33 C
Bogor
Saturday, June 27, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 37

Pangan Murah Diserbu Warga, Harga Kedelai Picu Tahu Tempe Menyusut

0

Cisarua | Jurnal Bogor – Program gerakan pangan murah yang digelar rutin setiap bulan di halaman Kantor Kecamatan Cisarua dimanfaatkan maksimal oleh warga. Di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, program ini menjadi solusi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau.

“Kita tunggu-tunggu acara pangan murah ini. Sangat membantu sekali, apalagi sekarang harga-harga kebutuhan sedang mahal. Jadi kita ambil kesempatan untuk belanja di sini,” ujar Juju, salah seorang warga, Rabu (8/4/2026).

Camat Cisarua, Heri Risnandar, mengatakan program tersebut akan terus dilaksanakan secara berkala setiap bulan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

“Semoga program ini bisa bermanfaat. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui kecamatan berupaya menghadirkan pangan murah bagi warga,” tuturnya.

Sementara itu, kondisi di pasar tradisional Cisarua menunjukkan adanya perubahan pada sejumlah komoditas, khususnya tempe dan tahu. Selain mulai sulit ditemukan, ukuran keduanya juga mengalami penyusutan.

Hal ini dipicu oleh naiknya harga bahan baku utama, yakni kacang kedelai, yang berdampak langsung pada biaya produksi para perajin.

“Tahu dan tempe bahan bakunya kacang kedelai yang sekarang mahal. Untuk menjaga harga jual tetap terjangkau, kami menyiasatinya dengan mengecilkan ukuran,” jelas Edi.

Dengan kondisi tersebut, kehadiran program pangan murah dinilai semakin penting sebagai penopang kebutuhan masyarakat di tengah fluktuasi harga bahan pokok. Dadang Supriatna.

PUPR Kabupaten Bogor Bersihkan Drainase Jalur Puncak

0

Ciawi | Jurnal Bogor – Dalam upaya menuntaskan penataan kawasan Puncak tahun ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor melalui UPT Jalan dan Jembatan (JJ) Ciawi terus melakukan pembersihan di sepanjang Jalan Raya Puncak.

Pantauan pada Rabu (8/4), belasan petugas dari instansi tersebut tampak beraktivitas membersihkan puing-puing bangunan serta sampah liar yang tidak bertuan. Material tersebut kemudian diangkut menggunakan armada yang telah disiapkan.

Kepala UPT JJ Ciawi, Heru Haerudin, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Bupati Bogor dalam rangka penataan kawasan Puncak.

“Ini menjalankan instruksi bupati untuk penataan kawasan Puncak. Kami dari UPT JJ Ciawi dalam beberapa hari ke depan akan terus beraktivitas di sepanjang Jalan Raya Puncak. Hal ini karena masih banyak puing-puing yang menutupi saluran drainase,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Ia menambahkan, pembersihan drainase menjadi prioritas karena kawasan Puncak memiliki curah hujan tinggi dengan volume air yang cukup besar saat hujan turun.

“Drainase di sepanjang jalur harus terbebas dari hambatan. Petugas kami terus berupaya agar saluran, baik di Jalan Raya Puncak maupun jalan kabupaten lainnya dalam pengawasan kami, dapat berfungsi dengan baik,” imbuhnya.

Menurutnya, perawatan dan pengawasan rutin sangat diperlukan untuk menjaga fungsi normal saluran drainase.

“Perawatan mulai dari pembersihan hingga perbaikan saluran drainase sangat penting. Jika tidak dilakukan, badan jalan bisa terancam oleh limpasan air. Dengan drainase yang terawat, kekuatan badan jalan akan tetap terjaga,” pungkasnya. Dadang Supriatna

Sekda: TAPD tak Pernah Coret Anggaran Pemeliharaan Dispora

0

Bogor | Jurnal Bogor

Polemik kerusakan sejumlah fasilitas olahraga dibawah pengelolaan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor, masih menjadi sorotan publik.

Diketahui, kerusakan yang terjadi Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM) Bogor Utara lantaran adanya bencana dan korosi pada besi penyangga lantaran tidak adanya anggaran pemeliharaan atau maintenance akibat dicoret saat pengajuan.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kota Bogor yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Denny Mulyadi mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah mencoret anggaran pemeliharaan yang diajukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“TAPD tidak pernah melakukan pencoretan terhadap anggaran pemeliharaan, meski baru-baru ini ada kebijakan pergesaran anggaran akibat berkurangnya dana transfer pusat,” ujar Denny kepada wartawan, Rabu (8/4).

Menurut Denny, dalam penentuan penganggaran TAPD hanya menentukan proporsi anggaran untuk masing-masing dinas. Sehingga, OPD yang seharusnya bisa menentukan mana yang menjadi prioritas.

“Jadi mestinya OPD yang harus menentukan terkait mana yang menjadi prioritas. Kalau pemeliharaan masuk prioritas harus dianggarkan,” ucap mantan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor itu.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur mengatakan bahwa pihaknya meminta hasil audit Dispora terhadap sejumlah proyek tersebut. Di antaranya GOM Bogor Utara di Kelurahan Cimahpar.

Menurut dia, berdasarkan dokumen yang diberikan Dispora mengenai ambruknya pagar lapangan mini soccer di GOM disebabkan tidak adanya maintenance akibat tidak adanya anggaran.

“Tidak ada maintenance karena menurut Dispora, anggaran pemeliharaan selalu dicoret saat diajukan. Sehingga kerusakan kecil lama-lama berimbas makin besar,” kata Fajar kepada wartawan.

Selain itu, sambung dia, Dispora juga menunjukan surat status bencana di kawasan Cimahpar yang diterbitkan oleh Wali Kota Dedie A Rachim dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Walau demikian, kami tetap meminta agar Dispora bisa tetap mengupayakan maintenance. Sebab, ini adalah fasilitas yang digunakan masyarakat,” ungkap dia.

Legislator asal NasDem itu juga mengatakan bahwa untuk kasus Kolam Renang Mila Kencana, Dispora berjanji akan segera memasang karpet anti slip untuk mengantisipasi kecelakaan lantaran licinnya keramik.

“Mereka janji mau segera memasang karpet anti slip. Kami berharap Dispora bisa lebih peka dalam memperhatikan keamanan masyarakat,” ucap Fajar.

Sementara itu, Kepala Dispora Kota Bogor, Anas S Rasmana mengakui bila peristiwa ambruknya pagar lapangan mini soccer GOM lantaran tidak adanya maintenance kemudian diperparah dengan adanya bencana.

“Jadi ada dua penyebab permasalahan di GOM. Pertama, kalau kita lihat di pipa penyangga pagar itu sudah rusak, sehingga menyebabkan air masuk dan terjadi korosi,” dalihnya.

Sedangkan untuk Mila Kencana, Anas mengaku akan segera memasang karpet anti slip. Ia juga mengatakan, akan mencari sumber anggaran lain agar item tersebut segera terpasang.

“Kami akan carikan anggarannya. Untuk harga karpetnya hanya sekitar Rp6 juta saja,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Puluhan Kios PKL DI Puncak Dibongkar

0

Cisarua | Jurnal Bogor
Pemerintah Kecamatan Cisarua kembali mengambil langkah tegas, gencar menggelar penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Puncak, Cisarua, Rabu, 8 April 2026.

Penertiban itu menyasar lapak-lapak yang masih nekat berdiri pasca penertiban demi menjaga kelancaran lalu lintas dan wajah kawasan wisata.

Kepala Seksi Trantib Kecamatan Cisarua, Komar menegaskan, bahwa penertiban PKL terus dilakukan sebagai upaya menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan kelancaran arus lalu lintas di kawasan Puncak.

Kegiatan ini menyasar wilayah strategis mulai dari Pasar Cisarua hingga perbatasan Bogor–Cianjur, yang selama ini kerap dipadati aktivitas pedagang di bahu jalan.

Dalam pelaksanaannya, petugas masih menemukan sejumlah lapak yang kembali berdiri di lokasi yang sebelumnya telah ditertibkan.

“Beberapa lapak yg masih berdiri dilahan pasca penertiban, ditertibkan kembali untuk jalur Puncak kami menerapkan patroli dua shif,” ungkapnya.

Dijelaskannya, langkah patroli dua shift ini diterapkan untuk memastikan tidak ada lagi pelanggaran yang berulang, sekaligus menjaga konsistensi penataan kawasan wisata Puncak.

Kasie Trantib Kecamatan Cisarua mengungkapkan, penertiban ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga keindahan wilayah, serta menata ruang publik agar lebih tertib dan aman bagi masyarakat, khususnya pengguna jalan di jalur wisata utama.

“Dengan upaya ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke kawasan Puncak,” ujarnya.

Pemerintah Kecamatan Cisarua juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendukung upaya penataan ini demi terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan tertib.

“Mari kita dukung bersama demi Kabupaten Bogor yang lebih tertata, bersih, dan nyaman” tandas Komar. Dadang Supriatna.

KADIN Kota Bogor Siap Gelar MUKOTA VIII, Tegaskan Proses Sesuai Aturan

0

Bogor | Jurnal Bogor

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bogor melaksanakan kunjungan resmi ke Graha KADIN Jawa Barat dalam rangka penyampaian pemberitahuan resmi kesiapan sekaligus koordinasi guna memperoleh arahan dan petunjuk terkait tahapan pelaksanaan Musyawarah Kota (MUKOTA) VIII, seiring dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan periode 2021–2026.

Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua KADIN Kota Bogor Bagus Maulana Muhammad didampingi sejumlah Pengurus antara lain Wakil Ketua KADIN Kota Bogor Bidang Keorganisasian Arwin syahputra, Wakil Ketua Bidang Penguatan Usaha Jasa dan Pemberdayaan Perempuan / Ketua IWAPI Kota Bogor Ridhani Agustina , Wakil Ketua Bidang Usaha Jasa Pariwisata Hj. Anni Nuraeni / Ketua ASITA Kota Bogor, Wakil Ketua Bidang SDM & Ketenagakerjaan / Ketua ASPEKNAS Kota Bogor Felix Martha, Komite Tetap Bidang Organisasi / Ketua GAPEKSINDO Kota Bogor Onang Suhendar, Plt Wakil Ketua Bidang Perindustrian & Perdagangan M. Ridho Purnama, Komite Tetap bidang Organisasi Praya Dwi Putra, Komite Tetap Bidang Perindustrian Prabu R Dewo, Dan Komite Tetap Bidang Ekonomi Kreatif Riefky Delfiandre.

Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen KADIN Kota Bogor dalam memastikan seluruh proses organisasi berjalan selaras dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus menjaga harmonisasi dan kondusivitas organisasi.

Sebagai forum kekuasaan tertinggi KADIN di tingkat kota, Musyawarah Kota (MUKOTA) memiliki peran strategis dalam menentukan arah organisasi ke depan. Pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KADIN, serta Peraturan Organisasi (PO) KADIN Indonesia Nomor 286 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Mukab/Mukota, yang menjadi landasan dalam proses pemilihan kepemimpinan periode selanjutnya.

Selama masa kepengurusan 2021–2026, KADIN Kota Bogor telah menjalankan berbagai program dan aktivitas organisasi di tengah dinamika yang ada. Secara umum, roda organisasi tetap berjalan dengan baik, termasuk dalam mendorong penguatan keanggotaan serta kontribusi terhadap dunia usaha di Kota Bogor.

KADIN Kota Bogor juga menegaskan komitmennya untuk menjaga soliditas organisasi serta mendukung proses transisi kepemimpinan yang berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam pertemuan tersebut, KADIN Kota Bogor menyampaikan kesiapan untuk melaksanakan MUKOTA VIII serta berharap pelaksanaannya dapat berlangsung secara tertib, lancar, dan kondusif dengan petunjuk serta arahan dari KADIN Jawa Barat.

Ketua KADIN Kota Bogor, Bagus Maulana Muhammad, menyampaikan bahwa pihaknya terus menjaga stabilitas organisasi dan keberlangsungan program, termasuk aktivitas di Kantor Resmi KADIN Kota Bogor di Graha KADIN Kota Bogor yang berlokasi di Jl. KH. R. Abdullah Bin Nuh, agar tetap berjalan secara optimal.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi KADIN Jawa Barat, Rio F. Wilantara, menegaskan bahwa KADIN Jawa Barat mendorong seluruh proses organisasi berjalan sesuai ketentuan serta menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi dan ketertiban dalam organisasi.

“Pelaksanaan MUKOTA harus mengacu pada Peraturan Organisasi dan AD/ART, dengan menjunjung tinggi prinsip kondusivitas dan ketertiban dalam aturan organisasi” ujarnya.

Ditempat yang sama, Ketua Umum KADIN Jawa Barat, Almer Faiq Rusydi, menyampaikan apresiasi atas dedikasi pengurus KADIN Kota Bogor serta menekankan pentingnya menjaga semangat kebersamaan dalam setiap proses organisasi.

Ia juga mengingatkan bahwa MUKOTA merupakan forum resmi dan satu-satunya mekanisme dalam proses pergantian kepengurusan, sehingga seluruh tahapan harus dijalankan dengan menjunjung tinggi aturan organisasi dan semangat sportivitas.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya untuk membuka seluas-luasnya kesempatan bagi semua pihak dalam proses kontestasi. “Setiap anggota KADIN yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pencalonan, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku,” tegasnya.

Melalui kunjungan ini, diharapkan pelaksanaan MUKOTA VIII KADIN Kota Bogor dapat berlangsung dengan tertib, lancar, dan kondusif, serta menghasilkan kepemimpinan baru yang mampu melanjutkan estafet organisasi secara profesional, berintegritas, dan berkontribusi nyata bagi pengembangan dunia usaha di daerah.

** Fredy Kristianto | *

Pagar GOM Utara Rubuh, Dispora Sebut Anggaran Pemeliharaan Selalu Dicoret

0

Bogor | Jurnal Bogor

Sejumlah permasalahan yang terjadi di proyek Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor seperti di Mila Kencana, Indoor A GOR Pajajaran, hingga Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM) Bogor Utara, membuat Komisi IV memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut pada Selasa (7/4).

Sebelumnya, Komisi IV juga melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa proyek milik Dispora.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur mengatakan bahwa pihaknya meminta hasil audit Dispora terhadap sejumlah proyek tersebut. Di antaranya GOM Bogor Utara di Kelurahan Cimahpar.

Menurut dia, berdasarkan dokumen yang diberikan Dispora mengenai ambruknya pagar lapangan mini soccer di GOM disebabkan tidak adanya maintenance akibat tidak adanya anggaran.

“Tidak ada maintenance karena menurut Dispora, anggaran pemeliharaan selalu dicoret saat diajukan. Sehingga kerusakan kecil lama-lama berimbas makin besar,” kata Fajar kepada wartawan.

Selain itu, sambung dia, Dispora juga menunjukan surat status bencana di kawasan Cimahpar yang diterbitkan oleh Wali Kota Dedie A Rachim dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Walau demikian, kami tetap meminta agar Dispora bisa tetap mengupayakan maintenance. Sebab, ini adalah fasilitas yang digunakan masyarakat,” ungkap dia.

Legislator asal NasDem itu juga mengatakan bahwa untuk kasus Kolam Renang Mila Kencana, Dispora berjanji akan segera memasang karpet anti slip untuk mengantisipasi kecelakaan lantaran licinnya keramik.

“Mereka janji mau segera memasang karpet anti slip. Kami berharap Dispora bisa lebih peka dalam memperhatikan keamanan masyarakat,” ucap Fajar.

Sementara itu, Kepala Dispora Kota Bogor, Anas S Rasmana mengakui bila peristiwa ambruknya pagar lapangan mini soccer GOM lantaran tidak adanya maintenance kemudian diperparah dengan adanya bencana.

“Jadi ada dua penyebab permasalahan di GOM. Pertama, kalau kita lihat di pipa penyangga pagar itu sudah rusak, sehingga menyebabkan air masuk dan terjadi korosi,” dalihnya.

Sedangkan untuk Mila Kencana, Anas mengaku akan segera memasang karpet anti slip. Ia juga mengatakan, akan mencari sumber anggaran lain agar item tersebut segera terpasang.

“Kami akan carikan anggarannya. Untuk harga karpetnya hanya sekitar Rp6 juta saja,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Tiang Fiber Optik Semrawut Menempel di Tiang Listrik

0

Nanggung l Jurnal Bogor
Kesemrawutan tiang fiber optik (FO) yang menempel di tiang milik PLN dengan jarak sangat berdekatan tampak di sepanjang Jalan Raya Ace Tabrani, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.

‎Warga setempat Andi menyebut, kondisi tiang FO yang menempel di tiang listrik milik PLN memicu kekhawatiran warga terkait aspek keselamatan dan legalitas pemasangannya.

‎Terlihat sejumlah tiang FO dipasang tanpa jarak aman dengan jaringan listrik. Kabel-kabel menjuntai tak beraturan, sebagian terlihat saling bersinggungan dengan instalasi milik PLN.

Penataan yang semrawut tersebut dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan maupun warga sekitar.

‎Sejumlah warga mengaku resah dengan kondisi tersebut. Selain mengganggu estetika, mereka juga khawatir akan risiko korsleting listrik hingga potensi terjadinya kecelakaan.

‎“Kalau lihat kondisinya, kabel sama tiang listrik itu dekat sekali. Kami takut kalau terjadi korsleting atau kabel putus, apalagi ini di pinggir jalan ramai,” ujar Andi (42), kepada Jurnal Bogor, Selasa (7/4/2026).

‎Keluhan serupa juga disampaikan Rudi (35), yang menilai pemasangan tiang FO di wilayah tersebut terkesan asal-asalan dan tidak terkoordinasi.

‎“Kayaknya banyak yang pasang tanpa aturan. Tiangnya berdempetan, kabelnya juga semrawut. Harusnya ada penertiban dari pihak terkait,” katanya.

‎Warga menduga sebagian jaringan tersebut tidak memiliki izin resmi. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya penanda perusahaan atau operator pada beberapa tiang yang berdiri di lokasi tersebut.

‎Secara umum, pemasangan jaringan telekomunikasi, termasuk fiber optik, memiliki standar teknis dan aturan jarak aman terhadap jaringan listrik. Jika tidak dipatuhi, potensi gangguan hingga kecelakaan bisa meningkat, terlebih di jalur yang padat aktivitas seperti Jalan Raya Ace Tabrani.

‎Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait, baik operator jaringan maupun instansi berwenang, terkait legalitas dan standar pemasangan tiang FO di wilayah tersebut.

Namun warga berharap adanya penertiban dan pengawasan dari pemerintah daerah serta instansi terkait guna memastikan keselamatan dan kerapian tata ruang di wilayah mereka.

** Arip Ekon

Relawan Eiger Terjun Tangani Sampah di Tingkat Desa

0

Megamendung | Jurnal Bogor
Sebanyak 70 relawan Eiger Adventure Land bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango melakukan aksi bersih-bersih sampah di Desa Sukagalih sbagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan di kawasan hulu.

Berdasarkan estimasi di lapangan, total timbulan sampah di titik tersebut diperkirakan mencapai sekitar 30 ton atau setara dengan 20 truk, sehingga proses pembersihan akan dilakukan secara bertahap.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pera pengusaha wisata yang salah satunya Eiger Adventure Land sebagai destinasi ekowisata yang tidak hanya berfokus pada pengembangan kawasan, tetapi juga pada upaya menjaga kualitas lingkungan di area sekitarnya, termasuk desa penyangga dan kawasan konservasi.

Lebih dari itu, inisiatif ini merefleksikan semangat Eiger Adventure Land dalam menghadirkan pengalaman yang bermakna, di mana interaksi dengan alam tidak berhenti pada eksplorasi,
tetapi juga pada tanggung jawab untuk merawat dan menjaganya.

Direktur Utama EIGER Adventure Land, Imanuel Wirajaya, menekankan bahwa permasalahan sampah di kawasan hulu tidak dapat dilepaskan dari faktor perilaku.

“Permasalahan sampah di kawasan seperti Puncak tidak hanya soal volume, tetapi juga perilaku. Pembuangan sampah sembarangan dapat berdampak langsung terhadap lingkungan
sekitar, mulai dari pencemaran hingga potensi bencana. Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk lebih peduli dan bersama-sama menjaga kawasan ini tetap bersih.
Perubahan perilaku dan wajib pilah sampah dari sumber sangat penting diwujudkan,” ujarnya.

Sementara itu, Arief Sabdo Yuwono, Guru Besar Teknik Sipil dan Lingkungan IPB University yang juga merupakan tim pakar untuk Eiger Adventure Land, menekankan pentingnya pendekatan yang lebih sistemik dalam pengelolaan sampah.

“Permasalahan sampah tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan konvensional seperti
open dumping. Diperlukan perubahan sistem pengelolaan sampah mulai dari sumbernya, termasuk kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan serta
penguatan sistem pengelolaan yang lebih berkelanjutan,” jelasnya.

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, Eiger Adventure Land berkomitmen untuk terus mendorong inisiatif pengelolaan sampah di kawasan Megamendung secara bertahap dan berkelanjutan. Upaya ini mencakup peran sebagai mitra, fasilitator, serta edukator bagi masyarakat dalam membangun kebiasaan pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab,
sejalan dengan upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan.

Ke depan, komitmen ini juga akan diperkuat melalui pengembangan sistem pengelolaan sampah terintegrasi yang dirancang untuk mendukung kawasan ekowisata yang berkelanjutan, sekaligus menjadi bagian dari kontribusi jangka panjang dalam menjaga keseimbangan
ekosistem di wilayah hulu.

Sebab permasalahan sampah masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Di kawasan hulu seperti Puncak, praktik pembuangan sampah yang tidak terkendali turut memberikan tekanan terhadap ekosistem, mengganggu sistem aliran air, serta meningkatkan risiko banjir dan longsor di wilayah lereng. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), timbulan sampah Indonesia pada tahun 2023 mencapai 56 juta ton sampah setiap tahunnya.

Namun, hanya 39% yang berhasil dikelola dengan baik, sementara 22% masih ditimbun di TPA dengan metode open dumping, dan 39% lainnya terbuang ke lingkungan melalui pembakaran, illegal dumping, atau dibuang ke badan air.

Di tingkat daerah, volume sampah di Kabupaten Bogor yang mencapai ribuan ton per hari turut meningkatkan potensi munculnya titik-titik timbulan sampah liar, khususnya di kawasan penyangga seperti Puncak.

** Dadang Supriatna

Camat Cisarua Respons Instruksi Bupati Siapkan Lokasi Armada Damkar

0

Cisarua | Jurnal Bogor
Instruksi Bupati Bogor Rudy Susmanto terhadap Camat Cisarua untuk melakukan penataan kawasan Puncak, direspons cepat oleh Camat Cisarua, Heri Risnandar. Langkah yang tengah dilakukan pemerintahan kecamatan bersama Kepala Desa Tugu Utara dan Tugu Selatan adalah pendataan tanah milik pemerintah daerah untuk dijadikan lokasi armada pemadam kebakaran (damkar).

Pada Selasa (7/4/2026), camat dan dua kepala desa tersebut melakukan pendataan terhadap sejumlah bangunan yang berdiri di atas tanah milik Pemprov Jabar. Lahan seluas 2000 meter persegi yang berlokasi di dua desa ini akan dijadikan tempat siaga armada damkar.

“Cisarua akan memiliki armada pemadam kebakaran, dan lokasi adalah di tanah milik Pemprov Jabar yang sudah dihibahkan kepada Pemkab Bogor. Langkah ini merupakan untuk menjalankan sebagian tugas yang diinstruksikan oleh bupati untuk penataan kawasan Puncak, ” ujar Camat Cisarua, Heri Risnandar didampingi Kades Tugu Utara dan Selatan.

Alasan perlunya armada damkar di wilayah Puncak, Camat Heri menjelaskan karena termasuk kawasan wisata yang memerlukan penanganan bencana secara cepat, salah satunya adalah penanganan untuk bencana kebakaran.

“Armada damkar yang berada di wilayah Cisarua itu sangat penting. Mengingat, wilayah yang padat penduduk dengan lalulintas yang selalu diwarnai kemacetan diperlukan armada damkar yang siaga di wilayah kecamatan Cisarua. Ini diperlukan, supaya jika terjadi kebakaran di kawasan Puncak, petugas damkar dan armadanya bisa cepat bergerak, ” Imbuhnya.

Sementara itu, pendataan terhadap puluhan bangunan yang didirikan warga terdiri dari rumah tinggal dan kios-kios berjalan dengan lancar. Sejumlah anggota Pol PP dari kecamatan juga petugas dari UPT Tata Bangunan, mereka secara detail melakukan pendataan kepada para pemilik bangunan yang akan dijadikan lokasi untuk armada damkar.

“Pendataan sudah dilaksanakan, dalam hal ini bangunan bangunan tersebut berdiri diatas tanah pemerintah. Dan sekarang ini pemerintah memerlukan tanah tersebut yang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat, ” pungkas Camat.

** Dadang Supriatna

Polemik Proyek, Dwi: Wali Kota Harus Evaluasi Dispora

0

Bogor | Jurnal Bogor

Polemik sejumlah proyek yang berada di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor, terus menuai sorotan publik. Salah satunya datang dari Pengamat Kebijakan Publik, Dwi Arsywendo, yang mempertanyakan pola pengawasan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait kepada pekerjaan fisik tersebut.

Menurut dia, seharusnya pada saat akan dilaksanakan Provisional Hand Over (PHO) atau tahap krusial pemeriksaan hasil pekerjaan fisik yang sudah 100 persen dari kontraktor ke PPK. Dispora mesti memastikan kualitas pekerjaan sesuai kontrak.

“Yang menjadi pertanyaan, bukan hanya pengawasan saat pekerjaan dilaksanakan. Tapi bagaimana saat pelaksanaan PHO. Apa tidak dicek dulu. Ini kan janggal, begitu selesai Berita Acara Serah Terima (BAST) ada masalah,” ujar Dwi kepada wartawan, Senin (6/4).

Dwi menegaskan bahwa saat PHO dilaksanakan Dispora mestinya melakukan pemeriksaan visual, administrasi, pengujian fungsional, dan pencatatan punch list atau daftar kekurangan ya g harus diperbaiki.

“Artinya kalau BAST sudah dibuat, Dispora menganggap PHO telah selesai 100 persen secara administrasi dan teknis,” katanya.

Dwi pun mempertanyakan bagaimana fungsi pemeriksaan dan pengawasan Dispora saat Final Hand Over (FHO) pada saat serah terima akhir masa pemeliharaan proyek Kolam Renang Mila Kencana dan GOR Indoor A.

“Ini bagaimana saat FHO-nya. Apa dari awal tidak ada upaya koreksi dari dinas,” ungkap Dwi, yang juga berprofesi sebagai pengacara.

Atas dasar itu, Dwi mendesak Wali Kota Dedie A Rachim segera melakukan evaluasi terhadap pejabat yang ada di Dispora, menyusul adanya rentetan permasalahan tersebut.

“Wali Kota harus melakukan evaluasi. Mengingat proyek yang ada di Dispora adalah paket pekerjaan strategis yang menggunakan uang rakyat,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah permasalahan pada Kolam Renang Mila Kencana mencuat ke permukaan. Dari mulai penggunaan keramik licin dan tak seragam pada sisi kolam renang, hingga pemasangan besi pengait lintasan yang berada di luar kolam. Selain itu, bangku GOR Indoor A yang juga baru selesai direhab mengalami kerusakan.

Sebelumnya, Komisi IV DPRD Kota Bogor melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua fasilitas olahraga penting, yakni Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM) Bogor Utara dan GOR Pajajaran, Rabu (1/4).

​Ketua Komisi IV, Fajar Muhamad Nur, menyoroti insiden robohnya salah satu struktur di GOM Bogor Utara yang sebelumnya diklaim akibat faktor cuaca atau force majeure.

Namun, berdasarkan cek fisik di lapangan, Fajar membantah hal tersebut dan menduga adanya kesalahan konstruksi.

​”Menurut kami setelah cek di lapangan, ini bukan force majeure, melainkan kesalahan konstruksi yang perlu segera diperbaiki dan direvisi. Kami melihat kualitas material yang ada itu kurang standar. Penopang tidak memakai galvanis standar, melainkan yang tipis,” ujar Fajar.

​Fajar juga mendesak Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor untuk segera melakukan investigasi mendalam dan mempertanyakan fungsi pengawasan saat proyek berlangsung.

“Kenapa kalau tidak sesuai standar, uangnya tetap dikeluarkan? Kami akan minta keterangan Dispora dan akan rekomendasikan kepada dispora agar dapat mengaudit internal mengecek kesesuaian dengan Detail Engineering Design (DED),” tegasnya.

​Sidak kemudian berlanjut ke Kolam Renang Mila Kencana di kawasan GOR Pajajaran guna mengecek persiapan menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).

Di lokasi ini, Sekretaris Komisi IV, Subhan menemukan beberapa kekurangan teknis, termasuk kondisi keramik yang licin dan Starting block yang belum memadai.

​”Kami menemukan kekurangan seperti keramik yang masih licin dan kekurangan pada Starting block. Kami ingin memastikan Porprov nanti berjalan lancar tanpa kendala teknis yang tidak diinginkan,” kata Subhan.

​Senada dengan itu, anggota Komisi IV Mulyani mengkhawatirkan keselamatan pengunjung, khususnya anak-anak.

“Di kolam Mila Kencana ada banyak batu-batu yang lepas dan tajam. Saya takut anak kecil yang berjalan tanpa alas kaki bisa terluka. Harus ada tindak lanjut segera agar masyarakat merasa nyaman,” imbuh Mulyani.

Anggota Komisi lV lainnya, Banu Lesmana Bagaskara menambah bahwa dalam proses revitalisasi untuk pengelolaan parkir agar lebih maksimal dan ada lahan-lahan UMKM yang mungkin sudah eksisting untuk di perhatian.

“Jangan sampai kita melakukan revitalisasi tapi orang-orang yang mencari rezeki di wilayah GOR Pajajaran disingkirkan. Saya titip pesan ke Kadispora agar ada boot-boot UMKM yang sudah ada bisa diperdayakan lebih lanjut,” katanya.

​Menanggapi temuan tersebut, Kepala Dispora (Kadispora) Kota Bogor, Anas Rasmana, menyampaikan apresiasinya atas masukan dari DPRD. Ia menjelaskan bahwa perbaikan di GOR Pajajaran memang dilakukan secara bertahap.

​”Terkait keramik yang diduga licin di Mila Kencana, itu berada di area kolam prestasi sekitar 20 persen. Solusinya, kami akan segera memasang karpet anti-slip dan menambah fasilitas duduk untuk atlet,” jelas Anas.

​Terkait insiden di GOM Bogor Utara, Anas menyatakan pihaknya akan menempuh langkah audit.

“Kami akan lakukan audit internal terlebih dahulu untuk mengetahui motif penyebab sebetulnya, apakah memang murni bencana atau ada ketidaktepatan dalam penerapan aspek konstruksi,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto