Bandung, jurnal inspirasi – Bogor – 13 Pinisepuh Pamangku Sunda periode 2024 – 2026 ditetapkan Majelis Musyawarah Sunda (MMS) di Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda (PDBPS) Kampus Universitas Padjadjaran (Unpad) Kota Bandung akhir pekan kemarin.
13 orang Pinisepuh Pamangku Sunda terdiri dari 6 orang Pinisepuh yang merepresentasikan daerah, 3 orang yang mewakili fungsional (adat, agama dan wanita) dan 4 pinisepuh yang berdomisili di Bandung Raya.
13 Pinisepuh Pamangku Sunda tersebut ialah Burhanudin Abdullah, Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi, Ganjar Kurnia, Irjen Pol (Purn) Taufiqurrahman, Zaenudin, Halimah Munawir, Dindin S Maulani, Numan Abdul Hakim, Ikik Lukman, Ernawan S, Didin S Damanhuri, Agus Pakpahan dan Ayi Hambali.
Halimah Munawir, Sastrawati dan owner dari Rumah Budaya HMA yang berlokasi di Desa Kuta, Megamendung, Kabupaten Bogor menuturkan sebagai Pinisepuh yang mewakili wanita atau perempuan mengatakan bahwa hak dan peran wanita ada dalam Undang – Undang Dasar (UUD) 1945.
“Di tanah Sunda banyak wanita berprestasi baik yang duduk di pemerintahan, legislatif, maupun swasta dan seni budaya. Bahkan sebagai pahlawan nasional seperti Raden Dewi Sartika hingga suatu kewajaran bahwa kaum wanita ada di MMS selaku Pinisepuh Pamangku Sunda,” tutur Halimah Munawir kepada wartawan, Senin, (14/10).
Wakil Ketua Iwapi Daerah Khusus Jakarta ini menuturkan jikalau boleh dirinya mengutip apa yang di katakan Penyair Indonesia Willibrordus Surendra Broto Narendra atau akrab disapa WS Rendra dalam tulisannya Menyambut Dewi Sartika.
“Bahwa eksistensinya pahlawan nasional Dewi Sartika, kata WS Rendra sebagai seorang aktifis perintis pendidikan untuk kaum wanita beliau memiliki naluri yang tajam dengan integritas kepribadian yang tinggi. Lalu cucu dari Bupati Bandung Raden Adipati Aria Martanagara tersebut mampu membangun berstrategi dan keseimbangan dalam totalitas aksi-reaksi. Namun yang saya pertanyakan mengapa justru Raden Ajeng Kartini yang lebih populer hingga adanya Hari Kartini yang di jadikan event tahunan,” tuturnya.
Ia menambahkan, sebagai penulis ia mencoba “melawan lupa” bahwa ada perempuan Sunda yang menjadi pahlawan nasional dengan mengajak para akademisi, budayawan dan penyair membuat tulisan dalam opini maupun puisi dengan tema ‘Untaian Kata untuk Dewi Sartika’.
“Opini maupun puisi “Untaian Kata untuk Dewi Sartika’ insya Allah akan di launching di Bulan Desember sebagai bulan kelahiran Raden Ajeng Dewi Sartika. Diharapkan pada pemerintahan Prabowo Subianto akan ada kebijakan untuk tidak menghapus jejak – jejak yang d tinggalkan oleh Dewi Sartika serta khusus di tanah sunda buku tersebut dapat menjadi acuan untuk muatan lokal dan sebagai bacaan dalam pengembangan literasi kaSundaan di sekolah – sekolah,” tambah wanita yang juga Ketua Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al – Hidayah Kota Bekasi.
Sementara, Ganjar Kurnia melanjutkan dalam rangka menyongsong kepemimpinan baru pemerintahan Prabowo-Gibran yang realitasnya berada dalam situasi nasional dan global yang berat menantang. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau agar pemerintahan Prabowo – Gibran yang berani dan berkeadilan.
Provinsi Jawa Barat dan Banten, papar Ganjar Kurnia sampai saat ini belum mendapatkan keadilan dalam masalah perimbangan keuangan pusat dan daerah.
“Karena sistem perhitungan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dann Daerah tidak menghitung berapa sebenarnya jumlah yang diberikan oleh Provinsi Jawa Barat dan Banten sesuai dengan jumlah penduduknya, akibatnya anggaran Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan lain-lain yang diterima Jawa Barat dan Banten lebih kecil dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara apalagi dengan Daerah Khusus Jakarta,”papar Rektor Unpad tersebut. Aga
