31.5 C
Bogor
Monday, April 13, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 1558

Santri Harus Siapkan Surat Keterangan Sehat

0

Bogor | Jurnal Inspirasi
Pimpinan pondok pesantren (ponpes) di Kota Bogor  diminta menyiapkan protokol kesehatan bagi para santri dan calon santri. Ponpe di ‘Kota Hujan’ kini mulai membuka pendaftaran baru bagi para santri.

Wakil Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Bogor Dedie A Rachim menjelaskan telah membahas protokol kesehatan dengan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bogor untuk mengantisipasi persebaran Covid-19. Dedie menyatakan, santri yang mondok di Kota Bogor harus menunjukkan surat keterangan sehat.

“Anak-anak Kota Bogor yang mau nyantri ke luar syaratnya harus rapid tes, kita juga minta melakukan hal yang sama. Dianjurkan untuk rapid tes dan membawa surat keterangan sehat,” kata Dedie dikutip dari RMOL, Rabu (24/6).

Di Kota Bogor setidaknya terdapat 144 pondok pesantren yang tersebar di enam kecamatan. Dedie mengatakan, pihaknya menerima masukkan untuk memfasilitasi rapid test kepada para santri.

Dedie menyanggupi akan melakukan rapid pada santri yang kurang mampu. Sementara, santri kelas ekonomi menengah atas disarankan untuk melakukan rapid test secara mandiri. “Kami menunggu berapa banyak santri yang berstatus kurang mampu agar bisa segera kita fasilitasi. Nanti diajukan ke Dinas Kesehatan untuk memfasilitasi rapid tes,” katanya.

Dedie menjelaskan akan menyiapkan tim untuk mantauan melalui Deteksi Aktif Covid-19 (Detektif Covid-19) unit pemantau kepada ponpes di Kota Bogor. Langkah itu sebagai antisipasi agar tak terjadi persebaran atau klaster ponpes.

“Yang penting untuk langkah awal kita sudah ada komunikasi dulu nih dengan pengasuh pondok pesantren, kemudian baru kita bicarakan seperti apa langkah detailnya secara teknis nanti. Itu dulu,” kata Dedie.

ASS|**

Kurang Istirahat Bisa Sebabkan Lemak Menumpuk

0

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Anda sudah rajin berolahraga dan mengontrol asupan makanan sehari-hari, tetapi lemak masih saja menumpuk entah di perut atau bagian tubuh lainnya? Hal ini bisa jadi karena kurang beristirahat. Rendy Dijaya Muliadi dari Health and Nutrition Science Nutrifood Research Center, mengatakan, kurang tidur atau beristirahat bisa meningkatkan risiko penimbunan lemak. Hal ini berujung risiko obesitas bertambah.

“Kurang tidur bisa menyebabkan risiko penimbunan lemak, berat badan meningkat, risiko obesitas bertambah. Lemak tidak hilang-hilang bisa jadi karena kurang istirahat,” kata dia dikutip dari RMOL, Rabu (24/6).

Selain masalah lemak menumpuk, seseorang yang kurang beristirahat juga menurun kekuatan otot dan kadar hormon yang penting untuk pembentukan otot. Masalah lainnya juga muncul karena tubuh tak cukup istirahat yakni gejala depresi meningkat, gangguan suasana hati dan kognitif.

Rendy menyarankan agar tidur selama 7-9 jam per malam untuk mengoptimalkan detoksifikasi tubuh, serta pertumbuhan dan penyembuhan jaringan yang rusak. “Beri jeda waktu tidur dan olahraga minimal sejam untuk mendapatkan kualitas tidur lebih baik. Kalau habis olahraga lalu tiba-tiba tidur, pasti (tubuh) kaget, kualitas tidur bisa terganggu,” demikian saran dia.

ASS|*

100 Ribu Dosen Diberi Pelatihan Pembelajaran Daring

0

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Sebanyak 100 ribu dosen akan diberi pelatihan pembelajaran daring oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Aris Junaidi mengatakan pelatihan ini penting karena dosen memiliki kompetensi berbeda dalam pembelajaran daring.

Aris mengatakan, pihaknya menyelenggarakan rangkaian pelatihan pembelajaran daring bagi dosen di seluruh Indonesia. Diharapkan standar dan kompetensi dosen dalam pembelajaran daring dapat diperbaiki sehingga mutu pembelajaran tetap terjaga.

“Pelatihan berseri untuk dosen dilaksanakan setiap pagi dan sore hari agar PJJ berjalan dengan efektif, meski pembelajaran dilakukan secara daring tetapi tujuannya bisa tercapai,” kata Aris, dalam keterangannya dikutip dari RMOL, Rabu (24/6).

Pelatihan ini merupakan salah satu upaya penyegaran dan peningkatan keterampilan para dosen dalam menyampaikan materi melalui berbagai platform dan teknologi pendukung pembelajaran daring. Pelatihan ini juga memperhatikan ketersediaan akses internet.

Aris menambahkan, pembelajaran daring juga membuka kesempatan kolaborasi sehingga mahasiswa juga dapat mengambil kuliah lintas prodi bahkan lintas kampus. Selain itu, dosen dapat berkolaborasi dengan rekan dosen lainnya dalam menyusun ataupun memberikan materi kuliah.

Pelatihan ini dilaksanakan secara webinar menggunakan platform Cisco Webex Event, Zoom Webinar, dan Live Streaming Youtube. Series pelatihan ini dilakukan secara berkala 2-3 kali sepekan selama dua bulan ke depan atau bahkan bisa lebih jika dibutuhkan.

Pendaftaran dan informasi pelaksanaan series Pelatihan Pembelajaran Daring dapat diakses pada laman https://spada.kemdikbud.go.id/pages/jadwal-seminar. Diharapkan 100 ribu dosen dapat mengikuti pelatihan ini, yang sekaligus merupakan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan praktek baik.

Pelatihan Pembelajaran Daring ini dilaksanakan secara berseries dengan tiga segmen, yaitu Segmen Teknologi, Segmen Pedagogi, dan Segmen Materi Pembelajaran. Pada setiap segmen telah disiapkan berbagai topik untuk mendukung Pelatihan Pembelajaran Daring ini mencapai target penyelenggaraannya.

ASS|**

Startup Khawatir, PHK Gojek Bisa Merembet ke Industri Lain

0

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan startup Gojek terhadap 430 karyawannya membuat para pekerja di industri perusahaan rintisan atau startup khawatir. Padahal, Gojek adalah salah satu startup dengan kapitalisasi terbesar di Asia Tenggara bahkan sudah berstatus decacorn, tapi ternyata bisa melakukan PHK. Bukan tidak mungkin, ini merembet ke perusahaan lain.

Dikutip dari CNBC, riset terbaru bertajuk ‘The Global Unicorn Club’, lembaga riset internasional, CBInsights, menyatakan Gojek telah memiliki valuasi US$10 miliar. Artinya Gojek sudah berhak menyandang status decacorn. Decacorn adalah julukan bagi startup yang memiliki valuasi di atas US$10 miliar atau setara Rp 140 triliun.

Peneliti Indef Bhima Yudhistira memprediksi apa yang terjadi di Gojek sebagai permulaan. Bukan tidak mungkin, gelombang PHK terjadi pada industri lainnya. “Startup khususnya di beberapa sektor pariwisata, perhotelan dan transportasi,” katanya.

Kondisi ini menjadi ironi. Pasalnya, skema pemerintah yang mendengungkan new normal dengan tujuan menghindarkan makin banyak angka PHK, terjadi justru sebaliknya. Bahkan, ada kemungkinan gelombang kedua terjadi lebih besar setelah pada gelombang pertama ini terkena sektor formal dimana manufaktur serta perdagangan yang dinilai sebagai sektor konvensional lebih dulu anjlok. Selanjutnya, bisa jadi itu akan lebih menyebar.

“Gelombang kedua PHK masal khususnya mengarah ke industri manufaktur. Yang gelombang pertama itu banyak terjadi di sektor pariwisata. Kemudian jasa transportasi, perhotelan, restoran kemudian masuk di gelombang kedua banyak indus manufaktur. Kemudian sektor perkebunan pertambangan bahkan perbankan,” sebut Bhima.

Kunci untuk menghentikan PHK ada di tangan pemerintah, yakni dengan memprioritaskan penanganan kesehatan Covid-19 di atas sektor apapun, termasuk ekonomi. Jika tidak, new normal ini akan berakhir tanpa bekas yang baik, bahkan terbuang percuma. Karena waktu yang dihabiskan bakal lebih lama, upaya untuk pulih pun akan semakin panjang.

“Tekan dulu kurva positif Covid-19. Karena itu buat ngga yakin kembali aktivitas di luar rumah. Udah tau disiplin masyarakat rendah juga, dan ngga semua terapkan protokol kesehatan ketat. Jadi, pertama penanganan kesehatan dulu yang utama, kedua stimulus ini walau angka nominal ditambah tapi realisasi rendah. Bahkan UMKM belum 1% realisasi stimulusnya,” sebut Bhima.

ASS|**

SBY: Kasihan Rakyat

0

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengingatkan hati-hati dalam berpikir dan merancang yang berkaitan dengan dasar negara Pancasila. SBY mengatakan demikian karena menyangkut kontroversi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Kita harus sungguh berhati-hati jika berpikir, berbicara & merancang sesuatu yg berkaitan dgn ideologi & dasar negara Pancasila. Apalagi jika menyentuh pula kerangka & sistem kehidupan bernegara. Kalau keliru, dampaknya sangat besar *SBY*,” tulis SBY dalam akun Twitternya, @SBYudhoyono yang dikutip dari Vivanews, Rabu ( 24/6).

SBY menyampaikan ia selalu mengikuti isu menyangkut RUU HIP. Pun, ia sudah membaca RUU tersebut. Ada pendapat kritis yang ingin disampaikannya. Namun, ia tak menyuarakannya karena ada alasan.

“Saya mengikuti hiruk pikuk sosial & politik seputar RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Saya juga sudah membaca & mengkaji RUU tsb. Tentu ada pendapat & tanggapan saya. Namun, lebih baik saya simpan agar politik tak semakin panas *SBY*,” tambah SBY.

Kemudian, ia mengatakan terkait memposisikan ideologi mesti benar. Pengalaman para pendiri bangsa yang menyusun ideologi bangsa sejak 1945 menurutnya harus diingat bahwa proses itu tak mudah. Maka itu, ia menyarankan sebaiknya hindari upaya yang berpotensi memunculkan perpecahan bangsa yang baru.

“Memposisikan ideologi harus tepat & benar. Ingat, proses “nation building” & “consensus making” yg kita lakukan sejak tahun 1945 juga tak selalu mudah. Jangan sampai ada “ideological clash” & perpecahan bangsa yg baru. Kasihan Pancasila, kasihan rakyat *SBY*,” kata SBY.

RUU HIP jadi sorotan karena menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat. RUU ini dicurigai bisa membangkitkan paham komunisme. Hal ini merujuk tak dicantumkannya TAP MPRS Nomor 25/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam RUU itu. Pun, ada satu pasal kontroversial dalam RUU itu yang menyinggung Pancasila jadi Trisila atau Ekasila. 

Menuai penolakan, pemerintah mengambil sikap menunda pembahasan RUU HIP. Bola panas kini ada di DPR. Untuk diketahui, RUU HIP masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Hal itu ditetapkan dalam paripurna DPR pada 22 April 2020. Saat itu, RUU HIP dapat dukungan 7 fraksi. RUU HIP dalam prolegnas muncul sebagai RUU inisiatif DPR.

ASS|*

Hadits Hari Ini

0

24 Juni 2020
02 Dzul-Qa’dah 1441 H

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمْ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَإِذَا أَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ إِلَّا أَصْحَابَ النَّارِ فَقَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ

Telah menceritakan kepada kami Haddab bin Khalid, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah. Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Mu’adz bin Mu’adz Al Anbari. Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdul A’la, telah menceritakan kepada kami Mu’tamir. Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Jarir semuanya dari Sulaiman At Taimi. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Kamil Fudhail bin Husain, -dan lafadh ini miliknya-; telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai’, telah menceritakan kepada kami At Taimi dari Abu Utsman dari Usamah bin Zaid dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

Aku berdiri di pintu Surga, maka kulihat orang-orang yang masuk ke dalamnya kebanyakan dari orang-orang miskin. Sedangkan orang-orang yang bernasib baik di dunia mereka tertahan di luar. Kecuali penduduk Neraka mereka langsung diperintahkan masuk ke Neraka. Dan aku berdiri pula di pintu Neraka, maka kulihat orang-orang yang masuk kebanyakannya ialah kaum wanita.

HR Muslim No. 4919.

وَعَلَيْكُمْ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Klaster Baru Khawatir Muncul

0

Pusat Perbelanjaan Minta Diaudit K3

Bogor | Jurnal Inspirasi
Komisi IV DPRD Kota Bogor melakukan pemanggilan terhadap manajemen supermarket bangunan Mitra 10, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada Selasa (23/6). Pemanggilan tersebut lantaran Mitra 10 menjadi klaster penyebaran corona di Kota Bogor, dengan jumlah terkonfirmasi positif mencapai 12 orang.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan meminta agar Gugus Tugas menjamin tidak akan ada lagi klaster baru dari pusat perbelanjaan, apabila new normal sudah dijalankan. Pasalnya, dewan khawatir pusat perbelanjaan modern tak siap menjalankan protokol kesehatan.

“Klaster Mitra 10 adalah salah satu contoh bahwa pusat perbelanjaan berpotensi menyebarkan Covid-19. Kami meminta jaminan apabila Mitra 10 buka nantinya takkan menambah kasus lagi. Begitu juga dengan pusat perbelanjaan lainnya,” papar Ence.

Ence menyatakan, kendati protokol kesehatan tetap dijalankan, namun tak ada jaminan penyebaran dapat dikendalikan. Atas dasar itu, sambung dia, dibutuhkan audit K3 terhadap Mitra 10 dan pusat perbelanjaan modern lainnya. “Audit K3 mesti dilakukan di semua pusat perbelanjaan modern maupun pariwisata. Kami juga akan meminta laporan berkala dari audit dan rapid test. Kalau ada reaktif harua diswab test,” jelasnya.

Ence menegaskan bahwa audit tak hanya sebatas K3, melainkan indikator penyebaran virus corona seperti yang terjadi di Mitra 10. Audit ini, sambung Ence, tidak hanya meliput protokol kesehatan saja. Sebab ada dugaan penyebaran yang terjadi di Mitra 10 terjadi melalui menempelnya virus pada barang, kemudian barang itu dipegang karyawan atau pengunjung.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Disnakertrans, Elia Buntang menyatakan bahwa pihaknya akan segera berkokrdinasi dengan Pemprov Jawa Barar guna mengaudit K3 di seluruh pusat perbelanjaan modern.

“Kami berkewajiban memonitor. Kalau protokol kesehatan sudah berjalan tapi ini masih terjadi dan disitu ada kemungkinan dari barang yang masuk, sehingga kami akan evaluasi K3 mereka,” kata Elia.

Elia menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan bila K3 benar-benar dijalankan, begitupun dengan protokol kesehatan oleh Mitra 10, setelah masa penutupan sementara selama 14 hari selesai. “Kami akan pastikan agar Mitra 10 dapat berkoordinasi menyelesaikan hal ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes, dr. Sri Nowo Retno mengatakan, pihaknya masih melakukan pengawasan terhadap klaster Mitra 10. Ia juga menegaskan, Dinkes tengah menunggu hasil tracing dari Gugus Tugas Kabupaten Bogor terhadap lima karyawan asal Bumi Tegar Beriman yang positif Covid-19.

Kendati demikian, kata Sri, Dinkes pun masih mentracing pengunjung yang mendatangi Mitra 10 dalam 14 hari terakhir. “Saat ini yang melapor cukup banyak ya. Kami ingin pastikan dari hasil laporan dan nota pembelian. Lalu akan kami lakukan juga rapid terhadap mereka secara bertahap,” jelasnya.

Ia mengaku, meski Dinkes telah melakukan rapid terhadap pengunjung Mitra 10, tetapi belum didapati yang reaktif. Sri melanjutkan, belajar dari kasus Mitra 10, pihaknya akan melaksanakan rapid test terhadap seluruh karyawan pusat perbelanjaan di Kota Bogor.

“Saat ini kami masih koordinasikan soal itu. Ini sebagai komitmen untuk menjaga keselamatan warga Kota Bogor. Walau nanti di tengah perjalanan ada yang melaksanakan rapid mandiri, tapi hasilnya mesti dilaporkan ke Dinkes,” imbuhnya.

Terpisah, Manajer Operasional Mitra 10, Rully Diantino mengaku siap menjalankan semua keinginan DPRD agar Mitra 10 tak cacat dalam menjalankan protokol kesehatan. Termasuk untuk diaudit K3-nya. “Intinya semua keinginan DPRD dan pemerintah akan kami jalankan. Supaya tidak ada cacat,” tukasnya.

** Fredy Kristianto

Pemkot Salurkan Bansos Lagi

0

Bogor | Jurnal Inspirasi
Pembagian bantuan sosial (bansos) Kota Bogor bagi warga terdampak Covid-19 tahap kedua yang bersumber dari APBD Kota Hujan senilai Rp500 ribu per bulan per Kepala Keluarga (KK) bakal disalurkan. Pemkot Bogor pun akan melakukan screening merupakan bentuk dari tindak lanjut aduan masyarakat yang terdampak Covid-19.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Rahmat Hidayat mengatakan bahwa hingga Senin (22/6), terdapat 12.547 KK. “Jadi sejauh ini jumlahnya segitu berdasarkan aduan yang masuk ke plattform,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (23/6).

Sementara itu, Wakil Walikota Bogor, Dedie Rachim mengatakan bahwa dinamika di masyarakat yang belum mendapatkan bantuan memang cukup tinggi. Kata dia, beragam aduan melalui aplikasi Salur, SiBadra, surat terbuka dan meja pengaduan di Balaikota. “Jadi dari 12 ribu, kami memastikan kurang lebih 9 ribu masyarakat ke dalam data penerima bansos,” tegasnya.

Dedie menyatakan bahwa kuota realisasi penerimaan bantuan non-DTKS dari APBD yang berjumlah 23 ribu KK. Saat penyaluran pertama, pemkot menganggarkan senilai Rp10 miliar untuk 19 ribu KK. Namun, saat menyalurkan bantuan bagi 17 ribu KK. “Untuk gelombang kedua hanya 6 ribu. Sisanya nanti kami masukan dalam program jaga asa,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Anggraeny mengatakan bahwa berdasarkan pembenahan data, kuota guna menerima bansos gelombang kedua hingga bertambah sekitar 4 ribu penerima. “Jadi yang semula pada tahap pertama jumlahnya 19,904 menjadi 23,000 di tahap II,” katanya.

Menurutnya, penambahan itu lantaran bansos masih mencukupi. Berdasarkan peta anggaran penanganan Covid-19, pemkot menganggarkan bansos senilai Rp53 miliar. Sementara pada gelombang pertama, anggaran yang digunakan baru Rp10 miliar.n Fredy Kristianto

DPRD Kota Bogor Kecam Disdik Jabar

0

Banyak Atlet Berprestasi Tidak Diterima di Sekolah Negeri

Bogor | Jurnal Inspirasi
Persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA sedrajat, melalui Jalur Prestasi (Japres) mulai disorot anggota DPRD Kota Bogor. Bukan tanpa alasan wakil rakyat ikut angkat suara soal karut marut PPDB yang terjadi di Kota Bogor.

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengungkapkan, dirinya banyak menerima aduan dari sejumlah atlet yang berprestasi di Kota Bogor lantaran tidak bisa masuk ke SMA Negeri yang diinginkan oleh para atlet. Padahal, lanjut Atang, banyak atlet yang mempunyai prestasi gemilang dan membawa harum nama Kota Bogor.

Atang mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Kepala Kantor Cabang Daerah (KCD) Jawa Barat Wilayah II Kota Bogor. Namun KCD tidak melihat potensi para atlet yang ingin masuk ke SMA negeri, hanya dengan alasan jika ekstrakurikuler tidak ada di SMA yang dituju. “Dinas Pendidikan Provinsi Jabar atau KCD ini tidak melihat kondisi di lapangan, mereka gagal melihat potensi siswa yang  berbakat,” kata Atang.

Politisi PKS ini juga menyayangkan ada  ketidaksinkronan antara kebijakan yang dibuat oleh sekolah atau KCD dalam Japres terutama di bidang olahraga. Karena menurut Atang, banyak sekali atlet yang mempunyai potensi yang besar namun pada saat sistem PPDP ini dijalankan hanya beberapa cabang olahraga tertentu yang mendapatkan kuota di masing-masing SMA, padahal menurutnya berprestasi itu tidak bisa dibatasi hanya cabor-cabor tertentu.

Sementara sebelumnya, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bogor, Benninue Argoebi mengatakan, penolakan itu terjadi dengan alasan tak adanya cabang olahraga dalam daftar ekstrakurikuler di SMA. Padahal tahun sebelumnya ini tak pernah terjadi. ”Tahun ini sedih juga, walaupun jumlah japres bertambah dari 10 menjadi 25 persen, tahun ini sangat ba­nyak penolakan oleh SMA negeri terhadap atlet berprestasi Kota Bogor,” bebernya.

Benninue merasa sedih lantaran sejumlah atlet andalannya tak bisa mengenyam bangku pendidikan di sejumlah sekolah negeri ternama di Kota Bogor. Bahkan yang sudah mendapat rekomendasi mutlak dari KONI ikut ditolak. Dari 47 cabang olahraga yang terdaftar di KONI Kota Bogor, hanya 21 cabang olahraga yang bisa mengklaim japres dari KONI. Sebab, 21 cabang olah­raga itu termasuk ekstrakurikuler sekolah.

Jika melihat regulasi Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat, jumlah cabang olah­raga penerima japres KONI sama sekali tidak dibatasi. ”Karena ada kebijakan yang saya pikir tidak pro terhadap siswa yang dibuat Dinas Pendidikan (Disdik) provinsi. Kalau melihat aturan pergub memang tidak dibatasi cabang olahraganya,” beber pria yang akrab disapa Ben ini.

Selain itu, Ben mengaku sempat berkomunikasi dengan pihak KCD Pendidikan Provinsi Jawa Barat kaitan permasalahan ini. Namun, jawaban yang tidak diharapkan justru didapat pihaknya. Ia akan mencoba menyurati permasalahan ini kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. ”Semoga tahun depan tidak ada atlet daerah yang tidak bisa sekolah di negeri. Itu hak mereka untuk sekolah, karena sekolah negeri adalah pilar utama untuk menerima atlet,” ujarnya.

Untuk memberikan kemudahan bagi atlet andalan dalam mengenyam pendidikan, sambung dia, merupakan salah satu bentuk penghargaan bagi mereka. Sebab, mereka merupakan pahlawan di bidang olahraga bagi daerah. Ben tak ingin kebijakan ini memengaruhi loyalitas atlet dalam membela Kota Bogor ke depannya. Ia tidak ingin kehilangan sejumlah atlet andalannya lantaran ditawari fasilitas pendi­dikan yang layak oleh sejum­lah daerah lain di luar Kota Bogor.

”Ini semua untuk mengamankan atlet tetap menjadi atlet Kota Bogor dan Jawa Barat. Jangan sampai atlet kita pindah hanya karena bersekolah. Kalau dia ditawarin jadi atlet Kalimantan bagaimana? Ditawarkan di sekolah di sana? Tentu ini akan berpengaruh terhadap prestasi olahraga Kota Bogor ke depannya,” ungkapnya.

** Asep Syahmid

Warga Tenjolaya Ingin Percepatan Pembangunan Pasar dan Terminal

0

Tenjolaya | Jurnal Inspirasi
Pemerintah Kecamatan Tenjolaya menginginkan percepatan dan dorongan terhadap pembangunan pasar dan terminal. Musababnya, sektor pertanian sangat tinggi dan hampir beragam sayuran mampu diproduksi oleh petani lokal. Hal ini mengemuka pada Selasa (23/6), ketika DPRD Kabupaten Bogor dapil 4 menggelar reses masa persidangan III yang berlangsung di aula kecamatan.

Menanggapi hal itu, Camat Tenjolaya Farid Ma’ruf menjelaskan, pihaknya terus memberikan dorongan terhadap aspirasi masyarakat sekitar. Salah satunya ke pihak DPRD Kabupaten Bogor dapil 4. “Yang jelas apapun aspirasi dari masyarakat kita lakukan terbaik, dan hari ini saya usulkan ke DPRD sebagai kepanjangan tangan, minimal mereka mampu merealisasinya,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Muhammad Romli menuturkan, pihaknya menampung berbagai aspirasi yang datang dari masyarakat. Karena, salah satu tugasnya mendorong percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Bogor.

“Kalau tadi reses inti dari pembahasan lebih ke keinginan masyarakat terhadap sektor pertanian, pembangunan pasar dan terminal, tentu kami dari dewan bakal mendorongan aspirasi tersebut,” tutupnya.

** Cepi Kurniawan