Jurnal Inspirasi – Bismillahir Rahmanir Rahiem. Fenomena bisnis pendidikan dengan cara menjual ijazah asli tapi palsu (aspal) melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta (PTS) abal-abal, bahkan tak berizin Dikti (illegal), kasus seperti ini sudah lama berlangsung di tanah air, Indonesia.

Dalam hal ini, Pemerintah, terutama Ditjen Dikti Kemendiknas RI, sepengetahuan saya atau kita sangat lemah dalam pengawasan, dan juga jika ditemukan ada pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan antara lain: UU Sisdiknas nomor 20 thn 2003, UU ttg pendidikan tinggi (PT), UU ttg Dosen dan Guru, UU ttg wakaf, dan UU Yayasan, berikut PP, Kepres, Kepmendikbud dan Kepditjen Dikti, kurang/lemah diterapkan atau bahkan amat jarang, tidak ada kasus pelanggaran tsb dinaikan ke perkara hukum di sidang di Pengadilan.

Padahal dalam UU Sisdiknas sangat jelas dan tegas sanksi pelanggarannya sesuai dengan jenis dan siapa stakeholders yg telah berbuat melawan hukum (kriminal pendidikan), baik oknum person jual-beli ijazah maupun institusi pendidikan spt Yayasan atau LSM/NGO seharusnya mendapat sanksi hukuman yang tegas dan keras, karena dampak buruk, faktor penghalang yang daksyat terhadap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana Tujuan bernegara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Saya ketika menjadi Ketua Wandik Kota Bogor thn 2013-2019, dalam beberapa forum para pemangku kepentingan (stakeholders) pendidikan baik tingkat daerah, wilayah dan nasional, saya sempat mengutarakan aspirasi “unek-unek” begitu maraknya penyelenggaraan pendidikan tinggi spt “STAI”, “Akademi” atau PTS abal-abal dengan mengobral ijazah palsu dengan imbalan biaya “sekolah” yang cukup besar dan mahal, kian marak dan berkembang biak dengan membuka banyak cabang di masyarakat.

Akan tetapi itulah kenyataannya, kita sungguh amat prihatin, Pemerintah dalam hal ini, Kemendikbud RI sangat lemah dalam pengawasan dan juga penindakannya. Ya jadinya begini..perbuatan kriminal jalan terus, memperjualkan ijazah palsu terus berlangsung hingga sebagaimana video yang viral kita tonton saat ini, ada acara seribuan lebih “berwisuda sarjana” yang berlokasi di Jakarta. Bunyi press realess dari pejabat Dikti yang menemukannya sangat jelas dan ditulis caption pelanggarannya di media sosial.

Beberapa tahun lalu, saya pernah diundang dialog di RRI Regional Bogor, membahas fenomena maraknya ijazah palsu, bersama Direktur Akademik Dirjen Dikti Kemendikbud RI. Saya sempat bertanya kepada pejabat Dikti, ketika itu, kebetulan saya kenal akrab. Saya bertanya fenomena penyelenggaran pendidikan tinggi swasta (PTS), kok tetap semarak, tidak bisa hilang di bumi persada ini? Beliau jawab singkat kepada saya…”sulit kang Apendi memberantasnya, karena para aktornya kebanyakan dari kalangan oknum pejabat dan orang-orang berpangkat tinggi, para “oknum” berprofesi di kemiliteran dan kepolisian .

Kemudian saya timpali lagi, jadi kesimpulan “pihak Dikti tidak berdaya, powerless”? Beliau pun tidak menjawab dan bergegas pergi meninggalkan ruang studio RRI Bogor.

Lantas, saya membuat kesimpulan bahwa memang di Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini, agak sukar membangun kualitas SDM yang unggul yang memiliki basis kompetensi sainteks dan berintegritas akademik yang tinggi: kokoh dan kuat, karena demikian banyaknya manusia Indonesia yang berkeliaran di masyarakat, bekerja, terutama sebagai ASN/aparatur negara yang menggunakan ijazah asli tapi palsu (aspal).

Berkembang biak para penyandang gelar akademik palsu ini mulai strata sarjanaS1, magister S2, Doktor S3 dan bahkan Guru besar/Profesor abal-abal (joki, timses) terus bermunculan yang tak pernah henti, kapan perbuatan kriminal pendidikan ini akan berakhir, wallahuaklam.

Sulit diprediksi kapan hilangnya gejala sosial buruk, yang tak terpuji dan merusak sendi-sendi peradaban bangsa di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita. Jika gejala bisnis PTS yg memperjualkan gelar akademik palsu dan abal-abal tersebut, terus dibiarkan, tidak diawasi ketat dan jika pun ada yang berbuat kriminal oleh oknum Yayasan Palsu selaku Badan Hukum Penyelenggara (BHP)PTS abal-abal, maka sulit dibayangkan Indonesia bisa berperadaban maju, modern, dalam memasuki 100 tahun Indonesia Merdeka, Indonesia Emas thn 2045, yang tinggal lk 21 tahun lagi.

Mengapa kita sulit memajukan Indonesia yang berkemajuan dan beperadaban moderen ? Sehingga kondisi Indonesia dampak buruknya, “tidak baik-baik amat” hingga zaman Now, begitu banyak problem sosial dan kendala dalam sejumlah aspek, bidang dan sektor, akibat sangat rendahnya atau rusaknya mutu sumberdaya manusia (SDM) Indonesia, baik dari aspek skill maupun moralitas (integritas).

Dan saya pernah beropini di publik berdasarkan dan ditinjau dari analisis data dan fakta sebagai indikator penentu keberhasilan pembangunan nasional.
Ketika itu mass media, diwawancarai wartawan selaku Ketua Wandik Kota Bogor tentang apa dampak negatif, dengan maraknya penyandang gelar palsu berkeliaran di masyarakat ?

Jawaban saya cukup sederhana dan ringkas saja yaitu sbb:

1. Bagi mereka bergelar akademik spt Dr dan atau Profesor jika diundang dalam forum ilmiah seperti seminar, simposium dan workshop membahas topik spesifil tertentu sudah dapat dipastikan mereka tidak akan mampu berpikir ilmiah, teoritis dan konseptual berdasarkan kerangka pikir sainteks. Dugaan saya jika mereka diundang, enggan untuk hadir karena gugup (nervous) dan tidak percaya diri. Jadi kita bisa menduga bagi pengguna ijazah dan gelar abal-abal akan mendatangkan lama-lama penyakit jiwa akibat tekan-gangguan mental berupa stress etc., dan
2. Bagi mereka ASN dan Aparatur Negara penyandang gelar S1, S2 dan S3 yang aspal dan abal-abal, kemudian digunakan untuk promosi jabatan dan menduduki eselon tertinggi tertentu dan bergensi, bisa dipastikan mereka tidak akan mampu bekerja profesional karena tidak menguasai sainteks sesuai kapasitasnya dan tuntutan kebutuhan masyarakat/rakyat yang dipimpinnya, apalagi mereka pemakai sarjana palsu itu adalah pejabat publik. Jika fenomena sosial negatif tsb terus berlangsung di birokrasi pemerintahan kita, maka pelayanan publik akan terganggu dan tidak bermutu/non prima, karena pejabatnya tidak mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah (solution and identification of social problems), sehingga program.dan proyek-proyek yang direncanakan para oknum pejabat publik tsb, akan tidak tepat sasaran, baik input, proses dan output/outcome menjadi rusak dan gagal, proyek mangkrak banyak kita temukan di lapangan, saya kebetulan berprofesi puluhan tahun sebagai konsultan pemberdayaan masyarakat (social empowering consultant) di perdesaan daerah terluar dan tertinggal, proyek-proyek fisik mangkrak banyak saya temukan, baik di kawasan Indonesia Bagian Barat, apalagi di Indonesia Bagian Timur. Padahal mereka para oknum pejabat publik tsb seperti Kepala Dinas di daerah (Kab/kota/Provinsi), dan Kabid/Direktur/Deputi atau Dirjen di suatu Kementerian dan Lembaga Negara (K/L) di lingkungan birokrasi Pemerintahan Pusat, telah digaji mahal dengan berbagai tunjangan struktural dan fasilitas jabatan yang menghabiskan.dana APBN dan APBD yang lumayan besar. Jadi luar biasa dampak buruk para oknum birokrat tersebut, sehingga terjadi inefisiensi (pemborosan) anggaran negara dan akibat lainnya pelayanan publik memburuk, masyarakat kelas bawah (grass rote) tetap miskin, bodoh dan terbelakang, nauzubillahi minzalik.

Demikian itulah opini saya, saya menarasikan fenomena sosial penyelenggaraan PTS abal-abal, dengan mengobral ijazah palsu, berakibat multi komplek yang menghambat capaian kemajuan Indonesia akibat rendahnya mutu SDM birokrat kita yang tidak bisa bekerja profesional dan juga bermental tidak jujur, bobrok dengan gelar palsunya.

Harapan.kita, semoga pihak Dikti Kemendiknas RI memiliki kemampuan untuk membina, mengawasi ketat penyelenggaraan PTS dan menindak dengan tegas, ajukan dan naikkan ke pengadilan untuk penegakan hukum.bagi PTS yang berbuat kriminal melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agar oknum penyelenggaranya ada efek jera agar kapok.

Menurut saya, penegakan hukum adalah cara dan langkah yang tepat dan cerdas untuk menyelamatkan masyarakat dan negara-bangsa dari para penjahat yang berlindung di PTS yang bermisi mulia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, yang.merupakan salah satu tujuan bernegara/NKRI..###

Semoga bermanfaat dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita senantiasa dalam rahmat dan karunia Allah SWT, dengan setia dan berkomitmen memajukan dunia pendidikan tinggi, Aamiin-3 YRA.*
Save PTS Indonesia!

Gallery and Ecofunworkshop, Kp.Wangun Atas Rt 06 Rw 01 No. 16, Kel.Sindangsari, Botim City, 6 Desember 2024

Wassalam
====✅✅✅
Dr. Ir.H.Apendi Arsyad,M.Si (Dosen, Konsultan, Pegiat dan Pengamat serta Kritikus Sosial melalui tulisan-tulisannya di media sosial, Serta Ketua Dewan Pendidikan Kota Bgr 2013-2019)

Jurnal Inspirasi – Oh kata “pelangi” itu, maksudnya bu Dr.Sri, LGBT singkatan Lesbyan, Gay, Bisex and Transgender. Ya sekarang aku ngerti!. Perbuatan LGBT itu jelas dan tegas haram hukumnya secara syar’i DinnuiIslam, dan perbuatan sodomi itu berbahaya bagi kesehatan, kata dr Inong melahirkan predator akibat sangat “nikmat” dan ketagihan akhirnya cari mangsa kemana-mana, termasuk anak-anak juga “disantap”, maksudnya dicabuli dari duburnya.

Penyakit LGBT meruntuhkan institusi keluarga samarah yang menjadikan dambaan dan idaman kita semua, dan dampak daksyat penyakit LGBT memiliki daya rusak bagi kelangsungan dan eksistensi masyarakat dan peradaban umat manusia.

Bagaimana sikap kita ICMI, Ya harus kita lawan penyakit sosial LGBT terutama perbuatan amoral “Sodomi” yang asal muasalnya dari umat nabi Luth zaman bahela tsb. Allah SWT memberikan azab kepada kaum Sodom dengan bencana alam, berupa hujan batu dan angin topan, yang akhir episode masyarakat Sodom sehingga mereka bergelimpangan menjadi mayat-mayat, begitulah teguran keras dan azab Allah.

Jadi, perbuatan amoral LGBT itu, dikutuk Allah SWT dan itu merusak dan memporak porandakan peradaban madani, dimana manusia-manusianya berakhlaq mulia (akhlaqul karimah).

Saya masih ingat sepak terjang ibuku Dr.Sri Astuti Buchori di ICMI, selaku waketum MPP ICMI di era ketumnya abang Prof.Jimly Assiddiqie tentang giatnya ibu Sri menolak LGBT di tanah air.

Saya juga bergerak di Kota Bogor, melawan wabah LGBT, terinspirasi dan tergerak dari Semnas MPP ICMI di hotel Sahid Jaya Jakpus ketika itu. Saya pun tahu bahwa inisiator atau pelopornya ibuku Dr.Sri, alhamdulillah aktivis ICMI yg saya kenal sosok pemikir, idealis dan penuh semangat kepedulian terhadap nasib keluarga, masyarakat, umat dan bangsa.

Sepulang dari Semnas ttg Dampak Buruk LGBT tsb, saya sebagai Ketua Wandik Kota Bogor (2013-2019), lk sebulan kemudian Wandik menyelenggarakan seminar dengan tema “Anti dan Tolak LGBT” di Kota Bogor.

Forum Seminar mendapat sambutan positif, seminar dihadiri para Kepsek, para Ketua Komsek, ibu-ibu aktivis penggerak PKK dari 7 kec se Kota Bogor, pimpinan Ormas dan tokoh pendidik etc. Seminar mengambil tempat di ruang sidang Balaikota Bogor. Kami mendapat dukungan/ sponsor dari bpk Sekdakot Bogor bpk Drs.H Ade Syarif,M.Pd dan Pimpinan Baznas Kota Bogor.

Narasumber seminar anti dan tolak LGBT thn 2015 tsb, antara lain speakernya bu Prof.Euis Sunarti, dosen IPB University pegiat keluarga bahagia, seorang narsum lagi dari ICMI Pusat (lupa namanya “ibu dr.Inong” barangkali ya) dan saya AA sbg Ketua Wandik Kota Bgr, serta bpk Drs Fahmi selaku Kadisdik Bogor.

Seminar anti dan tolak LGBT bertempat di Balai Kota Bogor terekspose dgn baik di berbagai media massa dan medsos, diantaranya HU Radar Bogor, HU Pakuan Raya dll. Saya pun menulis di mass media dan wawancara dengan wartawan tentang bahaya LGBT bagi generasi muda penerus bangsa dan sikap kita wajib menolaknya, jangan sampai mewabah. Saya mendesak Pemkot Bogor agar tidak permisif, acuh tak acuh terhadap penyakit sosial tersebut.

Sikap tegas kita terhadap LGBT harus anti dan menolak LGBT jangan sampai berkembang biak di masyarakat.

Jujur saya berkata bahwa munculnya sikan tegas saya untuk anti dan tolak LGBT, ilmu pengetahuannya saya peroleh dari semnas MPP ICMI thn 2015 di hotel Sahid Jaya tsb.
Beberapa narsum dari berbagai latar belakang profesi spt ahli fiqih Islam dari MUI Pusat bpk Dr.Niam, dokter kesehatan kelamin ibu dr.Inong, psikolog dr siapa itu? maaf lupa, dan ahli komunikasi keluarga dari IPB alm Prof Aida Vitayala Sjafri, serta ibuku Dr.Sri Astuti sendiri. Sajian materi semnas anti dan tolak LGBT sangat bagus, membuka mindset dan alam sadar saya AA untuk bergerak mensosialisasikannya di kota Bogor.

Produk seminar tolak dan anti LGBT, kami semua peserta membuat pernyataan kesepakatan, dan deklatasikan di akhir seminar. Isi lengkapnya ada 5 butir, seperti apa bunyinya agar dibaca buku karangan saya berjudul “Kritik dan Saran Peningkatan Kualitas Pelayanan Kota Bogor”, IPB Press lk 560 hal, dipajang dan dijual di Serambi Mal Botani Square Baranangsiang Kota Bogor.

Sedang dampaknya dari seminar Dewan Pendidikan (Wandik) Kota Bogor thn 2015 tsb, menyadarkan publik Bogor, dengan indikasi adanya demontrasi besar-besaran (rubuan massa) unjuk rasa ke Balai Kota Bogor, yang digerakan sejumlah pimpinan Ormas Islam dan LSM spt Forum Sinergi Muslim dll.

Para habib, ustads dan pimpinan Ormas/LSM berorasi dari halaman Masjid Raya Bogor di Jalan Pajajaran, Otista, dan Jalan Ir.Djuanda, hingga sampai ke halaman Balai Kota Bogor. Waktu itu Walkot bpk Dr.Bima Arya dan Forkompinda Kota Bogor menerima kami para utusan demontran berasal beberapa elemen. Kami berdialog dgn unsur Forkompinda dengan sikap kami anti dan menolak wabah LGBT yang mulai marak di Kota Bogor, kami sampaikan data dan informasinya.

Setelah dialog Forkompinda dengan kami utusan demontran, bpk Walkot beserta sejumlah unsur Forkompinda termasuk Kasospp, kadisdik dll menemui massa demontran di depan Balai Kota Bogor. Tapi sayang, apa yang dijanjikan oleh Walkot Bogor, yang diketahui dan dirasakan “belum atau tidak ada” realisasinya.

Misalnya sebagai contoh kami bersama tokoh masyarakat, lsm FSM bersama 3-4 org anggota DPRD Kota Bogor (terutama fraksi PKS dll) yang peduli akan bahaya LGBT di masyarakat Kota Bogor beberapa kali kami melakukan diskusi focus group (Fgd) di Wandik Kota Bogor guna merumuskan konsep (naskah akademik) untuk rancangan Perda yang akan disampaikan ke Pimpinan DPRD Kota Bogor. Kami pun bersama pimpinan ormas Islam dan LSM mendatangi gedung DPRD Kota Bogor untuk berdialog dan menyampaikan aspirasi warga Bogor.

Alhamdulillah dalam perjalanannya, setahun kemudian, sekitar pertengahan thn 2016, DPRD Kota Bogor telah berhasilkan membuat, menyetujui dan memutuskan/menetapkan Perda tentang “Penanggulangan bahaya LGBT”. Akan tetapi proses implementasi Perda tersebut, tersendat, macet, akibat Perwalkot Bogor tidak kunjung dikeluarkan SKnya, konon draf Perwalkot Bogor sudah disiapkan oleh dinas terkait, tetapi tidak ditandatangi hingga Dr Bima Arya berakhir masa jabatan Wali kotanya.

Saya pun tidak tahu mengapa ? Jika mendengar suara-suara “sumbang” diluar sana, bahwa birokrat Pemkot Bogor muncul sikap keengganan keluarnya SK Perwalkot Bgr tsb, ada tekanan politik dari pihak-pihak tertentu dari luar dengan beberapa issu kebebasan dan pelanggaran HAM yang dihembuskan, sehingga Forkopimda ciut. Ya hingga kini gerakan anti dan tolak juga ikut melemah (ciut). Apakah masyarakat “egp” terutama pimpinan Ormas Islam permisif, pasif, emangnya gue pikirin/egp dan ciut nyalinya?. Wallahu aklam.

Harapan saya dan kita barangtentu, karena LGBT ini diharamkan DinnulIslam, perbuatan dikutuk Allah SWT, juga dari berbagai perspektif atau analisis saintek sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan merusak peradaban masyarakat madani yang dirahmati Allah SWT, makanya MPP ICMI harus peduli terhadap gerakan anti dan tolak LGBT seperti yang pernah dipraktekan ibuku Dr.Sri Astuti dkk, mendatangi beberapa Komisi DPR RI sekaligus menyampaikan konsep hasil rumusan Semnas MPP ICMI tentang bahaya LGBT bagi masyarakat Indonesia, dan mereka menjambangi beberapa PTN dan PTS di seluruh Indonesia untuk mensosialisasikan bahaya penyakit LGBT di kampus-kampus, yang mulai masuk aecara pelan.

Upaya keras dengan komitmen tinggi untuk membasmi wabah LGBT MPP periode lalu tersebut, sepatutnya kita apresiasi, mencontoh dan dilanjutkan oleh generasi MPP, MPW, MPD dan MPS ICMI se Indonesia, serta Batom ICMI zaman Now. Terutama kewaspadaan yang harus ditingkatkan kontrol terhadap produk legislasi tentang LGBT berupa UU yang diputuskan DPR RI, kita para cendekiawan muslim wajib mengawalnya, agar produk perundang-undangan tersebut jangan sampai isi pasal demi pasalnya sesat dan menyesatkan karena bertentangan dengan Al Quran dan Assunah Rasulullah Muhammad SAW.

Kita berharap agar MPP ICMI agar lebih proaktif mengkounter bahaya manipest dan latent LGBT di tanah air, yang telah mulai mewabah di lingkungan sosial di berbagai strata sosial atas (kls menengah atas, para elite dan the ruling party), Wallahusmaklam.

Kita paham bahwa masuknya wabah LGBT itu, karena adanya dukungan NGO internasional dan bahkan pimpinan tertinggi “imam” agama tertentu yang mendukung LGBT. Agenda dan target mereka setiap negara melagalkan LGBT, dan negara harus menerima dan mengakui keluarga yg dibangun melalui perkawinan sesama jenis (gay/sodom dan lesby).

Di dunia sudah lk 28 negara melegalkan LGBT, termasuk negara muslim Indonesia menjadi targetnya, dan beberapa NGO mensponsori dengan pendanaan yang cukup besar, miliaran rupiah (ingat statemen Menkopolkamhumham RI, bpk.Prof.Mahfudz MD di media massa), dan mereka aktif pula melakukan loby-loby politik bersama tokoh politik (the ruling party). Kita wajib mewaspadainya, jangan sampai mereka masuk.

Munculnya gejala sosial berkembangnya internasionalisasi gerakan wabah penyakit sosial LGBT di beberapa negara di dunia, mulai tampak eksis, dimana mereka menunjukan simbol-simbol di medsos dan mereka giat membangun opini publik bahwa menolak LGBT diartikan mereka pro LGBT berkedok dan melanggar HAM etc.

Demikian narasi singkat ini dibuat guna mengingatkan kembali perjuangan kita anti dan tolak LGBT di tanah air tercinta Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, warga negaranya beragama Ketuhanan Yang Maha Esa/bertauhid. Oleh karena itu sangat pantas dan wajib kita bersikap tegas menolak segala perbuatan maksiat, terutama LGBT yang dimurkai dan dikutuk Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT.
Saveg Keluarga Indonesia dari penyakit sosial LGBT, Save NKRI. :##

Gallery and Ecofumworkshop,Kp.Wangun Atas RT 06 Rw 01 Kel.Sindangsari Botim City, 4 November 2024

Wassalam
=====✅✅✅
Dr.Ir.H.Apendi Arsyad,M.Si (Pendiri dan Ketua Wanhat MPW ICMI Orwilsus Bogor merangkat Wasek Wankar MPP ICMI, Pendiri dan Dosen Universitas Djuanda Bogor thn 1986 sd 2024, Konsultan, Pegiat dan Pengamat serta Kritikus sosial melalui tulisan di media sosial, Ketua Wandik Kota Bogor tahun 2013-2019)