Ciawi, Jurnal Inspirasi  

JELANG perhelatan Porkab 2020 yang akan digulirkan sekitar September mendatang, jajaran pengurus Koordinator Olahraga Kecamatan (KOK) Kecamatan Ciawi saat ini sudah berlari kencang dalam menghadapi event olahraga terbesar di Kabupaten Bogor itu. “Porkab itu suatu event olahraga yang  paling bergengsi di tingkat Kabupaten Bogor ,” ujar Sekretaris KOK Ciawi,  Hendrick Hendriawan.

Ia menegaskan, KOK Kecamatan Ciawi saat ini sedang mempersiapkan atlet-atlet  terbaik yangf ada di kecamatan Ciawi supaya bisa berprestasi di tingkat Kabupaten  Bogor atau tepatnya saat event Porkab digelar nanti. “Insya Allah KOK Ciawi di Porkab 2020  akan turun pada 15 cabang olahraga. Namun sampai saat ini kami belum tahu ada berapam cabang olahraga yang akan digelar pada Porka 2020 nanti,” tegas Hendrick

Lebih lanjut, kata Hendrick, setiap cabor  yang masuk binaan KOK Ciawi  saat ini mulai  mengadakan pelatihan-pelatihan.  Tak hanya itu, sambungnya ,  ada juga beberapa cabang olahraga yang sudah menggelar seleksi dengan event Porcam. Bahkan, ada juga beberapa atlet dari Kecamatan Ciawi yang sedang mengikuti berbagai event di tingkat Jabar .  

“KOK Ciawi sekarang juga sedang menggelar Turnamen Sepak Bola  Tunas Menteng Cup II  yang diadakan  di  dilapangan Tapos Desa Citapen ,” beber Hendrick.

Wakil Ketua II KONI Kabupaten Bogor Bidang Organisasi, Joy Pendhita mengatakan, pelaksanaan Porkab Bogor 2020 akan masuk dalam pembahasan dalam waktu dekat ini. “ Kami berharap pelaksanaan Porkab Bogor 2020 ini harus melakukan regulasi usia juga, karena ini sebagai ajang penggalian bibit  atau talenta olahraga yang selama ini belum terpantau oleh cabor yang ada di KONI Kabupaten Bogor,” pungkas Joy Pendhita.

Asep Syahmid

Jakarta, Jurnal Inspirasi

Banjir yang melanda sebagian Jakarta, termasuk kompleks Istana Kepresidenan yang ikut terendam banjir tepatnya di sekitar Masjid Baiturahim semata kaki pada Selasa (25/2) pagi, membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jadi sorotan. Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras pun mempertanyakan kerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Pemprov DKI Jakarta terkait banjir yang berkali-kali melanda Ibu Kota.
Politikus PPP ini menilai, Pemprov DKI seharusnya bisa meminimalisir potensi banjir. Sebab ada rentang waktu yang panjang saat musim kemarau untuk persiapan. “Pemprov DKI Jakarta terlihat kurang serius dalam proses pencegahan banjir yang tiap tahun terjadi di Ibu Kota. Seharusnya, jika mau serius, rentan waktu dari sekitar April hingga Agustus itu sudah cukup untuk mempersiapkan Jakarta tidak banjir saat musim hujan datang,” kata Aras dalam keterangan tertulis, Selasa (25/2).
Dia berujar banjir di Jakarta menjadi perhatian nasional karena berdampak pada aktivitas di Ibu Kota. Aras menyoroti banjir sampai menggenangi ruas jalan tol, jalur lintas bawah, dan objek vital negara.
“Ini tentu dikarenakan ada yang salah dengan sistem drainase Ibu Kota. Bagaimana dengan normalisasi dan naturalisasi sungai-sungai atau saluran-saluran air?” ujarnya.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta DKI berbenah diri dalam sistem penataan kota terkait pencegahan banjir. Politisi Partai Golkar itu bilang Anies perlu mengundang ahli untuk menemukan terobosan perbaikan sistem drainase. Selain itu, Bamsoet menilai DKI perlu menambah sumur resapan dan waduk. “Ini bukan yang pertama kali kita menghadapi musibah banjir, sehingga harus dilakukan langkah-langkah yang permanen agar banjir ke depan tidak terulang,” ujar Bamsoet.

Sedangkan politisi PDIP Andreas Hugo Pariera membandingkan Anies dengan Basuki Tjahaja Purnomo alias Ahok serta Presiden Joko Widodo. Andreas menyebut di antara Jokowi dan Ahok dalam menangani banjir, kinerja Anies paling buruk. Terkait hal itu, Andreas pun menyinggung sebuah meme yang menyebut semua masalah di Jakarta terjadi akibat warganya salah memilih gubernur. “Sederhana aja buat masyarakat, dulu ketika maaf aja ya, Pak Jokowi dan Pak Ahok sudah mulai ada perubahan, ” kata dia.

Sementara Anies menyebut ada 290 RW yang terendam banjir, Selasa (25/2). Sekitar 3.565 orang terdampak kejadian ini.  Ketika disinggung banjir yang sudah berkali-kali terjadi di Jakarta sejak tahun baru 2020, Anies enggan berkomentar banyak. Anies mengatakan, konsentrasi pihaknya saat ini menangani korban banjir. “Sekarang konsentrasi pada penanganan, cuaca seperti ini masih akan terjadi beberapa waktu ke depan,” ucap Anies saat memantau Pintu Air Manggarai, Jakarta. Anies menyinggung ramalan BMKG pada Desember 2019 bahwa cuaca ekstrem akan terjadi hingga Maret 2020. Anies enggan berkomentar lagi ketika ditanya mengenai antisipasi Pemprov DKI menghadapi cuaca ekstrem tersebut. “Cukup,” kata Anies sambil berjalan meninggalkan para wartawan.
Pada awal pernyataan, Anies mengatakan, banjir yang terjadi pada Selasa pagi karena curah hujan yang tinggi, bukan karena aliran dari hulu di Bogor. Seperti di Pintu Air Manggarai, sempat berada pada level Siaga I dan kini turun menjadi Siaga II. Menurut Anies, seluruh jajaran Pemprov DKI saat ini berada di lapangan untuk membantu warga yang terdampak banjir.
Anies mengatakan, warga korban banjir yang membutuhkan bantuan bisa menghubungi 112. Warga juga bisa datang ke kantor kelurahan terdekat. “Kita akan bantu respons semua yang jadi kebutuhan masyarakat,” ucap Anies. Untuk saat ini, kata Anies, pihaknya sedang berkonsentrasi pada penanggulangan bencana. “Semua sumber daya kita siapkan untuk terjun ke lapangan. Semua kegiatan Pemprov difokuskan di lapangan. Semua pertemuan, rapat batal semuanya, turun ke lapangan,” ucap Anies.

Asep Saepudin Sayyev |*

Data dan Fakta

• Kompleks Istana Kepresidenan di Jalan Medan Merdeka Utara, termasuk titik yang rentan terkena banjir jika debit hujan begitu besar di ibu kota. Pada Selasa, 10 Februari 2015, banjir juga sempat menyentuh Istana, atau ketika gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sedang menjadi kepala daerah saat itu. 

• Salah satu banjir yang cukup parah yang melanda Istana, terjadi di era kepemimpinan Joko Widodo sebagai gubernur. Saat itu, air kecokelatan dengan tinggi sekitar 39 centimeter melanda Istana. Foto presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan celana digulung dan berada di tengah banjir di Istana pun beredar di media.

Bogor, Jurnal Inspirasi

Sidang lanjutan kasus penipuan investasi tiketing yang mencapai miliaran rupiah dengan nomor perkara Nomor 22/Pid.B/2020/PN Bgr kembali dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Bogor  dengan agenda pembacaan jawaban eksepsi yang diajukan terdakwa RM, Selasa (25/2). RM sendiri dalam eksepsinya menyatakan bahwa kasus tersebut merupakan perkara perdata. Namun, hal itu dipatahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kuasa hukum korban, Koeshendarto, Tri Widiastuti mengatakan bahwa semua eksepsi sudah dipatahkan dan dijawab oleh jaksa. Menurutnya, penolakan eksepsi sangat mendasar lantaran RM tak pernah menjalin hubungan kerjasama dengan pihak yang diklaim sebagai rekanan bisnis seperti SKK Migas, antavaya dan lain sebagainya.

“Berarti itu menujukan bahwa sudah terpenuhinya unsur penipuan. Dan oleh karena itu dakwaan sudah jelas tepat dan sesuai dengan aturan kitab undang undnag hukum acara pidana,” tegas Tri usai sidang.

Kemudian, sambung dia, jaksa memohon agar majelis menolak eksepsi dari terdakwa dan tetap melanjutkan perkara ini. “Nah itu jawabannya akan disampaikan oleh majelis pada putusan pada hari Selasa, 3 Maret 2020,” ungkapnya.

Selanjutnya, kata Tri, pihaknya akan terus mengawal persidangan ini, dia mengaku percaya bahwa majelis hakim yang terhormat di PN Bogor akan memberikan keputusan seadil adilnya buat pelapor. “Kita lihat saja nanti,” ucapnya.

Ia menilai dengan ditolaknya eksepsi oleh jaksa, artinya eksepsi terdakwa mengada-ngada, dan perbuatan terdakwa memenuhi unsur penipuan.

Seperti diberitakan sebelumnya, total kerugian untuk para korban yang melapor di Polresta Bogor Kota mencapai Rp11 miliar. Berawal Korban penipuan Roosman dengan RM dirujuk sodaranya bernama Feri yang sudah bekerjasama dengan terlapor. Awalnya bertiga, tapi ketika modal dan keuntungan sudah Rp700 juta dilepaskan ke RM. Hingga saat ini dirinya merugi sekitar Rp9,7 miliar.

Fredy Kristianto

Bogor, Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mematangkan keberadaan moda transportasi berbasis rel, yakni trem. Selasa (25/2), Wakil Walikota Dedie A Rachim kembali bertemu dengan perusahaan asal Prancis Colas Rail, untuk membicarakan lebih lanjut terkait teknis, regulasi dan permasalah finansial.

Usai pertemuan, Dedie mengatakan, pembahasan tersebut juga menyinggung mengenai teknis pengoprasian trem, depo hingga jenis trem yang bakal dipergunakan.

Dedie menyatakan, lokasi pembangunan depo trem, yang memang menjadi kendala. Hal itu lantaran pemerintah tak memiliki lahan yang cukup dan strategis, untuk membangun depo.

“Kota Bogor ini tidak punya aset atau lahan yang cukup untuk depo yang membutuhkan luas sekitar 5 hektar. Kalaupun ada harus pembebasan dulu. Nah, ini jadi PR,” ujar Dedie kepada wartawan.

Kendati demikian, kata Dedie, rencananya depo trem bakal dibangun di kawasan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara. Hal itu lantaran lokasi tersebut dinilai strategis. “Ya, bagusnya memang disisi jalan tol,” katanya.

Ia menuturkan, Colas Rail menyarankan untuk menggunakan trem baru, dan bukan hibah dari Utrech, Belanda. Pasalnya, trem hibah sisa masa pakainya hanya 10 hingga 15 tahun lagi. Berbeda dengan barang baru yang dapat digunakan 30 sampai 40 tahun ke depan.

“Kalau trem hibah, kita nanti perlu pengadaan lagi setelah 15 tahun di tambah maintenance nya lebih mahal. Pemkot sebagai user tidak menolak karena ini kan program pemerintah pusat,” paparnya.

Dedie menambahkan, mendatangkan trem hibah dari Belanda, estimasi biaya pengiriman trem tersebut cukup tinggi. “Estimasi satu unit 3 miliar di kali 22 jadi sekitar 66 miliar belum asuransi, tarolah 100 miliar totalnya,  kemudain harus di modifikasi dulu di PT. Inka, di pasang AC, baterai dan lain lain,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Country Director Colas Indonesia Christophe Chassagnette menjelaskan bahwa secara keseluruhan kerjasama dengan pemkot berjalan mulus. Pihaknya, sambung dia, menyodorkan kajian sesuai dengan kondisi demografi.

“Kami akan buat beragam skema soal trem yang disesuaikam dengan kebutuhan Kota Bogor. Selain itu juga bakal ada opsi agar hasil kajian bisa diujicobakan, dan dapat berlanjut ke tahap berikutnya,” tandasnya.

Fredy Kristianto

Cibinong | Jurnal Bogor

Atap atau plafon Masjid Baitul Faizin di Komplek Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor yang baru selesai direnovasi pada tahun 2019 lalu, jebol. Memakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 senilai Rp 26 miliar dan belum diresmikan oleh Bupati Bogor, atap Masjid Baitul Faizin diperbaiki.

Kabid Hikmah Politik dan Kebijakan Publik pada PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bogor, Iksan Awaludin mengatakan, pihaknya menantang aparat penegak hukum untuk titik terang atas tabir gelap pada pembangunan Masjid Baitul Faizin.

“Perlu ada keseriusan Polres Bogor atau Kejari Kabupaten Bogor atas jebolnya plafon yang mengindikasikan ketidakberesan dalam renovasi masjid itu,” ujar Iksan kepada Jurnal Bogor, Selasa (25/2).

Ia menambahkan, pembuktian atas dugaan ketidakberesan renovasi tempat ibadah umat muslim di dalam komplek perkantoran Bupati Bogor itu. “Ini menjadi tantangan awal bagi wajah-wajah baru pimpinan penegak hukum. Pembangunan itu benar-benar di depan mata,” katanya.

Ia menerangkan, renovasi masjid tersebut sudah menjadi perhatian semua kalangan publik sejak awal dilakukan pengerjaan pada dua tahun lalu. 

“Proses dalam pembangunan masjid itu sangat banyak masalah dan sempat menjadi perhatian publik karena anggaran yang sangat fantastis yaitu 26 miliyar rupiah. Hari ini bisa kita lihat kualitas dan hasil pembangunan yang baru saja menginjak 1 tahun tapi sudah banyak atap dan bangunan yang rusak,” terangnya.

Sementara itu, Kabag Kesra pada Setda Kabupaten Bogor, Abdul Azis mengatakan, perbaikan plafon yang jebol tersebut tidak menggunakan APBD. “Renovasi itu menggunakan anggaran DKM dan sumbangan pejabat yang jumlah secara keseluruhan 20 juta rupiah,” papar Azis. 

Noverando H

Cibinong, Jurnal Inspirasi

Anak jalan (Anjal) menjadi kasus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terbanyak yang ditangani oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor. Kabid Rehabilitasi Sosial pada Dinsos Kabupaten Bogor, Dian Mulyadiansyah mengatakan, PMKS jalanan memang masih menjadi primadona di wilayah Bumi Tegar Beriman.

“Pemerintah penuhi kebutuhan bidang dasar pendidikan dan kesehatan para anak jalanan, tapi yang sulit itu merubah sikap mental. Keterpurukan ekonomi menjadi motif mereka kembali lagi ke jalanan,” ujar Dian kepada Jurnal Bogor, Selasa (25/2).

Ia menerangkan, perintah tidak serta merta melakukan penertiban bagi para PMKS jalanan tersebut tanpa dilakukan upaya untuk merubah prilaku.

“Ketika para PMKS jalanan itu tertangkap operasi dilakukan rehabilitasi. Mereka dilakukan pelatihan dan nantinya akan dikasih alat dan modal untuk usaha kecil-kecilan. Ini upaya agar mereka tidak kembali ke aktivitas lamanya,” terangnya.

Ia menegaskan, peran serta seluruh elemen masyarakat menjadi faktor utama untuk menekan angka PMKS jalanan khsusnya di Kabupaten Bogor.

“Kalau hanya pemerintah yang menginginkan bebas PMKS jalanan tapi masyarakatnya menerima keberadaan mereka mau apa. Tapi ketika masyarakat menolak keberadaan mereka, maka dengan sendirinya akan mengurangi angka PMKS tersebut,” tegasnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, ada empat jenis aktivitas yang masuk dalam kategori PMKS.

“PMKS itu ada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan Wanita Tuna Susila (WTS). Yang paling banyak ditangani oleh kami itu anak jalanan karena kalau WTS itu aktivitasnya sembunyi-sembunyi. Persoalan PMKS ini masih cukup serius di Kabupaten Bogor, kami akan sungguh-sungguh penanganannya,” paparnya.

Noverando H

Gunungputri, Jurnal Inspirasi

Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunungputri, kembali  terendam  lagi, banjir kedua di awal tahun 2020 ini disebabkan, air Sungai Cileungsi yang berhulu  di wilayah Kecamatan Sukamakmur dan Babakan Madang itu, debit airnya meluap.

“Banjir di Bojongkulur ini, karena Sungai Cileungsi, tak mampu lagi menampung debit air yang terus naik,  akibat di bagian hulu dan hilir diguyur hujan dengan intensitas tinggi sejak beberapa hari ini,” kata Ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi – Cikeas (KP2C) Puarman, kepada Jurnal Bogor, Selasa (25/02).

Puarman menerangkan, selain menggenangi wilayah Bojongkulur, banjir luapan Sungai Cileungsi juga merendam sejumlah perumahan dan pemukiman di wilayah Kota Bekasi, seperti di Pondok Gede, Jati Rasa dan Bekasi Barat.

“Sungai Cileungsi ini setiap musim hujan memang airnya sering meluap dan menggenani pemukiman baik di Gunungputri maupun Kota Bekasi, salah satu sebabnya, kondisi Sungai Cileungsi yang makin menyempit dan dangkal,” ungkap Puarman.

Banjir kedua di awal tahun 2020 ini, kata Puarman, mulai menggenani pemukiman Selasa dini  hari. Air yang menggenani pemukiman rata-rata satu mata kaki orang dewasa hingga lutut. untuk wilayah Bojongkulur, banjir menggenani pemukiman warga di 6 RW “Selasa siang, genangan air sudah mulai surut, lumpur serta sampah yang masuk kerumah-rumah warga sudah dibersihkan,” katanya.

Meski air sudah surut, kata Puarman, tim KP2C dan unsur dari Resimen I Pasukan Pelopor Cikeas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, tim dari Kecamatan Gunungputri, Polsek dan Koramil serta  Pemerintah Desa Bojongkulur masih siaga.

“Musim hujan kan belum ada tanda berakhir, tim terus siaga, sebagai langkah antisipasi, di mana ketika air Sungai Cileungsi meluap lagi, kami bisa cepat informasikan kepada warga,” katanya.

Waduk Solusi Permanen

Banjir yang acap kali menggenani wilayah Bojongkulur dan Kota Bekasi, bakal segera ditangani pemerintah pusat dengan rencana membangun Waduk Naraogong, di wilayah Kecamatan Sukamakmur.

Waduk tersebut berfungsi menampung air Sungai Cileungsi, ketika debitnya naik di musim hujan. “Banjir tahunan yang selalu menggenangi ratusan rumah di sebagai wilayah Desa Bojongkulur serta Kota Bekasi itu perlu diatasi secara permanen, sebab jika tidak, tiap musim penghujan datang, banjir akan terus melanda,” kata dua Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Mochamad Ikhsan, meninjau dampak banjir akibat Sungai Cileungsi.

Banjir di awal tahun 2020 itu, kata politisi PKS yang tinggal di Kecamatan Gunungputri itu membuka mata hati semua pengambil kebijakan, tak hanya di Kabupaten Bogor saja, sebagai pemilik wilayah, tapi Jawa Barat dan pemerintah pusat.

“Alhamdulillah, para pengambil kebijakan di pemerintah pusat sudah merancang beberapa rencana, untuk mengatasi agar aliran dua Sungai Cileungsi dan Cikeas, tak lagi meluap, ketika debitnya naik di musim hujan. Ini langkah nyata, kami (DPRD-red) Jabar pun siap membantu dengan menyampaikan usulan rencana itu ke DPR – RI,” katanya.

Aleg yang tinggal di Desa Bojongkulur itu lebih lanjut mengatakan, solusi pencegahan banjir tahunan di Bojongkulur, dalam tahap pematangan program.

“Besok (hari ini-red), Komisi IV DPRD Jabar dan  Komisi V DPR- RI bersama Gubernur Jawa Barat dan Banten serta Kementrian PUPR, dan beberapa pihak terkait akan rapat membahas masalah banjir dan penanganannya,” tuturnya.

Sambil menunggu solusi jangka panjang, Ichsan meminta, Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan sejumlah langkah preventif, misalnya menata kembali bangunan yang berdiri di sepanjang bantaran sungai serta penanganan sampah.

“Keberadaan bangunan di bantaran sungai dan sampah yang dibuang, ikut menghambat jalannya air Sungai Cileungsi. Ini menjadi tugas Pemerintah Kabupaten Bogor,” tutupnya.

Mochamad Yusuf