Cibinong | Jurnal Bogor SDN Ciriung 02 Cibinong kembali meraih prestasi di tingkat Kabupaten Bogor dengan meraih predikat Sekolah Ramah anak (SRA). Sekolah ini pun terpilih mewakili satuan pendidikan tingkat SD.
“Alhamdulillah ya, kami memang berupaya agar ada pemenuhan hak anak di sekolah kami,” ujar Kepala Sekolah SDN Ciriung 02 Eni Minarni dalam keterangannya, Minggu (20/4/2025).
Dengan predikat SRA, SDN Ciriung 02 akan menjadi salah satu lokus Verifikasi Lapangan Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Bogor pada 29 April 2025 mendatang, dimana evaluasi KLA di satuan pendidikan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Seperti diketahui, upaya pemenuhan dan perlindungan anak di daerah dilakukan melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), yaitu sistem pembangunan berbasis anak yang dilakukan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, media, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Pengukuran KLA menggunakan 24 indikator yang mencerminkan pemenuhan hak dan perlindungan anakdari aspek kelembagaan dan 5 klaster sustansi Konvensi Hak Anak.
Salah satu dari klaster tersebut adalah mengenai “Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya” yang diukur melalui tiga indikator dan salah satu indikatornya adalah “Satuan Pendidikan Ramah Anak” SRA adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan.
Selain dapat mengurangi menekan persentase anak yang tidak bersekolah, SRA juga merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tingginya angka kekerasan yang terjadi di sekolah.
Ada 4 hal yang menjadi konsep SRA, yaitu mengubah pendekatan atau paradigma kepada peserta didik dari pengajar menjadi pembimbing, orang tua dan sahabat anak, memberikan teladan perilaku yang benar dalam interaksi sehari hari di satuan pendidikan, memastikan orang dewasa di satuan pendidikan terlibat penuh dalam melindungi anak dari ancaman yang ada di satuan pendidikan; dan memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam memenuhi 6 komponen SRA.
Megamendung | Jurnal Bogor Keberadaan sampah di setiap desa kini mendapat perhatian khusus Camat Megamendung Ridwan. Pada pekan ini pihak kecamatan bersama pemerintah desa melakukan penanganan terhadap sampah yang selama ini menjadi perhatian publik.
Camat Megamendung bahkan turun langsung dalam upaya pembersihan sampah-sampah. Adanya langkah yang dilakukan pihak kecamatan itu, disambut positif pemerintahan desa.
“Iya Megamendung harus bersih dari sampah. Desa-desa di kita harus melakukan penanganan terhadap sampah. Terlebih, wilayah kita merupakan kawasan wisata yang harus memperlihatkan kebersihan lingkungannya,” tegas Camat Ridwan.
Tidak hanya camat yang mengawasi dan mewajibkan desa-desa harus bersih dari sampah, juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menyoroti hal tersebut.
Bahkan, Gubernur menyatakan tidak main-main karena akan menyetop bantuan ke desa yang jorok atau tidak peduli terhadap penanganan sampah.
“Lingkungan desanya harus bersih dari sampah. Jika ada desa yang tidak peduli terhadap penanganan sampahnya, kita tidak akan segan-segan menyetop segala bentuk bantuan kepada desa tesebut,” tegas Gubernur.
Cisarua | Jurnal Bogor Kerukunan Warga Puncak (KWP) yang merupakan warga asli Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, bertekad akan terus memperjuangkan warga yang berada di Blok Naringgul, Desa Tugu Utara dari cengkraman pihak PTPN Regional 1 dan 2 yang terus berusaha untuk mengambil lahan yang sudah puluhan tahun didiami oleh masyarakat disana.
Langkahnya yang akan dilakukan KWP, dalam waktu dekat mereka akan melakukan pertemuan dengan pihak PTPN.
Hal ini dilakukannya untuk mencari solusi terbaik sebagai jalan keluar perseteruan antara warga Naringgul dan pihak PTPN yang mengklaim lahan pemukiman di Kampung Naringgul masuk ploting perkebunan.
Sekretaris KWP Dede Rahmat menyatakan, keberadaan warga di Naringgul sudah turun temurun mendiami tempat tersebut sejak zaman Belanda.
“Ada historis tentang keberadaan warga Kampung Naringgul yang lahannya diklaim oleh pihak perkebunan. Kita akan perjuangkan hak-hak mereka keberadaan mereka disana. Warga setempat atau warga yang lemah jangan dibinasakan begitu saja. Jangan rakyat kecil dijadikan tumbal kepada para pengusaha. Untuk ini kami KWP akan melakukan duduk bersama dengan pihak perkebunan untuk kepentingan masyarakat. Mudah-mudahan didapatkan keputusan yang tidak merugikan bagi masyarakat Naringgul,” pungkas Dede Rakhmat.
Cisarua | Jurnal Bogor Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, H. Mulyadi menyatakan komitmennya untuk mengusulkan pembangunan jalan tol sebagai solusi terakhir untuk mengatasi kemacetan di jalur Puncak.
Hal ini disampaikan saat kegiatan reses di Megamendung, Rabu (16/4/2025), yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat setempat.
“Saya selalu fokus menyuarakan apa yang menjadi persoalan-persoalan itu, terkait masalah kemacetan jalur Puncak. Solusi terakhir adalah pembangunan tol Puncak, itupun harus komprehensif terkait kajiannya, karena menyangkut alam,” ujar Mulyadi.
Camat Megamendung, Ridwan, mengungkapkan bahwa kemacetan di jalur Puncak telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat setempat.
Pasalnya, kemacetan yang berkepanjangan tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga melemahkan aktivitas ekonomi, terutama di sektor pariwisata dan perdagangan lokal.
“Seperti pada tahun baru 2025, perekonomian mati total, dan sangat berdampak pada kehidupan warga Megamendung,” jelas Ridwan.
Sementara tokoh pemuda sekaligus Ketua Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), Muhsin, menyoroti masalah lain yang turut memengaruhi kawasan Puncak, yaitu alih fungsi lahan dan konflik lahan pertanian.
“Itu adalah masalah klasik yang sejak dulu belum juga terselesaikan. Kami meminta agar bapak dewan bisa menyuarakan masalah tersebut agar pemerintah bisa mengambil langkah konkret atas penyelesaian persoalan tersebut,” tandas Muhsin.
Usulan pembangunan tol Puncak diharapkan tidak hanya menjadi solusi untuk mengurai kemacetan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat.
Selain itu, penyelesaian masalah alih fungsi lahan dan konflik pertanian menjadi prioritas yang harus diperhatikan oleh pemerintah.
JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mengakselerasi upaya swasembada pangan nasional melalui program cetak sawah rakyat tahun anggaran 2025. Dalam rapat koordinasi percepatan cetak sawah yang digelar Kamis (17/4/2025) di Jakarta, Kementan menetapkan Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai salah satu daerah prioritas dengan alokasi lahan mencapai 800 hektar.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa cetak sawah merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo-Gibran untuk menjamin ketersediaan pangan, energi, dan air secara berdaulat.
“Kami menyiapkan program cetak sawah rakyat sebagai langkah strategis membuka lahan produktif baru di daerah-daerah yang memiliki potensi, baik dari aspek ketersediaan air maupun kesesuaian lahan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk ketahanan pangan Indonesia,” ujar Amran.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Amran juga menginstruksikan percepatan penyusunan dokumen survei investigasi desain (SID) yang menjadi dasar pelaksanaan fisik di lapangan. Kementan pun menggandeng berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi, pemerintah daerah, hingga petani setempat untuk memastikan kesiapan data dan legalitas lahan.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menambahkan bahwa percepatan cetak sawah juga menjadi momentum penguatan kapasitas SDM pertanian di daerah.
“Cetak sawah bukan hanya soal membuka lahan, tapi juga penguatan ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir. Penyuluh, petani, dan kelembagaan tani harus dilibatkan secara aktif. Di Bengkulu, kami juga akan memperkuat peran Brigade Pangan sebagai penggerak utama di lapangan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP), Sukim Supandi, yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaksanaan di Provinsi Bengkulu, menjelaskan bahwa Rejang Lebong telah siap untuk memulai tahapan SID.
“Dari 800 hektar yang diusulkan, sekitar 793 hektar telah memenuhi syarat spasial dan teknis. Kami akan kawal proses SID bersama Universitas Bengkulu dan pemerintah daerah agar konstruksi bisa dimulai tepat waktu dan target tanam Agustus dapat tercapai,” ungkap Sukim.
Ia juga memastikan bahwa BBPMKP sebagai pelaksana penugasan akan mendampingi secara menyeluruh dari tahap persiapan hingga pelaksanaan. “Kita tidak ingin program ini hanya jadi proyek sesaat. Maka penting adanya sinergi pusat-daerah, dukungan petani, dan pengawalan intensif agar hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” imbuhnya.
Program cetak sawah ini akan dilaksanakan di Desa Tanjung Gelang, Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, melibatkan 12 kelompok tani dan 310 petani. Selain Bengkulu, Kementan juga mengidentifikasi provinsi lain yang berpotensi dikembangkan melalui model serupa, sebagai bagian dari upaya menuju swasembada pangan nasional 2027.
Bengkulu — Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Melalui program Bertani on Cloud (BOC) Volume 302 bertajuk Gerakan Penyuluh Mendorong Luas Tambah Tanam (GALUH LTT), Kementan menggerakkan penyuluh pertanian di seluruh Indonesia untuk beraksi nyata tidak hanya di lahan, tapi juga melalui pelaporan digital di aplikasi e-Pusluh.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menekankan bahwa penyuluh memiliki peran strategis sebagai ujung tombak swasembada pangan. Penyuluh tidak hanya bertugas mendampingi petani, tetapi juga menjadi penghubung langsung antara kondisi lapangan dan arah kebijakan nasional melalui data yang mereka laporkan.
“Penyuluh kita adalah garda terdepan pembangunan pertanian. Gerakan GALUH LTT ini bukan sekadar seremoni, tapi langkah nyata mendorong tanam tepat waktu dan pelaporan harian yang akurat. Kementan mendukung penuh dengan sistem dan SDM penyuluhan yang kuat,” ujar Amran.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti, menyampaikan bahwa BOC GALUH LTT menjadi sarana strategis untuk menyamakan pemahaman teknis, mengonsolidasikan data lapangan, serta memastikan setiap penyuluh memiliki komitmen dalam melaporkan capaian tanam melalui e-Pusluh secara harian.
“Kita ingin pastikan bahwa pelaporan digital dilakukan secara disiplin dan real time. Target kita, minimal 95% penyuluh aktif input data LTT harian. Ini penting sebagai dasar intervensi dan perencanaan program Kementan,” jelas Santi.
Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di BPPSDMP, Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) mendapatkan penugasan sebagai Penanggung Jawab (PJ) LTT Provinsi Bengkulu.
BBPMKP turut menggelar sesi BOC ini secara hybrid, dengan mengumpulkan para Pernyuluh Pertanian di Kantor Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Bengkulu, sekaligus memfasilitasi peserta lainnya untuk dapat bergabung secara daring.
Sebagai penguatan sisi kebijakan dan teknis penyuluhan, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari pusat, yakni Rina Yulianti Sofyan, Kepala Kelompok Substansi Penyelenggaraan dan Kerja Sama Penyuluhan, Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan), BPPSDMP.
Dalam paparannya, Rina menyampaikan materi berjudul “Gerakan Penyuluh Pertanian Mendorong LTT dalam Swasembada Pangan (GALUH LTT)”, yang menekankan pentingnya peran aktif penyuluh dalam pendampingan tanam serta kedisiplinan pelaporan untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan.
Kegiatan juga diiringi dengan praktik langsung penginputan data e-Pusluh oleh peserta, serta pemantauan progres pelaporan dari masing-masing wilayah secara harian.
Kepala BBPMKP, Sukim Supandi, menegaskan bahwa BOC GALUH LTT dirancang sebagai kombinasi antara edukasi, aksi, dan penguatan komitmen penyuluh di lapangan.
“Kami tidak hanya memberi materi, tetapi langsung memfasilitasi input data, membangun sistem pemantauan, dan memastikan tindak lanjut berjalan. Penyuluh harus bergerak dengan data, dan BBPMKP sebagai UPT siap mengawal dari depan,” tegas Sukim.
BOC GALUH LTT menjadi representasi nyata transformasi digital di sektor penyuluhan. Dengan sinergi yang kuat, serta dukungan teknologi, Kementan optimistis penyuluh )mampu menjadi garda depan dalam keberhasilan swasembada pangan berkelanjutan.
Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan akan fokus dalam upaya meningkatkan produksi pangan utama dalam hal ini beras, sebagai bagian dalam upaya mengejar target swasembada pangan. Salah satu yang digalakkan untuk mencapai target swasembada pangan adalah optimalisasi lahan pertanian melalui pembentukan Brigade Pangan (BP).
“Brigade Pangan akan menjadi garda terdepan dalam mengelola dan mengoptimalkan lahan pertanian secara modern, profesional dan terampil dengan menjalankan usaha yang berorientasi bisnis dan menghasilkan pendapatan dan keuntungan,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat menyampaikan sambutan pembukaan pelatihan bagi Brigade Pangan di Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Amran mengatakan melalui Brigade Pangan, Kementan berupaya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mewujudkan swasembada pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi modern dan melibatkan generasi muda.
“Brigade Pangan mengelola lahan pertanian secara terstruktur, dengan skala pengelolaan mencapai sekitar 200 hektar per brigade. Program ini juga mencakup pengelolaan lahan rawa yang optimal dan pencetakan sawah rakyat, serta mengintegrasikan pendekatan berbasis komunitas dengan teknologi canggih,” kata Mentan Andi Amran Sulaiman.
Selain itu, Brigade Pangan diberikan dukungan berupa alat dan mesin pertanian, pelatihan, serta akses ke benih unggul, pupuk, dan pestisida. “Program ini tidak hanya meningkatkan produksi pangan nasional tetapi juga menciptakan ekosistem agribisnis modern yang memberdayakan generasi muda,” katanya.
Salah satu kunci sukses peningkatan produksi pangan menurut Amran adalah pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan). Dengan pemanfaatan alsintan, dapat membantu mempercepat proses pengolahan tanah, penanaman, hingga panen.
“Dalam situasi di mana tenaga kerja pertanian semakin berkurang, alsintan menjadi solusi untuk memastikan proses pertanian tetap berjalan lancar. Dengan penggunaan alsintan pengelolaan lahan lebih terstruktur, termasuk optimalisasi lahan rawa dan pencetakan sawah rakyat,” tutur Menteri Amran.
“Alsintan bukan hanya alat, tetapi juga simbol modernisasi pertanian yang mendukung keberlanjutan dan ketahanan pangan nasional. Dengan bantuan alsintan, Brigade Pangan dapat mencapai target swasembada pangan melalui percepatan olah tanah, tanam, dan panen secara serempak,” papar Amran.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementan (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti mengatakan pihaknya menargetkan pembentukan 4.224 Brigade Pangan. Saat ini, jumlah Brigade Pangan yang telah terbentuk sebanyak 1.900 yang tersebar di 16 Provinsi, yaitu 1.779 pada tahun 2024 dan 121 pada tahun 2025.
“Saat ini, Brigade Pangan yang sudah beroperasi mencapai 1.154 BP dengan cakupan luas lahan mencapai 230.800 Hektar yang tersebar di 12 Provinsi,” ungkap Santi.
Dengan jumlah Brigade Pangan dan luas lahan wilayah kerja Brigade Pangan tersebut, Brigade Pangan telah mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 2.347 unit berupa Traktor Roda 4 sebanyak 647 unit, TR2 sebanyak 1.391 unit, dan Crawler sebanyak 309 unit.
Santi menjelaskan dalam rangka meningkatkan kompetensi petani pengelola Brigade Pangan dalam mengoptimalkan kinerja alat dan mesin pertanian, maka Kementan melalui BPPSDMP melaksanakan rangkaian kegiatan peningkatan kapabilitas SDM Pertanian yaitu Pelatihan bagi Brigade Pangan.
Sementara Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Inneke Kusumawaty juga menjelaskan secara teknis bahwa Pelatihan dilaksanakan dengan beberapa sesi dimana setiap pelatihan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari secara offline.
“Pelatihan yang dibuka serentak di 12 provinsi lokasi Oplah ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengelola Brigade Pangan dalam mengoperasikan TR2 dan TR4 untuk mengoptimalkan olah tanah di wilayah kerja BP dan menyusun laporan usaha tani serta penyisihan pendapatan untuk biaya penyusutan Alsintan,” terang Inneke.
Ditambahkan Inneke, untuk Bulan April Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 30 April 2025 di 12 Provinsi wilayah Oplah. Dengan target peserta pelatihan sebanyak 16.382 orang.
“Diharapkan dengan diberikannya pelatihan ini bisa mendorong pertanaman dan panen padi khususnya di 12 provinsi lokasi Oplah ini, guna mendorong terwujudnya swasembada pangan dalam waktu dekat ini”, tegas Inneke.
Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) sebagai penanggungjawab swasembada pangan provinsi Bengkulu dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu optimis Brigade Pangan (BP) di Provinsi Bengkulu segera terbentuk.
Pembentukan BP di Provinsi Bengkulu saat ini memasuki tahap persiapan. Mengikuti gerak cepat terkait program Optimalisasi Lahan (OPLAH) dan Cetak Sawah rakyat (CSR) yang sudah memasuki tahap MoU, diharapkan ketika fisik telah selesai dan BP siap maka program segera terlaksana.
Program BP menjadi salah satu langkah strategis Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian, menarik generasi muda, dan mendukung ketahanan pangan nasional melalui teknologi modern dan pengelolaan berkelanjutan, sesuai arahan Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman.
Mentan menyebutkan pentingnya pengelolaan sumber daya lahan secara berkelanjutan dengan pembentukan brigade dari kaum millenial untuk mengolah lahan.
”Kita perlu melibatkan kaum millenial dalam proses produksi pertanian agar mereka dapat berkontribusi secara aktif dan kreatif,” ujarnya.
Menyoroti peran generasi muda dibidang pertanian Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti mengatakan, dalam kondisi petani-petani di Indonesia yang sudah semakin tua dan kebutuhan pangan terus meningkat, sangat penting mendorong regenerasi petani.
Santi menekankan pentingnya peran aktif dari generasi muda di sektor pertanian yang tentunya akan menyokong ketahanan pangan melalui BP.
Sementara Kepala BBPMKP Sukim Supandi menjelaskan BP membidik dua tujuan utama salah satunya melibatkan generasi muda untuk mewujudkan agribisnis pertanian modern guna mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, modern yang melibatkan generasi muda guna mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.
Mengutip pemaparan materi narasumber Amaluddin Saragih dan Tri Novita Wulandari Penyuluh dari Balai Perakitan Modernisasi Pertanian (BRMP) Provinsi Bengkulu,pada acara Bertani On Cloud Volume 301 yang menjadi ajang literasi Brigade Pangan seri 17 Kamis, (10/04/2025), penumbuhan BP terbagi dua tahap, persiapan dan pembentukan.
Persiapan diawali dengan pemetaan oleh PJ Provinsi/Kabupaten, meliputi SDM, ketersediaan alsintan, sarana produksi pertanian dan infrastruktur yang dapat mendukung produksi pangan.
Dilanjutkan dengan PJ provinsi melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dimana brigade pangan akan dibentuk.
” Sosialisasi ini mulai dari masyarakat, petani, kelembagaan petani, pamong desa terkait pola bisnis dan kemitraanya, ” ujar Tri Novita.
Berkolaborasi dengan pamong desa, penyuluh pertanian, kelembagaan petani, babinsa, petani milenial dan masyarakat setempat PJ Provinsi/Kabupaten kemudian memfasilitasi pembentukan BP melalui musyawarah. Hasilnya akan dituangkan dalam surat keputusan yang ditandatangani dan diketahui Pamong Desa/Kepala Desa dimana BP terbentuk serta diketahui juga oleh penyuluh pertanian, babinsa dan manager dari Brigade Pangan.
” Melakukan musyawarah terkait siapa saja anggota yang akan tegabung dalam brigade pangan dan kemudian akan dibentuk kedalam SK, ” ucap Tri Novita.
Berikutnya dilakukan pendampingan pengelolaan usaha tani, dilahan OPLAH dan CSR yang telah disepakati oleh pemilik lahan sebagai mitra. Tahap kedua adalah pembentukan BP melalui musyawarah pada lahan OPLAH dengan indeks pertanaman (IP) 100, atau 1,5.
” Brigade Pangan dapat meningkatkan IP dilokasi tersebut. Sesuai arahan bapak Menteri, dimana BP terbentuk IP harus menjadi 300 , ” kata Tri Novita.
Langkah selanjutnya kata Tri Novita yakni penetapan pengurus dan anggota brigade pangan terdiri dari manajer (Ketua), sekretaris dan kepala divisi yang saling mendukung dengan kegiatan brigade pangan. Setelah itu pengukuhan brigade pangan oleh Pamong Desa atau Kepala Desa dengan menerbitkan Surat Keputusan. Nama- nama pengurus dan anggota kemudian diinput ke dalam aplikasi SIMLUHTAN.
” Input pengurus dan anggota BP oleh penyuluh atau koordinator penyuluh sangat penting, karena ini merupakan pencatatan dan pendataan resmi dari pemerintah pusat (Kementan), bahwa betul dilokasi tersebut ada BP. Karena segala sifat bantuan yang akan diberikan kepada BP berdasarkan SIMLUHTAN ini, ” papar Tri Novita.
Terkait kualifikasi keanggotan BP, Amaluddin menyampaikan bahwa BP diutamakan warga setempat yang mempunyai keinginan berusaha tani, dapat juga dari luar wilayah. Adapun syaratnya pendidikan minimal SLTA untuk anggota dari luar wilayah, SD untuk lokal dan Diploma 3 untuk manajer.
Setiap unit BP terdiri dari 15 orang yang akan mengelola 200 hektar lahan dan mendapatkan dukungan penuh pemerintah dalam bentuk subsidi alat dan bahan pertanian.
Sesuai tujuannya, keberhasilan pembentukan BP, salah satunya diukur dengan meningkatnya produktivitas dan Indeks Pertanaman (IP) dilahan CSR dan OPLAH yang dikelola BP dengan minimal hasil produksi 5 ton/hektar.
Pendapatan petani BP ini diproyeksikan mencapai Rp10 Juta per bulan.
Jakarta | Jurnal Bogor Pemerintah Belanda menyatakan komitmennya untuk mendukung program prioritas RI di bidang sumber daya air (SDA). Dukungan tersebut salah satunya untuk merealisasikan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.
Hal itu dibahas dalam pertemuan antara Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Timor-Leste dan Asean Marc Gerritsen di Kantor Kementerian PU, pada Kamis, 10 April. Pertemuan tersebut untuk membahas kerja sama bidang sumber daya air di bawah kerangka MoU on Water.
Gerritsen menyampaikan, suntikan pendanaan itu diberikan melalui lembaga pendanaan Invest International sebesar 300 juta euro atau sekitar Rp5,72 triliun (asumsi kurs 1 euro= Rp19.083).
“Invest International melalui kerja sama dengan Kementerian Keuangan Indonesia telah menyiapkan paket pendanaan senilai 300 juta euro dalam bentuk hibah dan pinjaman lunak untuk mendukung proyek-proyek strategis di sektor air, energi terbarukan dan pengelolaan sampah,” ujar Gerritsen seperti dikutip Voi.id, Kamis (17/4/2025).
Pendanaan tersebut di antaranya direncanakan untuk beberapa inisiatif prioritas, antara lain perlindungan pesisir pantai seperti di Demak dan Cirebon sebagai bagian dari inisiatif Giant Sea Wall, pembangunan instalasi pengolahan air gambut menjadi air minum di Riau dan Kalimantan Selatan serta waste to energy di TPA Legok Nangka, Jawa Barat.
Menurut Gerritsen, sejak 2008, Pemerintah Belanda telah terlibat dalam tahap awal perencanaan dan studi teknis proyek pengamanan pesisir utara Jawa melalui program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
Dia juga menegaskan komitmen negara tersebut untuk mendukung implementasi berkelanjutan melalui pendekatan integratif yang mencakup solusi berbasis alam, perlindungan sosial dan koordinasi lintas kementerian.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengapresiasi dukungan dan kerja sama Pemerintah Belanda terhadap infrastruktur RI, khususnya di bidang sumber daya air.
Dody menilai, pihaknya belajar banyak dari pengalaman Belanda dalam mengelola sumber daya air. Dia pun merincikan, saat ini program prioritas pemerintah bidang sumber daya air di antaranya adalah irigasi, air siap minum, pengendalian banjir dan juga pengamanan pesisir.
“Giant Sea Wall merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo untuk melindungi pesisir Pantai Utara Jawa dari ancaman banjir rob, abrasi dan land subsidence,” tutur Dody.
Untuk diketahui, Kementerian PU serta Kementerian Infrastruktur dan Sumber Daya Air Belanda memiliki kerja sama bidang air di bawah naungan MoU on Water sejak 2000 dan saat ini telah memasuki periode kelima dari kerja sama dengan pembaharuan MoU yang ditandatangani pada 2022 dan berlaku hingga 2027.
Bogor | Jurnal Bogor Mantan pekerja Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari Indonesia mengaku mengalami kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.
Dalam Podcast Madilog Forum Keadilan yang ditayangkan diakun Youtube Forum Keadilan TV, mereka mengungkapkan bagaimana pemilik Taman Safari termasuk Taman Safari Bogor memperlakukannya.
Didampingi pengacara Cak Sholeh, Vivi dan Butet yang jadi korban perlakuan tidak manusiawi tersebut menceritakan nasib pilu.
Mereka mengaku mengalami berbagai perlakuan tidak manusiawi sejak masih anak-anak hingga dewasa. Dalam kesaksiannya, para korban mengungkap bahwa mereka diperlakukan seperti binatang peliharaan, disiksa, disetrum, bahkan dirantai hingga mengalami kesulitan untuk buang air.
“Pernah saya kabur karena sudah gak tahan,” kata Vivi pada podcast dengan host Reza Indragiri, Pakar Psikologi dikutip, Rabu (16/4/2025).
“Namun akhirnya saya dibawa lagi, saya diseret dan dipukuli terus dirantai kaki saya,” ungkap Vivi.
Begitu juga dengan Butet menceritakan bagaimana dia hidup jadi pekerja OCI itu tidak mengenal dunia luar.
“Tidak boleh berhubungan dengan dunia luar, kita tidak mengenal luar itu seperti apa tidak tahu, hanya disitu saja. Kalau jelek main kita dipukulin. Saya tidak berani melawan, sangat tertekan,” kata Butet.
Sementara Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham) Mugiyanto Sipin ketika menerima audiensi dari perwakilan mantan pekerja OCI di Kantor Kementrian HAM, Jakarta Pusat, Selasa (15/4) mengaku telah mengikuti pemberitaan soal kasus ini.
“Kami tadi menegaskan permintaan maaf kepada mereka karena kami harus meminta mereka menyampaikan testimoni. Dan testimoni tentang hal-hal yang bersifat traumatik, yang menyakitkan, yang pahit, itu kan tidak mudah. Tapi kami membutuhkan itu,” kata Mugiyanto.
Menurutnya, testimoni langsung dari korban sangat penting untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Oriental Circus. Ia juga mencatat kemungkinan terjadinya berbagai tindak pidana dalam kasus ini.
“Ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana. Banyak kekerasannya. Ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka,” ucapnya.
Mugiyanto juga menyoroti pentingnya pemulihan identitas para korban yang sejak kecil kehilangan hak-hak dasarnya. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah konkret akan diambil agar kasus serupa tidak terulang, mengingat ada kemungkinan praktik semacam itu masih berlangsung hingga kini.
Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Komnas HAM serta mengupayakan konfirmasi dari pihak-pihak yang diduga menjadi pelaku kekerasan.
Meski kasus ini terjadi sejak era 1970-an hingga 1980-an, saat Indonesia belum memiliki payung hukum HAM yang memadai, Mugiyanto memastikan bahwa proses hukum tetap bisa ditempuh.
“Tantangannya, karena ini peristiwa lama. Pada masa itu kita belum memiliki undang-undang tentang HAM. Undang-Undang (UU) Nomor 39 tahun 1999 baru keluar tahun itu. Undang-Undang tentang pengadilan HAM juga baru tahun 2000. Tapi bukan berarti tindak pidana yang terjadi itu tidak bisa dihukum,” tegasnya.
Namun menyikapi hal itu, Taman Safari Indonesia menyatakan konteks permasalahan tersebut melibatkan individu tertentu. TSI juga menyampaikan klarifikasi terkait permasalahan itu.
“Taman Safari Indonesia Group sebagai perusahaan ingin menegaskan bahwa kami tidak memiliki keterkaitan, hubungan bisnis, maupun keterlibatan hukum dengan ex pemain sirkus yang disebutkan dalam forum tersebut,” bunyi pernyataan manajemen Taman Safari Indonesia dalam keterangan dikutip dari CNN, Rabu (16/4).
“Perlu kami sampaikan bahwa Taman Safari Indonesia Group adalah badan usaha berbadan hukum yang berdiri secara independen dan tidak terafiliasi dengan pihak yang dimaksud. Kami memahami bahwa dalam forum tersebut terdapat penyebutan nama-nama individu,” lanjut pernyataan itu.
“Namun, kami menilai bahwa permasalahan tersebut bersifat pribadi dan tidak ada kaitannya dengan Taman Safari Indonesia Group secara kelembagaan. Adalah hak setiap individu untuk menyampaikan pengalaman pribadinya, namun kami berharap agar nama dan reputasi Taman Safari Indonesia Group tidak disangkut pautkan dalam permasalahan yang bukan menjadi bagian dari tanggung jawab kami, terutama tanpa bukti yang jelas karena dapat berimplikasi kepada pertanggungjawaban hukum,” jelas pernyataan TSI.
