Pembenahan sektor kesehatan menjadi atensi langsung dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan visi Indonesia Maju. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional tahun 2024 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu 24 April lalu.

Pemerintah daerah diminta untuk turut serta dan andil dalam melakukan peningkatan kesehatan yang utamanya melalui upaya preventif serta peningkatan fasilitas kesehatan serta tenaga kesehatan dan penunjang lainnya.

Menjadi bagian dari konsep Megacities, Kota Bogor terus melakukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan secara mandiri, dengan menjalankan program Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Transformasi Kesehatan Menuju Indonesia Maju, yang juga mendukung Pembangunan Indonesia Sentris di sektor kesehatan sebagai penunjang peningkatan sumber daya manusia (SDM) unggul dalam mempersiapkan bonus demografi.

Kota Bogor memiliki laboratorium tingkat dua, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang sejak tahun 2021 telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) Kota Bogor yang berlokasi di Jalan R.M. Tirto Adhi Soerjo, Tanah Sareal. Labkesda ini sebagai laboratorium kesehatan masyarakat dan laboratorium klinik yang bisa diakses oleh masyarakat di wilayah Jabodetabek, Sukabumi bahkan Cianjur.

Pada tahun 2023 Labkesda Kota Bogor telah menyelesaikan pembangunan gedung baru sebanyak tiga lantai dengan fasilitas lantai 1 sebagai ruang tunggu, pendaftaran dan konsultasi, lantai dua sebagai laboratorium dan lantai tiga yang direncanakan sebagai ruang rapat, aula, dan sebagainya.

Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Erna Nuraena mengatakan, Kota Bogor ikut mendukung dalam percepatan transformasi kesehatan dalam mendukung Pembangunan Indonesia sentris sehingga tidak hanya berpusat di pulau Jawa.

Di samping itu, keberadaan Labkesda juga sebagai penunjang dari capaian Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Di Kota Bogor sudah mencapai 100 persen lebih dan secara nasional hingga April keaktifannya sudah mencapai 96,91 persen sehingga jaminan kesehatan di Kota Bogor bisa terlayani.

“Labkesda Kota Bogor memiliki peran penting dalam integrasi layanan primer yang saat ini sudah menjadi laboratorium tingkat kedua yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium klinis dan laboratorium masyarakat serta menerima rujukan dari laboratorium puskesmas yang merupakan labkesmas tingkat 1,” ujar Erna belum lama ini.

Kepala Labkesda Kota Bogor, Selamat Djaya mengatakan, saat ini Labkesda dalam sehari melayani 30 hingga 50 pasien, tidak hanya dari Kota Bogor namun juga dari luar wilayah Kota Bogor.

“Labkesda garda terdepan, sehingga desainnya sudah tingkat dua. Karena kita belajar saat Covid-19 lalu ini menjadi garda dalam memeriksa hasil lab. Sehingga, keberadaan Labkesda yang sudah ditingkatkan ini bisa melakukan deteksi dini, seperti pemeriksaan untuk anak stunting, penyakit emergency yang sifatnya virus, jadi itu bisa kita periksa sehingga ini bisa menjadi pusat penelitian di Kota Bogor,” ujar Selamat.

Jenis layanan yang bisa diakses adalah Laboratorium klinik melayani, Hematologi, Kimia Klinik, Mikrobiologi dan Parasitologi, Imunologi, Serologi dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yakni Kualitas air, hygiene dan sanitasi jasa boga, bahan tambahan makanan, kualitas lingkungan.

“Untuk pasien atau individu mayoritas melakukan konsultasi atau pemeriksaan kolesterol, gula darah, dan check up atau pengambilan sampel darah,” kata Selamat.

Ia menambahkan, selain itu Labkesda juga ikut dalam pemeriksaan sampel makanan di sekolah atau di pusat jajanan untuk memastikan anak-anak mendapatkan jajanan yang sehat.

“Kemudian ada juga pihak swasta, grup atau perusahaan yang mengakses layanan kesehatan masyarakat, seperti pengecekan sampel air bahan makanan dan sebagainya,” katanya.

Dengan peningkatan kesehatan yang bisa diakses oleh daerah di sekitar Kota Bogor, tentu ini menjadi peningkatan kesehatan yang bisa diakses secara luas.

Sehingga, mendukung Indonesia Sentris dalam pemerataan kesehatan baik di pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa, agar pemerintah pusat bisa fokus untuk penanganan di seluruh wilayah yang memerlukan bantuan peningkatan kesehatan.