32.2 C
Bogor
Saturday, June 27, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 39

Kades Dramaga Bantu Warga Pabangbon Gunakan Mobil Siaga

0

Nanggung l Jurnal Bogor
Pemerintah Desa Dramaga dan Muspika Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor patut diapresiasi atas kepeduliannya terhadap warga meskipun bukan asal wilayahnya. Kejadiannya ketika seorang warga berinisial Y (56), warga Kampung Pabangbon Baru, Desa Pabangbon, Kecamatan Leuwiliang, mengembuskan napas terakhir di wilayah Lingkar Dramaga saat dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk menjalani pengobatan rutin.

Peristiwa itu terjadi ketika keluarga berupaya membawa Y ke RSUD Cibinong guna melakukan kontrol kesehatan. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di pertigaan Jalan Babakan Raya, Desa Babakan, Kecamatan Dramaga, kondisi korban memburuk.

Melihat situasi tersebut, sejumlah aparatur dari Muspika Kecamatan Dramaga segera memberikan pertolongan pertama di lokasi. Korban kemudian dialihkan ke RS Karya Bhakti Pratiwi (KBP) yang dinilai lebih dekat untuk mendapatkan penanganan medis secepatnya.

Setibanya di ruang Unit Gawat Darurat (UGD) RS KBP, tim medis langsung melakukan tindakan penyelamatan. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan korban dinyatakan meninggal dunia.

Pihak keluarga mengungkapkan bahwa almarhum telah lama berjuang melawan penyakit komplikasi, yakni tuberkulosis tulang dan paru-paru. Berbagai upaya pengobatan telah dilakukan di sejumlah fasilitas kesehatan. Rencana kontrol ke RSUD Cibinong pada hari kejadian pun menjadi harapan untuk memantau kondisi kesehatannya.

“Rencananya pagi ini kami ingin kontrol ke RSUD Cibinong, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Camat Dramaga dan petugas IPSM yang sudah membantu,” ujar salah satu anggota keluarga, Senin (6/4/2026).

Sementara itu, petugas Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kecamatan Dramaga, Herni, menyampaikan bahwa proses penanganan di rumah sakit berjalan dengan baik. Namun, kendala sempat muncul saat hendak memulangkan jenazah. Mobil siaga dari Desa Pabangbon dinilai terlalu jauh untuk dijangkau dalam waktu cepat. Sebagai solusi, pihak IPSM berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Dramaga meminta bantuan mobil siaga setempat.

“Alhamdulillah, kami mendapat bantuan dari Kepala Desa Dramaga untuk penggunaan mobil siaga desa, sehingga jenazah bisa segera dipulangkan ke rumah duka di Pabangbon,” pungkasnya.

** Arip Ekon

Sekolah Online di Bogor Batal, Pemerintah Pilih Tatap Muka

0

Bogor | Jurnal Bogor – Kebijakan pendidikan di Bogor kembali menjadi perhatian setelah pemerintah daerah memutuskan membatalkan rencana sekolah online yang semula digagas untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Wacana ini muncul sebagai respons atas lonjakan harga energi akibat konflik di Timur Tengah, namun akhirnya dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan anak-anak.

Pada awalnya, sekolah daring dianggap solusi praktis untuk mengurangi mobilitas harian siswa dan guru. Dengan berkurangnya perjalanan ke sekolah, konsumsi BBM di sektor transportasi diyakini bisa ditekan. Namun, pengalaman pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa pembelajaran jarak jauh memiliki konsekuensi serius, terutama dalam hal interaksi sosial, motivasi belajar, dan pemerataan akses teknologi.

Dikutip dari harian pikiran rakyat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Herry Karnadi, kegiatan belajar mengajar mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP) akan tetap dilaksanakan secara tatap muka. ”Jadi, tidak ada kebijakan sekolah jarak jauh atau daring,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Ia mengatakan bahwa kebijakan untuk tetap melaksanakan sekolah tatap muka ini sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) yang menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana memberlakukan kembali pembelajaran daring sebagai strategi penghematan energi.

Wacana sekolah daring demi efisiensi BBM dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan anak-anak. Pengalaman pandemi menunjukkan bahwa pembelajaran jarak jauh sering menimbulkan learning loss, menurunkan motivasi belajar, serta memperlebar kesenjangan akses teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, interaksi sosial yang penting bagi pembentukan karakter tidak dapat tergantikan oleh layar komputer. Karena itu, kebijakan pendidikan seharusnya berorientasi pada kepentingan anak dan kualitas pembelajaran, bukan semata pada angka efisiensi

Di lapangan, orang tua murid menyambut baik pembatalan kebijakan ini. Ibu Tritia Anita (34 tahun), wali murid SD Negeri Taman Pagelaran Bogor, mengungkapkan bahwa anaknya lebih fokus belajar tatap muka. “Kalau daring, sering terganggu sinyal dan anak jadi malas. Sekarang saya lega karena sekolah tetap berjalan normal,” ujarnya.

Testimoni ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap ketimpangan akses teknologi yang masih nyata. Para guru juga menilai pembatalan kebijakan sebagai langkah bijak. Guru SD Negeri Dewi Sartika 2 di Bogor, Dinda Nirmala (25 tahun), mengatakan bahwa interaksi langsung di kelas tidak bisa digantikan oleh layar komputer. “Mengajar bukan hanya soal materi, tapi juga membangun karakter dan kedekatan emosional. Itu sulit dilakukan secara daring,” jelasnya.

Sebagai alternatif, pemerintah kini mendorong solusi lain untuk efisiensi energi tanpa mengganggu pendidikan. Di antaranya adalah penggunaan kendaraan untuk mengurangi konsumsi BBM, digitalisasi administrasi birokrasi agar lebih hemat energi, serta investasi panel surya di sekolah-sekolah. Langkah ini diharapkan mampu menekan penggunaan BBM sekaligus menjaga kualitas pembelajaran.

Pembatalan sekolah daring di Bogor menjadi pelajaran penting bahwa kebijakan pendidikan tidak boleh dilepaskan dari konteks sosial dan psikologis anak. Efisiensi energi memang mendesak, tetapi harus dicari di sektor lain yang tidak mengorbankan hak anak untuk belajar. Pendidikan tetap menjadi prioritas utama, karena dari sanalah masa depan bangsa dibentuk.

Dengan demikian, keputusan pemerintah daerah Bogor membatalkan kebijakan sekolah online demi penghematan BBM adalah langkah yang tepat. Anak-anak tetap bisa belajar dengan optimal, sementara solusi energi dicari melalui jalur yang lebih relevan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan, sekaligus mengingatkan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas hidup generasi penerus.

Laporan: Nusrat Synthia Riagustiani – Universitas Negeri Jakarta

CFD Tegar Beriman Jadi Ajang Edukasi Lingkungan Hidup

0

Jurnal Bogor | Cibinong – Kegiatan Car Free Day (CFD) di kawasan Jalan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, tidak hanya menjadi ruang olahraga dan rekreasi bagi masyarakat, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi lingkungan hidup. Berbagai kegiatan kampanye pengelolaan sampah digelar untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan.

Salah satunya melalui kegiatan karnaval daur ulang yang diikuti sejumlah komunitas dan pegiat lingkungan. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat agar mulai memilah dan mengolah sampah rumah tangga sehingga dapat memberikan manfaat.

Ival, salah satu peserta karnaval daur ulang, menyatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah.

“Saya mengikuti kegiatan karnaval daur ulang. Melalui kegiatan ini kami ingin mengedukasi masyarakat, khususnya di momentum CFD, bahwa sudah saatnya kita mulai memilah dan mengolah sampah yang kita hasilkan sehari-hari agar menjadi sesuatu yang bermanfaat,” ujarnya.

Ia berharap upaya edukasi tersebut dapat membantu Kabupaten Bogor dalam mengatasi persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan bersama.

“Semoga upaya ini dapat membantu Kabupaten Bogor dalam menyelesaikan persoalan sampah, bahkan ke depan bisa mencapai zero waste, sehingga lingkungan kita menjadi lebih asri,” tambahnya.

Selain itu, para aktivis lingkungan juga menggelar kampanye sederhana yang melibatkan langsung partisipasi masyarakat. Salah satunya dengan program penukaran botol plastik bekas dengan souvenir yang disediakan di lokasi CFD.

Aktivis lingkungan hidup Kabupaten Bogor, Bambang Nugroho, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan kebiasaan peduli lingkungan melalui langkah-langkah sederhana.

“Hari ini kami hadir di CFD untuk mengajak warga lebih peduli terhadap lingkungan hidup. Salah satunya dengan program menukar botol air kemasan bekas dengan souvenir yang sudah disediakan di sini,” kata Bambang.

Menurutnya, kegiatan seperti ini diharapkan dapat menjadi budaya baru di CFD, sehingga masyarakat tidak hanya datang untuk berolahraga atau bersantai, tetapi juga ikut berkontribusi menjaga kebersihan lingkungan.

“Kami berharap kegiatan seperti ini bisa menjadi budaya di CFD, tidak hanya sekedar jalan-jalan atau olahraga, tetapi juga menumbuhkan kepedulian lingkungan melalui hal-hal kecil, seperti memanfaatkan botol plastik untuk didaur ulang,” ujarnya.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor juga turut memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pengolahan sampah organik. Salah satu metode yang diperkenalkan adalah pengolahan sampah menggunakan teknik maggot.

Pendamping Lingkungan Hidup wilayah Kecamatan Cibinong dari Dinas Lingkungan Hidup, Ahmad Danial, menjelaskan bahwa metode tersebut dinilai lebih cepat dibandingkan proses pengomposan konvensional.

“Di CFD kali ini kami memberikan edukasi tentang pengolahan sampah organik atau sampah basah yang sering menjadi permasalahan. Kami memperkenalkan pengolahan sampah organik dengan teknik maggot, karena metode ini lebih cepat dibandingkan kompos dan bisa diproses hanya dalam beberapa jam,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa persoalan sampah di Kabupaten Bogor saat ini menjadi perhatian serius, terutama karena kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga yang sudah melebihi daya tampung.

“Harapannya, persoalan sampah di Kabupaten Bogor yang saat ini menjadi perhatian serius—terutama karena volume sampah di TPA Galuga sudah over capacity—dapat diatasi dengan meningkatkan kesadaran masyarakat,” katanya.

Melalui kegiatan CFD, pihaknya berharap masyarakat dapat mulai mengelola sampah dari rumah dengan cara memilah sampah organik dan anorganik sehingga limbah yang dihasilkan dapat diolah dan memberikan manfaat.

“Melalui CFD ini kami mengedukasi warga agar dapat mulai mengolah sampah dari rumah, terutama dengan memilah sampah rumah tangga. Dengan begitu, limbah yang dihasilkan juga bisa memberikan manfaat,” pungkasnya. (*/dr)

Peringatan Hari Air Sedunia 2026 di Puncak Bogor, Wamen LH: Krisis Air Nyata

0

Cisarua | Jurnal Bogor
Dalam memperingati Hari Air Sedunia yang jatuh pada 22 Maret, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menggelar rangkaian kegiatan bertema Water and Gender di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Minggu (5/4/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di PTPN 1 Regional 2 Unit Agrowisata Gunung Mas ini meliputi penanaman 1.500 pohon, penyerahan bantuan perahu karet, alat pembuat lubang biopori, serta pembagian 500 tabung biopori kepada masyarakat di 10 desa wilayah Kecamatan Cisarua. Selain itu, digelar pula sarasehan bersama komunitas sungai, Saka Kalpataru, dan PHRI Kabupaten Bogor.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, menegaskan bahwa peringatan Hari Air Sedunia menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap krisis air yang tengah terjadi.

“Kita memperingati Hari Air Sedunia di lokasi ini untuk mengingatkan betapa pentingnya fungsi air. Saat ini kita memang sedang menghadapi krisis air. Sekitar 71 persen permukaan bumi adalah air asin yang tidak bisa langsung dimanfaatkan,” ujarnya.

Diaz menjelaskan, ketersediaan air tawar yang bisa digunakan manusia sangat terbatas dan sebagian besar berada di kutub, sehingga sumber air yang dapat dimanfaatkan sehari-hari hanya berasal dari sungai, danau, serta air tanah.

Menurutnya, perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan ke sungai memperparah kondisi tersebut.

“Jika sungai tercemar, maka suplai air bersih akan terganggu dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan,” katanya.

Ia juga mengingatkan dampak perubahan iklim terhadap siklus air. Curah hujan ekstrem dapat menyebabkan banjir, sementara peningkatan suhu mempercepat proses penguapan air.

Sebagai solusi, pemerintah mendorong penggunaan lubang biopori sebagai alternatif sumur resapan yang lebih mudah diterapkan masyarakat.

“Kami membagikan 500 biopori untuk 10 desa di Cisarua. Alatnya sederhana, tetapi sangat efektif untuk mengurangi risiko banjir,” jelasnya.

Selain itu, gerakan penanaman pohon juga menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan air. Diaz mengimbau masyarakat untuk menerapkan gerakan satu orang satu pohon atau minimal satu rumah satu pohon.

Sementara itu, Region Head PTPN I Regional 2, Desmanto, menyatakan dukungannya terhadap kegiatan tersebut sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menjaga lingkungan di kawasan Puncak.

“Kami mendukung penuh kegiatan ini dengan menanam pohon dan menyediakan biopori agar air dapat terserap ke dalam tanah dan menjadi cadangan air bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga berkomitmen dalam pengelolaan sampah di kawasan Gunung Mas. Sampah dari aktivitas operasional akan dikumpulkan dan dikelola sesuai aturan lingkungan yang berlaku, termasuk bekerja sama dengan mitra KSO.

“Pengelolaan sampah adalah kewajiban kami sebagai pengelola kawasan. Nantinya akan ada lokasi khusus yang ditentukan untuk pengolahan sampah di Gunung Mas,” tandasnya.

Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga air dan lingkungan semakin meningkat, guna menghadapi tantangan krisis air dan perubahan iklim di masa depan. Dadang Supriatna.

Erif Farm dan Gayatri Camp Peduli Warga Kurang Mampu

0

Cisarua | Jurnal Bogor
Beberapa tempat wisata yang ada di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor khususnya yang ada di Desa Citeko kini bersinergi dengan warga sekitar. Mulai dari memanfaatkan tenaga kerja pribumi hingga kepedulian terhadap warga yang kurang mampu.

Sebagai jembatan untuk berkontribusi kepada masyarakat sekitar, selain pemerintahan desa, mereka menggandeng organisasi kepemudaan seperti karang taruna. Melalui karang taruna mereka mengetahui kondisi perekonomian warga sekitar.

Tempat wisata seperti Erif Farm dan Gayatri Camp diketahui telah sepakat akan peduli kepada warga sekitar. Dikatakan Ketua Karang taruna, Desa Citeko Indra, dua tempat wisata tersebut telah terbukti peduli kepada warga sekitar.

“Kita selaku karang taruna desa harus menjalankan amanah dari pengusaha wisata yang peduli kepada warga sekitar. Seperti dari tempat wisata Erif Farm, mereka selalu menyisihkan bantuan berupa beras untuk warga yang benar benar perlu bantuan. Kita sebagai kepanjangan tangannya dari mereka untuk mendistribusikan bantuan tersebut bertekad melaksanakan sebaik baiknya, ” ujar Indra.

Tidak hanya cukup sebagai penyalur bantuan, tetapi karang taruna juga turut berpartisipasi dengan memberikan telur ayam disatukan dengan beras tersebut.

“Tidak hanya beras saja yang kita salurkan, melainkan ada tambahan telur ayam kepada mereka. Dan kuota penerimanya masih terbatas, kita masih menyesuaikan dengan kondisi jumlah bantuannya, ” pungkas dia.

** Dadang Supriatna

Peredaran Narkoba di Puncak Diawasi Super Ketat

0

Megamendung | Jurnal Bogor
Komitmen Bupati Bogor Rudy Susmanto untuk memberantas berbagai jenis narkoba di wilayahnya kini terus digencarkan. Mulai dari patroli aparat gabungan hingga nomor telepon untuk pengaduan dari masyarakat disiagakan 24 jam. Untuk memberantas berbagai jenis narkoba diawasi super ketat mulai dari jenis sabu hingga ke pil tramadol.

“Kawasan kita merupakan kawasan wisata yang selalu dikunjungi oleh pihak luar. Dengan demikian, untuk menekan dan memberantas terhadap pengedaran narkoba kita harus benar-benar selalu sigap. Mudah-mudahan, dengan pengawasan yang super ketat ini, kawasan kita bisa bersih dari berbagai jenis narkoba, ” kata Kasi Trantib Kecamatan Cisarua Momo, Minggu (5/4/2026).

Bupati beserta para camat yang ada di setiap wilayah kini dalam kondisi siaga mengawasi dan sekaligus memberantas jika ditemukan adanya peredaran tramadol dan sejenisnya.

Beberapa waktu lalu, Camat Megamendung, Ridwan melakukan tindakan terhadap beberapa kios milik pedagang kaki lima yang dicurigai sebagai ajang transaksi pil tramadol yang kini tengah merasuki pemuda.

“Harus kita berantas pelaku pengedar narkoba termasuk pil tramadol. Pergerakannya kita sempitkan dengan terus melakukan pengawasan di setiap desa. Beberapa waktu lalu kita sudah melakukan tindakan terhadap kios milik pedagang kaki lima yang dicurigai sebagai tempat transaksi pil tersebut,”’ ujarnya.

Untuk benar-benar bersih dari peredaran narkoba, kata dia, telah menggerakkan jajaran trantib yang ada di kecamatan. Patroli terhadap tempat dan lokasi lokasi yang sifatnya rawan terjadinya pengedaran narkoba kerap dilakukannya.

** Dadang Supriatna

Les Bimbingan Calistung: Persiapan Sebelum Masuk Sekolah Dasar

0

Bogor | Jurnal Bogor – Menjelang tahun ajaran baru, tren les bimbingan baca, tulis, dan hitung (calistung) semakin diminati oleh orang tua di Kota Bogor. Program ini dinilai menjadi langkah awal dalam mempersiapkan anak sebelum memasuki jenjang Sekolah Dasar (SD).

Calistung membantu anak mengenal huruf, angka, serta kemampuan menulis dasar. Meski demikian, para pengelola lembaga bimbingan belajar menegaskan bahwa hasil pembelajaran tidak dapat diperoleh secara instan. Membaca dan menulis merupakan keterampilan yang membutuhkan proses bertahap dan konsistensi.

Salah satu contoh datang dari Keenan El Ghani (6), siswa di Bimba RK Planes Pagelaran. Menurut Miss Cici, guru pengajarnya, Keenan awalnya mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Kondisi tersebut sempat membuat orang tuanya khawatir terhadap kesiapan masuk SD.

“Namun setelah mengikuti program dengan pendekatan bertahap dan menyenangkan, Keenan kini mampu membaca cerita sederhana, menulis kalimat pendek, serta menghitung dengan percaya diri. Ia juga menunjukkan semangat belajar yang tinggi,” ujar Miss Cici.

Seiring perkembangan, lembaga bimbingan di Bogor kini tidak hanya berfokus pada calistung, tetapi juga menghadirkan berbagai program tambahan seperti kegiatan kreativitas, fieldtrip, hingga acara graduation. Pendekatan ini membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan bagi anak.

Kepala Cabang Bimba RK Planes Telaga Kahuripan, Miss Dea, menyampaikan bahwa pihaknya mengedepankan suasana belajar yang positif.

“Kami ingin anak-anak merasa senang saat belajar. Calistung bukan sekadar hafalan, tetapi bagian dari pengalaman kreatif,” jelasnya.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh orang tua siswa. Septi Maulida (32), salah satu wali murid, mengaku melihat perubahan positif pada anaknya setelah mengikuti program bimba.

“Anak saya jadi lebih percaya diri. Tidak hanya belajar membaca, tapi juga berani tampil saat graduation,” ujarnya.

Program kreatif yang diterapkan dinilai mampu menjawab anggapan bahwa les calistung cenderung menekan anak. Dengan metode yang variatif, anak justru lebih termotivasi dan siap menghadapi dunia sekolah.

Selain itu, kegiatan seperti fieldtrip memberikan pengalaman belajar secara langsung, sementara graduation menjadi momen yang menumbuhkan rasa bangga dan percaya diri sejak dini.

Dengan perpaduan antara calistung, kreativitas, dan dukungan orang tua, bimbingan belajar di Bogor dinilai mampu menghadirkan model pembelajaran yang menyenangkan, sekaligus mempersiapkan anak memasuki Sekolah Dasar dengan lebih percaya diri dan semangat belajar tinggi.

Laporan: Nusrat Synthia Riagustiani – Universitas Negeri Jakarta

Polsek Caringin Ungkap Peredaran Obat Keras Ilegal, 586 Butir Diamankan

0

Caringin | Jurnal Bogor – Jajaran Polsek Caringin, Polres Bogor, berhasil mengungkap peredaran obat keras golongan G di wilayah Kampung Cikereteg, Desa Ciderum, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.

Penggerebekan tersebut merupakan tindak lanjut dari perintah Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilistanto, dan dipimpin langsung oleh Kapolsek Caringin AKP Jajang bersama tim Satreskrim.

Dari hasil operasi, petugas mengamankan sebanyak 586 butir obat keras golongan G dari berbagai merek, termasuk jenis Tramadol dan sejenisnya yang diduga diedarkan tanpa izin. Polisi juga menyita uang tunai sebesar Rp109 ribu lebih yang diduga merupakan hasil penjualan obat-obatan ilegal tersebut.

Seluruh barang bukti kini telah diamankan di Mapolsek Caringin guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Kapolsek Caringin AKP Jajang mengatakan, pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran obat keras ilegal yang meresahkan masyarakat.

“Ini adalah tindak lanjut dari perintah pimpinan serta bentuk keseriusan kami dalam menekan peredaran obat golongan G tanpa izin. Dari lokasi, kami berhasil mengamankan ratusan butir obat keras dan uang hasil penjualan,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Dalam penggerebekan tersebut, sejumlah pelaku berhasil melarikan diri saat petugas tiba di lokasi. Namun demikian, polisi mengaku telah mengantongi identitas para pelaku dan saat ini tengah melakukan pengejaran.

“Kami terus melakukan pengejaran. Identitas para pelaku sudah kami ketahui dan kami imbau agar segera menyerahkan diri,” tegasnya.

Lebih lanjut, pihak kepolisian akan mengembangkan kasus ini guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran obat keras ilegal yang lebih luas, baik di wilayah Caringin maupun daerah sekitarnya.

AKP Jajang juga mengingatkan bahwa obat golongan G seperti Tramadol merupakan obat keras yang penggunaannya harus berdasarkan resep dokter. Penyalahgunaan obat tersebut dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan, termasuk ketergantungan dan gangguan mental.

“Kami mengimbau masyarakat, khususnya orang tua, agar lebih mengawasi pergaulan anak-anaknya. Peran masyarakat sangat penting dalam membantu memberantas peredaran obat ilegal,” tambahnya.

Polsek Caringin menegaskan akan terus meningkatkan patroli dan operasi penyakit masyarakat (pekat) guna menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari peredaran obat terlarang. Yudi

Ahli di Sidang LNG Pertamina Soroti Unsur Niat Jahat dan Audit Kontrak

0

Jakarta | Jurnal Bogor – Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) dengan terdakwa mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto, menghadirkan saksi a de charge dan ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, pada Kamis (2/4/2026).

Majelis hakim yang diketuai Suwandi dengan anggota Ramauli Hotnaria Purba dan Hiashinta Fransiska Manalu menghadirkan tiga ahli, yakni mantan Wakil Ketua KPK periode 2003–2007 Amien Sunaryadi, pakar pengadaan barang/jasa Dr. Nandang Sutisna, serta ahli keuangan negara Dr. Eko Sembodo.

Amien menegaskan, penerapan pasal kerugian negara dalam perkara korupsi harus disertai pembuktian unsur mens rea atau niat jahat. Tanpa unsur tersebut, menurut dia, keputusan bisnis tidak tepat dikriminalisasi.

“Kalau menggunakan pasal merugikan keuangan negara, harus ada mens rea-nya. Jika tidak ditemukan, harus dilepas,” ujarnya di persidangan. Ia menambahkan, niat jahat dapat dilihat dari adanya aliran dana seperti suap, kickback, atau konflik kepentingan.

Ia juga mengingatkan penggunaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi secara luas berpotensi menimbulkan ketakutan di kalangan direksi BUMN, sehingga menghambat pengambilan keputusan strategis.

Sementara itu, Nandang Sutisna menyatakan tanggung jawab kontrak pengadaan jangka panjang berada pada penandatangan kontrak terakhir, bukan penandatangan awal.

Dalam perkara ini, Hari menandatangani kontrak pada 2014. Namun kontrak tersebut diperbarui oleh direksi berikutnya pada 2015, sedangkan realisasi kedatangan LNG terjadi pada 2019.

“Yang bertanggung jawab adalah penandatangan kontrak terakhir,” tegasnya.

Ahli keuangan negara Eko Sembodo menyoroti aspek audit dalam kontrak jangka panjang (multi-year). Ia menegaskan auditor tidak seharusnya menyimpulkan kerugian sebelum kontrak berakhir.

Kontrak impor LNG tersebut diketahui berlangsung hingga 2039. Namun, kesimpulan kerugian negara dinilai prematur karena dibuat di tengah masa kontrak, terlebih saat kondisi bisnis terdampak pandemi.

“Seharusnya audit kontrak dilakukan setelah kontrak berakhir. Jika masih berjalan, yang dilakukan adalah evaluasi,” kata Eko.

Eko juga merujuk laporan keuangan Pertamina periode 2019–2023 yang menunjukkan kinerja positif dan tidak mencatat kerugian sebagaimana didakwakan.

Dalam dakwaannya, jaksa KPK menuding pengadaan LNG dari Corpus Christi Liquefaction LLC menyebabkan kerugian negara sekitar US$113 juta atau setara Rp1,9 triliun. Pembelian disebut dilakukan tanpa analisis keekonomian final serta tanpa kepastian pembeli, sehingga memicu kelebihan pasokan dan penjualan rugi.

Atas dasar itu, Hari Karyuliarto dan Yenni Andayani didakwa memperkaya pihak lain dan merugikan keuangan negara.

Namun, sejumlah saksi membantah tudingan tersebut. Mantan Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati, menyatakan kinerja perusahaan secara kumulatif pada 2019–2024 masih mencatat keuntungan, bahkan mencapai US$97 juta atau sekitar Rp1,6 triliun.

Selain itu, tudingan tidak adanya analisis keekonomian juga dibantah, karena proyek disebut melibatkan sejumlah konsultan internasional seperti McKinsey, FGE, Wood Mackenzie, serta konsultan perkapalan global.

Eko turut menilai terdapat kejanggalan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjadi dasar dakwaan.

“Penandatangan LHP seharusnya anggota BPK atau minimal auditor utama setara eselon I. Namun dalam dokumen yang digunakan, penandatangan hanya pejabat eselon III,” ujarnya.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan berikutnya untuk menguji keterangan para ahli serta alat bukti dari kedua belah pihak. (*)

Kritik Dinilai tak Nyambung, STS: KPP Centeng atau Pelaksana Proyek?

0

Bogor | Jurnal Bogor

Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso (STS), angkat bicara mengenai kritik yang dilontarkan Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya terhadap aksi inspeksi mendadak (sidak) Komisi IV di proyek milik Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor.

Sugeng mengaku heran dengan sikap kelompok aktivis tersebut yang justru mempersoalkan fungsi pengawasan legislatif.

Menurutnya, arah kritik yang disampaikan KPP Bogor Raya terkesan bias karena mencampuradukkan persoalan sidak proyek dengan isu BPJS hingga penahanan ijazah.

​Pria yang akrab disapa STS ini menegaskan bahwa setiap anggota DPRD memiliki kewenangan konstitusional dalam aspek pengawasan penggunaan anggaran oleh Satuan Kerja (Satker).
Hal ini, lanjutnya, merupakan perintah undang-undang yang harus dijalankan.

“Tugas dari seorang anggota DPRD adalah aspek pengawasan penggunaan anggaran oleh satuan kerja, dan ini adalah kewenangan yang diberikan undang-undang. Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut bisa dilakukan dengan sidak, karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab anggota dewan,” ujar Sugeng saat memberikan keterangan pers, Kamis (2/4).

Ia menjelaskan bahwa proyek fasilitas olahraga di Gelanggang Olahraga (GOR) Pajajaran berada di bawah naungan Dispora dan dibiayai oleh APBD. Karena anggaran tersebut dibahas bersama antara Pemkot dan DPRD, maka legislatif bertanggung jawab memastikan penggunaannya tetap berada di jalur yang benar (on the track).

​Sugeng menilai para aktivis seharusnya berada di barisan yang sama dengan DPRD dalam mengawal pembangunan agar terhindar dari praktik penyimpangan atau korupsi.

Ia menyayangkan jika fungsi pengawasan ini justru dibenturkan dengan isu-isu yang tidak berkaitan secara langsung.

“Kalau sebagai aktivis seharusnya bersama-sama ikut mengawasi pembangunan proyek GOR Pajajaran tersebut, bukan malah membiaskan fungsi pengawasan ini dengan hal lainnya seperti BPJS hingga penahanan ijazah. Ini jangan dikaitkan, jadi tidak nyambung,” tegasnya.

Sugeng pun menantang para aktivis, termasuk KPP Bogor Raya, untuk konsisten mengkritisi penggunaan anggaran dalam proyek-proyek Pemerintah Kota Bogor.

Ia mempersilakan siapapun melaporkan temuan lapangan secara prosedural, baik itu kesalahan administratif maupun indikasi tindak pidana.

​Terkait hasil sidak Komisi IV di GOR Pajajaran, Komisi I berencana meminta konfirmasi mengenai temuan di lapangan. Sugeng menegaskan, jika kendala proyek hanya bersifat teknis seperti faktor cuaca, hal itu masih bisa dimaklumi.

Namun, jika ditemukan adanya pengurangan spesifikasi bahan yang berdampak pada rendahnya mutu bangunan, maka harus diproses secara hukum.

Di akhir pernyataannya, Sugeng memberikan teguran keras bagi pihak-pihak yang seolah menghalangi fungsi pengawasan lembaga negara.

“Jangan malah mengkritisi kinerja yang sah menurut hukum dan sah secara kewenangan dari DPRD. Saya justru bertanya dalam hal ini, apakah pihak KPP Bogor Raya merupakan centeng pihak pelaksana proyek atau pemenang lelang?,” katanya.

​Ia berharap masyarakat, termasuk LSM dan aktivis, tetap kritis terhadap jalannya pembangunan di Kota Bogor tanpa kehilangan esensi dari peran pengawasan itu sendiri.