Jakarta, Jurnal Inspirasi

Ribuan driver ojek online (ojol) melakukan unjuk rasa di depan Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/2). Dua pimpinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Rahmat Gobel menemui mereka. Di lokasi, Sufmi Dasco Ahmad melakukan orasi terlebih dahulu di hadapan ribuan driver ojol.

Pada saat Dasco menyampaikan salam sejahtera kepada para driver ojol, sontak mereka berteriak bahwa kehidupan mereka jauh dari sejahtera. “Belum sejahtera Pak,” teriak driver ojol.

Sontak Dasco dan sejumlah driver ojol lainnya terkekeh mendengarkan suara tersebut. Menurut mereka selama ini driver ojol semakin ditekan dengan kebijakan pemerintah.

Selain itu, pada saat Dasco meminta agar para driver ojol membentuk tim kecil untuk membahas keluh kesah para driver. Beberapa driver ojol meminta agar segera membentuk tim kecil dan segera menemui anggota dewan di Gedung Parlemen. “Kapan Pak? Hari ini Pak, sekarang aja,” teriak driver.

Dasco yang tengah berorasi di atas mobil komando sontak naik pitam, lantaran massa berteriak saat dia tengah menyampaikan orasi. Selain itu, saat ini anggota dewan tengah menjalani masa reses. Sehingga tidak mungkin untuk berdiskusi dengan para tim kecil driver ojol. “Saya lagi orasi, menyerap aspirasi, anda yang masuk akal dong,” teriak Dasco dengan wajah memerah.

Asep Saepudin Sayev |*

Cibinong , Jurnal Inspirasi

BELUM adanya sarana ibadah seperti masjid di lokasi Pakansari Sport Center Pakansari saat ini sudah jadi perhatian serius Pemkab Bogor. Apalagi tahun 2021 mendatang,  Pakansari Sport Center atau tepatnya Stadion Pakansari akan menjadi salah satu host Piala Dunia U-20. Selama ini banyak pelaku atau insan olahraga yang dari luar daerah dan kebetulan ikut event di Pakansari kerap kebingungan dalam mencari masjid terdekat dengan Pakansari.

“Pemkab Bogor sudah menyiapkan  lahan seluas 1.6 hektar di sekitar area Pakansari Sport Center. Tepatnya  di samping Perumahan Erfina ,”tegas Wakil Bupati Bogor , H Iwan Setiawan, SE kepada para awak media.  

Rancangan gambar  masjidnya, kata wabup, sedang dikerjakan  oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. “ Kami memang minta ke Pak Gubernur Jabar untuk membuat gambar masjid yang akan kita bangun di area Ring Road Selatan Pakansari.  Tidak menutup kemungkinan Pak Gubernur juga bisa membantu dari anggarannya,”  kilahnya.

Mudah mudahan, sambung Iwan, akhir bulan ini gambarnya akan segera beres, hingga bisa dikebut proses pembahasan dan pelaksanaan pekerjaanya. Dalam kontek yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Bogor,  Rudy Susmanto juga sangat sependapat kalau di area Pakansari Sport Center dibangunkan sebuah masjid yang megah dan menjadi kebanggaan Kabupaten Bogor.

“Kami sudah membahas soal  masjid di Pakansari ini, apalagi tahun depan Kabupaten Bogor akan menggelar hajatan berkelas Internasional,” beber Rudy Susmanto.  Rudy menegaskan, komplek sarana olahraga seperti Pakansari ini sebenarnya dari  awal harus di dahulukan pembangunan mesjidnya.

Dengan adanya  sarana masjid lebih awal, akan memudahkan  ibadah sholat insan olahraga  yang kebetulan lagi latihan atau mengikuti event di sekitar area Pakansari Sport Center.

Asep Syahmid

Jakarta, Jurnal Inspirasi

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan menyederhanakan regulasi untuk memuluskan jalan Microsoft yang berencana membangun pusat data (data center) di Indonesia mengejutkan Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI). Menurut Alex Budiyanto, Ketua asosiasi yang menaungi pelaku usaha komputasi awan itu, kebijakan Jokowi itu merefleksikan bahwa pemerintah seolah hanya mengurus kepentingan para pemilik modal besar saja. Bahkan Alex juga mempertanyakan apakah Indonesia telah menjadi negara kapitalis.
“Kami cukup terkejut begitu mudahnya Presiden RI mengakomodasi permintaan dari Microsoft bahkan menjanjikan kurang dari seminggu regulasi yang diminta akan selesai. Kami belum pernah melihat dukungan yang sama diberikan kepada para pemain lokal,” kata Alex, Kamis (27/2).

“Apakah memang negeri ini sudah menjadi negara kapitalis? Hanya menjadi para pemilik modal besar saja,” lanjutnya.

Alex berarap seharusnya Jokowi bisa terlebih dahulu memikirkan nasib para pemain di bisnis pusat data dan komputasi awan Indonesia. Seharusnya Jokowi bisa membuat sebuah regulasi yang membuat kondisi lapangan usaha yang merata (a level playing field). “Jangan sampai dengan hadirnya global player di Indonesia justru membuat ‘anak sendiri’ mati,” kata Alex.
Sementara Indonesia Data Center Provider Organization (IDPro) menganggap keanehan pernyataan Jokowi yang menjanjikan regulasi kurang dari satu minggu. “Tapi terkait regulasi yang hanya satu minggu itu memang sangat di luar kewajaran,” kata Presiden IDPro, Hendra Surya Kusuma.

Sebelumnya, Jokowi menyebut Microsoft akan membangun pusat data di Indonesia. Oleh karena itu ia menyatakan akan menyederhanakan regulasi guna memuluskan jalan bagi perusahaan teknologi asal Amerika Serikat itu.
Penyederhanaan regulasi terkait data center atau pusat data sembari ini akan dilakukan sembari menunggu pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) rampung di DPR. Isu penyederhanaan regulasi data center ini terlontar ketika Jokowi melakukan diskusi dengan CEO Microsoft Satya Nadeela, Kamis (27/2) pagi. Menurut Jokowi Microsoft ingin segera berinvestasi di Indonesia. Jokowi pun menjanjiikan untuk segera memuluskan niat Microsoft itu dengan meringkaskan regulasi dalam satu minggu. 

Asep Saepudin Sayyev |*

Jakarta, Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menerbitkan larangan sementara bagi yang akan beribadah dan berwisata, khususnya ke Mekah dan Madinah hingga waktu yang belum ditentukan guna mencegah penyebaran virus Corona atau COVID-19. Akibatnya, ribuan jemaah umrah Indonesia tertahan di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Kamis (27/2).

“Yang bisa terbang, tapi belum tentu diperbolehkan masuk ke Saudi ya, ada 1.155 orang. Sementara ada 1.578 orang tertunda,” kata Kepala Seksi Identifikasi dan Penanganan Masalah Umrah Kemenag Ali Machzumi. “Tadi sudah ada yang masuk, check in, diminta untuk keluar lagi,” tandasnya.
Dia mencatat ada 2.733 jemaah umrah yang dijadwalkan berangkat Kamis (27/2) dari Bandara Soetta. Namun sebagian besar tidak bisa meneruskan perjalanannya ke Saudi. Kerajaan Arab Saudi memutuskan untuk menyetop pelayanan visa umrah untuk sementara waktu. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Saudi juga tak melayani visa bagi negara-negara yang telah terpapar corona dan tercatat di WHO.

Pernyataan resmi Pemerintah Arab Saudi dilansir akun Twitter resmi Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, @KSAmofaEN, Kamis, 27 Februari 2020 menyatakan bahwa otoritas kesehatan Arab Saudi terus mengikuti perkembangan penyebaran virus Corona dan Kementerian Luar Negeri menegaskan keinginan pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui otoritas kesehatannya untuk menerapkan standar internasional untuk penanganan wabah virus tersebut, dan dukungan terhadap negara-negara dan organisasi internasional, khususnya WHO, untuk menghentikan penyebaran, pengendalian dan pemusnahan virus Corona.

Untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap warga negara, penduduk, serta siapa pun yang akan datang ke wilayah Arab Saudi, baik untuk umrah atau mengunjungi Masjid Nabawi, atau kunjungan wisata, maka berdasarkan rekomendasi dari lembaga kesehatan Pemerintah Kerajaan untuk menerapkan standar pencegahan tertinggi, serta mengambil langkah proaktif dan preventif memastikan agar virus Corona baru tidak masuk ke wilayah Kerajaan Arab Saudi.

Sementara pemerintah Indonesia tengah melobi Arab Saudi agar tetap mengizinkan warga Indonesia yang telah memegang visa untuk bisa pergi berziarah ke Tanah Suci meski larangan umrah telah berlaku.
Kedutaan Besar RI di Riyadh memaparkan Duta Besar RI untuk Saudi, Agus Maftuh Abegebriel,  telah berkomunikasi dengan Menteri Haji dan Umrah Saudi, Mohammed Saleh Benten, terkait kebijakan baru tersebut.
“Dubes Agus saat ini sedang melakukan pendekatan ke pemerintah Kerajaan Arab Saudi agar kiranya jamaah umrah Indonesia yang sudah mengantongi visa umrah diizinkan masuk ke wilayah Saudi dengan pertimbangan RI tidak termasuk negara terkonfirmasi terkena wabah virus corona,” bunyi pernyataan KBRI Riyadh pada Kamis (27/2).
Penangguhan visa umrah dan wisata itu dikeluarkan Saudi di tengah penyebaran virus Corona yang terus melonjak terutama di kawasan Timur Tengah. Sejauh ini, ada lebih dari 3.225 kasus virus Corona terjadi di luar China, sumber penyebaran virus Corona. Per hari kemarin, sebanyak 2.801 orang di seluruh dunia meninggal akibat terinfeksi virus serupa SARS itu.

Namun, hingga kini Indonesia tercatat tidak memiliki kasus virus Corona di dalam negeri. Meski begitu, Agus memaparkan WNI termasuk calon jemaah yang telah memegang visa tetap terkena aturan baru Saudi ini. Hingga kini, belum ada kejelasan sampai kapan penangguhan visa umrah dan wisata ini akan berlaku. “Kami sedang berusaha melobi Saudi karena Indonesia tidak termasuk negara yang terpapar Corona,” kata Agus.

Sedangkan manajemen Bandara Soekarno-Hatta menyatakan penghentian seluruh penerbangan dari Bandara Soetta ke Arab Saudi mulai diberlakukan sejak Kamis (27/2) pukul 12.00 WIB. Juru Bicara Bandara Soetta Chaerul Anwar membenarkan adanya penghentian seluruh penerbangan dari Bandara Soetta ke Arab Saudi, mulai pukul 12.00 WIB. “Betul, sesuai kebijakan dari KSA,” kata Chaerul.

47 Negara yang Terkonfirmasi Dijangkiti Virus Corona

(Berdasarkan Data Arcgis, Kamis (27/2), Pukul 10:30 WIB)

• Sejauh ini sudah ada 47 negara yang terkonfirmasi memiliki virus Corona. Ada sebanyak 82.163 kasus virus Corona, dengan kematian 2.800 kasus, dan 32.828 kasus berhasil disembuhkan. Sebanyak 78.497 kasus terkonfirmasi ada di Mainland China, sedangkan Korea Selatan menjadi negara kedua terbanyak yang memiliki 1.595 kasus terkonfirmasi. Sedangkan posisi ketiga ditempati oleh kapal pesiar Diamond Princess yang memiliki 705 kasus.
• Selanjutnya ada 453 kasus terkonfirmasi di Italia, 189 kasus di Jepang, 139 kasus di Iran, 93 kasus di Singapura, 91 kasus di Hong Kong, 60 kasus di Amerika Serikat, 40 kasus di Thailand, 33 kasus di Bahrain, 32 kasus di Taiwan, serta 22 kasus masing-masing di Australia dan Malaysia. Sedangkan Jerman memiliki 27 kasus, 26 kasus di Kuwait, Australia dan Malaysia dengan 22 kasus, Perancis dengan 18 kasus, disusul dengan Vietnam yang memiliki 16 kasus. Masing-masing 13 kasus di Spanyol, Uni Emirat Arab, dan Inggris.
• Kanada kini masih memiliki 11 kasus, disusul dengan 10 kasus di Makau. Irak memiliki 4 kasus, 4 kasus di Oman, dan masing-masing 3 kasus di Filipina, Kroasia, dan India. Dua kasus masing-masing berada di Israel, Rusia, Libanon, Finlandia, Swedia, Pakistan, dan Austria. Terakhir ada 1 kasus pada masing-masing negara Afghanistan, Nepal, Kamboja, Norwegia, Aljazair, Belgia, Georgia, Makedonia Utara, Swiss, Brasil, Rumania, Mesir, Yunani, dan Sri Lanka.

Pernyataan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi

1. Menghentikan masuknya warga negara asing ke wilayah Arab Saudi dalam rangka ibadah umrah dan mengunjungi Masjid Nabawi untuk sementara waktu.

2. Menghentikan masuknya warga negara asing ke Arab Saudi dengan menggunakan visa wisata dari negara-negara yang terkena wabah virus Corona baru (COVID-19), ini berbahaya, merujuk pada kriteria yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan Arab Saudi.

3. Menghentikan penggunaan fasilitas kartu tanda penduduk nasionalnya bagi warga negara Arab Saudi dan warga negara dari negara-negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC) lainnya (Oman, Kuwait, Qatar, Bahrain, Persatuan Emirat Arab) untuk keluar masuk wilayah Arab Saudi, kecuali bagi warga negara Arab Saudi yang saat ini telah berada di negara-negara tersebut yang sebelumnya keluar wilayah Arab Saudi dengan menggunakan kartu tanda penduduk nasionalnya, dan warga negara dari negara-negara GCC lainnya yang saat ini berada di Arab Saudi, serta bermaksud kembali ke negaranya masing-masing, setelah sebelumnya masuk ke Arab Saudi dengan menggunakan kartu tanda penduduk nasionalnya, agar otoritas terkait di entry point Arab Saudi dapat memastikan dari negara mana pengunjung/warga negara tersebut berasal sebelum tiba di Arab Saudi, dan menerapkan upaya pencegahan kesehatan yang tepat bagi mereka yang datang dari negara anggota GCC lainnya.

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menegaskan upaya yang dilakukan di atas adalah sementara, dan penerapannya akan terus dievaluasi oleh lembaga-lembaga kompeten yang terkait. 

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tetap mendukung upaya internasional guna membatasi penyebaran virus ini. Selanjutnya Kementerian Luar Negeri meminta warga negara Arab Saudi untuk tidak bepergian ke negara-negara yang saat ini terkena wabah virus Corona baru (COVID-19).

Asep Saepudin Sayyev |*

Bogor, Jurnal Inspirasi

Salah satu perusahaan penyedia jasa umroh di Kota Bogor, PT. Madinah Iman Wisata, yang berkantor di kawasan Pancasan, Kecamatan Bogor Barat juga turut terkena imbas terhadap terganggunya jadwal keberangkatan jamaah travel umroh. Direktur Cabang Bogor PT. Madinah Iman Wisata, Umar Toha mengatakan, kebijakan Arab Saudi tersebut tidak merugikan perusahaan travel secara finansial. “Kalau secara finansial tidak rugi. Karena tiket pesawat dan hotel yang sudah kami bayar tak digunakan, dan ada penjadwalan ulang keberangkatan,” ujarnya kepada Jurnal Bogor, Kamis (27/2).

Kerugiannya, sambung Umar, kemungkinan keberangkatan jemaah pada Maret 2020 bakal tertunda. Apabila pemasangan scanner pendeteksi suhu tubuh di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah oleh pemerintah Saudi tidak rampung dalam waktu dekat.

“Kami khawatirnya, pemasangan scanner terlambat. Kami berharap dalam sepekan sudah selesai, agar pemberangkatan Maret tak terganggu. Sebab scanner itu kan hanya alat, bukan seperti membuat bangunan. Kalaupun telat keberangkatan jemaah bakal dijadwal ulang, sesuai dengan kebijakan Arab Saudi,” katanya.

Menurut Umar, PT. Madinah Iman Wisata berencana akan memberangkatkan 1.500 jemaah yang berasal dari seluruh Indonesia pada Maret mendatang. “Jadi di bulan Maret ada empat kali keberangkatan. Yakni pada tanggal 16, 18, 22 dan 24 Maret. Sejauh ini sih visanya belum jadi,” katanya.

Umar menyatakan, sejauh ini tak ada jemaah dari travelnya yang tertahan di Bandara Soekarno-Hatta. Hal itu lantaran para jemaahnya sudah berangkat sebelum Pemerintah Saudi menstop kedatangan jemaah umroh pada Kamis (27/2). “Jadi sebelum ada kebijakan itu, jemaah kami sudah berangkat semua. Pemerintah Saudi sendiri baru menstop dengan menghapus visa jemaah umroh pada hari ini (kemarin, red),” jelasnya.

Umar menyatakan bahwa sejauh ini jemaah yang akan berangkat pada Maret tidak ada yang komplain. Lantaran, pihaknya dibantu oleh Himpunan Pengusaha Umroh dan Haji (Himpuh) serta Asosiasi Pengusaha Muslim Umroh dan Haji (Ampuri) membantu mensosialisasikan kebijakan Arab Saudi itu kepada para jemaah.

“Jemaah hanya sedikit kecewa karena, keberangkatan mereka bisa tertunda lantaran adanya kebijakan Arab Saudi itu. Itu saja sih, kan masalahnya bukan di travel. Tapi diregulasi pemerintah Saudi,” ucap pria yang juga Ketua Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umroh (PPIU) Kota Bogor ini.

Fredy Kristianto

Bogor, Jurnal Inspirasi

Keinginan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menambah jumlah wakil direktur (wadir) RSUD dari dua menjadi tiga, kembali menjadi sorotan. Majelis Daerah Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Bogor menilai bahwa kebijakan tersebut hanya membuat keuangan RSUD semakin terbebani.

“Ya, akan makin terbebani secara finansial. Karena struktur di bawahnya akan bertambah, dan mereka itu kan mesti digaji. Apalagi kondisi RSUD Kota Bogor ini berbeda dengan daerah lain. Kalau di kota atau kabupaten lain, keseluruhan pegawai adalah PNS. Bila di Kota Bogor kan tidak,” ujar Pengurus Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah MD KAHMI Bogor Dwi Arsywendo kepada wartawan, Kamis (27/2).

Dwi pun mempertanyakan urgensi  penambahan wadir dari rumah sakit pelat merah itu. “Seharusnya yang dipikirkan oleh RSUD dan Pemerintah Kota Bogor itu bukan menambah wadir, tetapi memaksimalkan kerja wadir yang sudah ada, demi meningkatnya pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Menurutnya, sebaiknya pemerintah menambah tenaga medis, karena itu lebih baik. Sebab, dengan menambah wadir belum tentu dapat meningkatkan pelayanan. “Penambahan fasilitas dan tenaga medislah yang lebih penting, seperti penambahan perawat yang banyak, itu akan lebih bermanfaat agar pelayanan bisa lebih maksimal,” jelasnya.

Sehingga, sambung dia, tidak ada pasien yang lambat terlayani, dan juga dapat menyerap tenaga kerja masyarakat yang memiliki keahlian di bidang medis. Iapun menyatakan, regulasi perubahan nomenklatur OPD, tiba-tiba RSUD atau Pemkot merasa memiliki kesempatan untuk melakukan hal yang nantinya tidak akan menjadi manfaat bagi Kota Bogor. “Semua harus melalui kajian yang komperhensif, jangan asal-asalan,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus III DPRD, Mahpudi Ismail mengatakan bahwa pada prinsipnya, dewab mendukung ketika pemkot dengan cepat merespon regulasi pusat tersebut. Namun, yang harus diperhatikan, perubahan perda ini bukan hanya untuk satu OPD, tetapi menyeluruh. “Kami menyesalkan ekspose yang dilakukan hanya terfokus pada satu OPD saja, yakni RSUD. Tidak elok-lah, sepertinya kita digiring ke arah itu. Padahal, urgensinya tidak sebanding dan tidak signifikan dalam membantu pelayanan bagi warga,” ujarnya kepada wartawan.

Menurut dia, soal penambahan posisi wakil direktur, sebaiknya pemkkt menyampaikan argumentasi dengan didukung data-data. “Kenapa wadir ditambah, mana kajiannya, mana datanya yang menunjukan bahwa penambahan struktur itu diperlukan demi meningkatkan pelayanan. Kalau cuma bicara dan wacana untuk meningkatkan pelayanan. Saya khawatir ini hanya angin surga buat warga Kota Bogor,” tutur politisi Gerindra itu.

Secara pribadi, ia menolak rencana pemerintah menambah struktur jabatan di RSUD. “Saya rasa belum perlu ada penambahan struktur jabatan. Optimalkan saja sumber daya yang ada,” tegas Mahpudi.

Fredy Kristianto

Bogor, Jurnal Inspirasi

Sebanyak 4 makam di Pemakaman Kebon Danas, Kampung Nanggerang RT 03/Rw 06, Kelurahan Rangga Mekar, Kecamatan Bogor Selatan, hanyut terbawa aliran Sungai Cigading pada Kamis (27/2). Berdasarkan pantauan lapangan, terlihat sebanyak dua jenazah yang masih terbungkus kain kafan menyembul dari makam.

Ketua RT 03, Dede Karmaji menjelaskan bahwa sebelumnya lahan pemakam tersebut seluas 4.500 meter persegi. Namun, lantaran terkikis aliran sungai luasnya semakin terkikis, dan kemudian terjadilah longsor yang menyebabkan makam hanyut.

Menurutnya, kejadian makam yang ambrol tergerus longsor dan hanyut sudah kerap terjadi sebelumnya. “Dulu paling hanya dua atau tiga makam saja. Kalau ditotal sejak kejadian dulu sampai sekarang sudah 10 makam yang terbawa hanyut,” ujarnya kepada wartawan.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Priatna Syamsah menjelaskan bahwa ada empat jenazah yang hanyut. Ia menuturkan bahwa terdapat beberapa tulang belulang yang ditemukan sekitar lima kilometer, tak jauh dari lokasi longsor.

“Kejadian ini bukan yang pertama terjadi. Sebelumnya juga pernah ada,” katanya.

Priatna menyatakan bahwa jenazah dari makam yang hanyut, rata-rata dikubur pada 1984 lalu. “Kami akan berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan RT untuk mencari tahu dulu keberadaan keluarganya, setelah itu dimusyawarahkan akan dipindahkan atau bagaimana,” ungkapnya.

Fredy Kristianto