JURNAL Inspirasi – Menarik menonton dan mendengar pernyataan Sikap Para Ulama dan Tokoh Pemimpin Masyarakat Jawa Timur bahwa mereka menolak terbitnya Kepres dan Inpres RI tentang “Pelanggaran Berat Hak-hak Azasi Manusia” termasuk peristiwa 30 S PKI di dalamnya.

Setelah melihat, mendengar dan menyimak isi pernyataan para ulama dan tokoh masyarakat tersebut, saya tergelitik untuk bernarasi tentang persoalan dan permasalahan ini. Dengan harapan semoga dengan membaca narasi ini, kita lebih meningkatkan kewaspadaan nasional dalam menghadapi adanya gejala sosial politik yang berpotensi melahirkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) terhadap NKRI yang sama-sama Kita cintai dan eksistensinya harga mati, terutama bahaya laten komunisme, kaum ateis di Indonesia yang bertentangan dengan sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang  Maha Esa.

Menurut pendapat saya, keberlanjutan eksistensi NKRI itu terletak pada 2 pilar utama yakni (1) Ummat Islam Indonesia dibawa komando para ulama dan (2) ABRI yang solid dengan Sapta Marganya dibawa komando TNI.

Kita sangat paham sikap dan politik TNI setia membela tegak kokohnya NKRI. Sedangkan

elemen yang lainnya biasanya hanya mengikuti saja alias pendukung setia TNI, bahkan memang ada yang aktor pengganggu, akan tetapi sikap benalu, munafik mereka tersebut tak seberapa kekuatannya. Akhirnya juga kalah oleh TNI yang berkekuatan senjata, yang berpegang teguh pada falsafah dan ideologi negara Pancasila.

Ingat jasa tokoh Islam, bahwa komitmen munculnya NKRI tidak pernah padam. Fakta sejarah lahirnya NKRI adalah megakarya dari Perdana Menteri RI dan Pahlawan Nasional bpk Dr.Muhammad Natsir, sebagai pemimpin/Ketua Umum Partai Masyumi.

Partai Masyumi itu kemudian dibubarkan Presiden RI Ir.Soekarno yang waktu itu dekat dengan PKI, yang kemudian Soekarno memunculkan konsep Nasakom dalam bernegara, ujungnya membuahkan terjadi peristiwa kudeta berdarah, dengan sebutan G 30 S PKI yang membunuh para Jenderal TNI. Dan waktu-waktu sebelumnya juga, PKI demikian banyak membantai para ulama, terutama ulama NU di Jawa Timur yang dibunuh PKI pada peristiwa pemberontakan PKI thn 1948 di Madiun Jawa Timur.

Juga kita jangan lupa sejarah pertempuran tanggal 10 November 1945 yang menewaskan pemimpin tentera KNIL Belanda, Jenderal Malabay dkk, peristiwa pertempuran itu kini diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Sedangkan hari keluarnya fatwa jihad fisabillillah berperang mengusir penjajah Belanda ingin menjajah kembali gagal, sekarang diperingati sebagai Hari Santri Nasional yang diputuskan era Presiden RI bpk Jokowi. 

Atas berkat Rahmat Allah SWT dengan pekikan Allahu Akbar yang menggema oleh Bung Tomo, disertai keluarnya fatwa jihad dari ulama besar/ Hadratsusyeh KH Hasyim Asyari, pendiri ormas Islam NU, pertempuran dapat dimenangkan Rakyat Indonesia, yang notabenenya terdiri dari para ustadz, kiyai dan santri yang berasal dari Ponpes.

Sehingga sangatlah wajar munculnya sikap penolakan para ulama dan tokoh masyarakat Jawa Timur atas terbitnya Kepres dan Inpres Presiden RI bpk Jokowi yang “membela PKI”,  bertolak belakang yang merupakan pembalikan dari fakta sejarah bahwa  peristiwa pengkhianatan 30 S PKI terhadap NKRI itu adalah pelanggaran HAM berat. Ini perbuatan ngawur the ruling party, dan mereka berpura-pura lupa perjalanan sejarah kebangsaan, dan teganya mereka melakukan perbuatan pembalikan fakta dinamika sejarah Indonesia yang sebenarnya.

Makna dengan terbitnya Kepres dan Inpres bpk.Jokowi tersebut, konsekwensinya TNI/ABRI yang dibunuh para jenderal TNInya thn 1965 itu, kemudian TNI menumpaskan PKI dibawa komando Pangkostrat Letjen Soeharto di waktu itu, kini oleh rezim yang berkuasa disimpulkan sebagai pelanggaran HAM berat dan konsekwensinya TNI berkewajiban meminta maaf kepada keluarga PKI.

Sebuah keputusan Presiden RI yang ngawur, tak masuk akal, ahistoris alias edan.

Sebagai WNI yang setia pada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 kita wajib mendukung sikap para Ulama dan Tokoh masyarakat Jatim yang telah menolak isi Kepres dan Inpres RI yang videonya sudah viral di media sosial sejak tgl 8 Juli 2023 tersebut.

Itu fakta sejarah, tidak boleh dihilangkan (delate) oleh Rezim yang berkuasa (the ruling party) sekarang ini. Rezim penguasa saat ini janganlah lupa ingatan dan pura-pura lupa fakta sejarah. Jangan lupakan sejarah ..”Jasmerah..”pesan moral, sebutan bapak Soekarno.

Itu barang tentu merupakan perbuatan hina dan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. NKRI ini,  susah payah diperjuangkan, dijaga, dirawat dan diisi kemerdekaan RI oleh para ulama dan tokoh bangsa, dengan korbanan harta dan bahkan nyawa. Ingat moto perjuangan para pahlawan bangsa.,.”Merdeka atau Mati”

Misalnya sebut saja, di daerah Bogor ada seorang ulama besar yang  patriot sejati itu, diantaranya adalah alm KH Soleh Iskandar, pernah dipenjara di era Orla atas hasutan dan fitnah PKI.

Almarhum KH Soleh Iskandar selain memimpin sebagai Komandan perang pasukan TNI Brigade O Siliwangi Banten berpangkat Kapten merebut-mempertahankan kemerdekaan RI, dan pernah menjadi Komandan Kodim di Rangkasbitung Banten di awal masa kemerdekaan dan telah pensiun darI TNI, almarhum memiliki sejumlah karya kemanusiaan yang bermanfaat bagi rakyat dan bangsa Indonesia dalam rangka megisi kemerdekaan RI seperti berdirinya kampus UIKA Bogor Kota Bogor, Ponpes Darul Falah Ciampea, RS Islam Bogor Kota Bogor, BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bobar, BKSPP Indonesia, Ponpes Darul Muttaqien Parung, Ponpes Khairun Nisa Bantar Kemang, Perumahan Rakyat Desa Pasarean Bobar, DPP Legiun Veteran RI dll. Atas dasar sejumlah karya kebangsaan dan keumatan tersebut, kami sedang memperjuangkan sebagai Pahlawan Nasional.

Demikianlah sekelumit fakta sejarah bahwa NKRI itu pilarnya umat Islam Indonesia bersama TNI yang lahir dari Rakyat. Istilah lainnya “ABRI manunggal dengan Rakyat”.

Demikian narasi dibuat untuk meningkatkan kewaspadaan nasional, semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan menyelamatkan NKRI yang sama-sama kita cintai ini terhindar dari anasir-anasir jahat dan perbuatan tangan-tangan setan yang terkutuk Aamiin ya rabbal ‘aalamiin.

Syukron barakallah
Wassalam
=====✅✅✅

Dr.Ir.H.Apendi Arsyad,M.Si (Anggota TP2PG Kota Bogor, Pendiri dan Dosen Senior Universitas Djuanda Bogor, Pendiri dan Ketua Wankar ICMI Orwil Khusus Bogor, Wasek Wankar ICMI Pusat, Pegiat dan Pengamat Sosial)

JURNAL Inspirasi – Adanya pergantian nama hari Ahad ke Minggu didalam kalender nasional, yang viral di medsos cerita latar belakang sejarahnya kita paham sekarang, inilah salah satu fakta sejarah, bahwa ada pertarungan sistem budaya Arab/ Melayu-Islam (Nusantara) versus (vs) budaya Eropa/Portugis-Kristen. Islam Nusantara terjajah, sedang Kristen Eropa menjajah.

Hingga kini hegomoni budaya Barat-Eropa terus menggeroti budaya Melayu Islam di Indonesia, yang tersebar di daerah-daerah, tanpa sadar dan seolah-olah bukan masalah.

Realitanya warisan (herritages) Kerajaan-kerajaan Melayu Islam, yang tersebar di seluruh wilayah NKRI, berupa peninggalan bangunan dan pekarangan taman istana kerajaan dan benda-benda peninggalan (artefak) tidaklah terawat, rusak, runtuh dan akhirnya punah ditelan bumi.

Saya sudah mengamati faktanya di lapangan, kehancuran budaya Islam Melayu ini seperti yang saya tinjau, seperti istana Maimun di Medan Sumut, istana melayu Islam Pontianak Kalbar, istana kerajaan Islam di Ternate Maluku Utara, kerajaan Buton  Sultra, kerjaan Islam Pasai-Aceh, juga kerajaan Bima NTB, dll, tidaklah terawat, kayu-kayu bangunannya sudah lapuk, dan akhirnya roboh.

Hal ini akibat kelengahan dan ketidakpedulian (careless) dari para politisi muslim yang duduk di DPRD di daerah, mereka kurang bahkan tidak paham dengan pertarungan dan konflik budaya Islam vs nonIslam, terutama adanya agresivitas kristenisasi di Indonesia berjalan sejak lama di banyak sektor seperti perpolitikan, pertahanan-keamanan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri dll.

Akibat negatifnya dari pertarungan budaya berbasis agama ini memunculkan kebijakan dan regulasi (public policy) yang diskrimatif, yang memarginalkan ummat Islam dengan mengikis secara pelan dan pasti simbol-simbol bahasa Arab, termasuk istilah kalender Ahad diganti Minggu sebagaimana isi vedeo yang viral tersebut.

Sebenarnya sudah banyak yang berubah dan diubah secara sistematis simbol-simbol budaya Islam Nusantara oleh birokrasi Pemerintahan yang sekular, ateis dan fobia atau anti Islam, antara lain tampak berupa politik anggaran untuk membangun dan atau merenovasi bangunan istana Melayu Islam- Nusantara baik di pusat maupun di daerah, tidak mendapat tempat, ada ketidakberpihakan (don’t affirmatif policy).

Konyolnya para politisi Muslim berasal dari Parpol Islam atau partai yang berbasis umat Islam Indonesia seperti PKS, PPP, PKB, PAN dll kurang bahkan tidak paham dan tak mengerti apa dan bagaimana memperjuangkan aspirasi ummat Islam guna menjaga marwah dan melestarikan simbol-simbol budaya Melayu Islam se Nusantara. 

Salah satu caranya adalah adanya atau proaktif gerakan syiar dakwah Islam dan gelontorkan dana APBD untuk merenovasi bangunan peninggalan kerajaan-kerajaan Islam Melayu, yang doeloe megah dan berjasa dalam menyatukan berbagai etnis bangsa Nusantara membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kini bangunan kerajaan Melayu Islsm Nusantara banyak yang ditelantarkan dan terbengkalai, rusak, akhirnya roboh dan runtuh.

Padahal finalisasi perjuangan terbentuknya NKRI itu adalah mahakarya Pahnas Dr.Muhammad Natsir, Ketum Parpol Islam Masyumi yang menjadi Perdana Menteri RI, dengan mosi integral Natsir untuk kembali bersatu dalam wadah Indonesia Raya. 

Akan tetapi sayang, para politisi Islam di parlemen baik di pusat Senayan dan di daerah banyak lupa dan melupakan sejarah jasa para tokoh pahlawan Islam mengapa, apa dan bagaimana mereka berjuang membangun kebudayaan dan peradaban Islam di tanah air Indonesia, yang nampaknya kini lengah dan mengabaikan.

Mereka banyak disibukan dengan gaya hidup mewah (hedonist) dan tak punya arah yang jelas (disorientasi) yang kemudian mereka abai dan hilang marwahnya (dignity) untuk membela kepentingan ummat Islam dengan berbagai program pembangunan dakwah Islamiyah, yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah (APBD) dan negara (APBN).

Contoh kasus sebut saja Kota Bogor, dimana satu dasa warsa terakhir, Pemkot Bogor mempromosikan besar-besaran budaya Tiongkok-China (Klenteng-ibadah tapekong) dengan ajang acara ritual dan festival Cap Go Meh (CGM), yang semarak dan dibalut atau dibungkus mengatas-namakan budaya Nusantara.

Ini sangat jelas dan tegas menyimpang pemaknaannya, bahwa CGM bukan budaya Nusantara. CGM adalah budaya berasal dari dataran China-negeri Tiongkok sana.

Dengan perayaan CGM, mereka nampaknya ingin “menyalip dan menyingkirkan”, memarginalkan budaya Arab-Empang Bogor. Faktanya Kawasan Empang kurang mendapat perhatian pembangunan sarana-prasarananya, sehingga daerah ini dibiarkan  “kumuh” (slum area). Hal ini sangat berbeda jauh dengan perlakuan program pembangunan lingkungan Kawasan Pecinaan Jln Surya Kencana (Surken) Kota Bogor, dimana dijadikan pusat-tempat vestifal CGM diselenggarakan setiap tahun, dalam rangka merayakan Tahun Baru Cina (Imlek).

Pembangunan dan penataan sarana-prasarana publiknya di kawasan Surken Bogor didukung dana yang besar dari bantuan anggaran APBD Kota Bogor, APBD Jabar, dan bahkan APBN.

Berdasarkan gejala sosial yang diskrimatif public policy, saya pun bertanya kepada para politisi muslim yang manggung di DPRD Kota Bogor seperti PKS, PPP, PKB dan PAN, kemana saja mereka? Apa yang mereka perbuat untuk umat Islam Bogor sebagai soko guru bangsa Indonesia yang ikut serta membangun NKRI.

Oleh karena itu, adanya inisiatif untuk mengembalikan Bogor Dayeuh Ulama, sudah seharusnya kita dukung bersama.

Memang benar, Bogor dalam fakta sejarah dibangun dan dibesarkan atas jasa-jasa dan karya para ulama Bogor, sebut saja diantaranya KH Falaq Pagentongan, KH Abdullah bin Nuh, KH.Soleh Iskandar,  dll.

Mari kita marakkan Kota Bogor setiap tahun Hijriah, tahun baru Islam dengan berbagai acara budaya Nusantara Islam seperti festival Muharam  Istiqlal, talk show, pameran buku-buku Islam yang dulu sempat ada digelar di Masjid Raya Bogor, kini hilang, istikhosyah, dll.

Singkat kata “Kembalikan Bogor sebagai Dayeuh Ulama”, untuk menghindar atau mencegahkan umat Islam, terutama keturunan kita: anak, cucu dan cicit kita dari kemusyrikan, kemunafikan, kefasikan dan kekafiran. Kejadian yang menggerus kebudayaan dan peradaban Islam seperti perubahan nama hari Ahad ke Minggu didalam kalender nasional tidak terulang kembali di tanah air NKRI yang kita cintai ini.

Sekian dan terima kasih, semoga narasi singkat ini, hendaknya bisa memunculkan dan membangkitkan kesadaran baru untuk mempertahan marwah umat Islam Indonesia demi melestarikan jiwa dan semangat kebangsaan dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Syukron barakallah
Wassalam

====✅✅✅

Dr.Ir H.Apendi Arsyad, M.Si (Pendiri dan Ketua Wanhat ICMI Orwil Khusus Bogor, Wasek Wankar ICMI Pusat, Pendiri dan Dosen Universitas Djuanda Bogor, Konsultan K/L negara, Pegiat dan Pengamat Sosial)