28.1 C
Bogor
Sunday, October 11, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 327

Meningkatkan Aksebilitas dan Mobilitas Warga, Desa Sukamantri Bangun Jalan Lingkungan

0

Jurnal Bogor – Pemdes Sukamantri, Kecamatan Tamansari melaksanakan pembangunan Pengaspalan jalan lingkungan bisa meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi warga serta memperbaiki infrastruktur lokal.

Sekdes Sukamantri Fuja Aditiya Suryadiningrat mengatakan, Pengaspalan jalan lingkungan di gang Kiara dengan volume 210 meter x 3 centimeter, tipe HRS.

“Anggaran sebesar Rp. 45.500.000, bersumber dari Dana Desa (DD) tahap 1 tahun 2024,” ungkapnya, Jumat (31/5/2024).

Ia menjelaskan, untuk pengaspalan hanya satu titik di gang Kiara, selain itu juga, kata dia, pembangunan betonisasi jalan lingkungan di wilayah tingkat RW, volume 200 meter x 1 meter x 10 centimeter, dengan anggaran RP. 30.000.000, tahap satu lima titik.

“Pembangunan jalan lingkungan dapat signifikan meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas bagi warga Sukamatri,” ucapnya.

Masih kata Fuja, untuk pembangunan jalan lingkungan adalah langkah yang sangat positif. Ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan infrastruktur dasar di wilayah tersebut.

“Pastikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan aturan dan prioritas yang telah ditetapkan untuk mendapatkan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat,” tandasnya.

Yudi

Bangun Pos Jalur Pendakian Gunung Salak 2 Secara Swadaya Masyarakat

0

Jurnal Bogor – Jalur pendakian resmi ke Gunung Salak 2 akan segera dibuka melalui jalur Curug Nangka, Ciapus Kalimati, Desa Sukajadi, Tamansari.

Pemandu pendakian jalur Gunung Salak 2 via Curug Nangka, Ajum Jumanah mengatakan, jalur tersebut akan mulai dibuka pada awal Juni 2024.

Jalur yang dibuka masyarakat setempat bekerja sama dengan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), menyajikan pengalaman pendakian baru.

“Kami tengah mempersiapkan pembukaan jalur, dengan membangun pos di pintu masuk jalur pendakian Gunung Salak 2,” ungkap Ajum, Jumat (31/5/2024).

Kata dia, untuk di jalur ini, disarankan agar memulai pendakian pada pagi hari. Bagi pendaki pemula, perjalanan dari pos utama menuju puncak diperkirakan memakan waktu maksimal 6 jam.

Menurutnya, jalur 2 ini relatif lebih aman serta tidak begitu terjal. Kemudian pemandangan yang menarik mulai dapat terlihat di shelter 7. Di sana, pendaki bisa berswafoto dengan latar belakang pohon bonsai berukuran besar.

“Jalur baru ini menyuguhkan pemandangan Kota Bogor, keindahan alam, dan pengalaman mendaki yang cukup menarik,” katanya.

Setiap pendaki wajib membawa identitas, perlengkapan standar pendakian dan logistik makanan, serta bertanggungjawab terhadap sampah yang dibawa.

“Keunggulan jalur ini juga tergantung pada kondisi cuaca dan kesiapan fisik para pendaki,” ucapnya.

Sementara itu, Kades Sukajadi, Ade Gunawan menambahkan, pembangunan pos jalur Gunung Salak 2 ini ditargetkan rampung dalam pekan ini.

Selain itu, berbagai sarana penunjang juga akan dibangun secara bertahap di antaranya basecamp dan mushala, juga kesiapan jalur agar aman ketika digunakan.

“Pos dan basecamp ini dibangun secara swadaya pemberdayaan masyarakat, dan ini bekerja sama dengan Balai TNGHS serta wisata Kalimati,” ungkapnya.

Yudi

FGHN Minta ke Asmawa Tosepu, 2.300 Guru Honorer Diangkat Menjadi P3K

0

Cibinong | Jurnal Bogor – Ketua Forum Guru Honorer Negeri (FGHN) Kabupaten Bogor Esa Saputra meminta 2.303 anggotanya diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) oleh Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu.

Hal itu karena, dari kuota 2.335 P3K yang bakal diangkat pada Tahun 2024, hanya 800 guru honorer saja yang akan diangkat. Hingga membuat dirinya kecewa.

“Hari ini kami menuntut 2.303 anggota kami yang sudah passing grade atau lolos batas nilai minimal pengangkatan P3K, sementara dari kabar yang beredar, dari kuota 2.335 P3K yang bakal diangkat pada ini, hanya 800 guru honorer saja yang akan diangkat,” pinta Esa Saputra kepada wartawan, Kamis, 30 Mei 2024.

Esa Saputra berharap Pemkab Bogor tidak lagi beralasan terjadi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), karena APBD Kabupaten Bogor pada Tahun 2024 masih cukup besar yaitu Rp 10 trilun.

“Dari APBD Rp 10 triliun, 30 persennya harus untuk bidang pendidikan atau sekitar Rp 3,3 triliun. Kami menilai besarnya anggaran itu cukup untuk mengangkat guru honorer yang memenuhi passing grade menjadi P3K,” harapnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Wawan Hikal Kurdi berpendapat bahwa Penjabat Bupati Bogor mengangkat 2.303 guru honorer yang sudah passing grade diangkat menjadi P3K.

“Anggaran defisit itu kan harus dilihat, diteliti dan ditelaah. Peran guru honorer ini untuk pembangunan indeks pembangunan manusia hingga harus diusahakan dan dilantik menjadi P3K,” jelas Wawan Hikal Kurdi.

Pria yang juga Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) ini mengaku akan memanggil Dinas Pendidikan dan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) untuk menjawab tuntutan para guru honorer.

“Pemkab Bogor bisa lakukan efesiensi anggaran, dari perjalanan dinas, makan minum dan lainnya. Saya akan panggil mereka untuk membahas hal ini karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang harus kita prioritaskan atau di akomodir kebutuhannya,” tukas Wawan Hikal Kurdi. Aga

Bertambah Masa Jabatan, Kepala Desa Sirnagalih Akan Meningkatkan Pembanguan di Wilayah

0

Jurnal Bogor – Sebanyak 416 Kepala Desa di Kabupaten Bogor, mendapat Surat Keputusan (SK) tambahan masa jabatan selama dua (2) tahun menjadi delapan (8) tahun berlangsung di GOR Laga Satria Dispora Stadion Pakansari, Cibinong.

Ratusan Kepala Desa kemudian dilantik dan dikukuhkan oleh Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu, pada Kamis (30/5/2024). Tambahan masa jabatan 416 Kepala Desa tersebut setelah disahkannya Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024.

Pj Bupati Bogor dalam sambutannya menyampaikan, selamat kepada seluruh Kepala Desa yang pada hari ini telah diresmikannya tambahan masa jabatan selama 2 tahun.

“Dengan perpanjangan masa jabatan itu diharapkan bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Dan amanah tersebut kiranya dapat memperkuat pembangunan di Desa. Termasuk dalam penggunaan Dana Desa,” ungkapnya.

Sementara Kepala Desa Sirnagalih, Amat Suparta mengucapkan rasa syukur, bahwa perjuangan para kepala desa dengan harapan di tambah masa jabatan dan juga optimalisasi kewenangan kepala desa terealisasi.

“Tentunya hari ini sudah di nyatakan dengan diberikannya Surat Keputusan (SK) tambahan masa jabatan,” ucapnya.

Lanjut Amat, sesuai arahan Pj Bupati Bogor, bahwa kepala desa di tuntut sekarang bisa meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan bertambah masa jabatan dan meningkatkan pembangunan di desa masing masing, dengan cara mengelola keuangan secara efektif dan efesien. Dengan harapan desa bisa membangun lebih baik sesuai kebutuhan masyarakat dengan akuntabilitas.

“Tentu, ini sebuah tantangan besar, bahwa kita harus bisa meningkatkan realisasi program-program yang belum di laksanakan atau tertunda,” ujar Amat.

Di Desa Sirnagalih sambung dia, pertama kaitan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 kemarin kita juga harus memberikan LPJ pertangungjawaban dan sebagainya, bahwa itu sudah di selesaikan dan bisa di pertanggung jawabkan terhadap penggunaan anggaran.

“Kedua untuk kedepan program yang memang belum dilaksanakan mudahan-mudahan 2023-2024 semua dilaksanakan atas usulan yang dituangkan dalam RKPDes berdasarkan hasil musdes,” pungkasnya.

Yudi

Ribuan Peserta Didik PKBM Bakti Nusa di Validasi Disdik Kabupaten Bogor

0

Jurnal Bogor – Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, melakukan verifikasi dan validasi ribuan peserta didik PKBM Bakti Nusa, berlangsung di gedung PKBM Bakti Nusa yang berlokasi di Gang Waru No. 26, Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Kamis (30/5/2024).

Verifikasi dan validasi dilakukan oleh 3 Penilik dari Kabupaten Bogor, yakni, Penilik Wilayah Cibinong Neang Edi, Penilik Tenjolaya Ade MS dan pemilik Tamansari Achmad, S.Pd.

“Verifikasi dan validasi ini adalah bagian dari kontrol Disdik kepada lembaga penyelenggara Pendidikan Non Formal di wilayah kabupaten Bogor,” ujar Ndang Edi Penilik Disdik Kabupaten Bogor.

Bogor Cerdas merupakan salah satu program abdalan Bupati Bogor akan kepedulian pemda meningkatkan kesejahteraan warga kabupaten Bogor melalui dunia pendidikan.

“Ade MS berharap, kegiatan ini dapat meningkatkan mutu PKBM khususnya dan pendidikan non formal umumnya di wilayah Kabupaten Bogor sesuai arahan Bupati dengan program Bogor Cerdas,” ucapnya.

Sementara, Ketua PKBM Bakti Nusa Muhammad Afhan mengapresiasi program validasi dan verifikasi Disdik Kabupaten Bogor. ” Tentunya, lembaga pendidikan Bakti Nusa dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang,” ungkapnya.

Yudi

Kementan Komitmen Jaga Integritas Pegawai Lewat Sosialisasi SPI

0

JURNAL Inspirasi – Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar sosialilasi  hasil survei penilaian integritas tahun 2023 yang diselenggarakan pada Rabu (29/05/2024) oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dihadiri oleh seluruh jajaran lingkup Kementan secara luring di Kantor Pusat Kementerian Pertanain dan daring melalui aplikasi zoom. Hal ini sebagai bentuk komitmen Kementan membangun integritas dan mencegah korupsi.

Hal itu sejalan dengan arahan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman untuk menyelenggarakan sosialisasi internal tentang pemahaman antikorupsi. Mentan Amran dalam berbagai kesempatan menegaskan integritas menjadi langkah pertama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 kepada Kementan. Survei tersebut mendorong Kementan untuk melakukan perbaikan guna memberantas kasus korupsi.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan, Setyo Budiyanto mengatakan, pihaknya berkomitmen melakukan perbaikan salah satunya melalui kerjasama dan membangun komitmen dengan seluruh pegawai Kementan.

“Harapannya kita bisa tingkatkan (nilai) dan itu membutuhkan kerjasama serta kerja keras dari semua pegawai.” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Setyo mengarahkan kepada seluruh pegawai Kementan untuk melakukan manajemen media berupa “kampanye narasi” dan “kampanye opini” guna membangun dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kementan.

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan Nurwahida menyampaikan aspek penilaian SPI memiliki bobot terbesar dalam penilaian reformasi birokrasi. Nurwahida menekankan pentingnya mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat dan menerapkan core values BerAkhlak dalam bekerja.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Yusral Tahir mengarahkan kepada seluruh ASN maupun Non-ASN untuk menghadiri sosialisasi tersebut yang bertempat di Aula Bina Karakter BBPMKP. 

Kegiatan ini merupakan proses internalisasi yang mendorong pemahaman dan peningkatan integritas kepada ASN dan Non-ASN lingkup BBPMKP terhadap pelaksanaan dan penilaian SPI di lingkungan BBPMKP, dengan target nilai SPI dan reformasi birokrasi di BBPMKP semakin baik di tahun 2024.

(BPPSDMP/BBPMKP)

Kementan Siap Latih Jutaan Petani dan Penyuluh Antisipasi Darurat Pangan

0

JURNAL Inspirasi – Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian (Kementan) melatih jutaan petani dan penyuluh untuk mengantisipasi darurat pangan nasional.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan, prioritas pemerintah saat ini adalah menggenjot produksi padi dan jagung untuk mencegah krisis pangan di Indonesia.

“Kalau krisis energi mungkin kita masih bisa bergerak, tapi kalau krisis pangan, seluruh aktivitas terhenti, bahkan negara pun tidak ada tanpa pangan. Sehingga, ini menjadi prioritas pemerintah saat ini,” kata Mentan Amran.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi mengatakan, situasi dunia dalam kondisi tidak menentu dengan sekira 60 negara mengalami krisis pangan dan 900 juta penduduk dunia terdampak krisis pangan.

Krisis pangan, kata Dedi, disebabkan oleh pandemi COVID-19, climate change (perubahan iklim), dan geopolitical tension, terutama perang Rusia dan Ukraina, yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda usai.

“Di Indonesia, sejak Februari tahun lalu hingga Maret tahun kita mengalami fenomena alam yang disebut El Nino, kemarau yang berkepanjangan,” ujar Dedi saat Konferensi Pers menjelang Pelatihan Sejuta Petani dan Penyuluh (PSPP) Volume 10 Tahun 2024, Jakarta, Kamis (30/5).

Dedi mengatakan, beras adalah kebutuhan pokok Indonesia. Per bulannya, kebutuhan beras dalam negeri tidak kurang dari 2,6 juta ton atau setara 1 juta hektare luas panen dengan produktivitas 5,2 ton per hektare.

Dedi menjelaskan, komsusmsi beras dalam negeri setiap bulannya tidak kurang dari 2,6 juta ton atau setara 1 juta hektare luas panen dengan produktivitas 5,2 ton per hektare. Sementara Indonesia hanya mampu menghasilkan beras 30,2 juta ton per tahun.

“Artinya kita masih defisit 1 juta beras. Belum lagi cadangan beras pemerintah (CBP) 2,5 juta ton, berarti dijumlah kurang lebih 3,5 juta ton beras setiap tahun. Itu setara dengan 7 juta ton gabah kering giling (GKG),” jelas Dedi.

Berdasarkan data yang ada, pada Maret 2024, petani baru bisa menanam seluas 800.000 hektare atau dengan kata lain terjadi kekurangan tanam seluas 300.000 hektare, yang akibatnya akan defisit beras.

“Oleh karena itu, kita harus melakukan perluasan tanam dan meningkatkan indeks pertanaman (IP) kita di lahan rawa dan lahan tadah hujan agar produksi beras kembali melimpah,” ujar Dedi.

Kementan saat ini tengah fokus menggenjot produksi dua komoditas pokok, yaitu padi dan jagung nasional melalui optimalisasi lahan rawa, pompanisasi, dan tumpang sisip padi gogo di lahan perkebunan.

Dedi mengatakan, optimalisasi rawa sedang dilakukan di 11 provinsi dengan target meningkatkan IP 100 menjadi 200 untuk daerah yang sudah dilakukan survei investigasi dan desain (SID).

“Lahan rawa kita umumnya cuman tanam satu kali dalam satu tahun. Lahan Rawa kalau kita tingkatkan IP dari satu kali menjadi dua dalam satu tahun berarti kita harus optimasi lahannya. Kita harus perbaiki salurannya dan sebagainya,” sambung dia.

Kementan juga menggalakkan program bantuan pompanisasi, khususnya di lahan persawahan tadah hujan ber-IP satu yang dekat dengan sumber air. Program ini akan dilakukan 500 hektare di Pulau Jawa dan 500 hektae di luar Pulau Jawa.

“Kita punya lahan tadah hujan 3-4 juta hektare, yang baru tanam satu kali dalam satu tahun karena apa irigasinya hanya mengandalkan hujan. Kalau ini kita tingkatkan IP-nya jadi dua kali, produksi kita juga akan meningkat,” ujar dia.

Selanjutnya, kata Dedi, Kementan juga menggalakkan tumpang sisip padi gogo di lahan perkebunan sawit dan kelapa yang sedang mengikuti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

“Kita ada lahan sawit dan kakao sekitar 500.000 hektare untuk program tumpang sisip padi gogo,” kata Dedi.

Dengan latar belakang ini maka BPPSDMP akan menyelenggarakan PSPP Volume 10 Tahun 2024 bagi Petani, Penyuluh Pertanian, dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dengan tema “Gerakan Antisipasi Darurat Pangan Nasional”.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam peningkatan produksi padi melalui optimalisasi lahan rawa dan pompanisasi di lahan sawah tadah hujan serta pemanfaatan lahan perkebunan untuk padi.

PSPP ini akan dilaksanakan selama tiga hari, tanggal 5 – 7 Juni 2024 secara luring di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan dan daring serentak di UPT Pelatihan Pertanian, Kantor Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/kota, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), dan Kantor Koramil di seluruh Indonesia.

Peserta pelatihan ditargetkan sebanyak 1.800.000 orang yang terdiri dari 24.607 penyuluh pertanian PNS, 12.480 penyuluh pertanian PPPK, 1.385 penyuluh pertanian THL Pusat, 8.775 penyuluh pertanian THL Daerah, 72.875 Babinsa, dan 1.679.878 petani.

(BPPSDMP/BBPMKP)

Adanya Pungli di Tempat Wisata, Begini Kata Satgas Saber Pungli Jabar

0

Jurnal Bogor – Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat menyebut kasus pungli masih didominasi oleh parkir-parkir liar di kawasan wisata. Termasuk kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor.

Kepala Bidang Ops Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat, AKBP Harso Pudjohartono mengatakan, sejauh ini pungli masih didominasi oleh pungli-pungli parkir, yang kita tahu beberapa waktu lalu viral di wilayah Bogor.

Pihaknya tidak memungkiri, kawasan wisata menjadi salah satu obyek dari praktik pungli.

“Berbagai jenis pungutan yang melebihi ketentuan tentu merupakan bagian dari pungli,” ujarnya, Kamis (30/5/2024).

Untuk itu, pihaknya meminta masyarakat proaktif jika menemukan adanya indikasi praktik pungli di kawasan wisata.

“Di himbau kepada masyarakat bila menemukan adanya peristiwa pungli, silahkan bisa melapor kepada kami baik yang di Provinsi maupun kabupaten/kota,” terangnya.

Sebagai bentuk antisipasi, pihaknya juga memiliki mobil keliling yang bertugas dalam memantau kegiatan pariwisata dari praktik pungli. Saat ini, mobil tersebut terus bergerak di kawasan – kawasan wisata di wilayah Jawa Barat.

“Kita punya mobil keliling yang di mana di situ memantau, patroli ke tiap-tiap obyek wisata yang rawan pungli. Kita ngepos, dan melakukan pemantauan,” tuturnya.

Kendati demikian, hanya memiliki satu unit, pihaknya belum menerjunkan mobil tersebut ke wilayah Kabupaten Bogor.

“Sementara ini karena kita baru ada satu mobil di Kabupaten Bogor, sehingga belum mencakup semuanya. Diharapkan dari Saber Pungli Kabupaten Bogor bisa menyelenggarakan serupa,” pungkasnya.

Yudi

Gerakan Antisipasi Darurat Pangan Nasional, Kementan Gelar Penyuluhan Bagi Petani, Penyuluh Pertanian, dan Babinsa

0

JURNAL Inspirasi – Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi darurat pangan yakni melakukan optimalisasi lahan rawa, sawah tadah hujan dan lahan perkebunan.

“Kalau sebelumnya ditanam sekali, sekarang ini harus bisa dua kali tanam,” kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi pada konferensi pers Pelatihan Sejuta Petani dan Penyuluh Volume 10 Tahun 2024 bagi Petani, Penyuluh Pertanian, dan Babinsa dengan tema “Gerakan Antisipasi Darurat Pangan Nasional” via zoom, Kamis (30/5/2024).

Upaya ini untuk mensiasati defisit beras sebesar 3,5 juta ton per tahun. Dengan adanya 3 langkah optimalisasi lahan rawa, tadah hujan dan perkebunan, produksi padi diharapkan meningkat dan bisa menyediakan 4 juta ton beras.

“Kita sedot air dari sungai untuk lahan tadah hujan agar bisa tanam padi. Kita lakukan pompanisasi dan perkebunan yang masih muda juga disela-selanya kita tanam padi atau jagung,” jelasnya.

Dedi Nursyamsi memastikan luas tanam diperlebar agar indeks tanam meningkat dua kali lipat sehingga jika luas tanam mencapai 2 juta hektare maka akan menghasilkan 8 juta ton gabah padi atau setara 4 juta ton beras.

“Kalau ini dilakukan maka tidak lagi defisit beras. Malah bisa melakukan swasembada beras,” tandasnya.

Untuk itu dia mengajak seluruh elemen mulai dari petani, penyuluh pertanian hingga babinsa untuk mensukseskan Gerakan Antisipasi Darurat Pangan Nasional dengan melakukan optimalisasi lahan pertanian.

“Kebutuhan petani kita penuhi, pupuk sudah tersedia 9,55 juta ton setelah adanya subsidi pupuk Rp26 triliun, termasuk Pak Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman) telah mengajukan ABT (alokasi biaya tambahan) sebesar Rp6 triliun untuk program ini,” jelasnya.

(asep sayyev)

SMAN 1 Tamansari Gelar Sosialisasi PPDB Tahun 2024

0

Jurnal Bogor – Menghadapi Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2024, SMAN 1 Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor menggelar sosialisasi PPDB.

Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN 1 Tamansari, Rena Supriyadi mengatakan, untuk PPDB di tahun ini ada yang berbeda dengan PPDB sebelumnya tahun 2023 yang lalu.

“Pada tahun 2023 tahap 1 itu, khusus Afirmasi dan di tahap 2 nya zonasi, sekarang di tahun 2024 ini justru di tahap 1 nya itu untuk keluarga ekonomi tidak mampu (KETM) dan zonasi, kemudian baru ditahap 2 nya jalur prestasi, akademik, jalur PDBK, perpindahan dan jalur anak guru, itu yang menjadi perbedaan,” ujar Rena Supriyadi, Kamis (30/5/2024).

Ia menjelaskan, jalur zonasi pada prinsipnya tidak ada yang berbeda dari tahun sebelumnya masih 50 persen, intinya surat domisili dan Kartu Keluarga (KK) ditentukan paling lama 1 tahun tidak boleh kurang dari 1 tahun.

“Jalur zonasi ini 50 persen ditentukan dari jarak lokasi sekolah ke rumah dan batas usia ketika itu ada yang lebih tua usianya maka itu yang lebih di prioritaskan,” jelasnya.

Lebuh lanjut, pihaknya menghimbau untuk para peserta yang mendaftar PPDB 2024 ini, dan selalu menjadi perhatian adalah penentuan titik koordinat yang sejak tahun lalu itu banyak menjadi persoalan.

“Pendaftar yang didaftarkan secara kolektif oleh sekolah SMP maupun MTS itu harus di dampingi oleh orang tua, ketika penentuan titik koordinat, karena sebelum dicetak surat pertanggungjawaban mutlak oleh pendaftar, di cek kembali apakah benar titik lokasi dengan tempat tinggal para pendaftar,” paparnya.

Menurutnya, di tahun 2023, itu banyak sekali terjadi kesalahan penentuan titik koordinat, sehingga banyak peserta pendaftar dari jalur zonasi tidak diterima

“Berharap para pendaftar PPDB harus matang menentukan jalur mana yang akan di pilih, dan jangan berfikir bahwa nilainya besar nanti saja di tahap 2. Padahal dia bisa di jalur zonasi, maka sebaiknya kalau lokasi rumahnya merasa dekat dengan sekolah lebih baik daftar di tahap satu jalur zonasi,” pungkasnya.

Yudi