Jakarta | Jurnal Inspirasi

Garda terdepan yang menangani pasien yang terjangkit virus Corona atau Covid-19 berguguran dan tidak hanya merenggut nyawa masyarakat sipil, namun juga mengorbankan jiwa tenaga medis. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan sampai saat ini sebanyak enam dokter dilaporkan meninggal diduga akibat terinfeksi virus Corona atau Covid-19. Kabar kematian enam dokter IDI tersebut diberitakan langsung lewat akun Instagram IDI, @ikatandokterindonesia. Enam dokter tersebut masing-masing yakni, Hadio Ali, Djoko Judodjoko, Laurentius, Adi Mirsaputra, Ucok Martin, dan Toni D. Silitonga.

Sebelumnya Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Daeng M. Faqih mengungkapkan dokter yang meninggal dan 32 petugas kesehatan yang terpapar virus corona karena merawat pasien Corona. “dr Adi Mirsa Putra asal Bekasi, dr Djoko Judodjoko asal Bogor, dan dr Hadio dari Bintaro yang sudah meninggal, keadaan ini sudah urgent,” ungkapnya, Minggu (22/3).

Daeng menjelaskan rekan sejawatnya itu meninggal karena terpapar virus Corona serta kelelahan. “Jadi gak semua umur banyak (akibat faktor usia lanjut), dokter Hadio dan dokter Mirza masih muda sekitar 40 tahun, yang relatif senior ya dokter Djoko,” jelasnya.

Selain dokter, Daeng mengatakan ada 32 tenaga kesehatan yang sudah terpapar virus Corona, diprediksi jumlah ini akan semakin bertambah. “Saya dengar begitu, itu dari teman-teman, saya gak tahu datanya, kita kan gak pernah dikasih data pastinya jadi kita hanya mendapat laporan dari teman-teman di bawah,” terangnya.

Dengan kondisi ini, IDI pun mendesak pemerintah segera menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD) terhadap petugas medis yang saat ini tengah berperang entah sampai kapan. “Memang pemerintah sudah berusaha menyiapkan APD tapi kan ini kan pelayanan gak mungkin berhenti tapi terus berjalan dan rumah sakit membiarkan ini terjadi seharusnya rumah sakit berkorban memberikan APD,” terangnya.

IDI pun menyatakan sudah berusaha mencari APD untuk tenaga medis namun pihaknya kesulitan menemukan ketersediaan di lapangan. “Kalau kalau tidak cepat dikerjain itu akibatnya yang seperti ini, ini yang yang kami khawatirkan, kami mendesak pemerintah karena kami juga susah mencari, kita minta bantuan pemerintah karena situasi ini kami prediksikan masih panjang,” ucapnya.

Sekretaris Jenderal IDI, Adib Khumaidi juga menyebutkan yang menjadi sebab kematian enam dokter IDI diduga karena jumlah Alat Pelindung Diri (APD) yang minim. Oleh karena itu, ia khawatir hal serupa bisa terjadi pada dokter atau tenaga medis lain di rumah sakit yang menangani pasien corona.

Adib mengatakan kekurangan jumlah APD saat ini disebabkan karena stoknya yang menipis. Padahal, sejumlah rumah sakit sudah mengalokasikan dana untuk menyediakan fasilitas medis tersebut. “Bisa membeli, uangnya ada, bahkan ada beberapa donatur untuk membantu membeli. Cuma masalahnya pengadaan barangnya dikeluhkan temen–temen di daerah itu tidak ada,” kata Adib.

Menurut dia, kelangkaan APD itu saat ini hampir terjadi di semua rumah sakit. Kondisi itu yang kata Adib mengkhawatirkan. Oleh karena itu, ia berharap kepada pemerintah agar persoalan tersebut bisa teratasi. Masalahnya, kata dia, meski bukan rumah sakit rujukan, para tenaga medis di rumah sakit yang minim APD itu boleh jadi telah berhadapan dengan pasien yang positif meski belum dinyatakan langsung.

“APD yang kurang itu bukan karena dia merawat pasien di rumah sakit rujukan saja, tapi di rumah sakit lainnya di mana sebelum dirujuk rumah sakit rujukan itu kan kita sudah berhadapan dengan pasien yang bisa saja dia positif kan,” katanya.

Asep Saepudin Sayyev |*

Bogor | Jurnal Inspirasi

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil siap menggelar rapid test virus Corona atau Covid-19 secara massal dengan cara drive thru atau tes di kendaraan seperti yang dilakukan Pemerintah Korea Selatan dalam waktu dekat ini, atau paling lambat Rabu (25/03) ini. Pasalnya, pemerintah pusat akan segera mengirimkan alat dengan metode pengambilan sampel darah tersebut. Rencana ini dikatakannya saat kunjungan ke Rumah Dinas Wali Kota Bogor, dalam rangka pengecekan lapangan percepatan penanggulangan Covid-19 di Jawa Barat, Minggu (22/3).

“Kami hari ini merapatkan rencana rapid tes massal dengan kriteria dilaksanakan sesuai situasi dan kondisi daerah masing-masing. Saat ini kami masih menunggu, hari ini belum ada, besok kami tunggu, kalau besok sudah ada, maka hari Selasa bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan paling telat hari Rabu,” katanya.

Dia mengatakan, jika di Jakarta dilakukan secara Door to Door karena jaraknya kecil dan lebih mudah terjangkau. Namun di Jawa Barat wilayahnya sangat heterogen dan luas sehingga salah satu pilihannya mencari lahan untuk melakukan tes massal. “Nanti mereka datang sesuai jadwal, tidak turun dari kendaraannya, tidak ada sentuhan fisik. Dengan rapid test 10 menit akan ketahuan hasilnya, kalau negatif pulang, kalau positif di treatment tahap selanjutnya,” jelas Kang Emil sapaan akrabnya.

Tahap pertama rapid test akan dilakukan terhadap ODP (Orang Dalam Pemantauan), kemudian radius yang positif, petugas kesehatan dan petugas yang profesinya banyak berinteraksi dengan masyarakat.

“Nanti jika hasil rapid test itu makin banyak, maka penjangkauan tes massal akan diperluas. Tapi tes ini tidak bisa dilakukan ke semua orang karena ini ada metode ilmiahnya,” kata Gubernur.

Dia menyebutkan, data sementara Sabtu (21/03) malam ada 55 orang positif Covid-19. Dari data tersebut 41 orang ada di wilayah Bekasi, Depok, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. “Sisanya ada di luar BODEBEK, sedangkan epicentrumnya ada di Jakarta. Oleh karena itu warga di daerah BODEBEK saya harap lebih waspada, mengurangi pergerakan yang tidak perlu atau social distancing,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menyatakan, sesuai instruksi Gubernur kepada Bupati Bogor, Wali Kota Depok dan Wakil Wali Kota Bogor untuk menyiapkan rencana pelaksanaan rapid test dan menyerahkan keputusan tentang tempat serta waktu, termasuk prioritas individu yang diambil specimennya. “Saat ini Gubernur masih menunggu jumlah alat yang akan dialokasikan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di bawah BNPB,” kata dia.

Selain itu kata Dedie, Kang Emil meminta kepala daerah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta atau penyangga Ibu Kota untuk menyesuaikan langkah kebijakan dengan DKI Jakarta, karena sifat dan jaraknya sangat bergantung satu dengan yang lain.

Gubernur juga berharap pemberlakuan bekerja dari rumah atau Work from House segera diterapkan dan terus berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir pergerakan masyarakat dan hanya memberikan pengecualian kepada jenis usaha bahan pokok, bahan makanan, obat-obatan dan kesehatan saja. “Langkah-langkah lainnya adalah dengan memprioritaskan upaya menambah daya tampung ruang isolasi kompresi negatif di RSUD dan membeli peralatan yang dibutuhkan,” kata Dedie.

Pada kesempatan tersebut, Kang Emil juga menyempatkan memantau kondisi Wali Kota Bogor, Bima Arya yang dinyatakan positif Covid-19 di ruang Sempur isolasi RSUD Kota Bogor. Gubernur memberikan dorongan semangat dan koordinasi terkait rencana rapid test massal.

Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Status Kejadian Luar Biasa (KLB) Covid – 19 di Kota Bogor yang dikeluarkan Jum’at (20/03) pekan lalu dan masuknya beberapa rekan jurnalis sebagai Orang Dalam Pengawasan (ODP) direspon Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dengan menutup secretariat dari segala aktivitas. Penutupan secretariat yang berlokasi di Jalan Kesehatan 04, Kelurahan Tanah Sareal, Kota Bogor itu berlaku sejak Minggu (22/03) hingga batas waktu belum ditentukan.

Ketua PWI Kota Bogor, Arihta Utama Surbakti, meminta kepada seluruh anggota PWI dan para jurnalis Bogor untuk memaklumi imbauan ini dan tidak beraktifitas ke Makokes 4, sebutan untuk kantor biru PWI. “Kami menginformasikan kepada semuanya, PWI Kota Bogor ditutup dulu saja dan jangan ada yang masuk, sampai dilakukan penyemprotan,” kata Arihta dalam keterangannya kepada Jurnal Bogor, Minggu kemarin.

Ari meyakini dan selalu berdoa, virus yang menjadi pandemi ini tidak akan menghampiri para wartawan. Bahkan wartawan senior itu mengaku, dalam doa semoga virus ini tidak menghantui para jurnalis dan semua selalu dalam keadaan sehat.

“Saya berdoa dan yakin jika corona ini enggak suka alias benci sama wartawan, sehingga virusnya enggak akan nempel di benda apapun di lingkungan PWI, pun termasuk kepada kita semua. Insya Allah kita diberi kesehatan dan kekuatan menghadapi Si Covid,”tegasnya..

Kepala Sekretariat PWI Kota Bogor, Rezha Zulfikar  Bunai, yang bertanggungjawab atas secretariat mengatakan, sejak ada intruksi dari ketua, semua  secretariat sudah ditutup. “Sebelumnya aula yang dijadikan mushola sementara pun sejak beberapa hari lalu sudah kita tutup, bahkan karpet pun diangkat,” katanya.

Namun demikian, untuk menjaga aset, kata Rezha, secretariat masih ada yang jaga, yakni dirinya dan Jacky Wijaya. “Selain itu,  CCTV yang terus memantau selama 24 jam dan terakses kepada beberapa teman pengurus,” tegasnya.

Mochamad Yusuf

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Penyebaran virus Corona (Covid-19) telah mengganggu perekonomian Tanah Air. Pemerintah pun melarang perusahaan pembiayaan atau leasing untuk menggunakan jasa penagihan melalui debt collector untuk sementara waktu.

Kondisi sulit masyarakat sekarang ini pun direspon Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia menjelaskan kebijakan telah disepakati oleh pihaknya bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Industri pembiayaan dinilai perlu mendapatkan kelonggaran untuk menjaga kinerja di tengah gejolak akibat penyebaran virus Corona.

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut berawal dari usulan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, agar terdapat relaksasi kebijakan leasing motor untuk pengemudi ojek online. Usulan tersebut dibahas bersama OJK dan berbuah keputusan relaksasi.

Relaksasi dari pemerintah tersebut berupa pelonggaran perhitungan kolektabilitas kredit motor untuk periode satu tahun dan adanya larangan sementara bagi perusahaan pembiayaan untuk menagih melalui jasa debt collector.

“Terutama di sini agar perusahaan leasing tidak menggunakan jasa penagihan atau debt collector yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat, terutama untuk [ojek] online,” ujar Airlangga melalui teleconference di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat (20/3).

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil sebagai upaya pemerintah untuk menjaga keleluasaan ruang gerak sektor riil. Hal itu dinilai penting dilakukan di tengah tekanan dunia usaha akibat penyebaran virus corona.

Wimboh menjabarkan bahwa OJK akan memberikan relaksasi bagi industri pembiayaan dalam perhitungan NPF dengan hanya mengacu kepada satu pilar, yakni ketepatan pembayaran. Terdapat dua pilar lainnya yang akan diabaikan sementara, yakni prospek usaha dan kondisi debitur.

“Prospek usaha dan kondisi debitur kami abaikan sementara, kami perhitungkan selama satu tahun. Sehingga nanti hanya ketepatan pembayaran saja [yang diperhitungkan],” ujar Wimboh.

Selain itu, Asosiasi Perusahaan Pembayaran Indonesia (APPI) menjelaskan kebijakan pemerintah dan OJK untuk melarang sementara penagihan melalui debt collector  untuk mendorong percepatan pembayaran dan menekan kredit macet. Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno menyatakan, walaupun ada kebijakan tersebut, bukan berarti perusahaan pembiayaan tidak akan melakukan penagihan.

Dia menjabarkan bahwa kebijakan menyetop penagihan melalui debt collector akan diiringi oleh upaya perusahaan pembiayaan untuk mengajak debiturnya proaktif menyampaikan kondisi finansial dan kemampuannya dalam membayar cicilan. Hal tersebut menjadi penting karena penyebaran virus Corona berpotensi menekan aktivitas ekonomi debitur.

Suwandi menjelaskan jika terdapat nasabah yang menghadapi kendala akibat virus corona sehingga berpotensi mengganggu pembayaran cicilan, maka perusahaan pembiayaan dapat membantu nasabah tersebut melalui percepatan pembayaran ataupun restrukturisasi.

“Tentu yang kami inginkan semua debitur proaktif datang [menjelaskan kondisinya saat ini], karena nanti dikhawatirkan banyak debitur yang cidera janji. Dengan komunikasi itu, kami harapkan jangan sampai tenaga penagih yang turun, kami memberikan kelonggaran,” ujar Suwandi.

 Dia menjelaskan bahwa kreditur perlu menyikapi kondisi saat ini dengan bijaksana. Suwandi menjelaskan bahwa penyebaran virus Corona merupakan kejadian luar biasa yang akan memengaruhi perekonomian di banyak lini, termasuk bagi para debitur perusahaan pembiayaan.

“Debitur ini agar ditanyakan dulu kondisinya, kalau penghasilannya terganggu [akibat dampak penyebaran virus corona] percepatan pembayaran dulu. Misalnya dia punya tabungan, sanggup bayar bunga dulu, bantu dulu, nanti bisa diperpanjang tenornya setelah kondisi membaik,” ujarnya.

Menurut Suwandi, langkah tersebut akan memberikan manfaat bagi kedua pihak. Debitur akan tetap bisa melanjutkan pembiayaannya dan perusahaan pembiayaan dapat menekan non-performing financing.

Asep Saepudin Sayyev |*