Cibinong I Jurnal Inspirasi

Diperpanjangnya masa libur sekolah, dan latihan olahraga di Pusat Pembinaan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa (PPOPM) Kabupaten Bogor, akibat wabah virus Covid-19, tidak lantas membuat dua atlet bola basket PPOPM ‘Bumi Tegar Beriman’, Lubina Hafizh, dan Bunga Ratna Ningtyas, berleha-leha. Justru sebaliknya, kedua pebasket ini, terus berupaya untuk meningkatkan performanya selama berlatih mandiri.

Seperti dikatakan Bunga Ratna Ningtyas, jika perpanjangan libur sekolah, dan latihan bersama seperti biasa, tidak jadi penghalang untuk tidak berlatih secara mandiri di rumah. Apalagi tim pelatih, terus memberikan program latihan kepada semua atlet yang ada di tim PPOPM Kabupaten Bogor. Jadi, latihan wajib berjalan seperti biasa.

“Latihan sudah pasti setiap hari. Karena, itu semua untuk menjaga performa tetap baik selama menjalani program latihan mandiri di rumah,” ujar Bunga Ratna Ningtyas, Selasa (14/4).

Bunga menambahkan, jika program latihan yang diberikan tim pelatih tidak jauh berbeda dengan latihan seperti biasa. Hanya saja, sekarang ini latihannya tidak bersama dengan teman-teman lainnya. Tapi lebih kepada latihan mandiri.

“Yang jelas, saya tetap enjoy menjalani program latihan secara mandiri dirumah. Apalagi programnya langsung diberikan oleh tim pelatih. Jadi sama saja sebenarnya, hanya tidak berlatih bersama seperti biasanya dengan teman-teman,” pungkasnya.

Hal senada juga dikatakan Lubina Hafizh, bahwa latihan mandiri dirumah tetap enjoy. Jadi tidak ada masalah kalau latihan tidak bersama dengan teman-teman seperti biasa pada saat sebelum masa covid-19. “Setiap hari sudah pasti latihan. Karena, kita wajib untuk membuat laporan dari hasil latihan yang diberikan tim pelatih kepada saya,” kata Lubina.

Asep Syahmid

Bogor | Jurnal  Inspirasi

Pelatih Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kota Bogor, Siti Robiah, menegaskan, jika pihaknya terus berupaya untuk memaskimalkan program latihan atlet secara mandiri kepada para atlet binaannya. Hal itu dilakukan untuk menjaga performa atlet tetap terjaga dengan baik selama penularan infeksi Coronavirus Disease (Covid 19) belum berakhir.

“Sekarang ini, kami terus intens memberikan program latihan kepada para pemanjat-pemanjat junior, maupun senior. Selama adanya imbauan untuk sementara tidak boleh melakukan aktivitas latihan bersama. Maka seluruh atlet diberikan program latihan secara mandiri dirumah, hingga batas waktu yang ditentukan,” ujar Siti Robiah, Rabu (15/4).

Wanita yang akrab disapa Obi menjelaskan, kalau program pembinaan terhadap atlet junior terus ditingkatkan, terlebih lagi di fisik,. Mengingat, sekarang ini sarana untuk tempat latihan manjat ditutup sementara hingga batas waktu yang tidak bisa ditentukan, maka atlet junior diberikan program latihan secara mandiri dirumah masing-masing atlet.

“Program latihan yang kita berikan kepada atlet lebih kepada penguatan fisik. Supaya, pada saat nanti mereka kembali bergabung latihan, kondisi fisik mereka tetap stabil,” tegasnya.

Jadi, sekarang ini, tambah Obi, FPTI fokus memberikan program latihan yang intens kepada atlet junior secara mandiri. Mengingat, ini semua bagian dari persiapan FPTI Kota Bogor, untuk tetap menjaga fisik, maupun kesehatan atlet dalam keadaan fit, dan sehat, sehingga program latihan mendiri itu diterapkan kepada para atlet.

“Kita ingin, selama mereka berlatih dirumah, kondisi fisik atlet bisa tetap stabil, pada saat nantinya mereka kembali melakukan aktifitas latihan bersama seperti biasa,” pungkasnya.

Asep Syahmid

Cibinong | Jurnal  Inspirasi    

PENGUNDURAN Ratu Tisha Destria sebagai Sekjen PSSI  mengejutkan banyak pihak, khususnya insan sepak bola di Kabupaten Bogor. Hubungan  Ratu Tisha dengan dunia sepakbola di Kabupaten Bogor selama ini begitu harmonis. Karena Ratu Tisha sering kali datang dan melakukan berbagai kegiatan  kunjungannya di Stadion Pakansari.

Sosok Ratu Tisha sangat familiar di mata warga Kabupaten Bogor. Karena sangat wajar jika banyak elemen sepakbola ataupun elemen keolahragaan di Kabupaten Bogor yang tidak percaya dengan keputusan  mundurnya Ratu Tisha dari jabatan Sekjen PSSI. 

Rudy Achdiat, salah satu pengurus PSSI Askab Bogor dan  juga KONI Kabupaten Bogor mengatakan, Ratu Tisha merupakan sosok penting bagi kemajuan sepak bola di tanah air. “Terbukti beberapa  prestasi  yang dilakukan  Ratu Tisha  selama menjabat sekjen antara lain Elite Pro Academi, juga menggelar Liga Putri, sebagai Wakil  Presiden AFC DAN AFF dan prestasi monumental lainnya adalah menjadikan  Indonesia tuan rumah piala dunia U-20 tahun 2021,”  tegas Rudy.

Atas nama insan sepak bola di Kaupaten Bogor, kata Rudy, ia mengucapkan banyak  terima kasih atas semua kerja kerasnya dan semua usaha yang luar biasa sehingga menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala dunia U-20 tahun 2021.

Dalam kesempatan yang sama, kata Rudy, ia juga sempat  mengusulkan  untuk menggelar event sepakbola  internasional  di Stadion Pakansari. “Ratu Tisha beberapa kali menerima  usulan untuk  menggelar event sepak bola internasional di Pakansari Stadium, “ bebernya.

Terakhir, Rudy sempat mengajukan permohonan mengadakan Pelatihan Lisensi C bagi para pelatih sepak bola dibawah naungan Askab Bogor yang sebelumnya sempat ditolak PSSI dengan alasan Asprov Jabar pernah menolaknya.

Rudy minta kepada Ratu Thisa supaya Pelatihan Lisensi C yang diadakan  Dispora kabupatenBogor bisa dilaksanakan. “Alhamdulillah dengan bijaknya Ratu Thisa menyetujui pelatihan Lisensi C bisa dilaksanakan dan dalam jangka waktu 3 bulan sertifikat Lisensi C bisa diterbitkan. Ini merupakan satu sikap yang sangat positif yang dilakukan Ratu Tisha demi kemajuan dunia sepakbola di tanah air,” pungkasnya.

Asep Syahmid

Citeureup | Jurnal Inspirasi

Wabah virus Corona (Covid-19) telah menjadi perhatian semua elemen, termasuk Karang Taruna Mahatva, BPPKB Banten bersama Pemdes Pasirmukti melakukan kegiatan upaya pencegahan Corona dengan sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan membagikan masker gratis, Rabu (15/4/20) . “Kita harus harus menaruh perhatian terhadap Covid-19, sebagai wujud kepedulian kami gelar kegiatan bersama ini dengan door to door ke rumah warga,” ujar Ketua Karang Taruna Mahatva, Ahmad Yazidin yang juga pengurus BPPKB Banten dalam rilis yang diterima Jurnal Bogor, kemarin.

Pemerintah Desa Pasirmukti pun menyambut baik respon positif elemen masyarakat. Pasalnya, kegiatan ini untuk melindungi warganya dari terjangkitnya Covid-19 yang kini kondisinya meluas di Kabupaten Bogor. “Sebanyak 5000 masker, 3000 handsanitizer dan 7 alat pendeteksi suhu dibagikan guna mengantisipasi penularan wabah Corona,” Kata Kades Pasirmukti, Kamaludin.

Menurutnya, pembagian masker ini dilakukan ke semua warga sekaligus sosialisasi terkait Covid-19 untuk selalu pakai masker kalau keluar rumah dan hidup sehat. “Dari rumah ke rumah kita bagikan masker, handsanitizer, kita juga melakukan sosialisasi terkait dengan covid-19, serta menghimbau masyarakat untuk tidak berpergian keluar kota dahulu, kecuali kalau benar-benar penting, dengan cacatan melapor ke ketua RT atau Kepala Dusun setempat,” Jelas Kamaludin.

Kamaludin juga menjelaskan, tak hanya pembagian masker. Sebelumnya, pihak Desa Pasirmukti bersama  Karangtaruna Mahatva dan Ormas BPPKB Banten juga rutin melakukan penyemprotan cairan disinfektan, baik difasilitas umum hingga pemukiman warga yang ada di 26 RW.

“Memerangi wabah Covid-19 ini merupakan tanggung jawab bersama. Tidak hanya petugas kesehatan saja. Saya berharap dengan adanya beberapa langkah yang sudah dilakukan Pemerintah Desa Pasirmukti bersama Karangtaruna dan ormas BPPKB Banten ini bisa ikut mencegah penyebaran Covid-19,” ungkapnya.

Warga desa pun berterima kasih telah mendapatkan masker gratis. “Sejak siang tadi Kepala Desa beserta perangkat didampingi Babinkamtibmas, Babinsa, Karang Taruna dan ormas BPPKB Banten serta RT RW, keliling ke rumah-rumah untuk membagikan masker dan sosialisasi terkait dengan Covid-19. saya berterima kasih telah peduli kepada warga,” katanya.

Asep Saepudin Sayyev |*

Cibinong | Jurnal Inspirasi

KONI Kabupaten Bogor terus bergerak melakukan berbagai program kemanusian dalam kaitan pencegahan dan penyebaran Covid 19 di wilayah Kabupaten Bogor. Kegiatan yang dilakukan KONI Kabupaten Bogor ini sudah berjalan sejak ada status darurat Covid 19 di Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu sampai saat ini dan seterusnya

Wakil Ketua I KONI Kabupaten Bogor, Joy Pendhita mengatakan, KONI Kabupaten Bogor sangat selaras dengan program Bupati Bogor Hj Ade Yasin dalam melakukan pemutusan mata rantai covid 19 di semua wilayah Kabupaten Bogor.

Joy menambahkan, dalam melakukan aksi kemanusiaannya untuk memutus mata rantai Covid 19, KONI Kabupaten Bogor membagikan ribuan APD, Masker, Bahan Bahan Disinfektan , spraying disinfektan dan juga sembako bagi warga yang terdampak .

“ Hari Rabu (15/4) kemarin, KONI baru menyelesaikan kegoatan sosial terkait penganganan dan penanggulangan Covid 19 di Kabupaten Bogor berupa pembagian sembako kepada korban dampak Covid 19 dan PSPB yang dilakukan sejak rabu (15/4),” tegas Joy Pendhita.

Beberapa desa yang sudah didatangi Tim Kemanusiaan dan Sosial KONI Kabupaten Bogor, rabu (15/4) diantaranya Desa Kemang , Desa Pabuaran, Parakan Jaya ( Kecamatan Kemang ) yang didampingi oleh Ketua KOK Kemang, E Suryana . Selain itu, KONI Kabupaten Bogor juga menyambangi beberaa desa yang ada di Kecamatan Ciseeng yang didampingi Ketua KOK Ciseeng Ajat Sudrajat.

“Saat menyambangi Kecamatan Kemang dan Ciseeng, Tim Kemanusiaan dan Sosial KONI Kabupaten Bogor melakukan pembagian bahan bahan Disinfektan, masker, bahan Kimia Disinfektan dan Spraying Disinfektan serta sembako,” pungkas Joy Pendhita.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin membenarkan kalau saat ini KONI Kabupaten Bogor sudah membentuk Tim Kemanusiaan dan Sosial terkait penanggulangan dan pencegahan wabah Covid 19 supaya tidak menyebar atau bisa terputus mata rantainya .

“ Semua pengurus KONI Kabupaten Bogor bergerak bersama sama dengan Pemkab Bogor untuk melawan Pandemi Covid 19 di Kabupaten Bogor ini,” pungkas Junsam.

Asep Syahmid

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Wabah virus Corona (Covid-19) telah ditetapkan menjadi bencana nasional. Kondisi ini pun memicu  status force majeure (keadaan terpaksa/darurat) sehingga bisa dijadikan dasar bagi kontrak bisnis yang belum menjalankan kewajibannya karena dampak Corona. Sebelumnya, Jokowi meneken Keputusan Presiden atau Kepres Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional pada Senin (13/4).

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana mengungkapkan, pengusaha akan beradaptasi terhadap sejumlah hal dalam menghadapi status baru ini. Salah satu yang menjadi bahan perhatian adalah potensi force majeure atau keadaan kahar pada beragam aspek perjanjian. Danang mengingatkan agar pengusaha bersiap terhadap beragam kemungkinan yang bakal timbul.

“Ini akan jadi salah satu yang perlu ditindaklanjuti dari dunia usaha, untuk bisa lakukan langkah-langkah strategis, misalnya proses penghentian operasional mereka. Hampir 90% sektor tertutup. Kemudian terdampak operasional mereka. Kecuali program-program industri yang masuk prioritas nasional, itu kan boleh (berjalan),” kata Danang, Selasa (14/4).

Banyak industri yang terkena dampak. Padahal, di sisi lain perusahaan memiliki kewajiban dalam biaya operasionalnya, bahkan tidak sedikit yang menggunakan fasilitas kredit dari Bank. Dalam kondisiforce majeure, apalagi ditambah dengan stimulus perbankan yang sudah diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka pengusaha bisa lebih leluasa.

“Keputusan OJK untuk relaksasi kredit kan bisa dimanfaatkan untuk melakukan negosiasi. Tapi intinya harus juga dipikirkan perbankan jangan kolaps karena semua (minta keringanan). Jadi jaga betul relaksasi kredit dunia industri dengan kemampuan perbankan yang harus dijaga keseimbangannya. Supaya jangan sampe efek domino Perbankan jadi kolaps,” sebut Danang.
“Harus seimbang antara industri yang punya kredit dan dunia perbankan. Harus balance. Intervensi pemerintah dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan melalui Menkeu harus perhatikan ada prudential bank, sehingga mereka juga nggak terguncang secara berat. Jadi kita harus liat dari banyak sektor dan perbankan,” lanjutnya.

Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Budi Darmono mengatakan karena force majeure dari kondisi darurat nasional itu hukumnya harus mengikuti. Kontrak bisa dijadikan alasan untuk tidak memenuhi kewajibannya. 
Keadaan memaksa atau force majeur adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian/kontrak yang menghalangi salah satu pihak untuk memenuhi prestasinya/kewajibannya. Dalam keadaan, force majeure pihak yang tidak menjalankan kewajiban tidak bisa dinyatakan sebagai wanprestasi.

Sedangkan Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Jember, Bayu Dwi Anggoro, menilai langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional tidak memiliki pengaruh yang berarti dalam penanganan wabah ini. Menurut Bayu, Kepres ini hanya untuk memberikan kepastian hukum pertanggungjawaban penggunaan segala fasilitas dan anggaran oleh Gugus Tugas Covid-19. “Setelah Kepres ini, sepertinya tidak akan ada perubahan besar pada bentuk penanggulangan yang telah berjalan selama ini,” ujar dia.

Bayu menduga penetapan status bencana nasional ini bertujuan untuk mempermudah sejumlah akses seperti tertera dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam pasal itu disebutkan, bilamana status darurat bencana ditetapkan, BNPB dan BPBD memiliki kemudahan atas sejumlah akses. Meliputi; pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, imigrasi, cukai, dan karantina. 

Selain itu, mereka memiliki kemudahan perizinan, pengadaan barang atau jasa, pengelolaan dan pertanggungjawaban uang atau barang, penyelamatan dan komando untuk memerintahkan sektor atau lembaga.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan, semestinya Presiden Jokowi mengatur hal-hal yang lebih tegas di Kepres tersebut. Misalnya, kata dia, menentukan komando lapangan antar lembaga dan kementerian. Sehingga, tidak ada lagi kebijakan yang berbenturan dalam upaya penanganan Covid-19 ini. “Itu harusnya diatur dalam Kepres. Kalau tidak ya, berpotensi jalan sendiri-sendiri. Sehingga bisa kembali terulang seperti tabrakan Peraturan Menteri Perhubungan dan Menteri Kesehatan,” ujar Feri.

Namun Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut Keppres Nomor 12 Tahun 2020 yang mengatur tentang pandemi Covid-19 sebagai bencana sosial tak serta merta memengaruhi kontrak bisnis pemerintah. Keppres itu bersifat pemberitahuan tentang force majeur.

“Keputusan Presiden 12/2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam karena menyebarnya Covid-19 itu tidak bisa secara otomatis dijadikan dasar untuk membatalkan atau menyimpangi kontrak-kontrak bisnis yang sudah dibuat sebelum keluarnya keppres ini,” kata Mahfud melalui rekaman video, Selasa (14/4).

Dia mengingatkan, keppres bersifat pemberitahuan tentang terjadinya keadaan terpaksa. Karena itu, terbitnya keppres dijadikan pintu masuk untuk renegosiasi mengenai kontrak bisnis yang dilakukan pemerintah.

Renegoisasi tersebut, kata Mahfud, tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini menyatakan, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuat. “Jadi tidak bisa secara otomatis lalu ini membatalkan kontrak-kontrak yang sudah ada,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini. Adapun mengenai campur tangan negara untuk meringankan pelaksaan kontrak akibat persoalan ekonomi yang sedang terjadi, Mahfud menekankan, hal tersebut sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Menurut dia, OJK sudah mengatur tentang keringanan cara pembayaran, penundaan pembayaran, penundaan pembayaran bunga dan sebagainya. Negara menanggung hal tersebut. “Jadi jangan disalahkaprahkan tentang Keppres 12/2020 ini sebagai sesuatu yang secara otomatis bisa membatalkan kontrak-kontrak yang sudah dilakukan,” ucapnya.

Asep Saepudin Sayyev |*

Cileungsi | Jurnal Inspirasi

ESN, warga Perumahan Taman Ria Persada, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi yang divonis PDP (Pasien Dalam Pengawasan) meninggal dunia setelah sehari keluar dari rumah sakit. Kades Pasir Angin,Ismail membenarkan sekaligus menyayangkan hal tersebut. Pasalnya, korban terpaksa harus keluar dari Rumah Sakit Hermina karena sudah tidak sanggup lagi membayar biaya perawatan penyembuhan dirinya yang berstatus PDP.

“Ya benar salah satu warga saya meninggal dunia sehari setelah terpaksa pulang dari Rumah Sakit Hermina karena sudah tidak sanggup lagi membiayai pengobatan. Saya sangat menyayangkan hal tersebut pasalnya kenapa pasien yang jika memang sudah berstatus PDP tersebut tidak langsung di rujuk ke rumah sakit yang ditunjuk pemerintah,” Keluh Ismail.

Ia melanjutkan, menurut cerita suami korban, ESN awalnya membawa istrinya ke Rumah Sakit Hermina karena hamil di luar kandungan dan saat itu dia menggunakan biaya operasi dengan menggunakan BPJS. Namun setelah operasi ada keluhan batuk, dengan maraknya isu Corona makan dirinya (suami ESN-red) membawa kembali istrinya ke Rumah Sakit Hermina dan setelah di eriksa ternyata dinyatakan ada gejala Covid-19/PDP, namun disebutkannya biaya pengobatan tidak bisa dicover oleh BPJS.

“Sempat dirawat selama seminggu di Rumah Sakit Hermina, hanya karena biaya membengkak mencapai 25 juta hingga keluarga korban ESN memaksa mengeluarkan ESN karena sudah tidak sanggup lagi untuk membiayai ESN sampai dinyatakan sembuh,itu yang membuat saya sedikit miris bagaimana jika hal tersebut terjadi pada masyarakat kecil dan harus membayar biaya untuk pengobatan Covid-19,” tukasnya.

Saat Jurnal Bogor menyambangi Rumah Sakit Hermina Mekarsari Cileungsi, Ketua Satgas Covid-19 DR.Ayudia yang didampingi oleh Dr.Camelia sebagai tenaga medis membenarkan bahwa memang ada pasien PDP yang meminta paksa pulang dalam kondisi yang belum stabil, Selasa (14/04).

“Awalnya pasien yang berinisial “E” dirawat disini (RS Hermina-red) dari tanggal 3 April awalnya dengan keluhan hamil diluar rahim dan direncanakan untuk operasi segera karena itu tindakan yang mengancam nyawa,setelah pasca operasi (tgl 04/04) tiba-tiba ada gejala yang mengarah ke suspect Covid-19,pasien tiba-tiba mengeluh batuk dan sesak,kami sudah melakukan sesuai prosedur dan pemeriksaan,dari hasil pemeriksaan pasien di curigai masuk katagori PDP,” terang Dr.Camelia

Melihat kondisi pasien,maka kami lakukan penanganan pasien sebagai pasien PDP,walaupun sebetulnya Rumah Sakit Hermina belum masuk dalam salah satu rumah sakit yang dirujuk untuk menangani pasien PDP, namun karena rumah sakit rujukan pemerintah yang kami upayakan setiap harinya penuh maka kami merawat pasien di sini (RS Hermina) tanpa dicover BPJS.

“Selama pasien disini (RS Hermina-red) kami tangani sesuai prosedur pasien PDP,dan setiap harinya kami mengupayakan untuk menghubungi rumah sakit rujukan pemerintah namun belum ada ruangan yang kosong,kurang lebih selama seminggu perawatan dari keluarga pasien ada permintaan pulang, dan saat itu kondisi pasien sudah agak baik karena sesaknya sudah hilang, namun belum bisa diperbolehkan pulang. Namun dari keluarga (suami dan ayahpPasien-red) tetap bersikeras untuk meminta perawatan di rumah, secara prosedur kami sudah memberikan edukasi kepada pasien,”jelas nya.

Ia melanjutkan perihal biaya yang memang tidak bisa dicover oleh BPJS dan selamat pasien dirawat keluarga korban tidak pernah mengeluhkan akan biaya tersebut,adapun jika dari awal keluarga pasien mengatakan hal demikian maka kami pihak rumah sakit akan memberikan solusi agar keluarga pasien memberikan pernyataan tertulis kepada Direktur Rumah Sakit.

“Walaupun kami rumah sakit swasta tapi kami pun punya kegiatan sosial,selama pasien dirawat tidak pernah mengeluhkan biaya dan saat pemulangan pasien pun tidak ada pembicaraan soal keberatan dalam pembiayaan,hanya saja pihak rumah sakit memang tidak memberikan  resume kepada keluarga korban bahwa pasien adalah PDP, kami hanya memberikan keterangan PDP pasien kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor untuk pengambilan obat,” jelasnya.

Perihal biaya yang katanya bisa dirembers oleh BPJS itu kata dia masih digodok,belum ada keputusan dan belum ada tembusan kepada pihak rumah sakit bahwa pasien PDP /Covid-19 bisa dicover oleh BPJS. Maka sejauh ini penanganan pasien PDP masih dibiayai mandiri, kalaupun nanti memang bisa dirembers oleh BPJS maka uang pasien yang sudah dikeluarkan untuk pengobatan akan dikembalikan.

“Sejatinya kami sudah melakukan pasien sesuai prosedur pasien PDP walaupun kami bukan rumah sakit rujukan pasien PDP,dan memang kami tidak memberikan resum bahwa pasien adalah PDP karena PDP itu kan belum pasti positif Covid-19, jadi hasil resume bisa kami berikan setelah pemeriksaan hasil lab pasien 14 hari kedepan apakah pasien memang positif Covid-19 atau tidak yang nantinya akan kami berikan langsung kepada keluarga pasien,” pungkas Dr.Ayudia, Ketua Satgas Covid-19 RS Hermina.

Nay Nur’ain

Bogor | Jurnal Inspirasi

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada hari ini hingga 14 hari kedepan di Kota Bogor guna menekan penyebaran Covid-19. Hal itu ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Walikota Bogor pada 13 April lalu. Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata pun meminta agar efisiensi dari pelaksanaan PSBB dilakukan, mulai penegakan sanksi dilapangan hingga pendataan bagi warga yang berhak mendapat bantuan pemerintah atas dampak pandemi tersebut.

“Kita sudah mengeluarkan anggaran cukup besar, jadi jangan sampai karena ketidaksiapan aparat, ketidak siapan penegakan perturan sehingga hasil yang didapatkan dari program PSBB ini tidak tercapai,” ujar Dadang kepada wartawan, Selasa (14/4).

Menurut dia, DPRD berkeinginan agar jumlah warga yang tertular Covid-19 berkurang atau bahkan hingga menjadi nol. “Intinya petugas harus tegas, sehingga masyarakat tak keliaran di luar rumah,” katanya.

Kata dia, kebiasaan ojek online (ojol) berkerumun lebih dari lima orang di satu titik pun mesti disikapi pemerintah. “Makanya perlu ketegasan dalam penertiban baik dari Polisi, TNI dan Pol PP yang dibentuk bersama oleh Pemkot Bogor,” ungkapnya.

Selain itu, kata dia, pemerintah harus melakukan efisiensi dalam pendataan dan pendaftaran masyarakat miskin baru. Sebab, hal tersebut mempunyai riak-riak yang sangat luar biasa. Pasalnya, sebagian masyarakat banyak yang mempertanyakan karena namanya tidak terdaftar.

“Banyak isu di lapangan, adanya pembatasan seperti yang tadinya 10 KK per RT jadi hanya lima dan isunya terus berkembang. Ini sangat perlu penertiban dari petugas kelurahan RT dan RW jangan sampai terlihat berpihak,” ucap politisi PDI Perjuangan ini.

Sebab, kata Dadang, hal itu dapat memicu keributan di masyarakat lantaran meeasa tak diperlakukan secara adil. Apalagi, bila sampai ada warga yang menerima double bantuan.

Secara teori, kata Dadang, langkah Pemkot Bogor membuat ranking 1 sampai 50 terhadap warga yang layak menerima bantuan pandemi Covid-19 tidak memiliki dasar hukum. “Makanya ada usulan dari pimpinan agar dilakukan pengelompokan atau dibuat klaster misalnya untuk buruh, untuh sopir atau untuk ojol,” paparnya.

Sementara itu, dalam Perwali PSBB terdapat 29 pas yang ditetapkan. Di antaranya Pasal 13 yang soal mengatur tentang Pembatasan Kegiatan di Tempat Umum atau Fasilitas Umum. “Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari lima orang ditempat atau difasilitas umum,” ucap Dedie.

Menurutnya, pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup tempat sementara selama pemberlakuan PSBB. Namun, penutupan tersebut masih dikecualikan, apabila ada warga yang ingin berbelanja kebutuhan.

Terpisah, Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor Alma Wiranta mengatakan, sanksi pidana yang akan diterapkan di Kota Bogor dalam pelaksanaan PSBB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Kata dia, pada Pasal  92 dan 93 dapat menjerat bagi masyarakat yang tidak patuh, diancam pidana penjara paling lama 1 (satu)  tahun dan atau denda paling banyak Rp 100 juta. Pihaknya juga akan menggunakan tindak pidana terhadap warga yang melanggar sesuai KUHL Pasal 212, 216 dan 218.

“Pasal itu mengatur bahwa setiap orang yang tidak patuh dengan peraturan untuk tetap berkerumun dapat ditindak dengan Tipiring berupa denda. Kalau pelakunya adalah badan usaha yang dilarang untuk berkegiatan, izinnya dapat dicabut,” paparnya.

Fredy Kristianto