Bogor | Jurnal Inspirasi

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan dana pinjaman dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk daerah sebesar Rp10 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021.

Diketahui, pinjaman untuk daerah ini dimaksudkan untuk membantu daerah-daerah yang terdampak pandemi Covid-19 serta mendukung kelanjutan program PEN ke daerah terdampak. Salah satunya adalah Kota Bogor yang  mengajukan pinjaman sebesar Rp 2,05 triliun.

Diketahui, Kota Bogor mengajukan pinjaman tersebut untuk membangun Komplek Perkantoran Walikota di kawasan Danau Bogor Raya, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur dan revitalisasi area GOR Pajajaran.

Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan bahwa Pemkot Bogor masih melakukan kajian komprehensif untuk kebutuhan dan peruntukannya.

“Setelah selesai kajian tersebut maka kita konsultasikan dengan DPRD dan sinkronkan dengan arah Pemerintah Pusat dalam pembangunan infrastruktur PEN pasca pandemi Covid-19,” ujar Dedie kepada wartawan, Senin (21/9).

Menurut dia, kajian internal pemkot nantinya akan menjadi dasar agar dapat menjadi dasar memutuskan kebijakan teknis. “Jadi tim internal berasal dari Bappeda, BKPSDM, Dinas PUPR, Disperumkim dan BKAD,” katanya.

Dedie menargetkan bahwa kajian tersebut dapat rampung pada tahun ini. “Ya, kalau saya sih berharap dapat secepatnya selesai,” harapnya.

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor, Edy Darmawansyah mengatakan, hingga kini rencana tersebut sama sekali belum dibahas di DPRD. “Sah-sah saja kalau ada rencana itu (pinjaman PEN). Tapi kan belum ada pembicaraan ke arah sana,” tegasnya.

Edy menyatakan, pemkot mestinya mengetahui bahwa DPRD memiliki kewajiban untuk mengetahui dan menyetujui penggunaan dan anggaran yang masuk ke kas daerah. Sehingga, wajib hukumnya pinjaman senilai Rp2,05 triliun itu harus masuk ke dalam APBD.

“Contoh kalau pemerintah bangun gedung pemerintah kan harus masuk APBD. Kecuali investasi. Bila tak masuk APBD ya nggak bisa dicairkan pinjaman itu,” katanya.

Iapun mengaku heran kepada pemkot lantaran belum ada pembahasan dengan dewan, tapi sudah mengajukan pinjaman. “Secara pribadi saya nggam setuju. Pertanyaannya apakah seurgent itu memindahkan pusat pemerintahan? Apakah ini masalah yang harus diselesaikan segera saat pandemi seperti saat ini,” ungkapnya.

Edy menegaskan bahwa proses menggolkan pinjaman tersebut masih panjang lantaran harus terlebih dahulu dibuatkan perda. “Ingat dewan itu punya fungsi budjeting,” tegasnya.

Terpisah, Staf Khusus Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo menjelaskan bahea anggaran PEN ke daerah senilai Rp 10 triliun di tahun 2021 masih belum final pembahasannya. Dengan demikian, ada kemungkinan anggaran tersebut bisa ditambah atau dikurangi.

“Untuk dana pinjaman ke daerah tahun 2021 belum bisa dijawab karena angkanya masih bergerak dan belum final pembahasannya dengan DPR,” kata Yustinus seperti dilansir Kontan.

Sebagai informasi per 13 September 2020 ada delapan daerah yang telah mengusulkan jumlah pinjaman yang diantaranya seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Probolinggo, Sulawesi Utara dan Kota Bogor.

Kemenkeu merinci, di tahun 2020 DKI Jakarta telah mengajukan pinjaman sebesar Rp 3,26 triliun dan di tahun 2021 sebesar Rp 9,42 triliun. Total usulan pinjamannya mencapai Rp 12,69 triliun. Kedua, Provinsi Jawa Barat yang telah mengajukan pinjaman sekitar Rp 1,81 triliun di tahun 2020 dan Rp 2,09 triliun untuk di tahun 2021. Sehingga total usulan pinjaman mencapai Rp 3,91 triliun.

Ketiga, Provinsi Banten telah mengajukan pinjaman sekitar Rp 856,27 miliar di tahun 2020 dan Rp 4,13 triliun untuk tahun 2021. Sehingga total pinjaman yang diajukan sekitar Rp 4,99 triliun. Keempat, Provinsi Gorontalo mengajukan pinjaman sebesar Rp 1,54 triliun untuk tahun 2020 dan 2021.

Kelima, Provinsi Sulawesi Selatan yang mengajukan pinjaman PEN sebesar Rp 1,95 triliun untuk tahun 2020 dan Rp 1 triliun di tahun 2021. Total usulan pinjaman mencapai Rp 2,95 triliun.

Kemudian yang keenam adalah Provinsi Sulawesi Utara yang mengajukan pinjaman sekitar Rp 988,66 miliar tahun 2020 dan Rp 37,34 miliar di tahun 2021. Sehingga total pinjamannya mencapai Rp 1,02 triliun. Ketujuh, Kota Bogor yang juga mengajukan pinjaman PEN sebesar Rp 2,05 triliun. Sedangkan yang kedelapan adalah Kota Probolinggo dengan total usulan pinjaman PEN sebesar Rp 138,58 miliar.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Sidang perdana pra peradilan kasus penipuan dan penggelapan berkedok investasi bisnis, yang digelar di ruang Cakra, Pengadilan Negeri (PN) Bogor, ditunda dengan alasan pihak termohon tidak hadir dalam persidangan. Sidang selanjutnya kemudian diagendakan digelar 7 Oktober 2020 nanti.

Kuasa hukum korban penipuan dan penggelapan berkedok investasi bisnis yang menimpa pengusaha Ria Rusty Yulita, Eka Ardianto dari kantor hukum Eka Ardianto dan rekan mengatakan, sesuai agenda sidang perdana, namun tidak dihadiri pihak termohon, sehingga sidang ditunda. Pihak termohon tidak datang dan tidak ada kabar, jadi majelis hakim akan menghadirkan kembali sidang dengan memanggil sejumlah pihak pada 7 Oktober. “Kami berharap pihak termohon akan hadir pada sidang selanjutnya,” ujarnya.

Sidang perdana dengan agenda majelis hakim membacakan permohonan pra peradilan. Kasus ini merupakan kasus pidana, sehingga melalui pra peradilan ini, semuanya akan terungkap. “Kami ingin apa yang sudah diajukan pemohon bisa segera ditanggapi karena dari sudut pandangan kami bahwa perkara di SP3 ini patut dipertanyakan. Kami yakin kasus ini perkara pidana, tetapi dalam SP3 dinyatakan tidak cukup bukti,” jelasnya.

Lanjut Eka, substansi pra peradilan itu adalah terbitnya SP3 terkait perkara dihentikan. Padahal saksi saksi sudah dihadirkan bahkan saksi ahli juga, tapi kasusnya malah di SP3. Jadi sebenarnya tindak pidana dalam kasus itu ada, tetapi malah di SP3 dengan alasan tidak ada unsur kerugian. “Kami berharap di sidang mendatang, pihak termohon hadir agar kasus ini bisa segera selesai,” harapnya.

Senada, Adi Atmata mengungkapkan, inti dari pra peradilan adanya SP3 terkait kasus pidana yang sudah menetapkan satu orang tersangka. Pada tingkat penyelidikan pasti digelar perkara dan proses gelar perkara itu sudah berjalan dan ditentukan tersangka dari pihak terlapor. Dalam gelar perkara, ketika sudah ditetapkan tersangka, tapi proses selanjutnya di SP3, maka ada proses yang harus didalami terkait penghentian kasus itu.

“Kita ingin menguji SP3 itu seperti apa prosesnya. Kalau dari awal tidak cukup bukti, tentu ketika gelar perkara tidak lantas naik ke penyidikan. Jadi di sidang inilah kita pertanyakan soal SP3 itu,” tegasnya.

** Handy Mehonk

Caringin | Jurnal Inspirasi

Puluhan warga Desa Caringin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor mengikuti kegiatan penyuluhan bahaya narkoba yang diadakan  Forum Komunikasi Pemuda Penyuluhan Pencegahan, Penanggulangan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Kabupaten Bogor di aula kantor desa setempat, Senin (21/9).

Ketua Forum Komunikasi Pemuda P4GN Kabupaten Bogor, Kosasih mengatakan, pelaksanaan penyuluhan ini merupakan kegiatan hari ke-6 yang dalam sehari pelaksanaannya digelar di 4 titik. “Sejak September lalu kita telah melaksanakan kegiatan P4GN, setiap harinya ada 4 titik yang kita kunjungi. Dimana, satu timnya melaksanakan penyuluhan di dua titik,” katanya kepada wartawan.

Ia menerangkan, untuk tahun ini program P4GN akan dilaksanakan di 47 titik tersebar se-Kabupaten Bogor. Mulai dari wilayah Bogor Barat, Bogor Selatan maupun Bogor Timur. “Sasarannya yakni unsur masyarakat dan pemuda yang ada di lingkungan desa serta kecamatan. Untuk materinya mengenai pengetahuan tentang apa itu narkoba termasuk jenis-jenisnya,” ungkap Kosasih.

Pemberian penyuluhan kepada masyarakat  akan bahaya narkoba, sambungya, sangat penting dilakukan. Hal ini, dimaksudkan agar masyarakat mengetahuinya dan tidak merasa kecolongan. “Sangat penting penyuluhan ini kita berikan, mengingat masih banyak warga terutama ibu-ibu tidak tahu apa dan seperti apa narkoba itu. Sebagai contoh, salah satunya morfin sepintas kalau dilihat bentuknya seperti mecin atau penyedap Sasa. Nah, para ibu itu tidak tahu. Makanya kita kasih gambarannya bahwa ini lho bentuk morfin itu seperti ini,” tuturnya.

Dijelaskannya, kegiatan P4GN sebagai salah satu edukasi bagi masyarakat agar benar-benar mengetahui jenis – jenis narkoba, narkotika dan psikotropika. Disamping memberikan sosialisasi dari sisi sosial, kesehatan dan agama. “Begitu pula dari sisi hukumnya juga  disampaikan, walaupun tidak sepenuhnya karena kewenangan hukum ini ada pada BNN dan kepolisian. Intinya kita hanya menyampaikan penyuluhan saja,” imbuhnya.

Narkoba sendiri, kata Kosasih, sangat bahaya sekali jika dikonsumsi oleh masyarakat. Pasalnya, selain akan merugikan diri sendiri, juga akan berdampak pada orang tua, keluarga serta orang – orang terdekatnya. “Orang kalau telah mengkonsumsi narkoba yang jadi korbannya adalah pasti orang tua, kemudian jika sudah terjerat harta bendanya pun akan habis. Jadi bukan faktor sosial saja yang berdampak pada dirinya. Namun orang tuanya dan ekonomi juga akan mempengaruhinya,” tegas Kosasih.

Karena itu, salah satu alasan tujuan pentingnya dilaksanakan penyuluhan bahaya narkoba  kepada masyarakat, minimalnya dapat membentengi bagi diri sendiri, anak – anak dan keluarganya. “Kita berharap melalui pengetahuan yang didapat hari ini oleh mereka, nantinya bisa menyampaikan kembali kepada keluarganya masing-masing. Sebab dengan begitu mereka telah membantu pemerintah dalam upaya peredaran narkoba.

** Deny

Cigudeg l Jurnal Inspirasi

Pengendara yang melintas di Jalan Raya Cigudeg dan warga yang berkerumun di tempat keramaian Pasar Cigudeg, termasuk di area Bank BRI menjadi sasaran Satgas Covid Cigudeg untuk terus melakukan Operasi Yustisi dalam penegakan disiplin. Puluhan warga kedapatan tidak menggunakan masker dan diganjar hukuman push up hingga menyanyikan lagu nasional.

“Ada puluhan orang yang terjaring hari ini. Kepada mereka kita berikan sanksi sosial seperti push up, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyebutkan butir Pancasila,” kata Kanit Patroli Polsek Cigudeg IPDA Suyadi kepada wartawan, Senin (20/9).

“Tadi kita operasi sejak pukul 08.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB. Dari operasi yang kita lakukan tadi memang cukup banyak warga yang kita dapatkan tidak menggunakan masker, tapi rata-rata yang melanggar itu kaum milenial,” imbuhnya.

Yadi menyebut, razia masker digelar sebagai upaya pendisiplinan warga dalam menjalani protokol kesehatan di tempat umum. Kegiatan yang dilakukan oleh Muspika Kecamatan Cigudeg ini merupakan pendisiplinan warga dalam menerapkan protokol akan terus dilakukan sebagai upaya untuk menekan angka penyebaran Covid – 19.

“Saat ini kita bersama Koramil dan Pol PP di wilayah Kecamatan Cigudeg rutin melakukan Operasi Yustisi untuk penanganan Covid-19, dalam rangka untuk pencegahan penyebaran Covid-19,” terangnya.

Terpisah Kasi Pol PP Kecamatan Cigudeg Saepul Hupad menambahkan, pihaknya melakukan Operasi Yustisi ini guna menjalankan intruksi Bupati Bogor untuk menekan angka penyebaran dan memutus mata rantai penularan Covid – 19 di wilayah Kecamatan Cigudeg. 

“Jadi memang tidak hanya memberikan sanksi saja, kita juga membagi-bagikan masker bagi warga yang kedapataan tidak memakai masker. Kita tidak bekerja sendiri, ada kawan dari TNI dan Polri, serta Sat Pol PP. Kita juga sterilkan dengan menghimbau untuk memakai masker di area objek vital Bank BRI dan Pasar Cigudeg karena memang disini area pelayanan warga dan tempat transaksi,” tukasnya.

** Arip Ekon