jurnalinspirasi.co.id – Tidak mengaspalnya Biskita di Kota Bogor sejak 1 Januari 2025 lantaran distopnya subsidi oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), rupanya menarik perhatian Pengamat Transportasi dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Trsnsportasi Infonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno.

Ia justru menyinggung DPRD yang dinilai tidak berpihak terhadap alokasi anggaran transportasi.

“Tinggal bagaimana APBD Kota Bogor saja, dimasa peralihan dari pusat ke daerah, tinggal bagaimana Bogor menganggarkan untuk biskita,” ungkapnya.

Apabila alasan tidak setuju lantaran keterbatasan anggaran atau kecilnya APBD. Ia pun mempertanyakan daerah lain yang APBD dibawah Kota Bogor, namun tetap bisa menganggarkan.

“Nggak usah beli bis, pakai saja bis yang ada operator yang ada, sambil berproses kalau Perumda kedepan ingin membeli unit dan ikut menjadi operator yang bisa saja nanti kedepan seperti itu,” katanya.

Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik, Dwi Arsywendo justru menilai bahwa tersendatnya Biskita di Kota Bogor lantaran Pemkot Bogor sejak awal terkesan lalai dalam mempersiapkan langkah strategis, pasca Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menstop subsidi BTS.

“Dari awal pemerintah kan sudah tahu, kalau subsidi ini tidak abadi. Mestinya disiapkan langkah strategis untuk menyikapi bila subsidi distop,” ucapnya.

Dwi mengaku tak sependapat bila tidak mengaspalnya Biskita di Kota Bogor lantaran tidak berpihaknya DPRD terhadap penganggaran.

“Saya nggak setuju, sebab APBD kita terbatas, dan di Kota Bogor masih banyak permasalahan sosial yang mesti dientaskan, seperti sarana pendidikan, kesehatan, RTLH, dan lain sebagainya,” ucapnya.

Justru, sambung dia, apabila Pemkot Bogor sejak awal menyiapkan kajian skema pembiayaan Biskita pasca distopnya subsidi, polemik seperti saat ini takkan terjadi.

“Ini murni kesalahan Pemkot Bogor. Karena sejak awal tidak mempersiapkan langkah strategis, bila subsidi distop pusat,” tandasnya.

Lebih lanjut, Dwi berharap agar Pemkot Bogor dapat memberikan full support kepada PTP agar dapat berkembang. Di antaranya dengan memberikan kepercayaan PTP mengelola Biskita ke depannya.

Namun untuk saat ini, sambung dia, sharing profit antara pemenang tender Biskita dan PTP harus transparan, dengan persentase yang adil.

“Persentasenya harus adil, jangan sampai kehadiran Biskita hanya menguntungkan swasta. Sementara PTP kembali merana, hidup segan mati tak mau,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

jurnalinspirasi.co.id – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Transportasi Pakuan (PTP) dipastikan tidak akan mengikuti lelang operator Buy The Service (BTS) Biskita Trans Pakuan.

Direktur Utama PTP Rachma Nissa Fadliya menegaskan bahwa pihak lnya tidak akan mengikuti lelang Biskita di unit Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor.

Rachma berdalih bahwa tidak berpartisipasinya PTP dalam lelang Biskita lantaran pihaknya sama sekali belum memiliki unit bus.

“Kami belum memiliki unit sebagai persyaratan lelang, maka kami sendiri juga tidak akan mengikuti proses lelang operator,” ujarnya kepada wartawan, Senin (3/2/2025).

Kepala Dishub Kota Bogor, Marse Hendra Saputra mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) terkait pelaksanaan lelang, dan mengenai penggunaan e-katalog versi lima atau enam.

“Selain itu kami juga sudah menyiapkan persyaratan administrasi dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang kini sedang direview Inspektorat,” ujar Marse.

Marse juga menegaskan bahwa pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengenai IT dan manajemen pengelolaan (MP).

“Ya, mudah-mudahan pertengahan Februari sudah bisa jalan lagi,” ucapnya.

Saat disinggung mengenai peluang besar Kodjari memenangkan tender dan kurang transparannya mengenai sharing profit dengan PTP. Marse mengaku tidak mengetahui mengenai hal itu.

“Kalau sharing profit itu kan B To B antara PTP dan Kodjari,” ucap dia.

Yang pasti, kata dia, pengelolaan halte Biskita akan dilakukan oleh PTP. Kemudian Terminal Bubulak difungsikan sebagai pul serta pemberangkatan awal juga dikelola PTP.

“Begitu juga di Ciparigi, diharapkan bisa dikerjasamakan lagi,” kata mantan Camat Bogor Utara itu.

** Fredy Kristianto