Kemang  | Jurnal Inspirasi

Sebanyak 208 anak yatim dan piatu di Desa Kemang senang setelah mendapat santunan dari Pemdes Kemang, Kecamatan Kemang, di Kantor Desa Kemang, Kamis (17/10). Bahkan untuk menutupi kebutuhan yatim piatu, Kepala Desa Kemang, berniat santunan akan diadakan setiap triwulan.

“Setelah rapat dengan MUI, GMT, Karang Taruna, RT, RW, Kadus dan tokoh masyarakat, hari inilah santunan untuk 208 anak yatim dan piatu dilakukan. Dan bukan hanya anak yatim dan piatu yang muslim saja yang dapat. Yang non muslim juga berhak mendapat santunan itu,” ujar Kades Kemang, Entang Suana, kepada Jurnal Bogor.

Masih kata Entang yang juga ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Bogor mengatakan, dana yang terkumpul sebesar Rp148 juta. Dana itu sumbangan spontan warga dan hasil celengan warga. Dirinya juga berterima kasih kepada warga yang susah peduli dengan anak yatim dan piatu di wilayahnya.

“Alhamdulilah ini kegiatan rutin, setiap tahunya selalu mengadakan, baik di wilayah masing-masing dan di desa. Saya punya rencana celengan warga supaya setiap bulanya disetor ke pihak desa. Supaya kita bisa memberikan bantuan untuk menutupi anak yatim dan piatu setiap tiga bulan sekali atau per triwulan. Saya berharap bantuan atau santuan ini bisa bermanfaat untuk mereka. Dan mereka ikut mendoakan desa kemang semakin maju di segala bidang,” paparnya.

Di tempat yang sama, salah satu anak yatim dan piatu, Ade mengaku senang. Pagi-pagi dirinya sudah datang diantar ibunya. Dengan nada polosnya. Uangnya akan ditabung dan dikasih mamah untuk belanja. “Asyik dapat uang dan makanan. Uangnya akan aku tabungin dan dikasih mamah untuk belanja sayuran,” tukasnya.

** Cepi Kurniawan

Ciampea | Jurnal Inspirasi

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)  tahap 4 di Desa Ciampea mulai disalurkan. Penyaluran itu bertempat di sebuah Agen BPNT di Kampung Lebak sirna RT 03, RW 07 Desa Ciampea, Kecamatan Ciampea dengan total 233 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Ini penyalurannya yang ke-4 kali harapan kedepannya kepada Dinsos Kabupaten Bogor supaya bisa menambah jumlah kuota penerimaan KMP BPNT baik itu yang Mandiri atau pun perluasan BNI,” kata Kades Ciampea Suparman, Kamis (17/9).

Kades menambahkan,  karena sampai saat penerima BPNT Mandiri dan BNI itu totalnya ada 336 KPM yang mendapatkan bantuan. Tentu jumlah itu masih kurang. “Karena di Desa Ciampea sampai sekarang yang belum terkaper bantuan itu jumlahnya 2000 KPM dari semua bantuan, baik BPNT, Banprov, Bansos Bupati atau pun Bansos dari Presiden untuk yang terdampak Covid-19,” tambahnya.

Sementara Sekcam Ciampea Yudi Utomo berharap BPNT di Desa Ciampea tepat sasaran dan bahan bahan makanannya bagus seusai standar yang telah ditetapkan. “Dan kalau pun ada permasalahan cepat dikoordinasikan ke desa,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Cijeruk | Jurnal Inspirasi

Usaha di bidang pertanian organik menjadi prospek bisnis masa depan. Mengingat kebutuhan akan produk organik sudah tidak bisa ditawar lagi, terutama dalam isu kesehatan dan harga jual yang sangat baik sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan petani.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Budi Arie Setiadi saat meninjau lahan pertanian organik Boja Farm di Desa Tajur Halang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

“Saat ini, prospek usaha pertanian organik itu cukup menjanjikan, karena itu, kami minta para anak – anak muda bisa mengembangkannya serta mau kembali untuk bertani,” kata Wamendes Budi Arie yang didampingi Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyawati.

Ia menjelaskan, lahan pertanian organik Boja Farm sendiri, luasnya sekitar 15 hektar. Di lahan tersebut  setidaknya ada 90 macam tanaman yang dikembangkan. “Jenisnya, selain tanaman herbal ada juga tanaman buah-buahan dan tanaman pangan lainnya. Nah, peran BNI sendiri sesuai tugasnya yang diperintahkan pemerintah yaitu menggeraka perekonomian kerakyatan,” ucapnya.

Ia menyebut, dari jumlah 74.953 desa di Indonesia memiliki potensi masing – masing, sehingga hal yang wajar jika Indonesia sendiri memiliki potensi yang sangat besar. Begitu juga di Kabupaten Bogor memiliki tanah yang subur dan keindahan alamnya. Dengan potensi ini tentu bisa dikembangkan menjadi potensi agrowisata, pertanian maupun peternakan.

“Potensi desa di Kabupaten Bogor sangat bagus, jadi bisa dikembangkan sebagai desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Buat desa ini jadi maju, sebab kalau sudah maju desanya berarti Indonesia maju,” terangnya.

Sementara, Wakil Direktur Utama BNI, Adi Sulistyawati menjelaskan bahwa BNI sebagai salah satu bank pemerintah yang akan membantu dalam membangun perekonomian kerakyatan, khususnya di Desa Tajur Halang.

Dimana di desa ini ada tanaman organik yang merupakan hasil pengembangan usaha masyarakat. “Kita harap, BNI dapat membantu para petani Tajur Halang dengan cara bagaimana memberdayakan perekoniannya melalui usaha pertaniannya. Karena tidak hanya ada tanaman organik saja tapi juga ada peternakan,” tuturnya.

Harapan lainnya, kata Adi, pihak BNI dan Wamendes bakal mendukung pengembangan ekonomi petani Tajur Halang dan kesejahteraan masyarakat daerah petaninya. Sekaligus menjadikannya ekosistem usaha pengembangan organik.

“Kami disini membantu dengan memberikan bantuan keuangan berupa kredit kepada petani melalui KUR. Hal ini Maksudnya, agar para petani dapat mengembangkan hasil petanian dan peternakannya yang menjadi program pemerintah didalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan,” imbuhnya.

Ia menyatakan, suku bunga bantuan kredit sendiri sangat murah yakni dengan subsidi pemerintah. Oleh sebab itu dengan adanya bantuan kredit keuangan itu diharapkan dapat meringankan para petani, sekaligus menumbuh kembangkan para petani atau peternak di daerah serta desa yang menjadi program pemerintah melalui Kemendes.

** Deny

Cisarua | Jurnal Inspirasi

Keberadaan desa-desa di dua kecamatan yakni Cisarua dan Megamendung kondisi sampahnya semakin hari semakin memprihatinkan. Tumpukan sampah terus ada di berbagai sudut sudut lingkungan, hingga kawasan wisata ini layak dijuluki kawasan wisata sampah.  Yang terpantau, kondisi yang lebih memprihatinkan adalah di ruas ruas jalan milik Kabupaten Bogor, seperti di jalan alternatif Cikopo Selatan.

Jalan sepanjang 17 kilometer ini kiri dan kanannya dikotori oleh bungkusan sampah yang sengaja dibuang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu, kotornya wilayah itu khususnya ditepi jalan Cikopo Selatan, hingga kini belum ada upaya dari intansi terkait. Hingga warga melontarkan kritikan terhadap intansi kebersihan wilayah Ciawi.

“Mungkin sampah yang ada berserakan ditepi jalan itu tidak ada pengelolanya alias sampah yang dibuang secara sembarangan. Hingga tidak ada upaya pembersihan dari Dinas Kebersihan wilayah Ciawi. Karena, onggokan sampah di Bumi Citeko jalan Cikopo Selatan semakin hari semakin menumpuk,” ujar Mulayna.

Warga lainnya, Susilo berharap Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Kebersihan yang beberapa waktu lalu sudah membentuk satuan tugas yang diperuntukkan menangkap para pembuang sampah sembarangan mesti ditegakan. Namun kini kiprahnya dirasakan meredup. “Aktifkan saja lagi tim tersebut, pantau di titik-titik yang kerap dijadikan target pembuangan sampah. Tangkap pelakunya dan berikan sanksi kepadanya supaya mereka kapok. Karena jika ini terus dibiarkan pembuang sampah semberono itu tidak akan kapok dan bahayanya wilayah Puncak akan terus kotor akibat ulah para pembuang sampah sembarangan ini,” imbuhnya.

Tidak hanya peran dari intansi terkait yang kini perlu dilakukan lanjut dia, pemerintah kecamatan dan desa juga jangan tinggal diam. “Cara cara untuk menyadarkan para pembuang sampah ini harus dilaukan dan penangan di lokasi harus dilakukan di setiap desa hingga kawasan Puncak ini bersih dari sampah,” pungkasnya.

** Dadang S

Leuwiliang | Jurnal Inspirasi

Kasie Trantib Kecamatan Leuwiliang Lukman Ariadi menyatakan bakal memberikan sanksi denda sebesar Rp 100 terhadap pelaku pelanggar protokol kesehatan. ” Sanksi denda sebesar 100 ribu bagi pelanggar yang tidak mengenakan masker akan diberlakukan Sabtu mendatang,” papar Lukman kepada Jurnal Bogor, Kamis (17/9).

Diakuinya operasi yustisi sudah dikurangi karena kesadaran bermasker di masyarakat terpantau  mulai tumbuh meski keadaannya belum maksimal. Menurutnya, saat ini, para pelanggar kedisplinan  yang tidak menggunakan masker sudah mulai berkurang. Adapun, aturan denda senilai Rp100 ribu bagi masyarakat yang tidak mengenakan masker di tempat umum itu tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) No 52 tahun 2020, sebagai perubahan atas Perbup No 42 tahun 2020.

“Pada pasal 11 dijelaskan, selain berupa sanksi denda, ada dua sanksi lainnya untuk pelanggaran serupa, yakni teguran lisan serta kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum,” jelasnya.

Menurut Lukman, sanksi tersebut akan diberlakukan  pekan depandan saat ini masih diberlakukan sanksi sosial, termasuk diterapkan pembatasan jam operasional  izin usaha. “Diberlakukan mulai hari ini pertokoan termasuk rumah-rumah makan batas waktu pukul 7:00 WIB  itu sudah harus tutup,” pungkasnya.

Sementara jumlah razia atau pemeriksaan dalam penegakan disiplin yang dilakukan aparat gabungan pihak kepolisian,TNI, Pol PP,  anggota Dishub dalam rangka Operasi Yustisi kini mengalami penurunan  di hari ketiga, Kamis  (17/9).

Diketahui, operasi yang digelar di Jalan Raya pertigaan Terminal Leuwiliang dengan upaya menekan penyebaran Covid-19 itu menyasar masyarakat yang tidak disiplin memakai masker. ” Kegiatan penegakan disiplin di beberapa titik, yang pertama sifatnya stasioner,   selanjutkan dengan melakukan mobil patroli,” kata Kanit Binmas dari Polsek Leuwiliang, Ipda Ali Nurdin.

Tak hanya itu, lanjut Ali Nurdin, selain imbauan pada masyarakat,  dilakukan warwar gabungan dengan menggunakan pengeras suara menginformasikan di beberapa titik pusat keramaian di wilayah Kecamatan Leuwiliang. “Senantiasa diharuskan menerapkan protokol kesehatan, salah satunya dengan menggunakan masker. Kemudian  kita lakukan kegiatan operasi yustisi yang saat ini masih berjalan,” tukasnya.

** Arip Ekon

Lamongan | Jurnal Inspirasi

Menteri Pertanian  Sahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan virus corona sedang melanda seluruh dunia, ini membuat berbagai hal berubah tata cara kita berkehidupan semua menjadi tidak normal. Tetapi dibalik Corona kita tetap harus makan. Saya takut Corona, tetapi saya lebih takut apabila saya menemukan orang mati kelaparan.

Lebih lanjut SYL mengatakan bahwa virus ini bisa membuat orang kalah tapi harus menang melawan virus ini dengan menghasilkan dan menjaga asupan yang baik. Komitmen Kementan dalam meningkatkan produksi beras dan percepatan tanam yakni melalui Gerakan Olah Tanah dan Tanam, pemberitan bantuan benih, alat mesin pertanian, Kredit Usaha Rakyat (KUR), asuransi pertanian dan pendampingan yang masif.

Pada tahun 2020, secara nasional pemerintah mentargetkan luas tanam padi 11,66 juta hektare, berpotensi menghasilkan 33,6 juta ton beras.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDM), Prof. Dedi Nursyamsi menambahkan pangan adalah masalah yang sangat utama dan menentukan hidup matinya suatu bangsa, dimana petani tetap semangat tanam, olah, dan panen. Hal ini membuktikan pertanian tidak pernah berhenti di tengah wabah COVID-19, kepada para penyuluh pertanian maupun swadaya diharapkan untuk tetap bekerja mendampingi para petani.

Krisis pangan tidak boleh terjadi di Indonesia, kita harus hadapi dengan kerja keras, dengan semangat pantang menyerah. Oleh karena itu kita harus siapkan strategi untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu dengan dua langkah konkret, penanaman yang lebih cepat dan momentum penyaluran sarana dan prasarana yang tepat. Demikian pungkas Dedi.

BPP Kostratani Sugio bersama Kelompoktani Mekar Sakti Kedung Bulu yang diketuai Ainur Rofiq. Desa Kedungdadi Kecamatan Sugio, mulai melaksanakan gerakan percepatan olah tanah. Gerakan ini dilakukan sebagai bentuk persiapan musim tanam pertama 2020/2021 sebelum musim hujan tiba. Penyuluh Pertanian Minarti berharap percepatan olah lahan bisa selesai secepatnya sehingga saat hujan mulai turun petani bisa segera menanam. Petani juga tak perlu khawatir meski hujan diprediksi baru turun pada pertengahan November, ujarnya.

Penanggungjawab pendampingan Kabupaten Lamongan,  Dr. Wasis Sarjono, S.Pt, M.Si, sekaligus sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu mengapresiasi upaya yang dilakukan BPP Kostratani Sugio dan bersama sama petani dalam percepatan menanam padi di Musim Tanam. Dengan tambahan produksi padi di Lamongan,  optimistis dapat menjaga persediaan pangan Nasional dimasa Pandemi Covid-19. Wasis meyakini dapat kejar tanam sampai bulan September 2020. “Sesuai arahan Mentan Syahrul Yasin Limpo bahwa kita harus kejar tanam sampai September ini.

Sumbangsih Kementan dalam upaya menyediakan kebutuhan para petani cukup banyak. Oleh karena itu, para petani harus bisa memanfaatkan bantuan seperti benih padi dan jagung. “Bantuan ini harus dimanfaatkan oleh para petani guna meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Dan tentu saja didalamnya termasuk usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya.

T2S/Wan

Lampung Timur | Jurnal Inspirasi

Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)  seKabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung siap melaporkan data pada Aplikasi Laporan Program Utama Kementerian Pertanian (Kementan).

Komitmen itu diungkapkan koordinator penyuluh dan admin BPP se Lampung Timur usai mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) Aplikasi Laporan Program Utama Kementan Bagi BPP Kostratani yang dilaksanakan  Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor  di GLD Mulyojati Kota Metro, Rabu (16 /9).

Bimtek  bertujuan membuka koneksi BPP ke AWR, sehingga siap bertransformasi menjadi Kostratani.  Kegiatan dibuka  Kepala PPMKP Yusral Tahir dihadiri Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Timur David Ariswandy, 48 orang penyuluh dan admin dari 24 BPP di Kabupaten Lampung Timur.

Yusral Tahir mengungkapkan focus pembangunan pertanian prakarsa Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melalui program Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani), menunjuk penyuluh sebagai pasukan inti dan BPP adalah markasnya. “ Penyuluh sekarang ini diposisikan sebagai kunci pembangunan pertanian. Karena sangat diketahui penyuluhlah yang lanngsung berhubungan dengan para petani dimana disitulah potensi – potensi pertanian kita, bisa kita dapati,” ujarnya.

Kata Yusral Agriculture War Room  (AWR) adalah forum yang dibentuk oleh Mentan berkantor pusat di Kementan Jakarta. Dari forum ini apa yang terjadi di lapangan dapat dimonitor langsung.

“ Apa yang terjadi dilapangan seperti terjadi puso, serangan hama itu nanti kalau sudah terkoneksi ke AWR akan diketahui secara langsung oleh Pak Mentan, “ ungkap Yusral.

Tidak hanya itu, peran BPP sebagai pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis, pusat pengembangan jejaring kemitraan dituntut untuk berperan meningkatkan pengetahuan  dan informasi bagi petani. “ Bagaimana penyuluh berperan contohnya untuk menjaga harga panen petani. Dengan cara melihat potensi local yang ada sehingga ketika petani bertanam mereka sudah tahu pasarnya kemana. Disinilah BPP menjadi tempat petani untuk berdiskusi , sehingga terhindar dari kerugian akibat harga jatuh saat panen, akibat bertanam ikut – ikutan, “ ucap Yusral.

Hal tersebut sejalan dengan yang diharapkan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi. BPP harus menjadi center of Excellence. Yusral menambahkan, dalam  Kostratani, meminjam istilah TNI , ada garis komando disitu. Jika diibaratkan penyuluh komandan regu, maka petani adalah prajurit.

Dalam acara yang sama Kepala Dinas TPH David Ariswandy mengharapkan setelah bimtek ini tidak ada lagi BPP yang terlambat dalam mengirimkan data. Ia berpesan agar Bimtek ini menjadi motivasi bagi penyuluh  untuk mengupdate kemampuan untuk kemajuan pembangunan pertanian di khususnya di Lamtim. “ Setelah bimtek ini, tidak ada lagi yang terlambat menginput data. Keterlambatan laporan menjadi wajah Dinas , “ ungkapnya.

Regi/PPMKP