25.2 C
Bogor
Friday, March 27, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 17

Ketua DPRD Sastra Winara Tinjau Pasar Petani Garuda

0

Cibinong | Jurnal Bogor
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mengapresiasi peran Pasar Petani Garuda di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Hal itu disampaikannya saat meninjau langsung aktivitas pemasaran hasil pertanian lokal di pasar tersebut, Kamis (26/2/2026).

Sastra menilai Pasar Petani Garuda menjadi salah satu sarana strategis dalam memperkuat akses petani terhadap konsumen. Melalui mekanisme penjualan langsung, petani dinilai dapat memperoleh nilai jual yang lebih baik sekaligus menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat.

“Pasar ini mempertemukan petani dan konsumen secara langsung. Selain menguntungkan petani, keberadaannya juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan daerah,” kata Sastra.

Dalam peninjauan tersebut, Sastra berdialog dengan sejumlah petani yang memasarkan hasil panen mereka. Ia menyebut, pemangkasan rantai distribusi melalui pasar khusus petani dapat membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tingkat lokal.

Sastra juga mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kabupaten Bogor yang menyediakan fasilitas pasar bagi petani lokal. Menurutnya, dukungan infrastruktur dan kebijakan yang berpihak pada petani perlu terus diperkuat agar peran sektor pertanian dalam menjaga ketahanan pangan dapat berjalan optimal.

Pasar Petani Garuda dirancang sebagai ruang pemasaran produk pertanian lokal sekaligus mendorong masyarakat untuk mengonsumsi hasil bumi dari petani daerah. Dalam kesempatan itu, Sastra turut menyerap aspirasi petani terkait kebutuhan infrastruktur dan pengembangan sektor pertanian ke depan. (*)

RSUD R. Moh. Noh Nur Ramah Terhadap Penyandang Disabilitas

0

Leuwiliang | Jurnal Bogor
RSUD R. Moh. Noh Nur Leuwiliang, Kabupaten Bogor terus menunjukkan perhatian terhadap pelayanan kesehatan yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan silaturahmi bersama pengurus Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bogor pada Selasa (24/2/2026).

Salah satu contoh pelayanan yang dirasakan langsung oleh penyandang disabilitas adalah seorang atlet anggar berinisial A (21) asal Kecamatan Jasinga. A merupakan atlet disabilitas yang pernah menjalani tindakan amputasi di RSUD R. Moh. Noh Nur Leuwiliang dan hingga saat ini masih rutin menjalani terapi di rumah sakit tersebut setiap minggunya.

Melalui pelayanan yang berkelanjutan, A dapat terus menjalani proses pemulihan sekaligus mempertahankan aktivitasnya sebagai atlet. Pendampingan terapi yang dilakukan secara rutin menjadi bagian penting dalam mendukung kondisi kesehatan pasien agar tetap stabil dan produktif.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga disampaikan pengalaman pelayanan terhadap atlet disabilitas lainnya berinisial K (25) asal Kecamatan Cigudeg. RSUD R. Moh. Noh Nur Leuwiliang sempat memberikan pelayanan mulai dari penjemputan ambulans hingga penanganan awal sebelum pasien dirujuk ke rumah sakit lanjutan sesuai kebutuhan medis.

Ketua DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bogor, Erfandi, menyampaikan bahwa berbagai pengalaman pelayanan tersebut memberikan gambaran bahwa penyandang disabilitas dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik di RSUD R. Moh. Noh Nur Leuwiliang.

“Kami melihat bagaimana pelayanan diberikan kepada teman-teman disabilitas dengan perhatian yang baik. Hal seperti ini membuat teman-teman disabilitas merasa lebih percaya diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” ujar Erfandi.

Direktur RSUD R. Moh. Noh Nur Leuwiliang dr. Vitrie Winastri, S.H., MARS menyampaikan bahwa rumah sakit terus berupaya menghadirkan pelayanan yang semakin memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.

“Rumah sakit terus berupaya menghadirkan pelayanan yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas. Kami juga terus memperkuat kolaborasi dengan PPDI agar pelayanan yang diberikan semakin sesuai dengan kebutuhan teman-teman disabilitas,” ujar dr. Vitrie.

Selama ini RSUD R. Moh. Noh Nur Leuwiliang telah beberapa kali berkolaborasi dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bogor dalam berbagai kegiatan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Pertemuan ini menjadi langkah untuk memperkuat peran bersama dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih inklusif.

Melalui pelayanan yang berkesinambungan serta kolaborasi dengan komunitas disabilitas, RSUD R. Moh. Noh Nur Leuwiliang terus berupaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang dapat diakses dengan lebih mudah dan nyaman oleh penyandang disabilitas.

** Yev/cc

Reses di Ciriung, Dede Chandra Sasmita Salurkan Bantuan PJU, Handy Talky dan Beras

0

Cibinong | Jurnal Bogor
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Demokrat, H. Dede Chandra Sasmita, melaksanakan kegiatan Reses II Masa Sidang 2025–2026 di Kp. Ciriung RT 001 RW 002, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, pada Rabu (25/2/2026).

Kegiatan reses ini menjadi bagian dari agenda konstitusional untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihan. Dalam dialog terbuka bersama warga, berbagai usulan disampaikan, mulai dari peningkatan keamanan lingkungan, perbaikan infrastruktur, hingga kebutuhan sarana pendukung kegiatan masyarakat.

Dalam sambutannya, H. Dede Chandra Sasmita menegaskan bahwa reses merupakan jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah provinsi.

“Kami hadir untuk mendengar secara langsung kebutuhan warga. Setiap aspirasi yang disampaikan akan kami perjuangkan sesuai kewenangan di tingkat Provinsi Jawa Barat. Pembangunan harus dimulai dari apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ungkapnya.

Sebagai bentuk tindak lanjut dan kepedulian nyata, pada Reses II di Kp. Ciriung ini diserahkan bantuan perbaikan sarana penerangan jalan guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan warga. Selain itu, diberikan pula bantuan 10 unit Handy Talky untuk mendukung koordinasi dan sistem keamanan lingkungan.

Tidak hanya itu, dalam kegiatan tersebut juga dibagikan bantuan beras kepada 100 peserta yang hadir. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menjadi wujud kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi warga.

Tokoh masyarakat setempat, H. Ali Ghozali, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian yang diberikan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak H. Dede Chandra Sasmita atas kehadiran dan bantuan yang diberikan kepada warga Ciriung. Bantuan penerangan jalan dan Handy Talky ini sangat bermanfaat untuk keamanan lingkungan kami. Kami merasa diperhatikan dan didengar,” ujarnya.

Kegiatan reses berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Dialog interaktif antara warga dan anggota DPRD menjadi bukti bahwa komunikasi dua arah sangat penting dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran.

Melalui Reses II Masa Sidang 2025–2026 ini, diharapkan sinergi antara wakil rakyat dan masyarakat semakin kuat, sehingga setiap aspirasi yang berkembang di tengah warga dapat diperjuangkan dan direalisasikan demi kemajuan bersama.

**yev/cc

MBG di Nangggung Amburadul, Warga Teriak Wajib Demo

0

Nanggung l Jurnal Bogor
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor kini menuai aksi  protes  lantaran menu yang disajikan dinilai tak layak konsumsi. Keluhan terkait MBG tersebut terus berdatangan, kali ini datang dari Sekretaris  Desa Bantarkaret Sastra atau yang biasa dipanggil Bombom. Dia mengaku kecewa paket MBG yang diterima masyarakatnya itu tak sesuai harapan.

Sastra memperlihatkan menu MBG yang dinlai tak layak.

“Dari satu paket menu MBG misalnya, jenis buah pir tak bisa dikonsumsi karena sudah busuk,” jelas Bombom kepada Jurnal Bogor, Rabu (25/2/2026).

Bombom mempertanyakan bagaimana pertumbuhan anak bisa berkembang, kalau kualitas menu MBG-nya tidak diperhatikan. Baginya menu apapun tak masalah yang penting sesuai dengan standar kesehatan dan prinsip gizi seimbang.

“Apapun menu MBG-nya  tak masalah yang penting sesuai dan layak konsumsi, termasuk kualitas buahnya tolong diperhatikan,” jelasnya sambil memperlihatkan buah pir busuk itu.

“Masa buah yang sudah busuk ini masih dikirim juga?” tandasnya.

Bombom juga berharap MBG diberikan di sekolah SDN yang berada di pelosok seperti di Kampung Ciguha, Bantarkaret yang belum mendapatkan paket program MBG. “Segera ada realisasinya,” tambah Staf Desa Bantarkaret.

Untuk itu dia juga meminta pihak pengelola MBG  untuk berkoordinasi agar bisa mengetahui kelayakan sajian menu MBG yang akan disalurkan ke masyarakat Desa Bantarkaret.

Sebelumnya informasi yang dihimpun Jurnal Bogor, pengelola SPPG yang berlokasi  Kampung Pakapuran, Desa Parakanmuncang dinilai tak layak memberikan menu MBG ke empat sekolah yakni, SDN Bandasari, SDN Pasirsari, SDN Nanggung dan SMPN 1 Nanggung.

Telur dari paket menu MBG yang dikirim ke setiap sekolah  kondisinya setengah matang sehingga tak layak konsumsi karena telah menimbulkan bau tak sedap.

Termasuk program MBG di Desa Curugbitung sempat viral yang memperlihatkan kekecewaan penerimanya karena buah pir telah membusuk.

Kepala Desa  Curugbitung Maman Lukmanul Hakim ikut mengomentari, pengelola MBG agar jangan lepas tangan. “Jangan merasa nyaman, harus ada yang kontrol juga ke setiap dapur MBG,” kata Kades.

Termasuk keluarga penerima manfaat MBG lainnya memprotes,  Egi Naga asal Desa Parakanmuncang bahkan murka. “MBG parah, wajib didemo ini mah,” ungkapnya.

“Dengan kondisi MBG seperti ini, wali murid lainnya juga sudah geram,” pungkasnya.

Sebelumnya disebutkan, setelah banyak keluhan terkait menu MBG yang disajikan di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor lantaran dinilai tak mencerminkan prinsip nilai gizi seimbang, pemerhati kebijakan publik, Fikri Muhammad meminta pihak pengelola MBG atau SPPG menggelar audiensi.

“Audiensi ini mendesak dan harus melibatkan ahli gizi serta para pengelola dapur MBG. Jadi harus digelar audensi segera,” kata Fikri Muhammad kepada Jurnal Bogor, Rabu (25/2/2026).

** Arip Ekon

.

FK LPM Bogor Selatan Curhat ke Ketua DPRD

0

Bogor | Jurnal Bogor

Forum Komunikasi (FK) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Bogor Selatan mendatangi pimpinan DPRD Kota Bogor pada Selasa 24 Februari 2026.

Kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan keberatan terkait Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 28 Tahun 2025 yang mengatur pembatasan usia dan syarat pendidikan bagi pengurus RT, RW, dan LPM.

​Audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Ketua DPRD, Lantai 2 ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, didampingi Wakil Ketua I DPRD, Rusli Prihatevy.

​Ketua FK LPM Bogor Selatan, Rudi Yuniardi, mengungkapkan bahwa Perwali 28 Tahun 2025 yang disosialisasikan akhir tahun lalu memicu keresahan di tingkat wilayah. Aturan tersebut membatasi usia pengurus maksimal 55 tahun dengan alasan regenerasi.

​Namun, Rudi menilai aturan ini justru berpotensi memangkas partisipasi tokoh masyarakat senior yang masih memiliki kapabilitas.

​”Ada permasalahan penting terkait pembatasan usia dan syarat pendidikan bagi ketua RT, RW, dan LPM. Kami menilai aturan ini mendiskriminasi warga berusia di atas 55 tahun yang secara fisik dan mental sebenarnya masih sangat mampu memimpin,” ujar Rudi Yuniardi.

​Selain soal usia, Rudi juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan LPM yang dirasa masih lemah. Ia juga menyampaikan aspirasi terkait kepastian pensiun bagi pengurus LPM.

​Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, mengatakan bahwa Perwali Nomor 28 memang dinamika yang cukup tinggi di masyarakat.

​Politisi PKS ini berjanji akan membawa masukan dari FK LPM Bogor Selatan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk dievaluasi.

​”Insyaallah, DPRD mendukung adanya wacana penambahan batas usia atau perbaikan syarat pendidikan dalam Perwali tersebut. Masukan ini akan segera kami sampaikan ke Pemerintah Kota agar ada perbaikan kedepannya,” tegasnya.

​Di tempat yang sama, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy, menekankan pentingnya peran LPM dalam membantu fungsi kelurahan. Menurutnya, LPM adalah pihak yang paling memahami peta permasalahan di wilayah masing-masing.

​”LPM adalah garda terdepan yang mengidentifikasi masalah di wilayah. Kami menerima masukan dan saran ini, yang nantinya akan ditindaklanjuti. Memang dalam aturan itu, sesuai Perwali 28 LPM RT dan RW serentak 2030 di laksanakan pemilihan bersama,” pungkas Rusli.

​Pertemuan ini diharapkan menjadi pembuka jalan bagi revisi aturan yang lebih inklusif, guna memastikan stabilitas dan keberlanjutan pembangunan di tingkat kelurahan se-Kota Bogor.

** Fredy Kristianto

Tegak Lurus Arahan DPD Jabar, DPC Permas Nusantara Kabupaten Bogor Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden

0

Cibinong | Jurnal Bogor

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Masyarakat (Permas) Nusantara Kabupaten Bogor menyatakan sikap tegas mendukung penuh institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pernyataan ini merupakan bentuk loyalitas atas instruksi Ketua DPD Permas Nusantara Jawa Barat, Moch Ihsan, dalam memperkuat sinergitas organisasi dengan korps Bhayangkara.

​Ketua DPC Permas Nusantara Kabupaten Bogor, Depit Luki Piandi, menegaskan bahwa seluruh jajaran pengurus hingga tingkat akar rumput di Kabupaten Bogor berada dalam satu komando untuk mengawal marwah dan kinerja Polri.

Salah satu poin utama yang ditegaskan oleh DPC Permas Nusantara Kabupaten Bogor adalah dukungan agar institusi Polri tetap berada langsung di bawah komando Presiden Republik Indonesia. Hal ini dinilai penting untuk menjaga profesionalisme dan netralitas Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum serta menjaga keamanan nasional.

​”Kami sejalan dengan arahan Ketua DPD Jabar, Bapak Moch Ihsan. Kami secara tegas menyatakan bahwa Polri harus tetap berada di bawah Presiden langsung. Ini adalah kunci agar Polri tetap independen, profesional, dan tidak terkooptasi oleh kepentingan politik sektoral mana pun,” ujar Depit Luki Piandi dalam keterangan resminya, Selasa (24/2).

Sekretaris DPC Permas Nusantara Kabupaten Bogor, Topik Hidayat, menambahkan bahwa stabilitas di wilayah Kabupaten Bogor sangat bergantung pada soliditas antara elemen masyarakat dan kepolisian. Ia memastikan jajaran sekretariat akan mengawal instruksi ini hingga ke tingkat PAC (kecamatan).

​”Instruksi Bapak Moch Ihsan sudah sangat jelas. Saya, selaku Sekretaris DPC, akan memastikan seluruh kader Permas Nusantara di Kabupaten Bogor proaktif menjalin koordinasi dengan Polres Bogor maupun Polsek-polsek di wilayah masing-masing,” ungkap Topik Hidayat.

​Topik juga menekankan bahwa dukungan ini bukan sekadar retorika, melainkan wujud nyata pengabdian organisasi terhadap stabilitas negara. “Kami percaya Polri di bawah kepemimpinan Presiden adalah struktur terbaik untuk menjamin rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia,” tambahnya.

Langkah DPC Kabupaten Bogor ini menjadi bagian dari gelombang dukungan masif Permas Nusantara se-Jawa Barat di bawah kepemimpinan Moch Ihsan. Dengan solidnya barisan organisasi, diharapkan sinergi antara rakyat dan Polri semakin kuat demi mewujudkan Indonesia yang lebih tertib dan kondusif.

​”Harapan kami, hubungan harmonis antara Permas Nusantara dan Polri dapat terus ditingkatkan demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Bogor yang aman, tertib, dan damai,” tutup Depit.nHerry S

Sinergi Ketahanan Pangan, Kapolsek Citeureup Pimpin Panen Raya Jagung Hibrida

0

Citeureup | Jurnal Bogor

Polsek Citeureup Polres Bogor terus menunjukkan komitmen nyata dalam menyukseskan program ketahanan pangan nasional. Pada Rabu (25/02/2026), Kapolsek Citeureup memimpin langsung aksi panen raya jagung hibrida yang berlokasi di Desa Tarikolot dan Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor.

Kegiatan ini merupakan langkah konkret kepolisian dalam mendampingi masyarakat petani sekaligus mengoptimalkan potensi lahan produktif di wilayah hukum Polsek Citeureup.

Kapolsek Citeureup, Kompol Eddy Santosa, S.Pd., M.H., menyatakan rasa syukurnya atas hasil panen yang dinilai sangat memuaskan dan berkualitas tinggi.

“Alhamdulillah, hari ini kami melaksanakan panen jagung hibrida di Tarikolot dan Hambalang. Luas lahan yang dipanen hari ini mencapai kurang lebih 1 hektar. Kami sangat senang melihat hasilnya yang maksimal,” ujar Kompol Eddy Santosa.

Beliau juga menambahkan bahwa kegiatan ini masih akan berlanjut karena masih ada area lahan yang menunggu masa panen tiba.

“Saat ini masih ada sekitar 1,5 hektar yang belum dipanen. Rencananya, panen tahap kedua akan kami laksanakan minggu depan, dengan tambahan lokasi di Desa Tajur. Kami ingin memastikan program ini berjalan tuntas untuk mendukung ketersediaan pangan warga,” tegasnya.

Keberhasilan Polsek Citeureup dalam mengelola sektor pertanian ini menarik perhatian berbagai elemen masyarakat. Topik Hidayat, atau yang lebih akrab disapa Bang Olid, selaku tokoh pemuda Citeureup sekaligus Sekretaris DPC Permas Nusantara, memberikan apresiasi tinggi setelah melihat masifnya pemberitaan mengenai keberhasilan panen tersebut di berbagai media.

Saat dihubungi secara terpisah, Bang Olid menyatakan kebanggaannya atas dedikasi Kapolsek Citeureup dan jajarannya.

“Melihat pemberitaan di media hari ini soal panen raya jagung oleh Polsek Citeureup, saya selaku bagian dari pemuda merasa bangga. Langkah Bapak Kapolsek Kompol Eddy Santosa adalah bukti nyata bahwa Polri hadir bukan hanya untuk pengamanan, tapi juga peduli pada urusan perut rakyat,” ungkap Bang Olid.

Ia berharap sinergi antara kepolisian dan masyarakat tani ini dapat terus dipublikasikan agar menjadi inspirasi bagi wilayah lain.

“Kami dari DPC Permas Nusantara mendukung penuh langkah-langkah produktif seperti ini. Ini adalah teladan luar biasa bagaimana kepolisian membangun kedekatan dengan masyarakat melalui sektor ketahanan pangan,” pungkasnya.n Herry S

Pengelola MBG Diminta Jelaskan Dalam Audiensi Perihal Menu yang Banyak Dikeluhkan

0

Nanggung l Jurnal Bogor
Setelah banyak keluhan terkait menu MBG yang disajikan di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor lantaran dinilai tak mencerminkan prinsip nilai gizi seimbang, pemerhati kebijakan publik, Fikri Muhammad meminta pihak pengelola MBG atau SPPG menggelar audensi.

“Audiensi ini mendesak dan harus melibatkan ahli gizi serta para pengelola dapur MBG. Jadi harus digelar audensi segera,” kata Fikri Muhammad kepada Jurnal Bogor, Rabu (25/2/2026).

“Ayo kita cek satu per satu dapur MBG itu, apakah pengelolaannya sudah memenuhi syarat, apakah sesuai standar kesehatan kah?,” tanya Fikri lagi.

Audensi ini, menurut Fikri sebagai evaluasi perbaikan agar sajian menu MBG bagi penerima manfaat mengedapan kualitas prinsip gizi yang seimbang.

Evaluasi tentu untuk perbaikan, sebab program MBG yang dibiayai anggaran negara itu tidak gratis.

Penerima manfaat pada program MBG, itu tidak gratis, anggarannya dari negara yang bersumber dari uang pajak rakyat.

“Untuk itu, kami sebagai masyarakat berhak mengkritik salah satu program MBG di Kecamatan Nanggung yang terkesan asal-asalan itu,” tandasnya.

Apalagi sebagai orang tua murid di sekolah, menjadi bagian dari penerima manfaat program MBG,

“Jadi, kami tau kualitas menu MBG yang diterima di sekolah.”

Untuk itu, ketika program MBG tidak adanya perbaikan terutama tidak mengedepankan pada kualitas menu MBG, dipastikan kami harus turun ke jalan untuk menggelar aksi unjuk rasa,” tegasya.

** Arip Ekon

Pengganti Jalan Saleh Danasasmita Mulai Dibangun

0

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus berikhtiar memberikan pelayanan terbaik kepada warganya. Kali ini, Pemkot mulai membangun pengganti Jalan Saleh Danasasmita atau Jalan Batutulis yang terletak di Kelurahan Lawanggintung, Kecamatan Bogor Selatan.

Senin (23/2/2026), merupakan tahap awal proses cut and fill lahan untuk Jalan Saleh Danasasmita. Tahap ini sekaligus penanda mulai pekerjaan fisik proyek tersebut. “Kita laksanakan cut and fill dan penebangan beberapa pohon sebagai bagian dari memulai proyek konstruksinya,” ujar Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.

Tahapan cut and fill ditargetkan rampung dalam satu hingga dua pekan ke depan. Proses ini dilakukan sembari menunggu hasil lelang konstruksi yang tengah berproses di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

“Kalau cut and fill ini menyiapkan trasenya. Supaya nanti ketika pemenang lelang sudah ada, jalurnya sudah terlihat,” ucapnya.

Dedie menjelaskan, trase pengganti Jalan Saleh Danasasmita dibangun sepanjang 230 meter dengan lebar kurang lebih 18 meter. Konstruksi jalan tersebut berdiri di atas lahan seluas 4.711 meter persegi yang sebelumnya dimiliki tiga warga.

Pembebasan lahan telah diselesaikan Pemkot Bogor pada tahun anggaran 2025 dengan total nilai mencapai Rp19.991.500.000.

“Kami Pemkot Bogor sudah menyiapkan lahannya dari pembebasan tahun anggaran 2025 kemarin, kemudian sekarang masuk ke fase berikutnya,” jelasnya.

Saat ini, Pemkot masih menunggu proses lelang konstruksi dari Pemprov Jawa Barat. Jika seluruh tahapan administrasi rampung, pengerjaan fisik proyek diperkirakan berlangsung selama enam hingga tujuh bulan.
Dedie berharap dukungan masyarakat agar proyek berjalan lancar dan dapat segera dimanfaatkan warga, khususnya mereka yang selama ini terdampak terganggunya akses Jalan Saleh Danasasmita.

“Mohon doa dari masyarakat untuk kelancaran proyek ini. Ini semata-mata agar kita bisa membantu masyarakat yang selama ini aksesnya terganggu,” jelasnya.

Sebelumnya, Pemkot mengupayakan jalur alternatif yang lebih dekat dan dapat diakses oleh warga terdampak longsor di Jalan Saleh Danasasmita.

Sebelumnya jalur alternatif yang dapat dilalui masyarakat adalah melalui Jalan Cipinang Gading, yang tembus ke Bogor Nirwana Residence (BNR). Namun, karena ruas jalan yang tidak terlalu besar serta meningkatnya jumlah kendaraan, lalu lintas di jalur tersebut menjadi padat.

Pemkot melalui Dishub berkomunikasi dengan pengembang untuk membuka akses dari perumahan Perumahan Pakuan Hill. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil. Saat ini, Perumahan Pakuan Hill sudah dapat diakses oleh warga. Namun, karena daerah tersebut merupakan kawasan permukiman, terdapat syarat dan ketentuan bagi warga yang ingin melintas.

“Jadi, akses jalan hanya diperbolehkan untuk sepeda motor atau kendaraan roda dua. Selain itu, ada jam operasional yang harus dipatuhi, dan kendaraan dengan knalpot brong dilarang melintas,” ujar Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin.

Aturan jalur alternatif melalui Pakuan Hill ini yakni hanya kendaraan roda dua dan waktunya pagi mulai pukul 05.00 – 09.00 WIB dan pukul 16.00 – 20.00 WIB.

HUT ke-15, RSUD R. Moh Noh Nur Tingkatkan Kualitas Layanan Maternal dan Neonatal

0

Leuwiliang | Jurnal Bogor
RSUD R. Moh. Noh Nur Leuwiliang, Kabupaten Bogor memperkuat kolaborasi pelayanan kesehatan ibu dan bayi melalui Pertemuan Jejaring Quality Improvement (QI) yang melibatkan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL).

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-15 RSUD R. Moh Noh Nur. Pertemuan jejaring ini mendapat dukungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Tim MCGL (Momentum Country and Global Leadership) Jhpiego, serta Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang dan Ranting se-Kabupaten Bogor.

Kegiatan difokuskan pada penguatan mutu layanan berbasis data, peningkatan koordinasi rujukan, serta penerapan standar pelayanan melalui pendekatan Quality Improvement.

Direktur RSUD R. Moh Noh Nur, dr. Vitrie Winastri, S.H., MARS, menyampaikan bahwa penguatan jejaring menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas layanan maternal dan neonatal.

“Di usia ke-15 ini, RSUD R. Moh. Noh. Nur terus berkomitmen memperkuat sinergi pelayanan. Kolaborasi antar fasilitas kesehatan menjadi kunci agar ibu dan bayi mendapatkan penanganan yang cepat, tepat, dan aman,” ujarnya.

Perwakilan Tim MCGL Jhpiego, Andriani Siahaan, MHKes, menegaskan bahwa peningkatan mutu pelayanan membutuhkan kerja sama yang erat antara FKTP dan FKTL.

“Kolaborasi antara FKTP dan FKTL sangat penting agar proses rujukan berjalan lebih efektif. Dengan komunikasi yang baik dan standar pelayanan yang sama, penanganan ibu dan bayi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, bidan koordinator jejaring juga mendapatkan penguatan penerapan bundle of care serta penyegaran keterampilan klinis yang disampaikan oleh dr. Ammar Fauzan Islami, Sp.A, dokter spesialis anak RSUD R. Moh. Noh. Nur.

Bidan Koordinator wilayah Leuwiliang menyampaikan bahwa kegiatan jejaring ini membantu tenaga kesehatan memahami standar pelayanan yang harus diterapkan secara bersama.

“Pertemuan ini sangat bermanfaat karena kami mendapatkan pemahaman yang sama mengenai standar pelayanan. Harapannya koordinasi rujukan semakin baik sehingga pelayanan kepada ibu dan bayi bisa lebih optimal,” ungkapnya.

Melalui Pertemuan Jejaring Quality Improvement ini, RSUD R. Moh. Moh. Nur menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui kolaborasi lintas fasilitas, sejalan dengan semangat 15 tahun pengabdian kepada masyarakat Kabupaten Bogor.

(yev/cc)