30.1 C
Bogor
Saturday, June 27, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 41

Generasi Muda Kunci Kebangkitan Yayasan Pakuan Siliwangi

0

Bogor | Jurnal Bogor

Yayasan Pakuan Siliwangi resmi memulai babak baru melalui pelantikan pengurus periode terbaru hari ini. Langkah ini disebut sebagai momentum krusial untuk membawa Universitas Pakuan (Unpak) bertransformasi menghadapi tantangan global dengan semangat regenerasi.

Dewan Penasehat Yayasan Pakuan Siliwangi, Prof. Bibin Rubini, menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar pergantian jabatan rutin, melainkan sebuah peralihan tongkat estafet kepada generasi yang lebih muda.

“Pelantikan ini merupakan momentum untuk kebangkitan yang lebih baik bagi Yayasan Pakuan Siliwangi. Saya menitikberatkan pada aspek regenerasi, di mana muka-muka baru dari generasi muda kini tampil sebagai tanda adanya peralihan tongkat kepemimpinan dari yang tua kepada yang muda,” ujar Prof. Bibin.

Dalam arahannya, Prof. Bibin menekankan bahwa seluruh tata kelola yayasan wajib mengacu pada grand design yang telah disusun oleh dewan pembina. Dokumen strategis ini bertujuan untuk memastikan cita-cita pendiri Unpak tetap terjaga, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan berkualitas yang tetap terjangkau oleh masyarakat luas.

Saat ini, Universitas Pakuan telah menunjukkan prestasi signifikan dengan meraih akreditasi Unggul untuk perguruan tinggi, serta 12 program studi yang juga telah terakreditasi Unggul dari total 40 program studi yang ada. Sisanya telah mengantongi predikat Sangat Baik.

Prof. Bibin juga memberikan pesan khusus kepada pengurus baru yang jumlahnya relatif sedikit namun mengemban beban tugas yang besar.

“Kami memilih orang-orang muda ini karena mereka mampu membawa muatan besar ini bergerak jauh lebih cepat. Orangnya sedikit, tapi tekadnya harus besar agar Unpak lebih maju lagi,” tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi yang baru dilantik, Dr. Yan Noviar Nasution, menyatakan kesiapannya untuk melakukan percepatan (akselerasi) organisasi agar tetap relevan dan sustain di tengah kondisi global.

“Harapannya ke depan Pakuan tetap sustain. Caranya adalah dengan peningkatan tata kelola yang bermuara pada efisiensi dan efektivitas. Kami juga akan mengoptimalkan berbagai aktivitas, termasuk hasil riset agar bisa bersinergi dengan dunia usaha, dunia industri (DUDI), serta pemerintah daerah maupun pusat,” ungkap Dr. Yan.

Menutup keterangannya, Dr. Yan juga mengajak peran serta media untuk mendukung perjalanan baru Unpak menuju masa depan yang lebih inklusif dan kompetitif.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Subhan berharap Yan Noviar melalui Yayasan Pakuan Siliwangi dapat membantu Pemerintah Kota Bogor dalam mencerdaskan kehidupan berbamgsa serta membantu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Saya berharap Yayasan Pakuan Siliwangi melalui Universitas Pakuan ke depan dapat membantu pemerintaj, khususnya dalam meningkatkan IPM,” tandasnya.
** Fredy Kristianto

Musdesus Kalongliud Tetapkan 22 KPM Terima BLT DD 2026

0

Nanggung l Jurnal Bogor
Pemerintah Desa Kalongliud, Nanggung, Kabupaten Bogor menggelar Musyawarah Desa Khusus atau Musdesus, Rabu (1/4/2026) untuk memvalidasi, finalisasi dan penetapan calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa 2026.

Dengan keterlibatkan unsur pemerintah desa, BPD, pendamping PKH, serta unsur TNI-Polri melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas Musdesus berlangsung di aula Kantor Desa Kalongliud.

“Melalui Musdesus, telah menghasilkan keputusan sebanyak 22 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dinilai layak menerima bantuan,” ujar Kepala Desa Kalongliud Jani Nurjaman.

Jani Nurjaman menegaskan bahwa proses penetapan dilakukan secara terbuka dan mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat.

“Penetapan KPM BLT Dana Desa tahun 2026 ini sudah melalui proses validasi dan verifikasi yang melibatkan berbagai unsur. Kami pastikan berjalan transparan dan sesuai kriteria yang telah ditentukan,” ujar Jani.

“Musdesus tersebut merujuk kepada Peraturan PMK no.7 tahun 2026 dan Permendes No. 16 tahun 2025 serta SE Bupati Bogor no. 4100.3.4.2/369/DPMD/2026 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2026,” jelasnya.

“Total anggaran Dana Desa tahun anggran 2026 Rp373.456.000, dialokasikan untuk 11 kegiatan, diantaranya untuk pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan dan tanggap darurat,” kata lagi.

Ia juga menambahkan, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu serta tepat sasaran.

“Harapannya bantuan ini benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka,” katanya.

Sementara itu, Babinsa Desa Kalongliud, Supriadi, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan pentingnya pengawasan bersama agar program berjalan sesuai aturan.

“Kami dari unsur TNI akan terus mendukung dan mengawal setiap program pemerintah, termasuk penyaluran BLT Dana Desa agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” ungkapnya.

Musdesus ini menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas penggunaan Dana Desa, sekaligus menghindari potensi konflik sosial di masyarakat akibat ketidaktepatan data penerima.

Dengan telah ditetapkannya 24 KPM, Pemerintah Desa Kalongliud diharapkan dapat segera menyalurkan BLT Dana Desa Tahun 2026 sesuai mekanisme yang berlaku.

** Arip Ekon

Ratusan Siswa SDN Gunung Dahu Kecewa MBG tak Kunjung Datang

0

Nanggung l Jurnal Bogor
Sejak pagi, ratusan siswa di SDN Gunung Dahu, Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor terpaksa harus mengalami kekecewaan setelah nasi ompreng MBG dari SPPG Bantarkaret tak kunjung datang. Meski pihak sekolah meminta sejumlah murid untuk tetap berada di ruang kelas, namun hingga menjelang siang distribusi menu MBG yang dijanjikan pihak SPPG tak datang juga.

Salah seorang siswa kelas 5 mengaku sudah menunggu sejak pukul 10.00 WIB, waktu yang disebut-sebut sebagai jadwal pembagian.

“Tadi semua murid disuruh nunggu sama guru, dari jam 10 sampai jam 12 nggak datang-datang,” ujarnya.

Kekecewaan pun tak terelakkan. Para siswa yang seharusnya sudah pulang lebih awal justeru tertahan di sekolah tanpa kepastian.

“Kecewalah, harusnya jam 10 kita sudah pulang ke rumah dan belajar, ini malah harus nunggu. Rasanya seperti dibohongi,” katanya.

Kondisi tersebut dibenarkan oleh Kepala SDN Gunung Dahu, Ujang. Ia menyatakan bahwa distribusi MBG memang tidak terealisasi pada hari itu.

“Iya benar tidak ada. Alasannya telat sampai jam 12 lewat lalu di-cancel,” kata Ujang.

Ia juga mengaku kebingungan dengan mekanisme yang terjadi. Menurutnya, pihak sekolah hanya berperan menerima dan menandatangani jika bantuan datang.

“Kami juga bingung. Kalau MBG datang, sekolah tanda tangan. Kalau tidak ada, ya tidak tanda tangan,” jelasnya.

Situasi ini memunculkan tanda tanya besar terkait manajemen distribusi program MBG di tingkat pelaksana.

Keterlambatan yang berujung pembatalan tanpa pemberitahuan jelas dinilai mencerminkan lemahnya koordinasi.

Sejumlah warga menilai, kejadian ini tidak bisa dianggap sepele dan patut dipertanyakan.

Terlebih, program MBG yang digadang-gadang sebagai upaya pemenuhan gizi justeru menimbulkan kekecewaan di kalangan siswa.

“Ini harus dipertanyakan. Jangan sampai program bagus tapi pelaksanaannya amburadul. Anak-anak jadi korban,” ujar seorang warga sekitar, Agus.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak SPPG Bantarkaret mengenai penyebab pasti gagalnya penyaluran MBG di SDN Gunung Dahu.

** Arip Ekon

Menu MBG dari SPPG Sukajaya 2 tak Layak Konsumsi

0

Sukajaya l Jurnal Bogor
Menu Makan Gizi Gratis (MBG) tak layak konsumsi viral di media sosial yang diunggah di akun Facebook Rian Apriansah di grup Sukajaya Curcor, Selasa (31/3/2026). Dalam narasi di video, terdengar keluhan mengenai nasi, lauk, hingga buah salak yang diterima siswa disebut dalam kondisi busuk.

Orang tua murid pun tak tinggal diam melakukan protes. “Bagaimana MBG seperti ini, makanan basi diberikan ke anak sekolah, salak busuk, dagingnya basi, nasinya basi. Ini mau meracuni anak sekolah?” demikian narasi dalam video yang viral tersebut.

Menu MBG yang dipermasalahkan diketahui berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sukajaya 2 yang berlokasi di Kampung Kompa Tonggoh, Desa Sipayung.

Koordinator Kecamatan (Korcam) SPPG Sukajaya, Pahrul, membenarkan bahwa menu tersebut didistribusikan oleh pihaknya. Ia menjelaskan, saat proses awal penyiapan, makanan dalam kondisi baik. Dugaan penurunan kualitas diduga terjadi pada tahap distribusi, mengingat jarak tempuh menuju wilayah Pasir Madang cukup jauh dengan akses jalan yang sulit.

“Ketika makanan disiapkan itu dalam kondisi baik. Namun jarak distribusi yang cukup jauh ke wilayah atas menjadi faktor yang perlu dievaluasi,” ujar Pahrul.

Ia menegaskan, peristiwa ini akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan sistem distribusi ke depan agar kualitas makanan tetap terjaga hingga sampai ke tangan siswa.

Sementara itu, Kepala SPPG Sukajaya 2, Malambok Sangap Tua Sihaloho, mengakui bahwa pihaknya yang menyalurkan makanan ke sejumlah lembaga pendidikan, termasuk SDN Sukajaya 5. Ia menyampaikan permohonan maaf atas temuan buah yang tidak layak konsumsi dan mengakui adanya kelalaian dalam proses penyortiran.

“Kami akui ini menjadi evaluasi kami. Untuk buah yang terlihat kurang baik, itu memang tidak sepantasnya diberikan. Walaupun sudah disortir dua kali, kemungkinan masih ada yang terlewat,” ujarnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab, pihak SPPG memastikan akan mengganti buah yang tidak layak tersebut, baik di hari yang sama maupun pada distribusi berikutnya dengan jumlah tambahan.

“Kami siap mengganti, bahkan bisa diberikan dua kali lipat di hari berikutnya,” tambahnya.

Sangap juga menjelaskan bahwa kendala utama distribusi adalah akses menuju sejumlah sekolah yang sulit dijangkau kendaraan roda empat. Saat ini, pengiriman masih mengandalkan sepeda motor pribadi.

“Kondisi akses ke sekolah cukup sulit, sehingga distribusi dilakukan menggunakan motor. Saat ini kami juga sedang mengajukan dukungan transportasi agar distribusi lebih optimal,” pungkasnya.

** Rahman Ependi

Ratusan Warga Padati Kantor Kecamatan Tamansari, Terima Bantuan Sembako dan PKH

0

Tamansari | Jurnal Bogor – Ratusan warga dari berbagai desa di Kecamatan Tamansari memadati aula kantor kecamatan, dalam rangka pembagian bantuan sosial berupa sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH), Rabu (01/4/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat yang masuk dalam kategori Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kasi Pemberdayaan Masyarakat (PM) Kecamatan Tamansari, Mimik Santi Jamilah, mengatakan bahwa penyaluran bantuan kali ini mencakup seluruh wilayah di Kecamatan Tamansari.

“Untuk hari ini, pembagian bantuan sembako dan PKH dilakukan untuk satu Kecamatan Tamansari,” ujarnya.

Ia menjelaskan, jumlah penerima bantuan tercatat sebanyak 441 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masing-masing KPM menerima bantuan sembako senilai Rp 600 ribu, serta bantuan PKH sebesar Rp 1.350.000 untuk periode tiga bulan, yakni Januari, Februari, dan Maret 2026.

Sementara itu, Pendamping PKH Kecamatan Tamansari, Lia, menuturkan bahwa bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu.

“Semoga bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para penerima untuk kebutuhan pokok sehari-hari,” katanya.

Di tempat yang sama, Camat Tamansari, Yudi Hartono, menyampaikan apresiasi atas kelancaran proses penyaluran bantuan tersebut. Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap tertib selama kegiatan berlangsung.

“Kami berharap bantuan ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, serta digunakan secara bijak sesuai kebutuhan,” ungkapnya.

Kegiatan pembagian bantuan berlangsung dengan tertib dan mendapat pengawalan dari aparat setempat guna memastikan keamanan dan kelancaran acara. Yudi

Polsek Ciomas Lakukan Pengecekan Lokasi Dugaan Peredaran Obat Ilegal, Hasil Nihil

0

Ciomas | Jurnal Bogor – Jajaran Polsek Ciomas kembali melakukan pengecekan terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran obat ilegal daftar G di kawasan Jalan Raya Taman Pagelaran, tepatnya di Warkop RRI, Desa Padasuka, Kecamatan Ciomas, Selasa (31/3/2026).

Pengecekan ini merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran obat-obatan terlarang seperti tramadol, eximer, dan jenis lainnya yang sebelumnya sempat beredar di lokasi tersebut.

Kapolsek Ciomas, Hendra Kurnia, melalui jajarannya menyampaikan bahwa pihak kepolisian terus menggencarkan pengawasan terhadap titik-titik yang dicurigai sebagai lokasi peredaran obat ilegal.

“Setelah pada pekan lalu lokasi ini sempat dipasangi garis polisi (police line), hari ini kami kembali melakukan pengecekan untuk memastikan situasi terkini di lapangan,” ujarnya.

Dari hasil pengecekan yang dilakukan, petugas tidak menemukan adanya aktivitas penjualan obat-obatan ilegal di lokasi tersebut.

Meski demikian, Polsek Ciomas menegaskan akan terus melakukan pemantauan secara berkala guna mencegah kembali munculnya aktivitas peredaran obat ilegal yang dapat meresahkan masyarakat.

Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif dengan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan terkait peredaran obat-obatan terlarang di lingkungan sekitar. Yudi

“Keliru Berdiri Berisiko Maut”. Kenangan Pahit Muhtar Efendi Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon

0

Bogor | Jurnal Bogor

Gugurnya 3 prajurit TNI dalam tugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, membuat mantan pasukan perdamaian PBB, Serma Purnawirawan Muhtar Efendi mengenang saat dirinya bertugas di 2010-2011.

“Manusiawi, ada rasa kehilangan. Tapi saya renungi mendalam, gugur atau pun cedera berhadapan dengan kaum paling durjana sedunia justru merupakan kemuliaan. Kemuliaan di mata bangsa, dunia, dan Allah yang Maha Kuasa,” kata Muhtar Efendi kepada Jurnal Bogor, Selasa (31/3/2026).

Muhtar mengatakan, penyerangan oleh Israel terhadap Pasukan Perdamaian Indonesia di Lebanon ternyata sudah pernah terjadi sebelumnya, yakni pada tahun 2009.

“Keliru posisi berdiri bisa berisiko maut. Untung tembakan israhell bisa kami redam,” kata Muhtar Efendi.

Muhtar terpilih bergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB kala itu.. Muhtar bertugas di Batalyon Infanteri Lintas Udara 330/KOSTRAD. Muhtar berangkat ke Lebanon bersama Batalyon Mekanik Garuda E/UNIFIL dan ditempatkan di Basecamp Atsid Al Qusayr, Lebanon pada 2010-2011.

Muhtar termasuk prajurit pilihan yang yang lolos seleksi menjadi pasukan perdamaian PBB dengan pangkat Bintara CIMIC (Civil and Military in Cooperation).

“Nyaris tidak ada kosakata yang bisa merepresentasikan ketegangan tingkat tinggi selama penugasan di Lebanon. Lebih mencekam daripada suasana saat saya bertugas di Papua, Aceh, dan Timor Timur,” ungkap Muhtar.

Setelah mengakhiri masa pengabdiannya di TNI, di samping bekerja sebagai praktisi hukum yang menangani klien pada berbagai perkara, Muhtar kini juga aktif sebagai advokat publik. Salah satu kiprahnya adalah saat memenangkan praperadilan melawan Polda Jawa Barat. Kliennya, Pegi Setiawan, sempat ditersangkakan pasca ditahan dengan status DPO terkait kematian Eky dan Vina beberapa tahun lalu.

“Dulu prajurit memanggul senjata. Sekarang pun tetap prajurit, namun dengan kitab hukum sebagai amunisinya.”

Muhtar juga mengaku pernah bertugas di bawah pimpinan Prabowo Subianto, Muhtar masih ingat salah satu instruksi komandannya itu, “Kalian harus rajin latihan. Urusan lain-lain, dosanya saya yang tanggung!”

“Beliau memang dahsyat dalam mendoktrin pasukan!”tandas Muhtar.nHerry Setiawan

Konsisten Peduli Kemanusiaan, RSUD R. Moh Noh Nur Rutin Gelar Donor Darah

0

Leuwiliang | Jurnal Bogor
RSUD R. Moh. Noh Nur Leuwiliang, Kabupaten Bogor kembali melaksanakan kegiatan donor darah rutin yang bertempat di Gedung Bank Darah RSUD R. Moh. Noh Nur, Selasa (31/03/26). Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan rumah sakit dalam menjaga ketersediaan stok darah sekaligus menumbuhkan semangat kepedulian kemanusiaan.

Kegiatan donor darah ini terbuka bagi pegawai RSUD maupun masyarakat umum di wilayah sekitar. Sejak pagi hari, para peserta telah hadir dan mengikuti tahapan donor darah yang meliputi pendaftaran, pemeriksaan kesehatan (skrining), hingga proses pengambilan darah yang berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar.

Direktur RSUD R. Moh. Noh Nur, dr. Vitrie Winastri, S.H., MARS, turut hadir dan berpartisipasi langsung sebagai pendonor. Kehadiran beliau menjadi bentuk dukungan nyata terhadap kegiatan ini sekaligus memperkuat komitmen rumah sakit dalam menjalankan aksi kemanusiaan secara berkelanjutan.

Dalam keterangannya menyampaikan bahwa donor darah rutin merupakan program strategis rumah sakit yang tidak hanya berorientasi pada pelayanan medis, tetapi juga pada peningkatan kepedulian sosial.

“Kami ingin kegiatan donor darah ini menjadi budaya, baik di lingkungan RSUD maupun di masyarakat. Kebutuhan darah terus ada setiap hari, sehingga partisipasi aktif dari semua pihak sangat dibutuhkan. Melalui kegiatan rutin ini, kami berharap ketersediaan darah tetap terjaga dan kesadaran masyarakat untuk berbagi semakin meningkat,” ujarnya.

Salah satu pendonor, Nina Arfariana (46), dari PGRI Ciampea Endah, mengaku telah rutin mengikuti kegiatan donor darah dan kini telah memasuki donor ke-7 kalinya. Ia juga memanfaatkan aplikasi “Donorku” untuk memantau riwayat donor darahnya.

“Saya sudah tujuh kali donor. Selain membantu sesama, setelah donor badan terasa lebih enak dan lebih sehat. Tadi juga tensi saya 120/80, jadi semakin yakin untuk rutin donor,” ungkapnya.

Berdasarkan data kegiatan, jumlah calon donor yang hadir mencapai 101 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 81 orang berhasil mendonorkan darahnya, sementara 20 orang lainnya belum dapat mendonor karena tidak memenuhi persyaratan medis.

Rincian pendonor yang berhasil berdasarkan golongan darah yaitu golongan darah A sebanyak 28 orang, golongan B sebanyak 16 orang, golongan O sebanyak 30 orang, dan golongan AB sebanyak 7 orang. Seluruh proses donor menggunakan kantong darah tipe double dengan total 81 kantong darah yang berhasil dikumpulkan.

Sementara itu, beberapa faktor yang menyebabkan calon donor tidak dapat mendonorkan darah antara lain kadar hemoglobin di bawah atau di atas standar, tekanan darah yang tidak memenuhi kriteria, konsumsi obat-obatan, serta riwayat perjalanan dan kondisi kesehatan lainnya yang tidak sesuai dengan persyaratan donor.

Kegiatan ini juga didukung dengan sistem pendataan yang terintegrasi, termasuk penggunaan aplikasi seperti “Donorku” yang membantu pendonor dalam memantau riwayat dan jadwal donor darah secara lebih mudah.

Melalui konsistensi pelaksanaan kegiatan ini, RSUD R. Moh. Noh Nur menegaskan perannya sebagai institusi pelayanan kesehatan yang tidak hanya berfokus pada upaya kuratif, tetapi juga aktif dalam kegiatan promotif, preventif, serta aksi sosial kemanusiaan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.

(yev/cc)

Kepala UPT PPOPM Masuki Purna Tugas dan Sampaikan Pesan Heroik Kepada Para Atlet

0

Cibinong | Jurnal Bogor
Kebersamaan Sujana di lingkungan PPOPM Dispora Kabupaten Bogor akhirnya selesai seiring memasuki Fase Purna Tugas pertanggal 1 April 2026.

Sujana menahkodai UPT PPOPM Dispora Kabupaten Bogor selama 2,6 tahun dan banyak kenangan yang terukir selama berada di Wisma Atlet PPOPM.

” Hari ini merupakan momentum yang bersejarah bagi kami di Civitas PPOPM. Karena mulai 1 April 2026, Pak Sujana sudah masuk Purna Tugas. Kebersamaan dan pengabdian beliau selama ini bersama kami menjadi rangkaian sejarah yang positif dalam meningkatkan kembali marwah PPOPM,” ujar Kasubag UPT PPOPM, Hendrik Sulihadi disela sela acara pelepasan Purna Bakti Kepala UPT PPOPM Dispora, di Kampus Ksatria Arena Karadenan, Selasa, 31 Maret 2026.

Ia mengatakan, banyak terimakasih atas dedikasi, loyalitas serta totalitas yang ditunjukan Sujana selama memangku jabatan Kepala UPT PPOPM Dispora Kabupaten Bogor selama 2,6 tahun.

Pelepasan Purna Tugas Sujana selaku Kepala UPT PPOPM Dispora Kabupaten Bogor diihadiri semua atlet, pelatih dan para pengelola UPT PPOPM Dispora Kabupaten Bogor.

” Kami banyak belajar kepada beliau dalam menata dan menjalankan semua program yang dilakukan PPOPM selama ini,” tegas Hendrik

Sementara itu, Sujana mengaku sangat terharu dengan acara pelepasan Purna Bakti yang dilakukan para Civitas PPOPM.

“”Saya merasa terharu dan sedih dengan momen kali ini. Saya ucapkan banyak banyak terimakasih kepada semua Civitas yang sudah jadi bagian keluarga saya selama ini,” ucap Sujana dengan nada sedih.

Ia mengaku selama 2,6 tahun bersama Hendrik Sulihadi; para pelatih dan pengelola selalu menanamkan pondasi kekeluargaan .

” Saya cuma berpesan kepada para atlet untuk terus tunjukan disiplin tinggi, tunjukan prestasi dan harumkan nama daerah serta Merah Putih dalam kancah olahraga internasional.,” papar Sujana. (Sep)

Ahli: Kerugian BUMN Bukan Kerugian Negara dalam Kasus LNG Pertamina

0

Jakarta | Jurnal Bogor – Ahli hukum perseroan dari Universitas Indonesia, Dr. Rouli Valentina, menegaskan bahwa kerugian yang terjadi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai kerugian negara.

Pernyataan tersebut disampaikan saat dirinya dihadirkan sebagai ahli oleh tim penasihat hukum terdakwa eks Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto, dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (30/3/2026).

Menurut Rouli, kerugian yang dialami BUMN merupakan risiko korporasi yang terpisah dari keuangan negara.

“Kerugian BUMN bukan merupakan kerugian keuangan negara. Negara dalam hal ini adalah pemegang saham,” ujarnya di persidangan.

Ia menjelaskan, prinsip tersebut juga diatur dalam Undang-Undang BUMN, termasuk ketentuan terbaru yang menegaskan bahwa keuangan perseroan berbeda dengan keuangan negara.

Perhitungan Kerugian Dipersoalkan
Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi menduga kebijakan impor LNG pada periode kepemimpinan Hari Karyuliarto bersama Yenni Andayani merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar AS atau sekitar Rp1,77 triliun.

Namun, pihak terdakwa menilai perhitungan tersebut tidak tepat karena hanya dihitung hingga tahun 2020, sementara kontrak impor LNG bersifat jangka panjang hingga 2039. Bahkan, jika dihitung hingga saat ini, disebutkan perusahaan justru mencatat keuntungan sekitar Rp1,7 triliun.

Rouli juga mempertanyakan titik terjadinya kerugian, apakah pada saat pembelian atau justru pada saat penjualan LNG.

“Jika merujuk fakta persidangan, kerugian justru terjadi pada tahap penjualan, bukan saat pembelian,” katanya.

Ia menambahkan, apabila dalam laporan keuangan perusahaan tidak tercatat adanya kerugian, maka secara hukum sulit menyatakan adanya kerugian negara.

Tanggung Jawab Hukum Diperdebatkan
Pendapat serupa disampaikan ahli hukum pidana Prof. Agus Surono. Ia menilai, tanggung jawab hukum seharusnya berada pada pihak yang menjalankan transaksi.

“Jika penjualan terjadi pada 2019 ketika terdakwa sudah tidak menjabat, maka yang bertanggung jawab adalah pelaksana saat itu,” ujarnya.

Sementara itu, ahli hukum administrasi negara Dr. Dian Puji menyebut bahwa penentuan kerugian negara harus melibatkan aparat penegak hukum, auditor, serta pihak terkait.

Rouli juga menegaskan bahwa tindakan direksi dalam menandatangani kontrak merupakan tindakan korporasi, sehingga pertanggungjawaban hukum melekat pada perseroan, bukan individu secara pribadi.

Kuasa Hukum Soroti Overkriminalisasi
Anggota tim kuasa hukum terdakwa, Wa Ode Nur Zainab, menyatakan bahwa kegiatan impor LNG merupakan bagian dari aktivitas usaha perusahaan, sehingga tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris maupun RUPS.

Ia juga menegaskan tidak ditemukan adanya unsur suap, kickback, maupun konflik kepentingan dalam penandatanganan kontrak.

“Klien kami hanya menandatangani kontrak atas nama perusahaan dan dengan persetujuan seluruh direksi. Ini adalah keputusan korporasi, bukan keputusan pribadi,” ujarnya.

Kuasa hukum lainnya, Humisar Sahal Panjaitan, menilai perkara ini sebagai bentuk overkriminalisasi karena tidak ada bukti keuntungan pribadi maupun praktik korupsi.

Tanggapan Terdakwa
Usai sidang, Hari Karyuliarto meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak membangun opini di luar persidangan.

Ia juga menyinggung kesaksian Basuki Tjahaja Purnama dalam sidang sebelumnya, yang dinilai memberikan keterangan berbelit terkait keuntungan LNG.

“Sebaiknya dihindari agar tidak memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan,” ujarnya.

Di akhir, tim kuasa hukum berharap pemerintah, termasuk Komisi III DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto, turut memberikan perhatian terhadap perkara tersebut.