Matinya Demokrasi Pancasila, Dampak Buruk Koalisi Gemuk di Parlemen-DPR RI

By

-

March 1, 2024

Apendi Arsyad ketika demo Sunda Bogor Bergerak di Tugu Kujang Kota Bogor, 1 Maret 2024. Pada demo ini Sunda Bogor Bergerak mendeklarasikan sikap politiknya pada pemakzulan Presiden Joko Widodo lantaran telah melanggar banyak peraturan.

jurnalinspirasi.co.id – Mendengar dan melihat pernyataan Sandiaga S Uno, Ketua Bapilu PPP di medsos, bahwa PPP ada maksud untuk bergabung atau berkoalisi dengan Paslon 02 Capres RI PS, ? Jika ya..it’s up to you..lah.

Kita juga kenal, siapa Sandiaga S Uno, yang gemar berpindah-pindah Parpol. Sewaktu mencalonkan Wagub DKI Jakarta mendampingi Cagub ARB, dan kemudian menjadi Cawapres RI mendamping Capres RI PS pada Pemilu Pilpres RI thn 2019, dia bagian dari Partai Gerindra. Setelah itu Sandiaga berpindah ke PPP menjelang Pemilu Pilpres RI thn 2024 berkoalisi dengan PDIP besukan Megawati dengan mengusung Paslon 03 Capres RI GP dan Cawapresnya MD.

Begitulah perilaku politisi Indonesia, termasuk beberapa orang yang lain, yang senang bermigrasi, dari partai yang satu ke partai. Ibarat ikan pelagik yang hidup di perairan laut lepas pola geraknya berupaya kesana-kemari. Sayang mereka para politisi tidak berkomitmen dengan visi dan misi ideologisnya, tetapi bermetamorfosis menjadi pragmatis dan oportunis demi raihan posisi kekuasaan, yang diincar seperti jabatan Menteri atau jabatan publik yang lain.

Kita nggak kaget, pindah dari tadinya beroposisi “pura-pura” sekarang mau lompat ke kandang lawan untuk koalisi namanya saya sebut “lompat pagar” demi meraih kekuasaan, paling tidak ada jatah Menteri atau jabatan publik lainnya di sana.

Lompat pagar ke seberang dari pesaing Pemilu Pilpres RI 2024 pada akhirnya berkoalisi itu namanya pengkhianatan terhadap demokrasi Pancasila.

Capek-capek rakyat datang dan memberi suara di TPS, karena tertarik dengan visi dan misi ideologisnya Paslon Capres RI. Suara rakyat di dalam Pemilu 2024 dilecehkan dan dianggap angin lalu.

Koalisi gemuk kita paham, akhirnya mematikan demokrasi, sehingga public policy dan regulasi yang diputuskan DPR RI dengan Presiden RI terpilih/Pemerintah RI tidak aspiratif membela dan memperiotaskan kepentingan rakyat.

Lembaga perwakilan rakyat, DPR RI dan DPD RI menjadi banci dan mandul, “always yes man” dalam persidangan DPR RI, DPD RI dan MPR RI.

Gejala sosial politik seperti itu, tampak jelas dari UU yang dibuat dan diputuskan kental dengan warna dan kepentingan pro oligarki seperti UU Minerba, UU IKN, UU Cipnaker, UU KPK revisi, UU Kesehatan dsb, yang sudah berlangsung tampak jelas secara kasat mata pada periode ke-2 Pemerintahan Presiden RI Jokowi periode thn 2019-2024, begitu banyak kebijakan publik dan regulasi yang merugikan rakyat.

Berbagai protes dan demontrasi dari massa Rakyat, terutama yang datang aspirasinya dari komunitas profesional (organisasi profesi) di gedung DPR RI, Senayan Jakarta untuk merubah dan mengoreksi draft RUU yang berbau pro oligarki, yang misleading dgn kepentingan kerakyatan. Mereka massa rakuat selalu gagal dan tidak dihiraukan aspirasi mereka, seperti demo kaum buruh mengoreksi RUU Omnibuslaw Cipta Kerja, gagal dan gagal. Massa Rakyat dibiarkan berhadap-hadapan “head to.head” konflik vertikal dengan aparat Keamanan RI yang dilengkapi persenjataan modern sepert tank baja, sangkur, senjata dll.

Regim yang berkuasa Pemerintahan Jokowi 5-9 tahun terakhir berpenampakan gayanya topdown, otoriter, diputuskan RUU menjadi UU secara diam-diam pada malam hari di era Covid 19, dan public policy betul-betul didn’t use a sciencific dengan naskah akademik yang dihasilkan “abal-abal’. Naskah akademik RUU tersebut sesungguhnya tidak layak dianalisis dari berbagai perspektif, kontroversial seperti UU IKN, UU Cipnaker, dll.

Akhirnya dalam implementasi kebijakannya merugikan negara, dan rakyat dengan menyedot dana APBN spt proyek pembangunan IKN Nusantara yang terbengkalai, berkecendrungan akan mangkrak, jika regim penguasa berganti karena tidak efesien dan efektif (kontrafiktif) dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Proyek Strategis Nasional seperti pembangunan IKN, proyek Eco City Rempang Kepulauan Riau, proyek KA Cepat Jkt-Bdg, proyek Smelter tambang Nikel dengan jargon hilirisasi, pada kenyataannya menguntungkan oligarki asing dan aseng (RRC), dll. Lihat saja data bahwa di lokasi tambang dan smelter Nikel di Morowali Sulbar, sebagaimana diberitakan HU Kompas thn 2023 yang lalu, tingkat pengangguran dan kemiskinan penduduk lokal bertambah dan peringkat pertama di Indonesia, ternyata pubrik dikelola investor China tersebut masih tertutup “enclape” sifatnya.

Mengapa hal ini tetjadi karena para wakil rakyat yang bersinggasana di gedung DPR RI Senayan sudah bermetamorfosis menjadi politisi opportunis dan pragmatis, bukan lagi politisi idealis sebagaimana visi, misi dan janji-janji politiknya. Hal ini terjadi, akibat budaya kerja di legislatif DPR RI, anggota DPR RI kehilangan hak otonomi, yang berkuasa penuh adalah Ketum Parpol bersama Ketua Fraksi di DPR RI. Akibatnya gaya dan gerak-gerik (style and gusture) anggota DPR RI berperilaku 4 D saja yakni datang, duduk, diam dan duit, tanpa ada D yang ke-5 yakni debat atau diskusi dan dialog dengan stakeholders. Maka jadilah UU dari RUU yang abal-abal, diantaranya UU Pemilu yang bermasalah dalam praktiknya, dimana Presiden RI dibenarkan brrkampanye Pemilu 2024, alias bersikap tidak netral, dan itu ternyata bertentangan dengan UUD 1945 yakni Sumpah dan janji Presiden RI pada saat dilantik di sidang MPR RI.

Banyak lagi kasus-kasus carut marut praktik hukum tata negara di Indonesia belakangan ini terjadi. Untuk memahami fenemena “edan” tonton saja film “Dirty Voice” yang diperankan 3 orang ahli dan pakar hukum konstitusi yaitu Zainal Mochtar, Bivitri Savitri dan Fery Amsari, yang merontokan kepercayaan publik (society distrust) kita terhadap supremasi hukum.

Kini hukum menjadi mainan para politisi dan Presiden RI Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya dalam membangun dinasti politik dan politik dinasti yang bertentangan bunyi pasal 1 UUD 1945 bahwa Indonesia berbentuk Republik, yakni NKRI, bukan negara kerajaan dengan basis dinasti politik.

Lulusnya GR putra Jokowi menjadi Cawaptes RI pada Pemilu Pilpres 2024, indikasi bahwa dinasti politik di NKRI akan dimulai, jika paslon 02 Capres PS dan Cawapres GR hasil pemilu 2024 yg disinyalir sangat curang based TSM, dimenangkan KPU RI dan dikukuhkan MK RI.

Berdasarkan fakta itu, maka sukseslah kepemimpinan Jokowi mewariskan kekuasaannya kepada putranya GR sebagai pewaris tahta ayahnya.

Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Sebab demokrasi Pancasila sudah mati suri di parlemen/sidang DPR RI dengan gaya 4 D, sebagai dampak koalisi besar parpol-parpol hasil lompat pagar.

Lompat pagar yang dimaksud dalam artikel saya terdahulu yang sudah viral di medsos adalah parpol yang tadi lawan tanding, bersaing dan bertarung dalam pesta demokrasi Pemilu Pilpres RI thn 2024, dalam perhitungan suaranya kalah dan bahkan dikalahkan, akhirmya kemudian dibujuk rayu oleh Presiden RI Jokowi pimpinan Parpol paslon 01 dan 03 yang kalah untuk bergabung dalam Pemerintahan yang baru RI 2024-2029.

Konon katanya Pilpres RI “diputuskan” Jokowi paslon 02 sebagai “pemenangnya”. Padahal pengumuman resmi siapa Presiden RI terpilih belum tahu dan belum pasti menurut UU Pemilu, berdasarkan hasil perhitungan suara manual form C di TPS (Rial Qount) waktunya masih jauh.

Disinilah keanehan perilaku Presiden RI Jokowi gemarnya melanggar UU Pemilu dengan perbuatan “abuse of power and authority” yang dibiarkan koalisi gemuk DPR RI saat ini. Demokrasi perwakilan mati suri, sehingga melsnggengkan kekuasaan Presiden RI Jokowi yang suka bercawe-cawe dalam pelaksanaan Pemilu Pilpres 2024.

Harapan kita semoga pimpinan Parpol yag kalah tetaplah pada pendiriannya (istiqomah) sebagai oposisi di Parlemen RI, sehingga demokrasi Pancasila tidak terkoyak-koyak oleh ambisi membangun dinasti di NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena ada ‘ceck and balance”, perdebatan sengit antar dan atau dari para anggota DPR RI yang telah berperilaku 5 D (datang, duduk, diskusi, debat dan duit).

Akhir kata, semoga Allah SWT memunjukan kita kepada yang benar dan lurus, Aamin.
Save NKRI, save Rakyat Indonesia
Syukron barakallah
Wassalam

====✅✅✅

Penulis: Dr.Ir.H.Apendi Arsyad, M.Si
(Salah seorang Pendiri ICMI thn 1990 di Kota Malang, Wasek Wankar ICMI Pusat merangkap Ketua Wanhat MPW ICMI Orwil Khusus Bogor, Pemdiri dan Dosen Universitas Djuanda Bogor, Konsultan Proyek K/L negara, Pegiat dan Pemerhati serta Kritikus Sosial melalui sejumlah tulisan di media sosial)

Kemendikbudristek Ajak Generasi Muda Lestarikan Bahasa Daerah

By

Redaksi

-

March 1, 2024

jurnalinspirasi.co.id – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengajak generasi muda bersatu dalam menjaga bahasa ibu di era teknologi digital. Hal tersebut disampaikan oleh E. Aminudin Aziz sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek melalui webinar via online YouTube Kemendikbud RI, Kamis (29/02/2024).

“Kami bergerak dalam revitalisasi bahasa daerah ini dengan fokus generasi muda. Alasannya sederhana, karena bagaimana pun generasi muda ini adalah pemilik masa depan,” ujar E. Aminudin Aziz dikutip pada Jumat (01/03/2024).

Menurutnya, kelestarian bahasa ibu atau bahasa daerah tergantung dari pemikiran dan sikap para generasi muda.

“Pertama pemikirannya, lestari atau tidaknya bahasa daerah, itu akan sangat bergantung dari sikap generasi muda. Karena kalau misal mereka itu tetap menggunakan bahasa daerahnya, di samping bahasa nasional atau bahasa asingnya, itu pasti mereka akan turunkan ke generasi berikutnya,” tuturnya.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek juga menyampaikan bahwa generasi muda saat ini punya karakter yang berbeda dalam pemanfaatan media belajar. Hal tersebut dipicu oleh Covid-19, sehingga para pelajar dan guru dipaksa untuk menggunakan media-media digital.

“Maka yang kami dorong adalah penggunaan media digital seoptimal mungkin, seluas mungkin di dalam proses pembelajaran bahasa daerah juga,” jelasnya.

Meskipun terdapat dampak negatif dari teknologi digital, E. Aminudin Aziz beroptimis bahwa dengan penyampaian yang menyenangkan seperti adanya Stand Up Comedy dalam pembelajaran digital, belajar aksara dengan menyenangkan, belajar pidato bahasa daerah tersebut bisa menarik minat bagi generasi muda.

Selanjutnya, dampak dari era teknologi digital dalam pembelajaran terutama bahasa ibu di tahun 2023, bahwa terjadi peningkatan minat generasi muda dalam proses pembelajaran bahasa daerah, dan memberikan motivasi terhadap guru untuk menyampaikan pembelajaran digital yang menyenangkan.

“Tahun yang lalu 2023 pembelajar di seluruh Indonesia ya di 25 provinsi dengan para guru dengan masyarakat dan para pelatihnya gitu dan dari dinas-dinas pendidikan, tercatat ada lebih dari 5 juta orang yang berpartisipasi yang mayoritas adalah generasi muda,” jelas E. Aminudin Aziz.

“Nah ini adalah dampak dari penggunaan media digital di dalam proses pembelajaran yang ternyata sangat menyenangkan gitu. Serta menjadi sumber inspirasi baru gitu bagi para guru yang sangat beragam, juga mendorong penyediaan bahan-bahan pembelajaran melalui media digital ini dan ini yang sangat diminati oleh para generasi muda,” lanjutnya.

Selain itu, Akbar Ali selaku Pj. Wali Kota Parepare yang hadir dalam webinar tersebut menyampaikan bahwa peran pemerintah daerah sangat penting dan diperlukan untuk menjaga bahasa ibu, seperti diberlakukannya peraturan daerah.

“Ini berbagi upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Parepare dalam melestarikan bahasa daerah ada beberapa yaitu kami sudah membuat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Salah satu isi yang termasuk dalam Perda tersebut adalah mewajibkan dalam sehari dalam sepekan setiap hari Kamis berbahasa daerah dan memakai baju khas daerah baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kerja atau setiap dinas,” ucap Akbar Ali sebagai Pj. Wali Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

Pada webinar tersebut, turut dihadiri oleh Muhammad Sholichin sebagai Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Jawa SMP Kab Jepara dan Sifa Putri Yandani sebagai Juara I Maca Sajak FTBI Provinsi Jawa Barat 2023 SMPN 3 Lembang.

Dilansir dari Kemdikbud.go.id pada Jumat (01/03/2024), bahasa ibu merupakan bahasa yang pertama kali dipelajari oleh seseorang sejak kecil secara alamiah dan menjadi dasar sarana komunikasi serta pemahaman terhadap lingkungannya. Dalam konteks di Indonesia, bahasa ibu diidentikkan dengan bahasa daerah atau bahasa lokal.

(lia puspitasari/mg-uik)

Jaga Ketahanan Pangan, Kementan Ajak Manfaatkan Lahan “Tidur” di Perkotaan

By

Redaksi

-

March 1, 2024

jurnalinspirasi.co.id – Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Ciawi, mengajak masyarakat dan insan pertanian memanfaatkan lahan “tidur” di perkotaan untuk bertani.

Hal tersebut merupakan salah satu langkah komitmen Kementan untuk terus memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung swasembada pangan.

Dikemas dalam webinar edukasi bertajuk Ngobrol Asik Via Online (Brokoli), digelar Rabu (28/02) Kementan mengajak masyarakat dan insan pertanian untuk jeli melihat peluang dan dapat memanfaatkan lahan sempit perkotaan agar lebih produktif dan menghasilkan.

Brokoli Volume 16 mengangkat tema “Bangunkan Lahan Tidur Perkotaan dengan Toga Dan Sayuran”, yang diselenggarakan BBPMKP sukses menyita lebih dari 100 partisipan dari berbagai kalangan masyarakat maupun insan pertanian.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Dedi Nursyamsi mengatakan pertanian itu harus menghasilkan.

“Saya tidak bosan mengingatkan sektor pertanian merupakan tumpuan dan harapan bagi kelangsungan hidup bangsa. Oleh karenanya, pertanian tidak boleh berhenti”. kata Dedi.

Hadir sebagai narasumber webinar, Haryati yang merupakan pengelola P4S D’Shafa DKI Jakarta, dalam kesempatan tersebut Haryati mengajak masyarakat untuk lebih mengenal hidroponik sebagai salah satu alternatif bercocok tanam di lahan minim perkotaan.

Hidroponik merupakan salah satu metode budidaya tanaman dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebuthan air pada budidaya dengan tanah. Tanaman yang ditanam dalam sistem hidroponik dapat berupa sayur-sayuran.

Melalui hidroponik, P4S D’Shafa berhasil memanfaatkan lahan tidur seluas 500m untuk lebih produktif dan berdaya guna.

Haryati pun membagikan tips menjalankan hidroponik agar lebih efisien

“Salah satu kegiatan untuk menjalankan pertanian hidroponik yang efisien adalah menerapkan sistem 5R yaitu ringkas, rapi, resik, rawat,rajin”, ungkap Haryati

Haryati memamaparkan sistem 5R secara ringkas, yaitu memisahkan barang yang tidak sering digunakan sesuai dengan kebutuhan, rapi, yaitu dengan penataan pot, menggunakan label, resik yaitu selalu menjaga kebersihan di tempat kerja agar lokasi/lahan tanam tetap terjaga dan indah dipandang, rawat yaitu dengan memelihara kondisi lahan dengan baik, dengan pembagian tugas dan selalu semangat, serta rajin agar produktifitas tetap berjalan.

Selain teknik hidroponik, juga dijelaskan pula teknik pemasaran dari produk-produk hidropnik.

Yusral Tahir, Kepala BBPMKP mengatakan Brokoli merupakan salah satu media masyarakat untuk dapat bertukar informasi di bidang pertanian yang tidak hanya berfokus pada komoditas atau teknik pertaniannya saja tetapi juga manajemen dan teknik pemasaran sehingga ilmu yang didapat menjadi suatu keterpaduan untuk mendukung ketersediaan pangan ke depan.

(bbpmkp)

Rencanakan Kota Dengan 75% Hutan, Nasa Unggah Foto Perbedaan IKN

By

Admin

-

February 29, 2024

foto IKN — Foto yang menunjukkan perbedaan kondisi hutan IKN (Foto: Kompas.com)

jurnalbogor.com – Nasa membagikan foto yang menunjukkan perbedaan kondisi hutan IKN (Ibu Kota Nusantara) pada 2022 dan 2024 di laman resminya.

Namun, dilansir dari akun instagram kukaronline, Kamis (29/02/2024), bagian hutan yang lenyap adalah kawasan hutan produksi.

Tampak dari foto tahun 2022 kondisi lahan Kalimantan Timur banyak bagian yang hijau artinya bagian hijau tersebut masih tertanam pohon – pohon.

Sedangkan foto tahun 2024 terlihat adanya perubahan, pembangunan di IKN menyebabkan berkurangnya sebagian wilayah hutan, dan citra foto yang sebelumnya didominasi oleh warna hijau kini menunjukkan adanya bercak-bercak kecoklatan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya perubahan keadaan lahan Kalimantan Timur selama dua tahun ini.

Namun, para ahli penelitian dan pihak yang peduli terhadap lingkungan mengungkapkan kekhawatiran bahwa perubahan dalam penggunaan lahan tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap keberlangsungan hutan dan kehidupan satwa liar di sekitar IKN.

Sebab, menurut website resmi ikn.go.id di tahun 2024 IKN baru akan melakukan pemindahan tahap awal, dan merayakan HUT RI disana.

Setelah itu target penyelesaiannya ada di tahun 2045. Melihat angka – angka tersebut bukanlah waktu yang sebentar, pasti akan terjadi banyak perubahan untuk lingkungan sekitar.

Sementara dilansir dari kumparan sains bahwa foto yang menggambarkan perubahan lahan hijau di IKN diabadikan oleh kamera OLI-2 (Operational Land Imager-2) yang dipasang di satelit pemantau Bumi, Landsat 9, dan kamera OLI di satelit Landsat 8 pada tanggal 26 April 2022 dan 19 Februari 2024.

(roseta al zahra/mg-uik)

Berikan Bantuan, Kapolsek Bersama Danramil Kunjungi Warga Terdampak Gempa di Curugbitung

By

Redaksi

-

February 29, 2024

jurnalinspirasi.co.id – Kapolsek Nanggung AKP Ade Kamsa bersama Danramil Nanggung Kapten Armed Agus RZ mengunjungi sekaligus memberikan bantuan material bangunan ke beberapa rumah warga di Desa Curugbitung yang terdampak gempa beberapa waktu lalu.

Gempa yang mengguncang wilayah Bayah Banten, Selasa (27/2/2024) telah berdampak ke wilayah Bogor Barat, Kabupaten Bogor.

Kapolsek Nanggung Akp Ade Kamsa mengungkapkan, kunjungan tersebut untuk melihat secara langsung keberadaan rumah- rumah warga yang rusak akibat gempa bumi. Ketiga rumah warga kampung Cibeber Kulon di wilayah RW 07 di Desa Curugbitung diantaranya milik Eti Sumiati, Hasanah, dan Roes Martin.

Setelah dilakukan pengecekan, bebarapa keadaan rumah warga dengan kondisi retak-retak agar segera diperbaiki.

Sementara kunjungan Kapolsek bersama Danramil dilakukan bersama jajaran Polsek Nanggung yakni Iptu Kanit Rahman Nurzaman, Kanit Binmas Aiptu Muslim, petugas piket Binmas Bripka Rizky Fajar serta piket Reskrim Aipda Daud Hermawan.

“Untuk meringankan beban warga korban bencana gempa bumi, sekaligus memberikan bantuan berupa bahan bangunan guna keperluan perbaikan rumah yang terdampak musibah gempa bumi,” ujar Kapolsek Nanggung AKP Ade Kamsa, Kamis (29/2/2024.

Menyikapi kejadian tersebut, AKP Ade Kamsa serta Kapten Armed Agus Rz meminta kepada masyarakat agar jangan panik dan selalu waspada apabila sewaktu-waktu gempa terjadi lagi.

(arip ekon)

Pencurian Ternak Sering Terjadi di Cigudeg

By

Redaksi

-

February 29, 2024

jurnalinspirasi.co.id – Kasus pencurian ternak peliharaan di wilayah Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor terjadi lagi. Bahkan sepekan ini ada dua kali kejadian, dimana warga telah kehilangan kambing dalam kandang peliharaan.

Kini, satu kambing milik warga Cigudeg tersebut ditemukan mati sudah disembelih di sekitar eks Lapangan Dwikora yang tidak jauh dengan kampung sang pemilik.

“Sudah dua kali kejadian dalam satu pekan ini, yang tadi ditemukan, informasinya hilangnya sudah dua hari, baru ditemukan oleh warga tadi tergeletak sudah mati,” kata salah satu warga sekitar, Hambali. Kamis (29/2/2024).

Sementara, Kepala Desa Cigudeg Andi Supriadi membenarkan, bahwa kasus pencurian hewan ternak menimpa warganya itu sering terjadi di wilayahnya.

Seperti di Kampung Cikasungka, Cijeuray dan Kampung Barutujuh, dan belum lama ini warga Kampung Anyar.

“Barusan RT-nya laporan ke saya. Bahwa ada warga nemu kambing di sekitar eks Lapangan Dwikora, pemiliknya warga Kampung Anyar tetangga kampung dekat dengan lokasi ditemukannya kambing itu,” jelasnya.

Bahkan kata dia, pernah terjadi pencurian kambing dalam satu kandang yang menyebabkan warganya menelan kerugian cukup besar.

“Sudah beberapa kali, bahkan ada yang pernah satu kandang habis semua,” katanya.

Andi menghimbau kepada warganya untuk selalu waspada terhadap barang berharga yang dimiliki warganya tersebut dan mengaktifkan kembali ronda malam di masing-masing wilayah.

“Masyarakat harus tetap waspada dalam kondisi seperti ini, saya juga menghimbau agar masyarakat menggalakkan kembali Siskamling di masing masing wilayah,” pungkasnya.

(andres)

Bersyukur Pemilu 2024 Sukses, Camat Rancabungur Gelar Makan Bersama

By

Admin

-

February 29, 2024

jurnalinspirasi.co.id – Sukses tanpa adanya kendala dalam perayaan pesta demokrasi, Camat Rancabungur bersama petugas partai politik serta petugas pemilu, merayakan keberhasilan dengan makan bersama.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor agar masyarakat kembali rukun dan harmonis, meskipun berbeda pilihan pada Pemilu 2024, 14 Februari lalu.

Camat Rancabungur, Dita Aprillia mengatakan, ini salah satu bentuk rasa syukur atas berlangsung kegiatan pesta demokrasi yang berjalan dengan sesuai harapan dan tanpa adanya kendala.

“Alhamdulillah kami turut memberikan rasa syukur atas suksesnya pelaksaan pemilu di wilayah Kecamatan Rancabungur,” ungkapnya, Rabu (28/2/2024).

Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri berbagai elemen masyarakat serta pihak keamanan pemilu dan petugas pemilu, tentunya dalam kegiatan ini agar kembali rukun dan tertib setelah berlangsung pemilu.

“Ini salah satu bentuk rasa syukur kita serta partai politik yang ikut serta menjalankan pemilu dengan tertib serta bekerja sama dengan sesuai harapan,” paparnya.

Menurutnya, kegiatan pesta demokrasi lima tahun sekali tersebut, di wilayahnya berjalan dengan sesuai harapan dan tanpa adanya kendala apapun.

“Alhamdulillah tidak ada kendala, saya juga selalu menyampaikan kepada masyarakat agar selalu rukun dan tertib dalam segala hal apapun salah satunya saat pesta demokrasi,” jelasnya.

Ia juga meminta kepada masyarakatnya agar kembali rukun dan menjadi bagian dari keluarga Kecamatan Rancabungur, meskipun berbeda pilihan dalam pesta demokrasi beberapa waktu lalu.

“Saya juga meminta agar setelah berlangsung pesta demokrasi tidak ada lagi yang kubu-kubuan dan diharapkan kembali menjadi keluarga Kecamatan Rancabungur,” pungkasnya.

(andres)

Ratusan Siswa SDN di Dramaga tak Bisa Sekolah di SMP Negeri

By

Redaksi

-

February 29, 2024

Momo: Sistem Zonasi Banyak Merugikan, Solusinya Bangun SMPN 3 Dramaga

jurnalinspirasi.co.id – Sebanyak 616 siswa sekolah dasar negeri (SDN) lulusan tahun ajaran 2023-2024 dipastikan tidak bisa bersekolah di SMPN 1 dan SMPN 2 Dramaga, Kabupaten Bogor.

Pengawas SDN se- Kecamatan Dramaga, Momo menyatakan, masalahnya karena sistem zonasi sehingga banyak siswa SDN yang dirugikan. Terlebih, dari 10 desa yang ada di Kecamatan Dramaga, ada 4 desa yang tidak masuk zonasi yakni Desa Petir, Purwasari, Sukadamai dan Desa Sukawening. Padahal, di empat desa tersebut ada 13 SDN dengan total lulusan siswa tahun ini mencapai 616 siswa.

“Ketika sistem zonasi digunakan untuk penerimaan siswa baru di SMP negeri. Secara otomatis, 616 siswa lulus SDN tahun ajaran 2023-2024 tidak bisa bersekolah ke SMPN,” ungkapnya, Kamis (29/2/2024).

Momo mengungkapkan jumlah lulus SDN tahun ajaran 2023-2024 se- Kecamatan Dramaga mencapai 1.645 siswa. Sedangkan SMP negeri di Kecamatan ada hanya ada 2 sekolah, tentunya dengan banyaknya lulusan SDN tidak sebanding dengan jumlah SMP negeri yang ada di Kecamatan Dramaga.

Dampaknya, banyak siswa SDN yang tidak bisa melanjutkan ke SMP negeri dan bersekolah di SMP swasta atau ke pondok pesantren.

“Dari 1.645 siswa, paling banyak yang bisa bersekolah di SMPN hanya 600 siswa. Solusinya pemerintah harus hadir dan harus ada SMP Negeri 3 Dramaga,” pintanya.

Dirinya sangat prihatin banyak siswa yang tidak bisa melanjutkan ke SMP negeri. Padahal bisa duduk di sekolah negeri impian siswa dan kebanggaan orang tua. Namun, keinginan bisa melakukannya ke SMP negeri harus pupus karena adanya sistem zonasi dan tidak adanya penambahan SMPN 3 Dramaga.

Bersama pihak Kecamatan Dramaga, dia sudah mengusulkan ke pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten untuk melakukan pembelian lahan yang bakal dijadikan SMPN 3 Dramaga.

Setelah lahannya ada, namun hingga kini keinginan akan adanya SMPN 3 Dramaga tak kujung teralisasikan.

“Jika SMP Negeri 3 Dramaga ada, impian siswa di empat desa bisa terkabul untuk duduk di bangku sekolah negeri. Kita berharap pemerintah bisa hadir dan mengabulkan impian generasi bangsa,”ungkapnya.

Menanggapi banyak siswa yang tidak bisa bersekolah ke SMP Negeri, Camat Dramaga Atep tak berdiam diri. Pihaknya bersama desa mengaku sudah semaksimal mungkin agar di tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bogor bisa membeli lahan untuk SMPN .

“Kita juga sudah berkomunikasi dengan Disdik Kabupaten Bogor terkait pengadaan lahan SMPN . Diharapkan di tahun ini bisa terealisasikan, tentunya keinginan tersebut perlu adanya dukungan semuanya termasuk anggota Dewan,” tukasnya.

Jumlah Sekolah dan Lulusan
-SDN se Kecamatan Dramaga yang tersebar di 10 desa total 34 SDN
-Siswa SDN Lulus Tahun Ajaran 2023/2024 se- Kecamatan Dramaga 1.654 Siswa
-Siswa Lulus Tahun Ajaran 2023/2024 di 5 Desa yakni 616 Siswa

Sekolah Negeri di Kecamatan Dramaga
-SMPN 1 Dramaga di Desa Babakan
-SMPN 2 Dramaga di Desa Dramaga

Wilayah yang Tidak Masuk Zonasi
– Desa Petir 5 SDN
– Desa Purwasari 3 SDN
– Desa Sukadamai 1 SDN
– Desa Sukawening ada 4 SDN.

Solusi
– Adanya Penambahan Sekolah SMP Negeri 3 Dramaga
– Lokasi lahan yang diusulkan untuk pembangunan SMPN oleh Desa, Guru SDN dan Pihak Kecamatan Dramaga di Desa Petir

(arip ekon)

RSUD Leuwiliang Permudah Buat Dokumen Kependudukan Pasien Berkolaborasi dengan Disdukcapil

By

Admin

-

February 29, 2024

jurnalinspirasi.co.id – RSUD Leuwiliang terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menginisiasi kolaborasi yang inovatif dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor.

“Kolaborasi ini bertujuan untuk memudahkan warga sekitar terutama pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit dalam membuat dokumen kependudukan seperti Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan berkas lainnya,” ujar Ir. Iwan Bachtiar, petugas Disdukcapil yang bertugas di RSUD Leuwiliang.

Dia menjelaskan, keberadaan Disdukcapil di RSUD Leuwiliang untuk memberikan bantuan kepada pasien dan pengunjung rumah sakit dalam proses pembuatan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

“Seringkali, pasien RSUD Leuwiliang mengalami kendala terkait data kependudukan, yang dapat menghambat proses administrasi di rumah sakit,” tutur Iwan Bachtiar.

Untuk mengatasi hal ini, lanjut dia, RSUD Leuwiliang dan Disdukcapil Kabupaten Bogor berkolaborasi untuk memfasilitasi pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit dalam menyelesaikan dokumen kependudukan dengan lebih mudah dan cepat.

Sementara itu, salah satu pengunjung RSUD Leuwiliang, Ibu Lina Marlina, merasa terbantu dengan adanya kolaborasi yang di lakukan RSUD Leuwiliang dengan Disdukcapil Kabupaten Bogor.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada RSUD Leuwiliang, karena bisa mencetak KIA untuk dua anak saya dengan cepat tanpa harus antre dan tanpa biaya tambahan,” ucapnya.

Kolaborasi proaktif antara RSUD Leuwiliang dan Disdukcapil Kabupaten Bogor ini menunjukkan kesungguhan RSUD Leuwiliang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat dan tentunya meningkatkan pelayanan yang ramah dan mudah.

Tidak hanya itu, di RSUD Leuwiliang juga disediakan fasilitas Anjungan Dukcapil Mandiri, jadi bisa cetak KIA sendiri asalhan sudah terdaftar di Identitas Kependudukan Digital (IKD).

(yev/r)

Pemkot Bogor Gelar Pekan Panutan PBB-P2, Bayar Pajak Dapat Diskon

By

Redaksi

-

February 29, 2024

jurnalinspirasi.co.id – Pemerintah Kota Bogor menggelar Pekan Panutan PBB-P2 tahun 2024 di Plaza Balai Kota Bogor pada 28-29 Februari 2024.

Pekan Panutan PBB-P2 untuk mendorong wajib pajak agar lebih patuh membayar PBB-P2 dengan lebih awal dan menghindari mendekati batas waktu jatuh tempo.

Dalam pidatonya, Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengumumkan bahwa wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 Kota Bogor dapat menikmati diskon dengan persyaratan mendaftar terlebih dahulu pada e-SPPT.

“Hari ini, Bapenda Kota Bogor memberikan insentif, memberikan diskon 15 persen untuk pembayaran pada bulan Februari, diskon 10 persen untuk pembayaran pada bulan Maret, dan diskon 5 persen untuk pembayaran pada bulan April,” ungkap Bima Arya dikutip dari pemkotbogor pada Rabu (28/2/2024).

Bima Arya, Wali Kota Bogor, mencatat 6.947 Apartur Sipil Negara (ASN) di Kota Bogor. Potensi maksimal partisipasi mereka dalam membayar PBB-P2 dapat berdampak signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekitar 25%.

Bima Arya mendorong Bapenda Kota Bogor untuk lebih aktif, agresif, berkolaborasi dengan stakeholder, dan beroperasi proaktif untuk maksimalkan kontribusi ASN.

Bima Arya mendorong kolaborasi intensif dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Akta Tanah (IPAT) untuk pemetaan properti, identifikasi properti yang belum diperbarui, potensial pengalihan nama atau status, dan aspek lainnya. Fokus utamanya adalah meningkatkan koordinasi dan komunikasi aktif dengan INI dan IPAT.

(vina oktaviani/mg-uik)

Buy now

Momo: Sistem Zonasi Banyak Merugikan, Solusinya Bangun SMPN 3 Dramaga