JURNAL Inspirasi – Pelatihan penguatan kelembagaan angkatan III dan IV bagi pekebun kelapa sawit di Provinsi Jambi baru saja usai, Rabu (03/07/2024).

Peserta mengaku siap menerapkan ilmu yang didapat selama pelatihan. Selama sebelas hari para peserta diberikan pelatihan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensinya dalam mengelola dan menguatkan organisasi/lembaga pekebun.

Dalam membangun pertanian, Plt Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas SDM sebagai kunci utamanya.

“Faktor pengungkit utama dalam peningkatan produktivitas pertanian adalah SDM. Oleh sebab itu, jika ingin pertanian maju, majukan dahulu SDM-nya,” kata Dedi.

Melalui pelatihan tentunya diharapkan ada peningkatan kapasitas dan kemampuan peserta dalam mengelola organisasi/lembaga yang mewadahinya.

Salah satu peserta, Sulistiono mengatakan selama mengikuti proses pelatihan mendapat banyak wawasan dan pengetahuan.

“Kami sampaikan penghargaan kami petani, setelah kami mengikuti pelatihan ini kami mengerti tugas kami sebagai peserta. Kami dituntut sebagai penggerak agar bertindak bersamaan dalam wadah kemitraan dan sebagainya”, ujar Sulistiono peserta dari Kabupaten Sarolangun.

Sulistiono menambahkan dirinya tidak menyangka akan mendapat banyak pengetahuan dari pelatihan

“Awalnya kami pikir kami hanyalah petani biasa, ketika diajak pelatihan, kami beranggapan hanya diajak refreshing dan sebagainya, tetapi setelah kami mengikuti ternyata banyak hal yang kami dapatkan di sini,” tambahnya.

Sementara itu, salah seorang peserta dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Ika Pramita Sari mengaku mendapat banyak pengetahuan dan ilmu, utamanya pokok persoalan turunnya pendapatan suami dari hasil perkebunan.

“Selama mengikuti proses pelatihan ini saya tahu, apa tugas dari bapak-bapak, pergi-pulang mupuk, pupuk buat apa sih, proning dan pembersihan gunanya untuk apa. Selama ini kami hanya menanyakan pendapatan suami kami berapa, dan mengapa menurun, sekarang kami sudah tahu akar permasalahannnya,” tutur Ika.

Ika melanjutkan, dirinya mengaku akan menyampaikan dan mengimplementasikan ilmu ke daerah asalnya tentang apa itu kelembagaan, kemitraan dan koperasi, terutama pengalaman yang didapatnya selama mengikuti pelatihan.

Sebagai informasi, pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani angkatan III dan IV diselenggarakan mulai tanggal 23 Juni hingga 03 Juli 2024 di Swiss-Belhotel, Kota Jambi dengan muatan 80 Jam Pelatihan.

Pelatihan tersebut diselenggarakan atas kerjasama Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

(yev/r)

JURNAL Inspirasi – Pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Peni Wastutiningsih, menyoroti urgensi transformasi dalam penyuluhan pertanian sebagai kunci utama dalam membangun keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia. Dalam pandangannya, pertanian tidak hanya sekadar sektor ekonomi, tetapi tulang punggung dari seluruh pembangunan nasional.

“Pertanian tidak akan mungkin berjalan tanpa adanya penyuluhan dan negara tidak dapat berjalang tanpa pertanian,” ungkap Sri Peni pada keterangan pers yang dirilis oleh Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN) tertanggal 5 Juni 2024.

Untuk itu, Sri Peni menilai transformasi struktur penyuluhan sangat mendesak. Menurutnya, struktur kelembagaan BPP perlu ditingkatkan sehingga memiliki peran layaknya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di tingkat kecamatan.

“Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) idealnya bukanlah sekadar lembaga, melainkan harus menjadi pusat pengembangan terpadu untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan,”terangnya.

Karena itu, Sri Peni juga mengangkat isu tentang keterbatasan anggaran yang memengaruhi kinerja para penyuluh yang tergabung dalam BPP. “Apakah realistis untuk satu BPP melayani beberapa kecamatan sekaligus?”

Peran BPP sebagai lembaga yang menjalankan tugas perencanaan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan perlu dilanjutkan pembinaan kerja sama dengan para stakeholder.

“Kerja sama antar stakeholder menjadi krusial. Semua pihak harus menyadari peran mereka dalam mendorong pertanian ke arah yang lebih baik,” lanjutnya.

Untuk itu, Sri Peni meminta adanya amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan setiap pemerintah daerah bisa membuat standar yang berbeda dalam penyelenggaraan dan pengaturan posisi penyuluh pertanian.

“Negara kita tidak dapat lepas dari pertanian sehingga tidak tepat bila pertanian bukan ditempatkan sebagai urusan wajib,” tegasnya.

Pakar UGM ini juga menyoroti pentingnya pemetaan program studi di perguruan tinggi yang mendukung kebutuhan wilayah.

“Perguruan tinggi harus memiliki tanggung jawab yang jelas dalam mendukung pertanian sesuai dengan kebutuhan lokal,” katanya.

Terkait dengan penelitian dan pengembangan inovasi pertanian, Sri Peni menegaskan perlunya perubahan dalam aturan terkait penelitian pertanian untuk memastikan efisiensi penggunaan sumber daya dan infrastruktur. Saat ini, para peneliti yang tadinya bertugas di Kementerian Pertanian (Kementan) berpindah ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Perpers No. 78/2021 tentang BRIN tidak memungkinkan peneliti di Kementan.

Dia berharap pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka bisa mengamandemen perpres tersebut.

“Penelitian pertanian jika ditarik ke Kementan, akan lebih sesuai dengan kebutuhan,” pungkasnya.

Sri Peni Wastutiningsih menjadi perwakilan UGM pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh KPPN dengan “Penyuluh Pertanian Mau Kemana?”. Pada kegiatan yang berlangsung di Hotel Aston Simatupang, Jakarta, pada Selasa (02/07/2024) lalu tersebut, turut hadir perwakilan pakar penyuluhan dari berbagai pergurunan tinggi dan perwakilan dari organisasi petani, seperti Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

(bppsdmp/bbpmkp)

Jurnal Inspirasi – Sebanyak 64 Pekebun Kelapa Sawit di Jambi mendapatkan pelatihan pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) melalui kunjungan lapang pada Senin (01/07).

Pelatihan yang merupakan bagian terintegrasi dari pelatihan penguatan kelembagaan ini diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman pekebun tata kelola koperasi yang baik dan efisien sehingga dapat menghasilkan dan mensejahterakan anggota dan komunitas desa setempat.

Pelatihan tersebut juga sebagai bekal peserta dalam menjalankan organisasi/lembaga di wilayahnya. Koperasi berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial, terutama dalam memberdayakan masyarakat kecil dan menengah, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pengelolaan KUD yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan serta produktivitas dan pendapatan anggotanya.

Plt Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Dedi Nursyamsi menekankan bahwa pertanian harus dapat menghasilkan dan meningkatkan kesejahteraan petaninya, tidak hanya mencukupi kebutuhan hidup. salah satu implementasinya melalui pengelolaan KUD bagi pekebun/petani.

Bertempat di KUD Manggar Jaya, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, para pekebun mendapatkan pengetahuan dan berbagi pengalaman terkait pengelolaan KUD Kelapa Sawit. Mulai dari perencanaan dan organisasi, manajemen keuangan, produksi dan pemeliharaan (pemilihan bibit, pemeliharaan dan panen), serta pemasaran dan penjualan hasil produksi

Slamet Haryanto, salah satu pengurus KUD Manggar Jaya mengungkapkan rasa suka citanya dan terima kasih karena koperasi yang dikelolanya dapat menjadi tempat belajar dan berbagi pengalaman bagi para pekebun di Jambi.

“Semoga pengalaman dan pengetahuan yang kami berikan di sini dapat bermanfaat untuk kemajuan kita bersama”, ungkap Slamet.

lebih lanjut Slamet mengatakan dirinya hanya ingin membagikan pengalaman dan apa yang sudah dillakukan dalam mengembangkan koperasi.

Sementara itu, hadir narasumber lain, pengurus KUD Karya Mandiri, Kabupaten Muaro Jambi, Nurhadi menyebutkan dalam konteks pengembangan kelembagaan tentunya kita ingin mendapatkan yang lebih, yaitu lebih baik, lebih produktif, dan lebih bermanfaat. Karenanya kita juga harus melakukan sesuatu yang lebih baik.

“Yang namanya ingin berkembang lebih baik, kita tidak bisa instan, bimsalabim. Kita berikan pemahaman pada anggota, berkoperasi yang baik seperti apa. Kami juga memberikan kesempatan pada anggota untuk memberikan ide, saran, dan masukan untuk pengembangan koperasi yang lebih baik:”, sebut Nurhadi.

Pelatihan pengelolaan KUD melalui kunjungan lapang merupakan kedua kalinya dilakukan BBPMKP bagi pekebun Kelapa Sawit di Provinsi Jambi di tahun 2024 ini. Sebelumnya dilakukan pelatihan serupa bagi peserta pelatihan penguatan kelembagaan angkatan I dan II pada 22 Mei hingga 1 Juni 2024 lalu.

(BPPSDMP/bbpmkp)