Jakarta, Jurnal Inspirasi

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos menyampaikan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto tidak paham dengan apa yang termaktub dalam naskah akademik RUU Cipta Kerja. Airlangga sebelumnya menegaskan RUU Omnibus Law Cipta Kerja jauh berbeda dengan UU Ketenagakerjaan seperti yang dipersoalkan kaum buruh. “Masak sebagai orang punya jabatan strategis tak tahu apa yang harus diucap dan dipahami sih,” ucap Nining, Rabu(26/2).
Menurutnya, isi dari naskah akademik RUU kontroversial itu justru menyengsarakan nasib buruh. “Apa yang disebut menko judulnya sih memang buat penciptaan lapangan kerja, tapi kontennya justru mencabut atau merusak isi UU Ketenagakerjaan,” urainya. “Bukan hanya judul, RUU Cilaka itu memang akan membuat rakyat celaka,” tambahnya.
Nining menegaskan pemerintah kerap memutarbalikkan fakta, dan tidak konsisten dengan apa yang diwacanakan terkait omnibus law Cipta Kerja. “Kok pemerintah itu enggak konsisten, apa yang diucapkan tidak sesuai dengan realitas yang ada,” tutupnya.

Sementara sejumlah elemen buruh akan menggelar demonstrasi besar-besaran pada 23 Maret mendatang, bertepatan dengan sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta. Demo bertujuan menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan demo digelar serentak di Jakarta dan daerah lain di Indonesia. “Aksinya, rencananya melibatkan semua serikat dari FSPI, ada KSPSI, ada KSPSI SPLEM, ada KSBI. Gabungan serikat buruh itu akan aksi di sidang paripurna pertama sekitar tanggal 23 Maret,” kata Said Iqbal.
Meski begitu, Said tak merinci titik pusat demonstrasi di Jakarta dan daerah lain. Yang jelas, kata dia, aksi buruh pada 23 Maret tidak hanya digelar di Jakarta, melainkan di seluruh Indonesia. “Seluruh daerah serempak, tetapi enggak semua ke Jakarta. Di daerah masing-masing, sedangkan Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, itu masuk ke Jakarta,” kata dia.
Khusus demo di Jakarta, Said memprediksi akan diikuti 100 ribu buruh. Said menyatakan segera berkoordinasi dengan aparat kepolisian, termasuk menyangkut izin demonstrasi buruh besar-besaran ini. “Kalau perizinan pasti kami akan ajukan sesuai prosedur. Aksi kami damai tertib,” kata dia. Lebih lanjut, Said mengaku telah memberi masukan secara langsung ke pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD terkait Omnibus Law Cipta Kerja.
Salah satu masukannya menyoroti pembahasan undang-undang yang menurutnya dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan publik. “Kami menyampaikan beberapa hal, pertama kami minta RUU Cipta Kerja ini didiskusikan ulang. Karena kami merasa proses pembuatan RUU Cipta Kerja ini tertutup, tidak melibatkan partisipasi publik dan tergesa-gesa,” kata Said.
Tak hanya itu, dia merasa Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan harapan Presiden RI Joko Widodo. Omnibus Law Cipta Kerja, kata dia, hanya menguntungkan investor tanpa memandang kesejahteraan buruh. “Kami berpendapat tidak sesuai apa yang diharapkan oleh presiden yaitu mengundang investasi datang ke Indonesia, tetapi secara bersamaan tetap menjaga kesejahteraan para buruh,” kata dia.

Asep Saepudin Sayyev |*

Bogor, Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan segera merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Lawang Saketeng dan Jalan Pedati ke dalam Pasar Bogor. Hal itupun sudah dipastikan melalui surat yang dikeluarkan Dinas Koperasi dan UMKM dengan nomor  511.23/140.pkl.

Diketahui, dalam surat itu disebutkan salah satu poinnya adalah PKL yang menempati ruang milik Jalan Pedati, Lawang Saketeng, Rangga Gading, dan Kampung Cingcau untuk segera mengosongkan dan membongkar sendiri kios atau lapak masing masing paling lambat 6 Maret 2020.

Namun, rencana tersebut rupanya takkan berjalan mulus. Pasalnya, para pedagang meminta agar relokasi tersebut ditangguhkan. “Kami minta ini ditangguhkan kita ingin ada pertemuan, duduk bareng dengan legislatif dan eksekutif termasuk dinas terkait serta ketua DPRD untuk memecahkan masalah ini,” ujar perwalikan pedagang, Irpan Efendi.

Menurut dia, sebanyak 690 PKL Jalan Pedati dan Lawang Seketeng memiliki keluarga yang harus dihidupi, dan apabila dikomulatifkan jumlahnya mencapai 80 ribu jiwa. Irpan menyatakan, permohonan penangguhan sangat realistis karena menyangkut sejumlah faktor, salah satunya harapan pedagang bisa mengais rejeki di bulan puasa dan lebaran.

“Bulan puasa sampai lebaran merupakan moment bagi pedagang menghasilkan pendapatannya. Pemerintah harus memikirkan nasib pedagang dan semua warga yang mengais rejeki di pasar. Kami siap direlokasi, tapi waktunya mohon sampai lebaran,” harapnya.

Pedagang juga meminta, para pedagang dilibatkan dalam proses penataan kawasan tersebut. Terkait surat yang sudah beredar, sama sekali tidak melibatkan pedagang. “Kita tidak dilibatkan dalam proses menentukan waktu relokasi, tiba tiba saja ditetapkan 6 Maret, padahal kami pedagang belum menyetujui ataupun dimintai kesepakatannya. Kita berharap, Pemkot Bogor melibatkan kami dalam program relokasi ini,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi Gerindra, Mahpudi Ismail menyatakan bahwa sebelum merelokasi PKL, pemkot terlebih dahulu harus melakukan kajian yang komprehensif. Sebab, hal itu menyangkut hajat hidup orang banyak. “Jangan main relokasi saja. Sudah ada kejadian seperti MA Salmun, kemudian PKL Taman Topi yang direlokasi ke Nyi Raja Permas. Nasibnya terkatung-katung,” katanya.

Kajian komprehensif, kata Mahpudi, berarti pemkot pun harus melihat dampak ke depan bagi perekonomian pedagang, pasca relokasi dilakukan. “Harus diperhatikan, apakah setelah relokasi dagangan mereka akan ramai atau tidak. Jangan sampai nasibnya seperti PKL Taman Topi, sampai sekarang sepi pembeli,” ungkapnya.

Kata dia, aspek tersebut harus menjadi perhatian utama pemkot. Sebab, biar bagaimanapun pemerintah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan perkembangan perekonomian rakyat. “Menata kota itu bagus. Tapi ingat jangan sampai menimbulkan dampak negatif bagi sosial,” tukasnya.

Fredy Kristianto

Jakarta | Jurnal Bogor

Dana Rp72 miliar untuk influencer atau pegiat media sosial yang memiliki followers cukup banyak di akun media sosialnya bakal digelontorkan untuk menangkal dampak virus corona terhadap sektor pariwisata Indonesia. Namun rencana ini mendapat sorotan dari para anggota DPR RI. Salah satunya yakni Fraksi PKS, Mardani Ali Sera. Menurut Mardani, pemerintah harus transparan dalam menggunakan dana tersebut, selain itu juga harus jelas tolak ukurnya seperti apa.

“Pertama perlu jelas dan transparan penggunaan dana Rp72 M itu. Kedua, harus jelas alat ukur keberhasilannya. Ketiga, destinasi apa yang diprioritaskan. Keempat, tanpa konektivitas dan kedalaman experiencing kita tidak punya diferensiasi hingga walau dikerahkan influencer tetap stand out aming the crowd,” kata Mardani, Rabu (26/2).

Selain itu, anggota DPR Fraksi Gerindra, Fadli Zon juga turut menyoroti masalah ini. Menurut Fadli, pemerintah tidak perlu melakukan hal itu. Sebab, influencer dinilai bukan solusi untuk mengatasi pariwisata yang terancam akibat virus corona. “Salah mendiagnosa akhirnya bisa salah resep. Gitu lho. Kalau orang salah diagnosa, akan salah resep. Menurut saya bukan itu harusnya ya, membayar influencer itu untuk menghadapi dampak dari corona virus itu bukan itu,” kata Fadli.

Fadli menilai langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah membangun kepercayaan masyarakat. Dengan membangun kepercayaan itu, dengan sendirinya sektor pariwisata Indonesia akan tetap berkembang di tengah bayang-bayang ancaman virus corona. “Harus menimbulkan suatu trust dan confident bahwa kita Indonesia adalah negara yang memang bebas dari corona virus ini,” ujar Fadli.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah mengalokasikan anggaran Rp298,5 miliar untuk menggaet wisatawan mancanegara.
Hal ini dilakukan untuk menggenjot kunjungan wisatawan asing yang saat ini lesu karena virus corona. Rp72 Miliar diantaranya untuk influencer dan media relation.

Namun menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, anggaran sebesar Rp 72 miliar untuk promosi wisata tidak hanya digunakan untuk membayar influencer. Ia mengatakan, anggaran tersebut juga dipakai untuk berbagai komponen lainnya yang dapat mendukung promosi pariwsiata termasuk travel agent dan travel operator. Menurut dia, promosi pariwisata ini ditargetkan untuk menarik wisatawan mancanegara ke destinasi wisata Indonesia yang saat ini tengah lesu akibat wabah virus corona.
“Ini lebih ke international market. Ini yang Rp72 miliar itu bukan untuk influencer aja, ada banyak komponen promosi. Jadi 72 itu untuk promosi, fam trip, untuk pengenalan destinasi wisata. Salah satunya, influencer,” jelas dia di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (26/2).
Influencer yang akan digunakan nantinya berasal dari berbagai negara yang memiliki potensi tinggi menyumbang pariwisata Indonesia seperti Amerika, Eropa, Australia, Timur Tengah, dan juga India. Kendati demikian, belum diketahui berapa banyak influencer yang akan dilibatkan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia.
“Saya belum hitung. Karena kita mesti tanya influencer-nya kan, misal kita pilih dari Amerika, kita cari influencer Amerika dong. Gitu dong. Masa kita mau pengaruhi market Amerika, tapi pakai influencer dari Indonesia. Kan gak ngaruh,” ujar dia.
Pemerintah nantinya akan mempertimbangkan berbagai hal terlebih dahulu sebelum melibatkan influencer. Salah satunya yakni mempertimbangkan biaya promosi oleh influencer serta media yang digunakan oleh influencer tersebut. “Misalnya si A, engagement-nya berapa, viewers nya berapa di YouTube atau Instagram. Nah dari gitu-gitu lah yang akan kita lihat. Yang paling bagus, akan kita approach,” kata Wishnutama.
Wishnutama mengatakan program ini segera dilaksanakan pada Maret mendatang. Saat ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif masih menunggu anggaran dari Kementerian Keuangan.

Asep Saepudin Sayyev |*

Jakarta, Jurnal Inspirasi

Komisi V DPR RI mengagendakan rapat dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim. Namun, hanya Basuki yang hadir. Gubernur Anies Baswedan lebih memilih mengunjungi kawasan terdampak banjir di Pulo Gadung, Jakarta Timur ketimbang rapat di Komisi V DPR pada, Rabu (26/2).
“Meninjau penuntasan penanganan banjir di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulo Gadung,” tulis Anies lewat Instatory akun Instagram @aniesbaswedan, Rabu (26/2).
Anies terlihat mengunjungi lokasi banjir di Pulogadung bersama belasan jajarannya. Beberapa di antaranya ialah Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho dan Kepala Dinas Lingkungan dan Kebersihan DKI Andono Warih.
Banjir melanda sejumlah wilayah DKI Jakarta pada Selasa (25/2). Ribuan warga terdampak hingga mengungsi ke posko yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. Banjir juga terjadi di wilayah Jawa Barat dan Banten. Dampaknya tak kalah besar dari banjir yang melanda Jakarta. Berkenaan dengan itu, Komisi V DPR lalu memanggil Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono selaku perwakilan pemerintah pusat juga diundang.
Namun, tidak ada gubernur yang hadir. Anies Baswedan, Ridwan Kamil dan Wahidin Halim tidak kunjung datang. Hanya Basuki dan jajarannya yang memenuhi undangan Komisi V DPR. Anies diwakili oleh Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang Pemprov DKI Jakarta Vera Revina Sari, Ridwan diwakili oleh Sekda Pemprov Jabar Setiawan Wangsaatmaja, serta Wahidin diwakili oleh Sekda Pemprov Banten Al Muktabar.
“Rapat yang begitu pentingnya seperti ini, Pak Menteri saja sudah berkenan hadir, seluruh mitra kota berkenan hadir, kenapa yang lainnya tidak, untuk apa kita hadir di sini kalau yang berkepentingan saja tidak ada di sini,” ujar anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Sadarestuwati.
Banjir sendiri masih menggenangi sejumlah wilayah di DKI Jakarta pada Rabu pagi (26/2). Sebagian rute kereta commuter line tidak bisa dilalui lantaran rel tergenang air. Sejumlah jalan juga tergenang. Meski tidak sampai membuat akses terputus, para pengendara sepeda bermotor tetap harus ekstr hati-hati saat melintas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan masih ada 142 yang terendam banjir pada Rabu pagi (26/2). Turun dari hari sebelumnya yang mencapai 236 RW terdampak banjir.

Sementara Asisten Deputi Bidang Tata Ruang DKI Jakarta Vera Revina Sari menjelaskan alasan Anies tidak hadir karena sedang meninjau titik-titik banjir di Jakarta. “Pak Anies tidak bisa hadir saat ini karena beliau masih di lapangan, meninjau dampak banjir yang kemarin,” kata Vera di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2).

Menurutnya, kegiatan peninjauan lokasi titik banjir tak bisa ditinggalkan Anies. Vera mengatakan banjir yang terjadi di Jakarta sejak Selasa (25/2) memang tidak terduga. Menurut Vera, Anies akan memenuhi undangan DPR andai banjir tidak melanda Jakarta. “Enggak bisa (ditinggal), karena kan dampak-dampaknya masih terasa sekarang. Jadi pas saja, mungkin undangannya sebelumnya. Tapi pas tiba-tiba kemarin ada banjir. Kalau kemarin enggak banjir, Insya Allah Pak Anies hadir,” tutur dia.

Komisi V DPR memutuskan menunda rapat pembahasanan penanganan banjir di DKI Jakarta dan sekitarnyai. Anies diwakili Deputi Tata Ruang DKI Jakarta Fera Revinasari, Ridwal Kamil diwakili Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja, dan Wahidin diwakili Sekda Banten Al Muktabar.

Asep Saepudin Sayyev |*

Bogor | Jurnal Bogor

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mempersiapkan pembangunan alun-Alun di atas lahan eks Taman Topi arau Taman Ade Irma Suryani, yang akan memakan biaya Rp15 miliar dari APBD Provinsi Jawa Barat. Kepada wartawan, Kepala Bidang Pertamanan Dinas Perumkim Kota Bogor Feby Darmawan mengatakan bahwa saat ini sedang dimulai persiapan pembangunan pagar pembatas di sekeliling Taman Topi. Pagar pembatas itu dari mulai masjid Agung terus melingkari ke Nyi Raja Permas.

“Sebelum dilakukan pembangunan, dimulai memasang pagar dulu. Setelah itu kita lagi mau lelangkan konsultas pengawasnya dan sudah masuk ke ULP,” kata Feby, baru-baru ini.

Saat ini, sambungnya, Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) sedang asistensi. Kata dia, lantaran proyek ini bersumber dari bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat, otomatis akan dilelangkan lebih dahulu untuk konsultan pengawasnya.

Setah itu, baru disusun dokumen Amdal dan dokumen untuk lokasi alun-alunnya. Akan dilakukan juga tim penaksir bongkaran bangunan. Berdasarkan papat terakhir dengan BPKAD untuk listrik dan PDAM semuanya sudah diputus oleh PT Exotika, sehingga nanti pada saat pelaksanaan pada saat pembongkaran sudah clear semuanya.

“Kalau soal waktu pembongkaran itu belum tahu kalau bongkarannya karena sekarang sedang ditaksir dulu. Taksiran bangunan-bangunannya nanti tim dari BPKAD turun menaksir bangunan A, B, C, dan utilitas lainnya disana. Itu ada barang icon, nanti pihak PT Exotika yang membongkar,” jelasnya.

Ia menyatakan bahwa nantinya patung Kapten Muslihat bakal diganti, dan bakal dilengkapi dengan jogingg track, lapangan serta plaza.

“Plaza itu nanti ada di enterence area dekat tempat masuk lalu ada tourism information center, ada juga teater mini, playground anak dan tempat permainan lain,” katanya.

Lebih lanjut, kata dia, Alun-Alun bakal terhubung dengan Masjid Agung. “Jadi saat hari besar keagamaan, Alun-Alun bisa dipergunakan. Kemudian, tempat itu bakal terkoneksi dengan stasiun. Tapi, info dari PT KAI, itu dipergunakan hanya khusus jalur VVIP,” tukasnya.

Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Bogor

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Adi Toegarisman memilih bungkam saat ditanya terkait kasus dugaan korupsi asuransi PT Jiwasraya (Persero), yang merugikan keuangan negara sebesar Rp17 triliun. Hal itu terjadi saat yang bersangkutan mengunjungi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor dalam rangka meningkatkan program Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Rabu (26/2).

“Saya kesini (kantor Kejari) bukan untuk membahas soal kasus (Jiwasraya)  oke,” ujar Jampidsus sambil berlalu meninggalkan sejumlah awak media.

Sementara itu, seperti dilansir CNBC Indonesia pada Rabu (26/2) malam, Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali mememeriksa para saksi dalam kasus Jiwasraya. Selain beberapa Bank, baik BUMN maupun swasta, sejumlah saksi dari internal Jiwasraya juga turut diperiksa.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono menyatakan bahwa para saksi tersebut akan dimintai informasi mengenai keterkaitan dengan para tersangka.

“Penyidik terus mencari informasi yang dapat mengungkap kasus ini, termasuk dari para saksi yang dihadirkan hari ini,” ujar Hari di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Rabu (26/2).n Fredy Kristianto

Berikut 6 Saksi yang diperiksa:

1.Bambang Wicaksono (Sales Asuransi Jiwa Tugu Mandiri)

2.Avi Yasa Dwipayana (eks. Dirut PT. Trimegah) ;

3.Rony Agung Suseno (Direktur PT. Hanson Internasional) ;

4.I Putu Sutama, SE. MM. (Eks. General Manager Tehnik PT. AJS) ;

5.Udhi Prasetyanto (Eks. Kepala Bagian SDM PT. AJS Tahun 2009 s/d 2017) ;

6.Ronang Andrianto (Kepala Bagian Hukum PT. AJS)

Cibinong, Jurnal Inspirasi

Wajib Pajak (WP) di Kabupaten Bogor mengeluhkan tarif parkir. Pasalnya, tarif yang dibandrol oleh pengelola parkiran diatas tanah milik provinsi Jawa Barat tersebut nilainya cukup fantastis. Seperti yang diungkapkan salah satu WP  berinisial ET. Ia mengatakan, ketika dirinya yang hendak membayar pajak kendaraan miliknya berjenis roda empat itu, ia yang hanya memparkirkan di parkiran kantor pelayanan publik tersebut dianggap sangat mahal.

“Mahal banget parkir disini, cuman 20 menit saja masa sudah kena biaya Rp5 ribu saja, apalagi satu jam,” kata ET kepada Wartawan, kemarin. Ia berharap, kepada pihak terkait dapat menertibkan parkiran yang berada diatas tanah milik kantor pelayanan publik bagi masyarakat tersebut. “Tolong instansi yang berwenang dapat menegur pihak pengelola parkir yang membandrol harga cukup mahal,” ungkapnya.

Menurutnya, lahan yang dijadikan parkir oleh segelintir oknum itu disinyalir menyalahi aturan yang ada, dengan mengkomersilkan lahan milik pemerintah provinsi Jawa Barat.

“Parkir disini seharusnya kan gratis, karena ini lahan milik pemprov Jabar, kok malah dijadikan lahan usaha. Apa hal itu tidak menyalahi aturan yang ada.Tolong dong pihak terkait dapat mendengarkan aspirasi dan keluhan dari kami sebagai Wajib Pajak Kendaraan,” terangnya.

Sementara itu, Kanit Regident Satlantas Polres Bogor, Iptu Dicky A Pranata menjelaskan, pihaknya tidak turut serta dalam pengelolaan parkir masyarakat yang ingin bayar pajak kendaaraan di Samsat. “Itu parkiran bukan saya yang urus. Bukan saya yang pegang, tanya Dishub. Parkiran itu adanya di tanah Dishub” kata Iptu Dicky.

Noverando H