Satpol PP Tutup Galian C di Cikadu

By

-

February 7, 2024

Galian C di Cikadu ditutup sementara sebelum pengelola memperlihatkan izin.

jurnalinspirasi.co.id – Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor bersama Pol PP Leuwisadeng menutup aktivitas penggalian tanah yang diduga ilegal di Kampung Cikadu, Desa Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor, Rabu (7/02/2024).

Kepala Unit Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Leuwisadeng Cecep Tarmizi mengatakan, bahwa penutupan aktivitas tersebut karena menyebabkan fasilitas akses jalan desa rusak dan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

“Karena sudah menyebabkan dan mengganggu kenyamanan masyarakat umum. Aktivitas tersebut kami beri tindakan dengan cara memasang Pol PP Line (garis Pol PP) pada lahan dan alat berat yang berada di lokasi, serta memanggil penanggung jawab aktivitas untuk membawa berkas-berkas perizinan untuk diperlihatkan,” katanya.

Ia menjelaskan sebelum dilakukan penertiban aktivitas galian tanah pihaknya terlebih dahulu memberikan teguran terhadap pengelola yang kemudian langsung diberikan sanksi tegas dengan memasang garis penyegelan.

“Kita datang ke lokasi bersama PPNS dan Sat Pol PP Kabupaten Bogor kepada pengelola agar dilakukan penghentian sementara sebelum ijinnya terbit dari dinas SDM Provinsi Jawa Barat,” jelasnya.

Cecep menyebutkan bahwa kegiatan aktivitas galian tanah di Desa Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng itu merupakan kegiatan galian bentonit.

“Karena kegiatan tersebut belum mengantongi izin, maka kami melakukan penghentian aktivitas galian untuk sementara waktu. Hingga, mereka memenuhi perizinan secara administrasi dari masyarakat sekitar, dan dinas terkait” ungkapnya.

Dari hasil pemeriksaan di lapangan, terdapat 2 buah alat berat excavator yang dipergunakan untuk aktivitas tersebut.

“Penghentian aktivitas tersebut disaksikan oleh masyarakat setempat dan pengelola galian untuk dilakukan musyawarah tentang perizinan yang akan diurus,”terang Cecep yang juga mantan Patwal Dishub Kabupaten Bogor itu.

Sementara penutupan galian bentonit ini dilakukan atas laporan dari masyarakat terkait aktivitas lalu lalang kendaraan truk bermuatan berat sehingga menyebabkan kerusakan jalan desa yang diduga merugikan masyarakat.

Penutupan tambang galian C ini sifatnya hanya sementara sampai izinnya dari Provinsi Jawa Barat turun. “Kalau sudah berizin, pasti kami tidak akan menutup aktivitas tambang galian ini,”pungkasnya.

(tm)

Alat Bantu Minim, Dewan Dorong Alokasi Anggaran Tambahan untuk Dinsos

By

Admin

-

February 7, 2024

jurnalinspirasi.co.id – Saat ini masih banyaknya masyarakat Kabupaten Bogor yang memerlukan alat bantu bagi para lansia dan kaum disabilitas seperti kursi roda, tongkat dan alat pendengaran.

Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Muhamad Romli menyebut kebutuhan bagi disabilitas dan lansia sangat minim.

Melihat kondisi tersebut DPRD Kabupaten Bogor mengalokasikan anggaran tambahan untuk Dinsos Kabupaten Bogor.

Anggaran yang diberikan ke Dinsos tak lain diperuntukkan untuk pembelian kursi roda, tongkat , alat bantu dengar dan Pampers bagi lansia .

Anggota DPRD Kabupaten menerangkan menambah quota anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk pembelian kursi roda dan tongkat.

“Anggaran pembelian kebutuhan bagi disabilitas dan lansia ditambah dari sebelumnya hanya 200 kursi roda di tahun 2024 menjadi 1.700 kursi roda,” ujarnya, Rabu (7/2/2024)

Politisi dari PPP Kabupaten Bogor tersebut mengungkapkan untuk teknis bantuan tersebut, nantinya IPSM di setiap kecamatan mendata berapa jumlah kebutuhan bagi lansia dan disabilitas.

Setelah itu diusulkan ke Dinsos Kabupaten Bogor untuk dilakukan verifikasi agar bisa tepat sasaran.

Bantuan tersebut nantinya oleh Dinsos diserahkan langsung ke penerima .

” IPSM mendata dan mengajukan siapa saja yang membutuhkan. Lalu, Dinsos Kabupaten Bogor yang bakal mendistribusikan langsung ke penerima,” ujarnya.

Ia berharap dengan banyaknya bantuan untuk disabilitas dan Lansia bisa meringankan beban mereka.

Bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada warga masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus, sehingga dapat mempermudah aktivitas kesehariannya.

“Kita akan perjuangkan agar program bantuan ini bisa terus berlanjut dan diperluas dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya

Sementara itu Camat Dramaga Atep Sumarno mengungkapkan bantuan kursi roda, alat bantu dengar dan tongkat sangat dibutuhkan lansia dan disabilitas.

Pihak Kecamatan Dramaga bersama Pemerintah Desa dan IPSM sudah melakukan pendataan para penerima bantuan.

Ia berharap lansia dan disabilitas yang ada di wilayah Kecamatan Dramaga bisa mendapatkan bantuan kursi roda, alat bantu dengar dan tongkat dari Dinsos Kabupaten Bogor. Terlebih, kebutuhan tersebut sangat urgen bagi mereka untuk beraktivitas sehari-hari.

“Kita mengusulkan kurang lebih 20 kursi roda dan berharap semua lansia dan disabilitas yang ada di Kecamatan Dramaga bisa terbantu dan memilik kursi roda,” tukasnya.

(arip ekon)

Darya Varia Edukasi Pencegahan Stunting Bermitra dengan Kemenkes

By

Admin

-

February 7, 2024

jurnalinspirasi.co.id – PT Darya Varia Laboratoria Tbk (Darya Varia) hari ini memberikan pemaparan tentang program Corporate Social Responsibility (CSR) yang diusung Perusahaan sejak tahun 2018 dalam rangka pencegahan stunting yang bermitra dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di bawah kerangka program Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Sehat.

Dengan mengambil tema Generasi Sehat Bebas Stunting, Darya Varia memiliki komitmen untuk selalu mendukung program prioritas Pemerintah di bidang kesehatan masyarakat, yang akhirnya dapat menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

Mengambil lokasi di Desa Cibatok II, Kabupaten Bogor, program Generasi Sehat Bebas Stunting dapat menurunkan angka stunting pada anak sebesar 80% secara bertahap selama 5 tahun berjalan berkat sinergi yang solid antara Darya Varia dengan seluruh elemen masyarakat serta mitra terkait.

Di awal program tahun 2018, terdapat 68 anak yang mengalami stunting. Melalui berbagai program pencegahan dan edukasi, angka ini terus menurun dan pada tahun 2023 angka stunting berhasil ditekan dengan hanya 13 anak.

Presiden Direktur PT Darya Varia Laboratoria Tbk dr. Ian Kloer, dalam sambutannya mengatakan, “Darya Varia sebagai perusahaan farmasi yang bergerak di bidang kesehatan memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam implementasi program-program prioritas Pemerintah Indonesia di sektor kesehatan, termasuk program pengentasan stunting,” ungkapnya.

Ia menyampaikan, stunting telah menjadi isu kesehatan yang membutuhkan perhatian khusus di Indonesia. Perlawanan terhadap stunting memerlukan pendekatan dan intervensi sistematis terhadap ekosistem, selain pemenuhan gizi yang optimal.

“Upaya mengentaskan stunting di Indonesia bukan hanya masalah fisik, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan bangsa,” katanya.

Lanjut dr. Ian Kloer, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan.

Stunting menyebabkan hambatan perkembangan kognitif dan motorik, penurunan kapasitas intelektual, dan meningkatkan risiko penyakit tidak menular di masa depan. Menurut estimasi UNICEF, prevalensi stunting di Indonesia sangat tinggi, yaitu 31,8% pada tahun 2021.

Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia dan Afrika. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024.

Sementara itu, dr. Boy Abidin Sp.OG (K), dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dalam pemaparannya mengatakan, Stunting dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain asupan gizi, status kesehatan, lingkungan sosial, lingkungan kesehatan, lingkungan permukiman, pendapatan, kesenjangan ekonomi, sistem pangan, jaminan sosial, sistem kesehatan, pembangunan pertanian, dan pemberdayaan perempuan.

Oleh karena itu, stunting sudah menjadi isu kesehatan yang membutuhkan perhatian khusus di Indonesia. Ia mengatakan erlawanan terhadap stunting memerlukan pendekatan sistematis terhadap ekosistem, selain pemenuhan gizi yang optimal.

Program-program yang dijalankan setiap tahunnya antara lain edukasi kesehatan secara umum kepada kader Duta Sehat, Pelatihan Peningkatan Kompetensi Bidan, Pemberdayaan Posyandu melalui pengadaan bahan makanan sehat dan peralatan kesehatan, pengecekan kesehatan gratis, mendukung pembangunan infrastruktur kesehatan seperti pembangunan Unit Kesehatan Sekolah, edukasi perilaku hidup sehat dan budaya cuci tangan di beberapa SD sekitar, edukasi tentang pemenuhan gizi pada anak, edukasi keterampilan orangtua mengasuh anak (parenting), dan edukasi seks dan kesehatan reproduksi dengan target siswa/i SMP untuk menekan angka pernikahan usia remaja.

“Edukasi seks dan reproduksi bagi remaja dapat memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab tentang seksualitas, kesehatan reproduksi, dan perencanaan keluarga. Pernikahan dini pada remaja dapat meningkatkan risiko seperti komplikasi kehamilan dan persalinan, kematian ibu dan bayi, infeksi menular seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, dan stunting pada anak”, ungkap dr. Boy Abidin.

Disisi lain, Enjang Hariri, S.Ip, Sekretaris Desa Cibatok II mengaku sangat mengapresiasi Darya-Varia yang telah melaksanakan berbagai program untuk membantu menurunkan angka stunting ini secara berkelanjutan.

“Dengan dukungan yang terus-menerus, Desa Cibatok II ini berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan. Program ini menjadi berbeda karena kegiatan-kegiatan intervensi yang dilakukan lebih dari sekadar pemberian suplemen gizi dan nutrisi, namun sudah menargetkan hal-hal yang sifatnya pencegahan di hulu seperti penyuluhan kesehatan ibu dan anak, perbaikan sanitasi lingkungan, pemberdayaan keluarga, dan terutama edukasi dini pada remaja,”katanya.

Lebih lanjut ia menyampaikan “Program ini sangat membantu keluarga kami untuk memenuhi kebutuhan gizi yang baik, seperti dengan memberikan suplemen, makanan bergizi, dan konsultasi kesehatan. Edukasi yang dilakukan juga memberikan pengetahuan dan keterampilan yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidup,”tambahnya.

Lebih lanjut ia berharap program ini terus dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya untuk memberikan dampak positif bagi keluarga dan generasi mendatang, sehingga apa yang telah dicapai oleh program ini dapat berpengaruh pada prestasi dan potensi anak-anak”, tutup Ningsih Mintarsih, kader Posyandu yang sangat terbantu dari program Generasi Sehat Bebas Stunting.

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (“Darya-Varia atau Perseroan”) adalah perusahaan farmasi yang beroperasi sejak tahun 1976. Selama 48 tahun, Darya-Varia terus bergerak maju untuk mendukung terwujudnya Indonesia lebih sehat melalui produk kesehatan berkualitas tinggi dengan merek-merek yang dipercaya masyarakat Indonesia.

Berbagai produk obat resep dan Consumer Health berkualitas diproduksi dan dikembangkan oleh Darya-Varia di dua fasilitas manufaktur kelas dunia yang berlokasi di Gunung Putri dan Citeureup, Bogor.

Kedua pabrik tersebut telah menerapkan Sistem Jaminan Halal dan memenuhi standar internasional Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan sertifikasi BPOM.

(andres)

Ujung Tombak Pencarian Atlet Pelajar Ditangan Bapopsi Kecamatan

By

Redaksi

-

February 7, 2024

jurnalinspirasi.co.id – Ketua Bapopsi Kabupaten Bogor, H Hendarsah berbarap 200 pengurus Bapopsi Kecamatan se Kabupaten Bogor bisa jadi bagian penting dalam pencarian potensi atlet pelajar yang ada diwilayahnya masing masing.

Karena, kata Hendarsah, potensi atlet pelajar yang ada di tiap tiap kecamatan sangat banyak dan jangan sampai mereka nantinya malah memperkuat daerah tetangga Kabupaten Bogor.

” Kami ingin Bapopsi Kecamatan jadi ujung tombak dalam memantau talenta atlet pelajar yang ada di wilayahnya hingga bisa jadi bagian atlet masa depan Kabupaten Bogor,” tegas Hendarsah saat pelantikan pengurus Bapopsi 40 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor di Hotel Lor In Sentul, Rabu, 7 Februari 2024

Hendarsah yang juga sebagai Sekdispora Kabupaten Bogor menegaskan, saat ini Bapopsi Kabupaten Bogor tengah mempersiapkan atlet yang akan tampil dalam Popwilda 2024 .

” Mudah mudahan Kontingen Kabupaten Bogor dalam Popwilda nanti akan banyak dihuni atlet atlet baru dari semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor,” tegas Hendarsah

Lebih lanjut, tambah Hendarsah, Bapopsi Kabupaten Bogor juga akan terus bersinergi dengan lembaga lembaga keolahragaan yang ada di Kabupaten Bogor seperti KONI, NPCI ataupun KORMI.

Sementara itu, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan AP mengatakan 200 pengurus Bapopsi Kecamatan se Kabupaten Bogor yang baru resmi dilantik harus mempunyai data base potensi atlet setiap cabor yang bisa jadi atlet masa depan Kabupaten Bogor.

” Sinergitas Bapopsi Kecamatan, Bapopsi Kabupaten Bogor serta lembaga keolahragaan yang ada tentunya akan menjadi modal penting dalam melahirkan para atlet potensial masa depan Kabupaten Bogor,” papar Asnan AP

Asnan AP menegaskan, Kabupaten Bogor sudah punya PPOPM tentunya ini harus bisa dimanfaatkan oleh para atlet pelajar di kecamatan untuk jadi siswa PPOPM Kabupaten Bogor.

Asnan AP menambahkan, Bapopsi Kabupaten Bogor juga harus memiliki data base atlet potensial yang nantinya bisa diproyeksikan masuk dalam pembinaan di Cabor yang ada di KONI Kabupaten Bogor dan PPOPM.

(asep syahmid)

Kementan Komitmen Wujudkan Good Governance Lewat Sosialisasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM

By

Redaksi

-

February 7, 2024

BBPMKP Ciawi — Sosialisasi dan pembinaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada Jumat (02/02) di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP)

jurnalinspirasi.co.id – Kementerian Pertanian terus berkomitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui pembangunan Zona Integritas dilingkungan Unit Kerjanya, salah satunya melalui giat sosialisasi dan pembinaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada Jumat (02/02) di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP).

Giat tersebut merupakan salah satu langkah Kementan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan komitmen anti korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Zona Integritas (ZI) merupakan instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi menyerukan agar seluruh jajarannya dapat memahami dan memiliki kesadaran dalam penerimaan dan pelaporan gratifikasi yang berakibat pada terjadinya benturan kepentingan sebagai wujud komitmen anti korupsi.

“Untuk itu, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinyatakan memiliki potensi benturan kepentingan, wajib melaporkan kepada atasan langsung,” kata Dedi.

WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, dan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit dan hasil.

Salah satu syarat dalam penilaian predikat WBK/WBBM yaitu penilaian Survey Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (SPKP) dan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK).

Hadir sebagai narasumber giat, Abdussyahid, pengendali teknis Inspektorat Jenderal Kementan mengatakan batas minimal nilai survey untuk dapat melanjutkan ke tahap penilaian berikutnya yaitu 3,2 untuk SPKP dan 3,6 untuk SPAK. Survey dilakukan pada responden publik yang menggunakan pelayanan di tiap Unit Kerja.

“Apabila Unit Kerja Bapak/Ibu, nilai surveynya telah memenuhi batas minimal maka dapat melanjutkan ke pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE)”, jelas Abdus.

LKE merupakan Lembar Kerja yang berisi pengisian dokumen bukti pembangunan ZI melalui enam area perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Abdus berharap seluruh unit kerja mengimplementasikan setiap area perubahan dan dapat dibuktikan dengan dokumen legal.

Giat Sosialisasi dan Pembinaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM diikuti oleh seluruh UK/UPT lingkup BPPSDMP Kementan secara hybrid di BBPMKP pada 02 hingga 05 Februari 2024.

(Nita/BBPMKP)

Oleh-oleh Khas Nusantara Kini Ada di Vending Machine Terminal 3 Soetta

By

Admin

-

February 7, 2024

vending machine — Vending machine di Bandara Soetta

jurnalinspirasi.co.id – Habis bepergian, tetapi lupa beli oleh-oleh kini bukan lagi jadi masalah. PLN berkolaborasi dengan Angkasa Pura (AP) II sediakan produk oleh-oleh khas nusantara lewat vending machine Terminal 3 Kedatangan Domestik Bandara Soekarno Hatta. Kehadiran vending machine ini tidak hanya jadi solusi untuk para pelancong, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pegiat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan penjualannya.

Kehadiran vending machine di Bandara Soetta

General Manager PLN UID Jakarta Raya, Lasiran saat peresmian vending machine mengatakan bahwa terdapat 16 produk makanan ringan khas nusantara yang dijual di vending machine ini. Dimana 11 diantaranya merupakan UMKM Binaan PLN dan 5 lainnya merupakan UMKM Binaan AP II.

“11 produk unggulan UMKM Binaan PLN ini telah diseleksi dari 479 UMKM Binaan PLN UID Jakarta Raya yang tergabung di Hub UMK Jakarta Raya,” jelas Lasiran.

Staf Khusus III Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga, pada kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa kegiatan ini didasari semangat antar BUMN untuk berkolaborasi untuk pengembangan UMKM.

“Kehadiran vending machine ini membantu para UMKM untuk memasarkan produknya secara lebih masif dan luas. Apalagi lokasi ini sangat strategis, banyak orang habis bepergian dari mana-mana lewat sini,” jelas Arya.

Beberapa makanan ringan oleh-oleh khas nusantara yang dijual pada vending machine ini di antaranya kembang goyang, biji ketapang, rendang sapi, brownis kering, stik tahu, kentang mustofa, hingga spikuk.

General Manager PLN UID Jakarta Raya, Lasiran menambahkan bahwa produk UMKM Binaan PLN yang dijual di vending machine telah lolos kurasi produk unggulan dari Hub UMK Jakarta Raya.

“Produk yang dijual ini sudah mendapat pendampingan dan pelatihan terkait packaging, tersertifikasi halal, tersertifikasi BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), tersertifikasi PIRT (Produksi Industri Rumah Tangga), dan juga HAKI. Jadi aman sekali buat dikonsumsi,” tambah Lasiran.

Kedepannya PLN berkomitmen untuk menambah vending machine lainnya di lokasi-lokasi yang strategis sebagai bentuk dukungan bagi UMKM dalam memperluas pasar, meningkatkan omset, serta mengembangkan perekonomian Indonesia.

(yev/r)

SPKLU Meningkat 120% di Jakarta, PLN Siap Dukung Pertumbuhan Ekosistem EV

By

Admin

-

February 7, 2024

Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum

jurnalinspirasi.co.id – Dalam rangka mendukung percepatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya berhasil menambah 43 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di tahun 2023 atau naik 120% dibanding tahun 2022. Saat ini total terdapat 79 SPKLU yang tersebar pada 48 lokasi di Jakarta dan sekitarnya.

Jumlah infrastruktur pendukung kendaraan listrik di Jakarta selama 2023 secara keseluruhan mengalami peningkatan, terdiri dari Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Pengisian Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU), dan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU). Jumlah total SPKLU, SPBKLU dan SPLU naik sebesar 17% dibanding tahun sebelumnya, dari 2.866 unit menjadi 3.347 unit. Seluruhnya tersebar di wilayah kerja PLN UID Jakarta Raya.

General Manager PLN UID Jakarta Raya, Lasiran mengungkapkan percepatan pembangunan ekosistem kendaraan listrik ini merupakan komitmen PLN dalam mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mobilisasi berkelanjutan untuk mewujudkan Jakarta Kota Global.

“Kita dukung Pemprov DKI untuk jadikan Jakarta jadi Kota Global dengan siapkan stasiun pengisian kendaraan listrik yang mumpuni,” ungkap Lasiran.

SPKLU ini dirancang untuk memberikan akses mudah dan cepat bagi pemilik kendaraan listrik untuk mengisi daya kendaraan mereka saat berada di tempat publik, menjadikan mobilitas berkelanjutan, lebih terjangkau dan praktis.

Penyediaan SPLU yang lebih luas juga menjadi fokus utama, menciptakan lingkungan yang mendukung penggunaan energi listrik bersih di Jakarta. Jumlah SPLU di wilayah Jakarta saat ini berjumlah 3.263 unit. SPLU ini ditempatkan pada lokasi strategis untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses mudah mengisi daya kendaraan listrik dan perangkat elektronik lainnya guna mendukung perubahan positif dalam pola konsumsi energi.

SPBKLU juga menjadi sorotan dalam upaya menciptakan infrastruktur yang mendukung kendaraan listrik khususnya roda dua. Saat ini PLN UID Jakarta Raya telah menghadirkan 43 kabinet yang tersebar di area Jabodetabek. Dengan adanya SPBKLU, pengguna kendaraan listrik dapat dengan nyaman dan aman menukar baterai motor listrik mereka sehingga meningkatkan fleksibilitas pengguna.

Lasiran juga mengatakan bahwa sudah banyak masyarakat yang beralih ke kendaraan listrik. Bersama-sama dengan Pemerintah Pusat, Pemda, dan berbagai instansi lain, PLN ingin ajak masyarakat Jakarta ikut menciptakan kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan dengan penggunaan kendaraan ramah lingkungan.

“PLN siap membangun dan menyiapkan fasilitas bagi pengendara kendaraan listrik. Baik menambah SPKLU, SPBKLU, ataupun SPLU,” tutup Lasiran.

(yev/r)

Pemkab Bogor Tak Mampu Selesaikan Persil 84, Kades Minta Negara Hadir

By

Redaksi

-

February 6, 2024

jurnalinspirasi.co.id – Dibalik kesempurnaan program yang diraih oleh Pemerintahan Desa Gunungputri, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, terselip satu persoalan sengketa lahan yang tak kunjung terselesaikan bahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor sekalipun.

Persoalan tanah di Persil Nomor 84, Desa Gunungputri masih menjadi momok yang menghantui warga, terutama warga yang tanahnya ada di persil tersebut. Pasalnya, persil tersebut diklaim oleh 5 perusahaan dan warga setempat, dimana sudah 40 tahun persoalan itu tak kunjung selesai.

” Saat Bupati Iwan Setiawan itu sudah ada surat keputusan, namun sampai pak Iwan gak jadi Bupati, hal ini gak jua bisa selesai,” ungkap Kepala Desa Gunungputri Damanhuri kepada Jurnal Bogor, Selasa (6/2/24).

Damanhuri menyebut, dirinya beserta jajaran sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bahkan membawa nama Kabupaten Bogor sampai ke luar Negeri. Tapi hal yang sangat disayangkan, ada kasus sengketa lahan sampai 40 tahun ternyata tak mampu diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

” Saya sudah berusaha semampu saya, makanya saya berharap dengan duduknya Pj Bupati yang notabene adalah orang pusat, saya berharap bisa menangani persoalan Persil 84 yang ada di Gunung Putri,” harapnya.

Efek dari sengketa tersebut, sambung A Heri sapaannya, warga jadi tidak bisa melakukan transaksi, seperti jual beli, bagi waris bahkan bayar pajak. Karena Persil itu sudah diblokir dari pusat dan tidak bisa dilakukan pemberkasan apapun.

” Jika memang benar bisa diselesaikan, itu adalah hal yang mudah sebetulnya, namun disini yang turun harus negara, karena Pemkab saya anggap tidak mampu menangani kasus ini, jika mampu tidak mungkin sampai 40 tahun tidak terselesaikan,” cetusnya.

Oleh karena itu, upaya apapun dirinya akan melakukan dan kasus Persil 84 itu jadi pekerjaan khusus untuknya sebelum berakhir masa jabatannya.

” Saya punya keinginan, dan saya akan berusaha sebisa mungkin sebelum jabatan saya habis , persoalan di Persil 84 itu harus selesai. Kasihan warga saya, akibat diklaim perusahaan, tanah mereka jadi korban,” pungkasnya.

(nay nur’ain)

Galian C di Cikadu Diprotes Warga, Sebabkan Banjir dan Rusak Jembatan

By

Redaksi

-

February 6, 2024

jurnalinspirasi.co.id – Akibat ulah operasi galian C di wilayah Kampung Cikadu, Desa Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, jalan yang dibangun dari bantuan pemerintah yaitu satu miliar satu desa (Samisade) mengalami kerusakan cukup parah.

Dampak dari aktivitas galian diduga ilegal tersebut sangat menghantui warga pemukiman yang tidak jauh di lokasi galian tersebut. Selain jalan ratusan meter yang dibangun oleh bantuan Samisade mengalami kerusakan juga menyebabkan banjir di permukiman warga.

Terlihat di lokasi, ada dua alat berat satu diantaranya sedang beroperasi mengeruk dan menumpukan tanah. Memang tidak ada aktivitas truk. Disebutkan warga sekitar bahwa pada Selasa (6/2/2024) truk tersebut sedang libur.

Namun akibat ulah aktivitas galian tersebut jembatan yang diresmikan oleh mantan Bupati Bogor yaitu Ade Yasin ini terancam ambrol. Keretakan memanjang dan licin karena tanah yang berserakan ke jalan. Selaan itu beton pembatas jembatan tersebut sudah miring hampir roboh.

“Saya baru denger kabar minggu-minggu ini, bahwa di lokasi tersebut ada galian untuk bahan bentonit kalau tidak salah,” kata salah satu tokoh masyarakat di Desa Sadeng, Agus Anggawa, Selasa (6/02/2024).

Agus Anggawa yang juga merupakan mantan Kepala Desa Sadeng ini menjelaskan, pada saat dirinya menjabat sempat ada. Akan tetapi dia tidak mengijinkan karena aktivitas tersebut akan merusak lingkungan.

“Dampaknya kalau longsor atau banjir benar-benar akan berdampak ke permukiman warga. Kemarin saja ada pohon longsor satu, luar biasa dampaknya ke pemukiman jadi banjir. Kita khawatir kan ini kebendung hujan besar ya pasti habis kampung tersebut,” jelasnya.

Kata dia, selain itu jalan di lokasi tersebut juga mengalami hancur terlebih jalan tersebut peruntukannya bukan untuk angkutan berat.

“Masyarakat meminta galian tersebut untuk ditutup. Yang saya tahu baru dua minggu ini beroperasi, saya juga tidak tau apakah ini sudah ijin. Yang jelas banyak aduan masyarakat ke saya tidak ada kompromi, masyarakat meminta untuk ditutup aktivitas galian tersebut,” bebernya.

Di tempat terpisah warga sekitar yang enggan disebutkan namanya mengatakan, aktivitas galian yang jaraknya hanya puluhan meter dengan pemukiman warga tidak ada ijin lingkungan.

Menurut dia, bahwa aktivitas galian tersebut pengambilan teras atau tanah yang akan dibawa ke daerah Leuwiliang.

“Sampai saat ini belum ada ijin dari warga juga, bahkan semua warga tidak setuju dengan aktivitas galian itu karena bikin rugi masyarakat salah satunya jalan banyak yang amblas dan banjir. Tapi gak ada yang berani ngomong, cuma rame di belakang aja,” katanya.

Sementara saat dihubungi melalui WhatsApp Kanit Satpol PP Kecamatan Leuwisadeng Cecep Tarmizi, mengaku baru mengetahui dari laporan warga sekitar. Dia baru akan turun ke lapangan.

“Iya saya baru tahu, ada laporan tadi pagi ke saya. Saya belum mengecek legalitasnya dan ijin lingkungan dari warga seperti apa. Paling besok saya akan kesitu, mudah-mudahan cuaca mendukung,” pungkasnya.

(tm)

SUKSESKAN PEMILU 2024 DENGAN LUBER JURDIL

By

Redaksi

-

February 6, 2024

Buy now