Pandeglang, Jurnal Inspirasi

Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) menggelar Pelatihan Kepemimpinan Bagi Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Mendukung Program Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) di  Kabupaten Pandeglang, 2 s.d 6 Maret 2020 dengan peserta 40 orang Kepala BPP se kabupaten Pandeglang dan kabupaten Lebak provinsi Banten.

Selaras dengan tujuan jangka panjang Kostratani yang diungkapkan  Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yakni  mengoptimalkan tugas, fungsi dan peran BPP sebagai pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Pelatihan ini diharapkan dapat melahirkan  Kepala BPP yang menguasai kompetensi dasar agar mampu menjalankan peran, tugas dan fungsi, tugas dan tanggung jawab  dalam mendukung pengelolaan Balai.

Hal inipun merupakan harapan besar Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi kepada penyuluh pertanian dimana penyuluh merupakan “Kopasusnya pertanian”, maka penyuluh harus menjadi garda terdepan pertanian. Dalam setiap kesempatan Ka. Badan mengungkapkan Penyuluh adalah “Otaknya Petani” maka penyuluh haruslah selalu meng-upgrade pendidikan dan pengetahuannya.

Sementara itu Eri Herlina Kepala Seksi Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan, menuturkan tujuan lainnya dari pelatihan ini adalah untuk menguatkan dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme Kepala Balai. “Pelatihan ini untuk menguatkan dan meningkatkan serta mengoptimalkan  kualitas dan kompetensi dasar profesionalisme sebagai pimpinan Balai yang handal, “ ujarnya.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut PPMKP menurunkan Widyaiswara Ahli Utama Winny Dian Wibawa, Widi Hardjono, Winarhadi  dan  Bambang Budhianto serta Widyaiswara Ahli Madya sebagai fasilitator.

Selain Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang merupakan Kabupaten binaan PPMKP dalam program Kostratani dan program Utama Kementerian Pertanian (Kementan).

Secara geologi, wilayah Kabupaten Pandeglang termasuk kedalam zona Bogor yang merupakan jalur perbukitan. Terdiri dari 35 kecamatan, Kabupaten  Pandeglang dialiri 18 aliran sungai dengan panjang total 835 km. Sungai-sungai tersebut dikelompokan ke dalam 3 (tiga) Satuan Wilayah Sungai (SWS) yang mencakup seluruh wilayah kabupaten ini, yaitu  Bagian utara berada di dalam SWS hulu Sungai Ciujung, CIbanten dan Cidana. 

Bagian tengah berada di dalam SWS Ciliman – Cibungur dan bagian selatan berada di dalam SWS Ciliman Cibungur. Dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan dalam “ Pandeglang Dalam Angka tahun 2018 “di kabupaten yang merupakan tempat perlindungan hewan badak bercula satu ini pada 2017 terdapat 54.739 Ha lahan sawah  terdiri dari 22,092 lahan sawah irigasi dan 32,272 non irigasi dengan rata – rata produksi per hektar mencapai 5,63 ton.

RG/PPMKP

Cibinong, Jurnal Inspirasi

JELANG penetapan enam stadion yang akan jadi venue utama Piala Dunia U-20  tahun 2021, Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule, Selasa pagi (3/3) rencananya akan melakukan sidak ke Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor. Kunjungan Ketua Umum PSSI ke Stadion kebanggaan masyarakat Kabupaten Bogor itu akan didampingi  Sekjen PSSI, Ratu Tisha dan sejumlah pengurus PSSI lainnya .

Disamping melakukan kunjungan dan melihat fasilitas sarana yang ada di Stadion Pakansari yang saat ini jadi markas Persikabo 1973, Iwan Bule juga akan menghadiri Ekpose Bupati Bogor, Hj Ade Yasin terkait kesiapan Kabupaten Bogor (Stadion Pakansari)  yang  masuk dalam nominasi venue utama Piala Dunia (Pildun) U-20  tahun 2021.   

“Ketua Umum PSSI akan berkunjung dan melihat progress sejauh mana kesiapan Stadion Pakansari menghadapi  pelaksanaan Piala Dunia U 20.  Insya Allah, Stadion Pakansari masuk dalam enam stadion yang akan jadi venue utama Piala Dunia U-20,” beber Kadispora Kabupaten Bogor,  Bambang Setyawan.

Stadion Pakansari sendiri selama ini  sudah punya pengalaman internasional saat jadi venue final Asian Games, perhelatan AFF dan AFC beberapa waktu lalu. 

Untuk menggaungkan event Piala Dunia U-20 tahun 2021, sambung Bambang, saat ini Dispora Kabupaten Bogor dan semua KOK dan Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor akan melakukan pemasangan banner atau spanduk Piala Dunia U-20 di semua kecamatan  yang ada di Kabupaten Bogor .

“Beberapa kecamatan seperti Kecamatan Cijeruk , Sukajaya, Ciawi dan juga Sukaraja sudah menyiapkan program program terkait promosi Piala Dunia U-20 tahun depan di Kabupaten Bogor,” pungkas Bambang Setyawan.  

Ia menambahkan,  Dispora Kabupaten Bogor akan mendukung penuh program Bupati Bogor terkait Piala Dunia U-20 dan akan all out  agar Kabupaten Bogor bisa menjadi penyelenggara Piala Dunia U-20 yang terbaik .

Sementara itu, Direktur Pengembangan Bisnis Persikabo, Rhendie Arindra mengatakan,  manajemen dan semua pemain Persikabo sangat mendukung Stadion Pakansari jadi venue utama Piala Dunia  U 20 tahun depan. “Secara fasilitas Pakansari sudah sangat lengkap, bahkan dalam waktu dekat ada perbaikan sarana lampu, ruang VVIP, pembuatan Lift dll. Itu menunjukan keseriusan Pemkab Bogor yang sangat siap menjadi tuan rumah,” tegas Rhendie.

Jika Stadion Pakansari direhab, kata Rhendie, maka Persikabo 1973 akan pindah home base ke Stadion Mini Persikabo, Cibinong. “Saya sudah bicara dengan Kadispora Kabupaten Bogor agar Stadion Mini Persikabo dilakukan pembenahan supaya mengikuti standar PSSI. Hingga Persikabo 1973  tetap akan berhome base di Cibinong ketika Stadion Pakansari dilakukan revitalisasi dalam waktu dekat ,” tuntas Rhendie.

Asep Syahmid

Bogor, Jurnal Inspirasi

Sedikitnya 635 unit angkutan kota (angkot) di Kota Bogor dari berbagai trayek, dibesituakan dalam rangka program akselerasi penataan angkutan perkotaan. Armada yang ‘dilenyapkan’ merupakan kendaraan yang sudah melewati batas usia 20 tahun ke atas.

Walikota Bogor Bima Arya mengatakan, salah satu upaya dalam melakukan penataan akselerasi angkot guna menangani kemacetan di Kota Bogor, maka dijalankan program konversi angkot dengan melakukan pengurangan jumlah angkot yang ada. “Ini tahapan dari penataan transportasi di Kota Bogor untuk mengurangi kemacetan dan mensejahterakan para pengusaha angkot. Dengan program konversi 2 banding 1,” ujarnya kepada wartawan di Balaikota, Minggu (1/3).

Bima mengatakan, ‘pemusnahan’ angkot dengan cara di-scraping (dipotong) ini merupakan angkot yang sudah tua. Nantinya, kata dia, angkot yang tersisa bisa menjadi konversi tiga banding satu atau menjadi feeder. Sehingga kedepannya, di pusat kota tidak ada lagi angkot, dan bakal mengandalkan trem. “Kita ganti transportasi di pusat kota oleh Trem. Angkot otomatis akan hilang nanti di pusat kota,” jelasnya.

Bima mengatakan bahwa program konversi 3 banding 1memang belum berjalan maksimal. Namun, saat ini diubah dengan skema 2 banding 1. Bima menambahkan, harus ada jalan baru dan formula yang disepakati bersama agar kondisi angkot di Kota Bogor lebih baik, dan kemacetan bisa ditekan.

“Pola konversi 2 banding 1 ini sudah lama digulirkan dan baru tahun ini bisa direalisasikan. Selanjutkan untuk kedepannya akan dilakukan konversi lain seperti 3 banding 1. Tetapi itu semua harus mendapatkan kesepakatan bersama antara Dishub, Organda, para Badan Hukum angkot,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Eko Prabowo mengatakan, program penataan angkot dilakukan dengan pendataan dan sistem reduksi dengan konversi, dan saat ini pihaknya fokus pada lima trayek dengan jumlah 1.270 angkot yang dikonversi menjadi 2 banding 1.

Dengan demikian, sambung Eko, jumlah angkot berkurang sebanyak 635. “Pelaksaan konversi 2 banding 1 kedepannya akan dilanjutkan dengan konversi 3 banding 1. Kami sudah melaksanakan di 5 trayek dengan pengurangan 635 angkot,” pungkasnya.

Fredy Kristianto

Solo | Jurnal Bogor

Lantaran mengira terpapar virus corona, seorang warga negara asing asal Korea Selatan ditemukan bunuh diri di Solo. Hanya saja setelah dilakukan visum dan pemeriksaan medis, RSUD dr Moewardi memastikan wanita yang berinisial EJ (57 tahun) itu negatif virus corona. Kapolresta Solo, Kombes Pol Andi Rifai mengatakan WNA Korsel itu mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri pada Minggu, 23 Februari 2020 lalu. Saat itu yang bersangkutan sedang menginap di kamar salah satu hotel berbintang yang ada di Solo.

“Temannya itu curiga kok tidak kabari, terus dicek di kamarnya tapi terkunci. Setelah itu pintu dibuka ternyata sudah gantung diri,” kata Andi di Solo, Minggu (1/3).

Setelah dilakukan pengecekan di dalam kamar ternyata ditemukan secarik kertas. Dalam surat beraksara Korea itu korban mengira jika dirinya terpapar virus corona. “Dia memang meninggalkan surat, tapi katanya terkena virus corona itu hanya perasaannya dia saja,” ujar Andi.

Berdasarkan keterangan dari temannya itu, lanjut dia, yang bersangkutan memang sejak lama telah sakit. Bahkan, sakitnya telah bertahun-tahun. “Menurut keterangan temannya itu mungkin dia itu stres depresi karena sudah lama sakit dan tidak sembuh-sembuh,” ucapnya.

Sedangkan terkait riwayat EJ yang pernah berkunjung ke China, Andy membenarkan. Hanya saja setelah dari China, ia sempat kembali ke negara asalnya. Setelah itu berkunjung ke Indonesia melalui Jakarta dan melanjutkan kunjungan ke Yogyakarta dan Solo. “Kalau misalkan terjangkit virus corona pasti di bandara sudah terdeteksi. Apalagi waktu dia berkunjung ke China itu waktunya sudah cukup lama Januari,” ungkapnya.

Meski demikian pihaknya tetap berkoordinasi dengan RSUD dr Moewardi untuk melakukan visum terhadap jasad EJ. “Hasil visum RSUD dr Moewardi itu negatif corona,” ucapnya.

Terpisah, Kasubag Hukum dan Humas RSUD dr Moewardi Solo, Eko Haryati membenarkan jika Polresta Solo memintanya untuk melakukan visum kepada jenazah WNA Korsel. “Memang hari Minggu 23 Februari itu Rumah Sakit Moewardi dapat kiriman dari Polresta itu minta untuk visum penyebab kematian,” kata dia.

Setelah dilakukan visum luar untuk mencari penyebab kematianya itu, lanjut Eko, Polresta juga meminta pemeriksaan lebih lanjut. Hal ini dilakukan lantaran berdasarkan informasi dari polisi yang bersangkutan sempat bepergian ke China.

“Karena adanya arah ke sana (virus corona), minta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Artinya dengan pemeriksan swab tenggorokan,” jelasnya.

Hasil swab tenggorokan itu selanjutnya dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Untuk mengetahui hasil pemeriksaan laboratorium itu membutuhkan waktu sekitar empat hari.

“Kita ambil swab-nya hari Minggu terus dikirim ke Balitbang Kemenkes dan jadinya hari kemarin Kamis,” ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan itu bahwa EJ tidak mengidap virus corona. “Hasilnya negatif corona,” tegasnya.

Setelah itu dilakukan serah terima jenazah kepada pihak keluarga dan Kedutaan Besar Korsel. Hanya saja pihak keluarga memutuskan jasad jenazah EJ untuk dikremasi di Tiong Ting.

“Kita menyerahkan dalam posisi jenazah. Nah dari pihak keluarga meminta untuk dikremasi. Jumat kemarin dibawa pulang ke Korea Selatan,” kata dia. Asep Saepudin Sayyev |*

Bogor | Jurnal Bogor

Rencana penambahan wakil direktur (wadir) RSUD Kota Bogor, masih menjadi pro kontra di kalangan anggota legislatif. Wakil Walikota Dedie A Rachim pun angkat bicara seputar keinginan pemkot tersebut. Menurutnya, tambahan satu wadir perlu dilakukan untuk meningkatkan manajemen pengelolaan rumah sakit.

“Seiring dengan perkembangan bisnis RSUD maka managemen harus disesuaikan, bayangkan dengan berapa ribu tenaga maka managemen harus diperkuat,” ujar Dedie di Balaikota, Minggu (1/3).

Menurut dia, penguatan manajemen perlu dilakukan untuk menangani permasalahan-permasalahan detil, seperti penanganan kedaruratan, pelayanan umum hingga servis. “Ya, untuk peningkatan memang perlu ditambah,” ungkapnya.

Iapun membantah, bila penambahan wadir itu dapat menambah beban keuangan dan bernuansa politis. “Saya tidak tahu dimana nuansa politisnya, justur saya baru dengar. Justru penambahan wadir akan meningkatkan pengelolaan managemen supaya lebih baik,” jelasnya.

Dedie menyatakan, RSUD sendiri direncakan akan menambah layanan penyakit jantung hingga kanker. “Karena itu mesti ada pengembangan dari mulai SDM, keuangan, peralatan dan ruangannya,” katanya.

Ia mengaku bahwa penambahan wadir RSUD telah melewati kajian matang dengan berbagai pertimbangan. “Saya pikir hal ini telah dipertimbangkan matang bukan asal hanya duduk lalu tiba-tiba menambah wadir. Kebijakan ini berdasarkan kebutuhan dalam meningkatkan pengelolaan managemen RSUD,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Pansus III DPRD, Jatirin mengatakan bahwa rencana penambahan wadir perlu diapresiasi, mengingat hal itu untuk pengembangan dan perbaikan layanan di rumah sakit pelat merah itu.

“Kan kita sama-sama tahu, kalau selama ini RSUD selalu overload karena merupakan rumah sakit rujukan. Karena itu pengembangan harus dilakukan,” ucapnya.

Kata dia, direktur utama RSUD harus dapat meyakinkan dewan terkait adanya potensi yang sulit tergali, apabila hanya mengandalkan dua wadir. “Misalnya seperti pengembangan SDM dan pelayanan untuk meningkatkan profit,” kata politisi PKB ini.

Jatirin menilai, penambahan wadir akan dapat meningkatkan pendapatan RSUD lantaran wadir itu akan membawahi divisi marketing untuk menarik kerjasama dengan berbagai asuransi. “Jadi saya setuju, kalau wadir ditambah,” ucapnya.

Diketahui, rencana penambahan wadir mencuat usai terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 soal perubahan nomenklatur pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Di antaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag),Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskarpu), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan RSUD.

Fredy Kristianto

Bogor, Jurnal Inspirasi

Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) merelokasi ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) Lawang Saketeng dan Jalan Pedati pada 6 Maret mendatang, masih menjadi polemik. Pasalnya, PKL tetap meminta agar kebijakan itu dilaksanakan setelah Lebaran.

Anggota DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya langsung menemui para pedagang. Kehadiran politisi PDI Perjuangan ini pun ternyata membakar semangat pedagang yang sebelumnya resah lapaknya akan dibongkar.

Dihadapan para pedagang, Atty menegaskan bahwa dirinya yang lahir di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Bogor Timur-Tengah mendukung dan siap memperjuangkan di barisan terdepan untuk hak para pedagang.

“Kalau ini sampai tidak didengar, saya tegaskan PDI Perjuangan Kota Bogor tegak lurus perjuangkan hak masyarakat. Mereka tidak menolak relokasi, mereka hanya minta ditunda, jadi tidak ada yang melanggar aturan,” ujar Atty kepada wartawan, Sabtu (29/2).

Menurut dia, sebagai wakil rakyat dan ketika rakyatnya meminta yang tidak melanggar regulasi, ketentuan dari program pemerintah pasti akan didukung.

“Coba kita berkaca pada relokasi pedagang sebelumnya di Pasar Anyar, dimana para pedagang juga meminta penundaan relokasi sampai hari raya idul fitri dan itu dilaksanakan, dikabulkan. Tetapi kenapa kalau kepada para pedagang disini tidak bisa dilakukan, berarti pemkot diskriminatif. Keadilan itu setidaknya bisa mendekati. Kalau rakyat dikiri bisa, dikanan kenapa engga bisa. Ini kan hanya minta waktu saja,” jelasnya.

Atty menyatakan, para pedagang disini ini sebenarnya mendukung adanya relokasi, mendukung adanya pembangunan serta mendukung tagline Bogor Berlari.

“Jika misalnya ini tidak dilaksanakan, berarti Pemkot Bogor tidak pernah memiliki dan memikirkan isi perut dan piring nasi orang lain. Padahal rakyatnya sendiri yang disebut PKL adalah aset Kota Bogor,” kata perempuan beranak tiga itu.

Ia mengaku telah berkoordinasi dengan sembilan anggota legislatif yang lahir dari Dapil 1 ini dan mereka sepakat menyatakan mendukung.

Kemudian selanjutnya, tambah Atty, akan dilakukan koordinasi atau diskusi dengan pimpinan DPRD, PDPPJ, Dinas UMKM sampai Walikota maupun Wakil Walikota Bogor bagaimana ini menjadi satu keharusan untuk bisa mendengar suara pedagang.

“Kita sudah mendengar bersama sama bahwa janjinya para pedagang ini diwakili paguyubannya akan dengan sukarela tanpa harus ditertibkan oleh Satpol PP untuk melakukan relokasi ke tempat yang telah disediakan oleh Pemkot Bogor,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PPKL) Pasar Pedati dan Lawang Seketeng, Ujang Waras Mauludin menuturkan bahwa para pedagang dengan penuh mendukung relokasi tersebut, namun hanya soal waktu yang kurang tepat.

“Hanya itu permohonan kami. Kami tidak banyak macam-macam, kami sama-ama orang Bogor, warga Bogor dan ingin Bogor ini nyaman, aman dan kondusif. Jadi kami semua para pedagang memohon kepada Wali Kota Bogor, Bima Arya untuk menangguhan relokasi yang rencananya akan dilakukan pada 6 Maret mendatang,” paparnya.

Sebab, sambung Ujang, menjelang Ramadhan dan Idul Fitri ini banyak yang harus dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagaimana diketahui, permintaan pasar meningkat pada momentum tersebut.

“Menjelang hari raya ini kami banyak kebutuhan misal untuk biaya sekolah, terlebih para pedagang yang selama ini bertempat disini dan puncak rezeki kami itu hanya di bulan puasa dan hari raya jika ingin tahu,” tandasnya.

Ujang mengatakan, saat menjelang bulan puasa dan hari raya jika harus pindah, belum tentu ditempat yang baru penghasilannya bisa normal seperti disini. Pasti sejak direlokasi hingga selesai hari raya, akan ada penurunan bukan kenaikan. Sedangkan jika hal itu terjadi siapa yang akan bertanggung jawab, apakah pemerintah akan menjamin, tidak seperti itu dan para pedagang juga tidak meminta jaminan.

Terpisah, Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa relokasi PKL masih sesuai jadwal yang telah ditentukan, yakni 6 Maret mendatang. “Kami masih terus koordinasi dengan Muspida. Relokasi ini kan untuk keadilan, sebab yang di Jalan Roda saja sudah pindah ke dalam Pasar Bogor,” katanya.

Iapun meminta agar PKL Lawang Saketeng dan Jalan Pedati juga masuk ke dalam Pasar Bogor. “Kesepakatan dengan PKL Jalan Roda kan, mereka mau direlokasi asal semua dipindah. Jadi saya harap pedagang Lawang Saketeng dan Pedati mengikuti perencanaan yang sudah ada,” tegasnya.

Bima menyatakan bahwa pemkot terus berkomunikasi denga  DPRD terkait relokasi tersebut. “Komunikasi masih terus dilakukan sampai saat ini,” ucapnya.

Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Bogor

Perhimpunan Sadulur Salembur meluncurkan program Lima Gerakan Kebaikan, yang meliputi keagamaan, kemanusian, perekonomian, kesehatan dan informasi. Pembina Relawan Perhimpunan Sadulur Salembur, Saeful Bakhri mengatakan bahwa program tersebut dibuat berdasarkan keinginan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan membekali ilmu pengetahuan bagi masyarakat. “Kami berkeinginan bila perhimpunan ini, dapat memberikan kontribusi positif bagi warga,” ujarnya kepada wartawan, usai peluncuran program Lima Gerakan Kebaikan di Cico Resort, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Minggu (1/3).

Menurut Saeful, Lima Gerakan Kebaikan, yakni Saruling (Sadulur Subuh Keliling) yang bertujuan meningkatkan tali silaturahmi dan mengajak warga, khususnya anak muda agar tak mudah terprovokasi untuk bertindak kriminal. “Kan kita sama-sama tahu, sekarang banyak anak muda yang terjurumus ke dunia kriminal. Baik itu tawuran geng hingga narkotika. Kami ingin mengikis itu semua, dengan cara menggelar kajian keagamaan di masjid,” katanya.

Kemudian, pihaknya pun membentuk Satgas Tangkas (Tim Penanggulangan Kemanusian Sadulur), yaitu tim reaksi cepat yang bertugas membantu masyarakat yang terkena bencana alam. 

“Lalu, ada Sabaraya (Sadulur Bisnis Bersama Rakyat) yang bergerak membantu ekonomi masyarakat  melalui bantuan-bantuan koperasi,” ucapnya.

Selain itu, sambungnya, Perhimpunan Sadulur Salembur ingin mengajak masyarakat membiasakan diri hidup sehat melalui program Moksa (Masyarakat Olahraga dan Kesehatan Sadulur). “Jadi selain mengajak masyarakat terus berolahraga secara rutin melalui kegiatan yang akan dibuat nantinya. Kami juga bakal menyediakan layanan kesehatan gratis,” papar pria yang juga Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PPP ini.

Sementara yang terakhir, kata Saeful, adalah Lorong 9, yang memiliki tugas untuk menyebarkan informasi terkait program-program kerakyatan yang selama ini telah diperjuangkan oleh dewan dan pemerintah. “Ada tim khusus yang akan menyebarkan informasi itu melalui media sosial, media massa hingga pemberian informasi secara door to door,” tandasnya.

Ia berharap, dengan diluncurkannya program Lima Gerakan Kebaikan, pihaknya dapat membantu pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menekan kenakalan remaja yang berujung kriminalitas.

Fredy Kristianto

Bogor, Jurnal Inspirasi

Kelurahan Pakuan fokus memfasilitasi warga yang dinilai pantas menerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pasalnya, pada tahun ini pihaknya telah mengusulkan sebanyak 137 unit rumah.

“Kami usulkan 137 unit dari target yang diberikan oleh Pemkot Bogor sebanyak 43. Tapi setelah diverifikasi, yang dianggap paling layak hanya 53 unit,” ujar Lurah Pakuan, Arif Hidayat kepada wartawan, Minggu (1/3).

Menurut dia, dari 53 unut rumah yang dianggap sebagai prioritas penerima bantuan RTLH, 26 di antaranya rusak berat. Sedangkan 30 rumah berstatus rusak ringan. “Yang paling banyak berada RW 06 yaitu 22 rumah, 12 rumah di RW 05. Sedangkan sisanya tersebar di RW 03, 04, 06 dan 07. Kesemuanya sudah masuk dalam aplikasi Sahabat,” paparnya.

Pemkot, sambung Arif, pada 2020 ini menaikan jumlah nominal bantuan RTLH, yakni maksimal Rp17,5 juta dari sebelumnya Rp11,5 juta. “Angka itu adalah pagu maksimal. Kalau soal pencairan, nanti akan dihitung oleh Adkesra setelah disurvei. Jadi jumlahnya bisa segitu, bisa juga dibawah itu,” jelasnya.

Sementara itu, untuk penerima bantuan RTLH pada 2019, terdapat delapan unit rumah dari sembilan yang diajukan telah tersentuh bantuan pemerintah. “Ya, jumlahnya mulai dari Rp7.250.000 sampai Rp9.750.000,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Arif juga menyinggung kurangnya koordinasi mengenai penerima bantuan BSPS. “Yq, seharusnya koordinasi dulu agar bantuan merata. Kami hanya khawatir, mereka yang pernah tersentuh RTLH mendapatkan bantuan lagi. Jadi biar nggak tumpang tindih dan demi azas keadilan,” pungkasnya.

Fredy Kristianto

Cibinong, Jurnal Inspirasi

Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bogor bukan hanya konsen terhadap pelayanan sertifikasi tanah. Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor, Sepyo Achanto menegaskan, pihaknya bukan hanya melakukan pembenahan secara internal tapi juga memberikan pemahaman kepada ekternal.

“Harus nyambung, karena kalau peningkatan pelayanan pertanahan hanya dari dalam saja tapi diluar pemahamannya masih minim, ya nanti akan tidak ketemu dan akhirnya miss komunikasi terus,” tegas Sepyo kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Pria asal Kota Solo ini mengatakan, pihaknya tidak hanya melakukan peningkatan pelayanan terhadap permohonan sertifikasi tanah saja. “Tidak ada artinya peningkatan pelayanan tapi permasalahannya tinggi. Makanya saya juga fokus terhadap penanganan permasalahan pertanahan,” ujarnya.

Ia menerangkan, wilayah Bumi Tegar Beriman menjadi daerah peringkat teratas se-Indonesia untuk permasalahan pertanahan. “Fokus kami menangani permasalahan yang ada sebelumnya. Untuk pembenahan validasi data kami cenderung ke pihak ketiga, sebab kalau memanfaatkan SDM yang sekarang akan menggangu yang pelayanan sertifikasi,” kata pria yang baru dua bulan menjabat sebagai Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor ini.

Lebih lanjut ia memaparkan, pihaknya tidak menutup kemungkinan melibatkan Pengadilan Negeri (PN) Cibinong dalam penanganan permasalahan pertanahan.

“Pengadilan itu alternatif terakhir dan memang jalur penyeleasian legalitas di sana. Namun ada non litigasinya dangan langkah memediasi pihak-pihak terkait itu akan kami lakukan. Untuk mendapatkan mediasi dari kami, masyarakat mengajukan melalui surat melalui permohonan ke Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor,” paparnya. 

Noverando H