jurnalinspirasi.co.id – Wah, menarik perpindahan IKN dari DKI Jakarta ke daerah Penajam Paser Utara, Kaltim yang diberi nama IKN Nusantara.
Walaupun UU IKN telah disahkan DPR RI, tetapi wacana. IKN makin marak, yang juga panen kritik dari para ilmuwan atau pakar tetapi tidak dihiraukan para elite politik. Bak pepatah “Anjing menggonggong kafilah tetap berlalu.”
Contoh sebuah public policy atau keputusan politik berupa UU IKN yang diproduksi dengan metode ” it’snot sciencitific”, diputuskan tergesa-gesa, dalam proses pengambilan keputusannya termasuk kategori tak bermakna sebagaimana diputuskan MK RI, sangat minim partisipasi publik, terutama aspirasi main stakeholders yang paham akan makna dan dampak IKN.
Memang tampak ada distorsi memarjinal peran tokoh Islam dalam berkehidupan bernegara, dengan cara-cara menyebarkan opini publik “Islamic fobia” dari sebagian elite politik Indonesia.
Memang ada “hidden agenda” dibalik keputusan pindahnya ibu kota negara ke IKN secara politik memarginal peran politik umat Islam, ingin meninggalkan dan melupakan sejarah Fatahillah dan Jayakarta. Simpul-simpul kekuatan kontrol dari para tokoh ulama dan cendekiawan muslim di kawasan Jabodetabek akan diperlemah, baik kini maupun kedepan.
Tetapi bangsa Indonesia yang mayoritas umat Islam banyak yang tak sadar sejarah peran jihad para ulama, habaib, sultan kerajaan Islam Nusantara, ustadz dan santri merebut, mempertahankan kemerdekaan dan membangun NKRI. Kini secara sistematis oleh rezim yang berkuasa ini, mereka mau geser ke pusar animisme di Kalimantan itu, itu yang saya sebut ada hidden agenda dan dipaksakan walaupun tidak layak dianalisis dari berbagsi perspektif, terutama secara geopolitik berpotensi besar ancaman kedaulatan negara, etc etc.
Ada 3-4 artikel saya, AA dimedsos 1-2 tahun lalu yang mengkritik keputusan politik IKN. MPP ICMI sudah waktunya mulai aktif melakukan kajian-kajian atau seminar untuk mengkoreksi Naskah Akademik IKN yang banyak pihak menyatakan kualitasnya “abal-abal”.
Berbicara tentang nasib dan keberlanjutan Indonesia Raya, kaum intelektual muslim Indonesia seharusnya mengambil peran dan fungsi terdepan untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebab bangsa Indonesia yang plural ini, mayoritas lk 85 persen adalah penganut agama Islam (muslim). Selayaknyalah kaum intelektuil muslim bersuara keras demi menjaga keutuhan dan keberlangsungan kedaulatan NKRI.
Kita paham bahwa konsep NKRI lahir tahun 1950-an, ketika perdebatan dan bahkan konflik elite politik di era Orde Lama, dibawa kepemimpinan Presiden RI pertama Soekarno, tidak kunjung usai dan selesai, sehingga berpotensi besar terjadinya disintegrasikan bangsa. Maka muncullah konsep mega karya NKRI yang diinisiasi dan diprakarsai oleh Ketua Umum Partai Masyumi, Pahlawan Nasional dan Perdana Menteri, Allahyarham Bpk Dr.Muhammad Natsir di parlemen RI, di masa itu.
Jadi kepeloporan tokoh muslim Indonesia telah memberikan tauladan kepada kita warga bangsa untuk menjaga NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 agar tetap berdiri kokoh dan berperadaban maju.
Cendekiawan muslim Indonesia harus mampu menganalisa dinamika politik nasional, apakah sesuai dengan sistem nilai dan norma sila-sila Pancasila?.
Jujur kita berkata, jika kita lihat dan pelajari pada sejumlah indikator kinerja proses dan hasil pembangunan di segala bidang Ipoleksusbudhankam masih dibawa standar, ukuran rasio seharusnya, artinya banyak yang abnormal. Sebut saja misalnya indikator seperti indeks persepsi korupsi, indeks demokrasi, penegakan dan pelanggaran HAM, rasio kemiskinan, angka ketimpangan sosial dilihat angka gini rasio semakin timpang, rasio stunting cukup tinggi masih berkisar 27 persen, indeks IPM yang masih rendah yang menggambarkan rendah daya beli-tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat yang belum mengembirakan, carut marut pelaksanaan hukum, piutang negara yang semakin membesar diluar batas kewajaran, sementara beban pajak rakyat semakin meningkat akibat jor-joran membangun sarana infrastruktur seperti jalan tol, bandara, kereta api cepat yang kurang cermat perhitungan kelayakannya, ketahanan dan kedaulatan pangan belum tercapai, faktanya impor pangan masih besar, dan lain-lain.
Jadi sederet problems sedang mendera kehidupan rakyat. Hal ini harus dicarikan solusi yang cerdas oleh kaum terdidik dan terpelajar yakni kaum Cendekiawan, agar problem bangsa ini terpecahkan, dengan rumusan public policy yang baik berbasis saintific. Jangan dibiarkan problem negara- bangsa dibiarkan, itu akan menghambat pencapaian tujuan dan cita-cita bernegara sebagaimana Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yakni melindungi, memajukan, mencerdaskan dan ikut menciptakan perdamaian abadi sebagai warga dunia.
Demikian narasi sebagai bahan perenungan dan penyadaran untuk meningkatkan kewaspadaan nasional. Save NKRI, save Rakyat Indonesia. Syukron barakallah.
Wassalam
====✅✅✅
Penulis:
Dr.Ir.H.Apendi Arsyad, M.Si
(Pendiri dan Wasek Wankar ICMI Pusat merangkap Ketua Wanhat ICMI Orwil Khusus Bogor, Pendiri dan Dosen Senior Universitas Djuanda Bogor, Konsultan K/L negara, Pegiat dan Pengamat Sosial)
