrango pada Senin (13/1/2025).

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi dunia usaha di Kota Bogor untuk menyusun langkah-langkah strategis ke depan, terutama dalam mendukung program-program pemerintah dan pembangunan ekonomi daerah.

Diketahui, ada tiga nama yang mencalonkan sebagai Ketua Kadin Kota Bogor, yakni Rizky Argoebie, Najamudin, dan Maryati Dona Hasanah.

Dalam sambutannya, Ketua Caretaker Kadin Kota Bogor, Nizar Sungkar, menegaskan bahwa penguatan kepengurusan Kadin harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh anggota. Menurutnya, peran serta seluruh anggota dalam menyusun kepengurusan yang solid sangatlah krusial, agar Kadin Kota Bogor dapat menjadi organisasi yang lebih kuat dan berdaya saing.

“Mudah-mudahan, setelah Mukota ini, kita bisa menyusun kepengurusan yang tidak hanya solid tetapi juga dapat menjalin kemitraan yang lebih baik dengan pemerintah. Dengan demikian, sinergitas antara Kadin dan pemerintah dapat terus berkembang,” ucapnya.

Ditempat yang sama, Ketua Caretaker Kadin Jawa Barat, Agung Suryamal Sutisno memberikan apresiasi tinggi kepada Caretaker Kadin Kota Bogor yang telah berhasil melaksanakan Mukota dengan cepat dan tanpa mengenal waktu. Menurut Agung, salah satu tugas utama dari caretaker adalah untuk menyempurnakan struktur organisasi Kadin di tingkat kota dan kabupaten di Jawa Barat, termasuk di Kota Bogor.

“Mukota ini bukan hanya sekadar acara rutin, tetapi merupakan langkah penting untuk memastikan organisasi ini tetap relevan dan bisa berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan ekonomi di wilayahnya,” ungkapnya.

Agung juga menekankan bahwa Kadin harus selalu berada dalam satu frekuensi dengan pemerintah, terutama dalam menyukseskan program-program pembangunan.

“Sebagai mitra strategis pemerintah, Kadin harus bersinergi dengan pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang dipatok hingga 8 persen. Ini adalah tantangan besar, dan kami berharap Kadin dapat berperan aktif dalam mencapainya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Agung mengajak seluruh anggota Kadin Kota Bogor untuk berkomitmen mendukung dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam mewujudkan program-program yang telah dicanangkan. Dengan kerja sama yang solid, diharapkan Kadin dapat turut serta dalam memperkuat perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui Mukota ini, Agung berharap dapat terpilihnya seorang ketua Kadin Kota Bogor yang lebih baik, mampu menjalankan roda organisasi dengan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta memiliki visi untuk membawa Kadin Kota Bogor ke arah yang lebih maju.

Ia menambahkan, Kadin tidak hanya berperan sebagai induk organisasi, tetapi juga sebagai lokomotif yang mendorong perekonomian nasional melalui berbagai program dan inisiatif yang dilaksanakan oleh para pengusahanya.

“Mukota ini diharapkan dapat menghasilkan kepengurusan yang tidak hanya kuat dalam struktur, tetapi juga visioner dalam menciptakan peluang-peluang ekonomi baru. Kadin Kota Bogor diharapkan dapat terus menjadi katalisator dalam memajukan perekonomian daerah, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta mempererat hubungan antara dunia usaha dan pemerintah. Kadin yang solid akan menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing Kota Bogor di kancah nasional,” pungkasnya.

Sementata itu, Ketua OC Mukota Kadin Kota Bogor, Anton Rivaldi menuturkan bahwa Mukota ke-VIII ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan sesuai dengan AD/ART Kadin sebagai forum tertinggi untuk mngevaluasi kinerja kepengurusan Kadin Kota Bogore, mnyusun program kerja strategis untuk periode mendatang.

Masih kata Anton, selanjutnya memilih dan menetapkan kepemimpinan baru yang akan membawa Kadin ke arah yang lebih baik. Mendiskusikan dan menyepakati langkah-langkah strategis demi mendukung pembangunan ekonomi Kota Bogor.

“Adapun tema yang diusung, yaitu “Bersama Kadin Mewujudkan Pilar Ekonomi Kota Bogor”, merefleksikan komitmen kami untuk menjadikan Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dan pelaku usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di Kota Bogor,” jelasnya.

Terkait persiapan mukota, Anton mengaku bahwa telah dimulai sejak beberapa bulan lalu. Berbagai rapat koordinasi, baik secara internal maupun eksternal, telah dilaksanakan untuk memastikan kelancaran acara.

“Kami juga berterima kasih atas kerja sama yang baik dari seluruh pihak, mulai dari panitia, pengurus kadin hingga para sponsor dan mitra yang mendukung terselenggaranya acara ini,” katanya.

Di sisi lain, mukota Kadin Kota Bogor dihadiri oleh sekitar 100 peserta, yang terdiri dari pengurus dan anggota Kadin Kota Bogor, perwakilan dunia usaha, para Anggota luar biasa yang terdiri dari Asosiasi himpunan gabungan dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembangunan ekonomi.

** Fredy Kristianto

Peluncuran Kawasan Berikat Bersinar Desa Gunung Putri Diapresiasi Ketua DPRD Sastra Winara

By

Admin

-

January 13, 2025

Jurnal Inspirasi – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara sangat mengapresiasi aksi nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri yang sudah melakukan pencegahan peredaran narkoba di kawasan perusahaan.

Aksi nyata yang ditunjukan oleh Kepala Desa (Kades) Gunung Putri, Daman Huri dengan meluncurkan Kawasan Berikat Bersinar itu dinilai bisa mencegah peredaran narkoba di lingkup perusahaan di wilayah tersebut.

“Kami selaku Anggota DPRD Kabupaten Bogor sangat mengapresiasi peluncuran Kawasan Berikat Bersinar ini. Selain mencegah peredaran narkoba di lingkup perusahaan, kegiatan ini juga bisa menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika,” kata Sastra Winara kepada Wartawan, Senin (13/1/2025).

Politisi Partai Gerindra itu berharap, Kawasan Berikat Bersinar ini juga bisa diaplikasikan di wilayah atau desa lain yang memiliki potensi perusahaan.

“Mudah-mudahan kegiatan serupa juga bisa dilakukan di desa lain yang di wilayahnya memiliki potensi pabrik atau perusahaan. Agar pencegahan narkoba ini bisa menyeluruh dilakukan di Kabupaten Bogor,” harapnya.

Sebelumnya, Guna memberantas peredaran dan bahaya penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Gunung Putri, Pemerintah Kecamatan Gunung Putri meluncurkan kawasan berikat bersinar di gedung Graha Mandiri Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri, Senin (13/1/2025).

Plt. Kepala Bakesbangpol Heri Risnandar mewakili Pj. Bupati Bogor mengungkapkan, di zaman pertukaran informasi saat ini, bandar narkoba sudah memanfaatkan berbagai teknologi dan media sosial untuk menyebarkan barang terlarang.

Sehingga distribusi semakin canggih dan semakin sulit terdeteksi. Sehingga terdapat ancaman penyalahgunaan obat-obat terlarang, pemberantasan penyalahgunaan obat-obat narkoba juga menjadi tanggung jawab bagi semua.

“Untuk itu kami mengajak seluruh pihak mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media untuk bergerak bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan aktivasi yang lebih masif serta memperkuat koordinasi antar lembaga untuk bersama-sama memberantas peredaran narkoba,” tegasnya.

Menurutnya, Kawasan Berikat Bersinar di Desa Gunung Putri ini bisa menjadi pionir sehingga kedepannya Kawasan Berikat Bersinar akan diterapkan di berbagai desa dan kecamatan lain di wilayah Kabupaten Bogor.

“Mengingat banyaknya perusahaan swasta yang berlokasi di Kabupaten Bogor, saya berharap peran sektor swasta berbagai infrastruktur akan menggabungkan sumber daya dan kawasan seluruh dunia melalui petunjuk riset positif bagi perjalanan Kawasan Berikat Bersinar,” ungkapnya.

(aga)

Dewan Sebut Kodjari tak Transparan Soal Pengelolaan Biskita

By

Redaksi

-

January 10, 2025

jurnalinspirasi.co.id – Tidak adanya transparansi dari Kodjari selaku operator Biskita Trans Pakuan soal sharing profit bersama Perumda Transportasi Pakuan (PTP), membuat DPRD Kota Bogor geram.

Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, H Zenal Abidin mempertanyakan posisi PTP dalam konsorsium pada e-katalog yang melibatkan Kodjari.

“Kami perlu meninjau kembali peran Kodjari dalam pengelolaan Biskita, terutama mengingat catatan mereka yang kurang transparan terkait anggaran,” ujar Zenal kepada wartawan, Jumat (10/1/2025).

Menurut H Zenal, transparansi anggaran merupakan isu krusial yang tidak bisa diabaikan.

“Sebagai wakil rakyat, kami perlu mendapatkan kejelasan mengenai alokasi anggaran yang dikelola Kodjari, agar tidak terjadi penyalahgunaan dan masyarakat tidak dirugikan,” tegasnya.

Zenal menekankan bahwa kebijakan transportasi publik harus dilandasi prinsip keterbukaan dan akuntabilitas demi kepentingan masyarakat luas.

“Kebijakan ini harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok yang paling bergantung, seperti siswa sekolah dan para manula,” ucapnya Zenal Abidin.

Politisi Gerindra tersebut menegaskan bahwa puncak kekesalan DPRD adalah ketika dewan melakukan rapat bersama dengan Dinas Perhubungan (Dishub), Kodjari, dan PTP. Saat itu, sambungnya, legislatif meminta agar Kodjari membuka data mengenai sharing profit bersama PTP dalam mengelola Biskita, namun yang bersangkutan enggan membukanya.

“Hal itu kan jelas membuat kita bertanya-tanya. Padahal, anggaran subsidi itu berasal dari uang negara,” katanya.

Kata dia, DPRD lebih sepakat, bila kedepannya Biskita murni dikelola oleh PTP, tanpa campur tangan dari pihak ketiga. Apalagi, ketika operasionalnya menggunakan APBD.

“Kami ingin PTP yang mengelola agar lebih transparan, dan lebih menguntungkan daerah,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

Bapenda Amankan Rp23 Miliar dari WP Nakal

By

Redaksi

-

January 9, 2025

jurnalinspirasi.co.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor telah melakukan pemeriksaan terhadap 90 pengusaha nakal yang mencoba menghindari kewajiban membayar pajak pada tahun 2024.

Hasilnya, Bapenda berhasil mengamankankan pendapatan negara dari pajak barang dan jasa sebesar Rp23 miliar.

Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian pada Bapenda Kota Bogor, Anang Yusuf mengatakan bahwa jumlah tersebut cenderung meningkat dari tahun 2023, yang jumlahnya mencapai 80 wajib pajak (wp).

“Biasanya itu terjadi di pajak hotel, restoran, dan hiburan. Salam penyetoran pajak ada kekurangan, lantas kami periksa, dan alasan ya dipakai operasional. Padahal, pajak itu adalah uang titipan konsumen yang mesti disetorkan ke negara,” ucap Anang kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).

Selain itu, kata Anang, faktor lain yang menyebabkan hal itu terjadi adalah adanya permasalahan di dalam tubuh perusahaan lantaran adanya ‘permainan’ antar karyawan.

“Kami juga menerapkan denda sebesar 1,8 persen dari total pajak yang harus dibayarkan kepada WP, yang mencoba menghindar dari kewajibannya,” jelasnya.

Kata Anang, pajak dari sektor parkir, hiburan, dan restoran adalah yang paling sering diperiksa oleh Bapenda.

Lebih lanjut, kata Anang, dalam pemeriksaan terhadap WP nakal pihaknya menerjunkan sebanyak 21 pemeriksa pajak.

“Sebenarnya belum ideal jumlah petugasnya, tapi kami coba maksimalkan melalui bekerjasama dengan kejaksaan,” katanya.

Selain upaya tersebut, sambung dia, pada 2024 pihaknya juga melakukan pemasangan plang terhadap 10 WP penunggak pajak.

Anang menambahkan, pada 2025 Pemkot Bogor menargetkan pendapatan pajak daerah sebesar Rp1,2 triliun, dengan rincian target pajak hotel Rp115 miliar, restoran Rp202 miliar, hiburan Rp25 miliar, parkir Rp7 miliar, listrik Rp86 miliar, reklame Rp10 miliar, air tanah Rp2 miliar, PBB Rp205 miliar, BPHTB Rp331 miliar, opsen PKB Rp145 miliar, dan opsen BMBKB senilai Rp94 miliar.

(FDY)

Kisruh Biskita, Gus M Sebut Pemkot Teledor

By

Redaksi

-

January 9, 2025

jurnalinspirasi.co.id – Anggota Fraksi Aswaja DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri menyebut bahwa polemik Biskita yang terjadi saat ini adalah murni keteledoran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Hal itu lantaran sejak awal, Pemkot Bogor tak membuat kajian komprehensif tentang keberlangsungan Biskita, pasca subsidi tak diterapkan kembali.

“Kenapa tidak menyiapkan sejak awal, kalau sudah dipersiapkan. Saya yakin tidak akan menimbulkan polemik seperti saat ini,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).

Selain itu, kata dia, terdapat satu hal yang masih menjadi pertanyaan, yakni soal posisi Perumda Transportasi Pakuan (PTP).

“Apakah masih satu konsorsium dengan Kodjari dalam e-katalog. Kalau iya, apa keuntungan yang didapat oleh PTP, pasca lelang Biskita rampung di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ),” tanya pria yang akrab disapa Gus M itu.

Menurut dia, dalam Perda Transportasi Nomor 8 tahun 2023 terdapat mandat di pelaksanaan sistem transportasi yang ada di Kota Bogor.

“Sehingga, menurut kami dari DPRD, terjadi kegagalan oleh Dishub dan PTP dalam pelaksanaan transportasi. Sehingga kami meminta Dishub agar segera menyiapkan rencana induk transportasi kota bogor dan menyerahkan ke komisi 2 dan komisi 3,” kata lelaki yang gemar menonton serial kolosal Golok Pembunuh Naga ini.

Gus M menyangsikan bila permasalahan Biskita di BPTJ dapat selesai dalam 30 hari lantaran masih menunggu Perpres.

“Kalau misalkan dalam 30 hari tidak selesai, langkah apa yang akan diambil oleh dishub? Apakah hanya berserah diri. Harus ada langkah konkret,” tegasnya.

Lebih lanjut, kata dia, DPRD akan mendukung sistem transportasi asalkan ada kejelasan soal perencanaan dan kajian.

“Kami menyarankan agar tiap triwulan kita melakukan rapat evaluasi transportasi,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Dishub Kota Bogor, Marse Hendra Saputra mengatakan bahwa berdasarkan hasil rapat DPRD siap mendukung keberlanjutan Biskita di ‘Kota Hujan’.

Atas dasar itu, sambung dia, DPRD meminta PTP mempersiapkan diri untuk dapat mengelola Biskita secara mandiri pada 2026 mendatang.

“Dewan akan mendukung skema, prosedur, dan kajian. Sehingga 2026 bisa dioperasikan menggunakan APBD secara bertahap. Sebab, kan di 2025 ini program BTS tetap dilanjut oleh pusat,” ujar Marse kepada wartawan.

Lantaran program BTS kembali dilanjutkan oleh pemerintah pusat, otomatis Dishub tidak menggunakan anggaran sebesar Rp10 miliar yang telah dianggarkan DPRD.

Selain itu, regulasi untuk penggunaan anggaran Rp10 miliar tersebut belum selesai. Ditambah dengan adanya kepastian dari pusat soal keberlanjutan BTS.

“Kami tak ingin terjadi dualisme anggaran yang berujung pada masalah hukum,” katanya.

Marse juga mengatakan bahwa anggaran sebesar Rp10 miliar hanya bisa mengoperasikan dua koridor Biskita selama setengah tahun. Sebab, untuk kebutuhan selama setahun dibutuhkan dana sebesar Rp29 miliar.

Menurut dia, berdasarkan kesepakatan dengan DPRD, nantinya PTP akan didorong agar menjadi bus management company (BMC) sebagai pengatur pelaksanaan Biskita.

“Tentu saja akan dibantu dengan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) agar sehat,” katanya.

Kata dia, Dishub juga terus berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) perihal kelanjutan Biskita.

“Saat ini Kemenhub sedang melakukan lelang IT untuk menentukan rute dan trayek. Baru setelah itu dilakukan lelang manajemen pengawasan dan operator. Mudah-mudahan di pekan ketiga Januari, Biskita sudah bisa mengaspal,” jelas mantan Camat Bogor Utara ini.

Saat disinggung mengenai siapa kandidat terkuat operator Biskita. Marse menegaskan bahwa hal itu adalah kewenangan Kemenhub.

“Kalaupun bukan Kodjari nantinya, bisa dimungkinkan armada yang ada untuk disewakan tapi itu kewenangan kementerian selama sesuai dengan administrasi,” ucapnya.

Ketika disinggung soal mengapa operasional Biskita tak diserahkan kepada PTP. Marse menyatakan bahwa perumda tersebut belum siap untuk ikut dalam lelang e-katalog.

** Fredy Kristianto

Buy now