Gunung Putri | Jurnal Inspirasi
Kampung Sanding RT 11/05 Desa Bojong Nangka dikejutkan dengan kejadian penyiraman cairan berbau busuk dan berlendir yang dilakukan oleh seorang pria tak dikenal kepada 2 orang pegawai caddy yang sedang melintas di lokasi tersebut, Senin (7/7).

Kepala Desa Bojong Nangka H.Amir Arsyad menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan kabar dari Babinmas perihal adanya kejadian penyiraman air berbau busuk kepada 2 orang wanita pekerja caddy.

“Kejadian berawal pada malam Senin kemarin saat 2 orang pekerja caddy yang kebetulan ngontrak di wilayah Desa Bojong Nangka, waktu itu R dan N yang kebetulan baru pulang kerja dan melintasi wilayah Sanding sekitar pukul 22.30 wib berpapasan dengan pria yang tidak dikenal dan spontan pria tersebut menyiramkan cairan berbau busuk dan berlendir yang mengenai baju dan wajah korban,” kata H.Amir.

Menurutnya, daerah tersebut memang sepi dan perihal pemberitaan yang beredar bahwa ada penyiraman air sperma itu belum bisa dipastikan karena korban sendiri tidak menyebutkan itu cairan apa hanya baunya busuk dan berlendir yang disiramkan kepada korban dengan menggunakan wadah air mineral.

“Mendengar ada kejadian tersebut kami Pemerintah Desa Bojong Nangka langsung mendatangi kediaman korban bersama dengan Babinmas, Babinsa dan staf desa untuk memastikan cerita yang sebenarnya seperti apa, dan menurut korban R dan N sendiri memang tidak pernah bicara bahwa cairan yang dilemparkan oleh pria tak dikenal tersebut adalah cairan sperma,” kata H.Amir saat dimintai keterangan di ruang kerjanya.

Hal senada dikatakan Kanit Reskrim Polsek Gunung Putri Ipda Didin Komarudin S.H saat disambangi Jurnal Bogor mengatakan, belum bisa menyimpulkan cairan apa karena baru mau dibawa ke laboratorium untuk memastikannya.

“Mendengar pemberitaan tersebut anggota kami Babinmas langsung mendatangi korban R dan N untuk memastikan kejadian persisnya seperti apa?, namun untuk korban sendiri memang tidak membuat laporan ke Polsek Gunung Putri perihal penyiraman cairan yang dilakukan oleh pria tak dikenal tersebut,” kata Kanit.

“Jadi Babinmas hanya menanyakan apa korban ingin membuat laporan pada pihak kepolisian  atau tidak, dan korban pun hanya menceritakan kejadian tersebut kepada rekannya hingga tidak pernah menduga jika cerita tersebut bisa menjadi berita, yang korban sendiri tidak pernah menyebutkan  bahwa cairan tersebut adalah cairan sperma,” jelas Kanit Reskrim Gunung Putri.

Ia melanjutkan, kejadian ini merupakan kejadian yang kedua kalinya, menurut keterangan  korban bahwa 4 bulan lalu pernah terjadi kejadian yang sama, korbannya wanita juga namun belum bisa memastikan apakah pelakunya sama atau berbeda.

“Walaupun korban tidak membuat laporan polisi perihal kejadian yang menimpanya, pihak kepolisian Polsek Gunung Putri akan mencari pelaku penyiraman cairan berbau tersebut, untuk memastikan motifnya karena ini merupakan kejadian yang ke-2 kalinya, jika dibiarkan pelaku bisa saja melakukan hal serupa yang nantinya akan meresahkan masyarakat terutama kaum wanita,” katanya.

Ia menghimbau kepada masyarakat dan muda-mudi khususnya wanita untuk tidak melintasi tempat-tempat yang sepi apabila berjalan sendiri atau dengan sesama teman wanita. Upayakan ada pria yang mendampingi guna mengantisipasi kekerasan dan kejadian yang tidak diinginkan, dan apabila memang tidak dalam keadaan mendesak lebih baik tidak keluar rumah mengingat saat ini masih dalam situasi PSBB.

** Nay Nur’ain

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto menanggapi adanya respon cepat yang dilakukan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate. Justeru Menkominfo diharapkan berlaku objektif dan berlaku adil. Denny Siregar memposting sebuah foto anak kecil dengan tulisan “Adek2ku Calon Teroris Yang Abang Sayang”.

Menurutnya, ketika penguasa berlaku tidak adil, maka kehancuran tinggal menunggu waktu. “Sudah semestinya Kominfo berlaku obyektif dalam persoalan ini, dan Polri mesti bersikap professional, tidak tebang pilih karena yang bersangkutan kerap bikin gaduh dan pada akhirnya wibawa pemerintah akan dipertaruhkan,” ujarnya dikutip dari Gelora, Selasa (7/7).

Seharusnya, kata Satyo, pemerintah untuk segera menertibkan buzzer yang dapat merugikan pemerintahan Joko Widodo di tengah Pandemik Covid-19. Sebab, kehadiran mereka kontraproduktif dalam situasi penanganan krisis akibat pandemik Covid-19 dan juga cuma membuat instabilitas negara.

Selain itu, mantan Sekjen ProDEM ini mengingatkan kepada Menkominfo Johnny G Plate untuk tidak memanfaatkan jabatan untuk membela pihak tertentu. “Menteri Kominfo jangan abuse of power dan insubordinasi kewenangan, birokrasi bisa jadi disfungsi akibat  fragmentasi di birokrasi dan dapat mengancam profesionalitas dan netralitas birokrasi,” pungkas Satyo.

Menkominfo Johnny G Plate disebut meminta PT Telkomsel untuk bergerak melakukan investigasi terkait bocornya data pribadi. Hal itu disampaikan Johnny G Plate melalui siaran pers yang dipublikasikan di website Kominfo

“Kementerian Kominfo telah meminta kepada penyelenggara jaringan bergerak seluler terkait, untuk melakukan investigasi internal dan menelusuri apakah telah terjadi pencurian atau kebocoran data pelanggan telekomunikasi seluler. Diharapkan hasil investigasi ini dapat segera disampaikan,” ujarnya di Jakarta, Senin (6/7).

Namun demikian, siaran pers nomor 81/HM/KOMINFO/07/2020 itu belum diketahui apakah berkaitan dengan keluhan Denny Siregar atas di ungkapnya data pribadinya di media sosial atau tidak.

Meskipun begitu masih, dalam siaran pers tersebut, Johnny menegaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (3) dan Ayat (5) Peraturan Menteri Kominfo 12/2016, penyelenggara jaringan seluler wajib merahasiakan data dan/atau identitas pelanggan serta wajib memiliki sertifikasi paling rendah ISO 27001 untuk keamanan informasi dalam mengelola data pelanggan.

Bahkan, Johnny pun menegaskan bahwa setiap pelanggaran hukum atas data pribadi akan diproses secara hukum. “Kementerian Kominfo juga menegaskan kembali agar setiap orang tidak menyalahgunakan atau melakukan pelanggaran hukum terkait data pribadi milik orang lain. Segala pelanggaran akan diproses secara hukum,” jelasnya.

ASS|*

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerapkan kebijakan minus growth mulai tahun 2020 ini dengan tidak merekrut secara “sporadis” CPNS. Selain itu, rekrutmen CPNS umum dan lulusan PKN STAN pada tahun 2020-2024 juga dilakukan moratorium alias disetop sementara.

“Proyeksi kebutuhan SDM aparatur Kementerian Keuangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung dan disusun secara hati-hati berdasarkan ketentuan yang berlaku, memperhatikan arah kebijakan nasional di bidang pengelolaan SDM aparatur dan kondisi existing SDM Kementerian Keuangan,” jelas Kemenkeu dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 dikutip dari CNBC, Selasa (7/7).

Total pegawai Kemenkeu per 1 Januari 2020 adalah sejumlah 82.451 orang. Berdasarkan unit eselon I, pegawai Kemenkeu terbanyak berada di Direktorat Jenderal Pajak, yaitu sejumlah 46.468 orang atau 56,35% (lima puluh enam koma tiga lima persen) dan terbanyak kedua adalah pegawai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejumlah 16.909 orang atau 20,5%.

“Proporsi dalam generasi adalah sebanyak 25% generasi Z, 40% generasi Y, 29% generasi X, dan 6% generasi Baby Boomer.”

Diproyeksikan pada tahun 2024 mendatang, dengan mempertimbangkan proyeksi pegawai pensiun, berhenti, dipekerjakan, dan diperbantukan, jumlah pegawai generasi milenial (generasi Y dan Z) Kemenkeu akan mencapai 69% dari total pegawai di tahun tersebut.

“Berdasarkan perhitungan, diperoleh proyeksi kebutuhan SDM Kementerian Keuangan tahun 2020-2024 dengan asumsi minus growth sebesar -1,2%  s.d. -2,2% per tahun dan proyeksi jumlah pegawai Kemenkeu pada 31 Desember 2024 sejumlah 75.263 orang.”

“Dengan rata-rata penurunan jumlah pegawai per tahun yang diharapkan adalah sebesar minimal 800 s.d. 1.800 orang,” tulis Kemenkeu lagi.

ASS|*

Proyeksi kebutuhan SDM aparatur Kementerian Keuangan tahun 2020-2024

a. Arahan Menteri Keuangan untuk menerapkan kebijakan minus-growth mulai tahun 2020;
b. Pelaksanaan moratorium rekrutmen CPNS umum dan lulusan PKN STAN pada tahun 2020-2024;
c. Proyeksi pegawai keluar dihitung melalui prediksi pegawai yang memasuki batas usia pensiun (BUP) dan pegawai keluar non pensiun sampai dengan lima tahun ke depan. Jumlah prediksi pegawai BUP berdasarkan pada data per Januari 2020;
d. Pemenuhan pegawai baru tahun 2020 berasal dari rekrutmen umum tahun 2019;
e. Kecukupan anggaran dan sarana prasarana pendukung lainnya.

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Syarat rapid test dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bagi penumpang yang akan bepergian menggunakan transportasi publik di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) digugat ke Ombudsman RI. Sebelumnya aturan syarat rapid test tersebut juga dilayangkan ke Mahkamah Agung.

“Kami mengadukan Gugus Tugas ke Ombudsman terkait aturan perubahan kewajiban rapid test bagi penumpang transportasi umum seperti diatur dalam SE Nomor 9 Gugus Tugas,” ujar pelapor, Muhammad Sholeh melalui keterangan tertulis dikutip dari CNN, Selasa (7/7).

Syarat rapid test ini tertuang dalam Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 9 Tahun 2020 bagi penumpang yang akan bepergian menggunakan pesawat, kereta api, maupun kapal laut. Diketahui, ketentuan dalam Surat Edaran tersebut mengubah masa berlaku rapid test yang semula tiga hari menjadi 14 hari.

Ketentuan ini berlaku pula untuk masa berlaku tes PCR yang semula tujuh hari menjadi 14 hari. Sholeh tak mempermasalahkan masa berlaku tes tersebut. Namun menurutnya kewajiban rapid test itu menyusahkan penumpang yang akan bepergian. “Meski sudah diubah dari tiga hari menjadi 14 hari tetap menyusahkan penumpang. Kami menuntut dihapus kewajiban rapid test, bukan diubah masa berlakunya,” katanya.

Sholeh menilai, Gugus Tugas tak berwenang mengatur syarat penumpang. Menurutnya, ketentuan tentang penumpang yang akan bepergian di tengah pandemi menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan. “Kebijakan rapid test berbiaya mahal ini sangat merugikan calon penumpang. Sebab tidak semua penumpang orang kaya,” ucap Sholeh.

Ia juga mengkritik pihak maskapai penerbangan yang saat ini mengadakan rapid test dengan biaya murah. Sholeh khawatir rapid test itu sekadar menjadi kepentingan bisnis alih-alih kesehatan.

“Ini sangat berbahaya sebab maskapai bukan rumah sakit, bukan lab kesehatan, sehingga tidak berwenang menggelar rapid test,” tuturnya.

Laporan ini disampaikan Sholeh pada Senin (6/7) sore secara daring. Ia meminta Ombudsman segera menginvestigasi syarat wajib rapid test bagi penumpang agar dihapus. Sholeh sebelumnya telah menggugat kewajiban rapid test ke Mahkamah Agung (MA) dengan berpedoman pada SE Gugus Tugas Nomor 7 Tahun 2020. Dalam Surat Edaran tersebut masih mengatur masa berlaku hasil rapid test negatif tiga hari dan tes PCR tujuh hari.

Tak lama muncul Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 yang mengubah masa berlaku hasil rapid test dan tes PCR menjadi 14 hari.

ASS|*

AC Milan versus Juventus

Milan | Jurnal Inspirasi
AC Milan akan menjamu Juventus pada giornata ke-31 Serie A di Stadion San Siro, Rabu (8/7) dini hari WIB. Milan sebelumnya telah menunjukkan performa luar biasa pada laga pekan ke-30 Serie A Italia. Rossoneri menumbangkan Lazio tiga gol tanpa balas. Padahal Lazio lebih diunggulkan mengingat performa anak-anak asuh Simone Inzaghi dan posisinya sebagai penantang Juventus dalam perebutan Scudetto musim ini.

Setelah beristirahat dalam waktu singkat, Milan kembali mendapat lawan berat. Kali ini adalah si Nyonya Tua, Juventus. Pelatih tuan rumah Stefano Pioli meminta anak asuhnya tampil sebaik mungkin, lebih dari sakadar performa luar biasa di markas Lazio. Ia meminta para pemainnya meningkatkan motivasi menghadapi sang juara bertahan. Sehingga awak Il Diavolo Rosso mampu mengekspresikan diri dengan tepat di lapangan. 

“Kami harus melakukan segalanya dengan benar karena kami melawan tim yang telah memenangkan segalanya dalam beberapa tahun terakhir,” kata Pioli dikutip dari RMOL, Selasa (7/7). 

Sejatinya Milan dalam tren positif jelang laga ini. Saat Serie A kembali berlanjut, Rossoneri belum pernah merasakan kekalahan. Dalam empat pertandingan terakhir, Zlatan Ibrahimovic dan rekan-rekan meraih satu hasil imbang, dan tiga kemenangan. Selain Lazio, AS Roma menjadi tim besar lainnya, yang ditumbangkan Milan. 

“Kami menunjukkan performa di level tinggi. Kami menang atas dua tim yang berada di depan kami di klasemen sementara. Tapi melawan Juventus, kami harus menaikkan level lebih tinggi lagi,” tutur Pioli. Ia ingin skuat Merah-Hitam tampil hebat. Sebab tim tamu sedang bagus-bagusnya. Juventus berstatus capolista. Dalam empat pertandingan terakhir, si Nyonya Tua meraih 100 persen kemenangan. 

ASS|*

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Perum Bulog menyatakan tidak akan mempermasalahkan pemutusan hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah atau instansi manapun jika memang terdapat ketidakcocokan dalam praktek pelaksanaan penyaluran program bantuan sosial. Hal itu dikatakan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, namun ia meminta agar para pihak terkait tidak melakukan upaya mendiskreditkan Bulog sebagai penyalur beras.

“Bulog memahami pemerintah daerah memiliki otoritas dalam melakukan penunjukkan distributor pelaksana Program Penyaluran Bansos. Namun, Bulog sudah menetapkan kebijakan untuk memberikan kualitas beras terbaik meskipun untuk Program Bansos”, kata Budi Waseso dikutip dari RMOL, Selasa (7/7).

Diketahui, terdapat masalah pada penyaluran beras bansos di Kabupaten Bogor. Di mana, beras Bulog disebut berkualitas jelek. Buwas pun mengatakan, dari pemeriksaan dan laporan yang diterima manajemen Bulog, penyaluran program beras Bansos di Kabupaten Bogor untuk tahap I sudah terlaksana dengan menyalurkan beras kualitas terbaik sebanyak 6.000 ton.

“Kami mensinyalir adanya upaya untuk mengganti posisi Bulog sebagai distributor beras Bansos untuk tahap II di Kabupaten Bogor namun kami tidak mempermasalahkan hal itu. Tetapi sekali lagi jangan menjelek-jelekkan Bulog, kami tidak akan tinggal diam jika ada unsur yang tidak sehat dan akan menggunakan jalur hukum,” kata Budi.

Sebelumnya, Bulog membantah pemberitaan yang menyatakan bahwa beras Bulog untuk program Bansos di Kabupaten Bogor dinilai berkualitas jelek. Ia memastikan bahwa untuk Program Bansos sudah menggunakan beras kualitas baik sesuai kerjasama yang disepakati dengan Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu penyediaan beras medium untuk Bansos di Kabupaten Bogor.

Sementara itu, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Tri Wahyudi Saleh mengatakan, pihaknya terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjamin agar kualitas beras Bansos yang disalurkan ke masyarakat adalah kualitas terbaik.

“Kami juga membentuk tim monitoring dan evaluasi  yang bertugas untuk koordinasi dengan Tim Pemkab Bogor (Bupati Bogor, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, DPRD Bogor) dan memastikan agar proses penyaluran Bansos berjalan lancar dan tepat waktu sesuai dengan standar kualitas beras yang diamanatkan kepada Perum Bulog,” kata Tri.

Ia pun menegaskan bahwa upaya mendiskreditkan kualitas maupun kemasan Bulog yang tidak didasarkan bukti-bukti yang kuat akan diselesaikan melalui jalur hukum sesuai ketentuan. Hal itu harus dipahami masyarakat dan para pihak mengenai perbedaan beras kualitas medium dan premium sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan RI.

ASS|*