Jakarta | Jurnal Inspirasi
Beberapa jenis bahan bakar minyak, seperti Premium, Pertalite, dan Solar bakal dihapus PT Pertamina dari daftar jual produknya. Hal itu berkaitan dengan pertimbangan bahwa produk tersebut tidak ramah lingkungan. Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menjelaskan, langkah itu akan ditempuh pihaknya, dengan berpegangan pada aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 tahun 2017, mengenai pembatasan Research Octane Number (RON).

“Di mana aturan tersebut membahas soal batas oktan yang aman dipakai kendaraan,” kata Nicke dalam telekonferensi bertajuk ‘Memacu Kerja Pertamina’, dikutip Rabu (17/6). “Jadi ada regulasi KLHK yang menetapkan bahwa untuk menjaga polusi udara, ada batasan di RON berapa dan di kadar emisi berapa. Jadi nanti kita prioritaskan produk yang ramah lingkungan,” ujarnya.

Aturan Kementerian LHK No. 20/2017 itu memuat ketentuan BBM yang boleh digunakan pada kendaraan, minimal harus mencapai RON 91 berkandungan sulfur maksimal 50 ppm serta ambang batas cetane number minimal 51. Regulasi ini berkenaan dengan aturan standar Euro IV, yang juga sudah diberlakukan di banyak negara lainnya.

Sementara dalam produk Pertamina, BBM yang berada di bawah RON 91 adalah jenis Pertalite (RON 90), Premium (RON 88), dan Solar yang memiliki Cetane Number (CN) 48. Sehingga, sesuai aturan KLHK itu, maka ketiga jenis BBM produk Pertamina itu bakal dihapus karena tak sesuai standar Euro IV.

Terkait wacana tersebut, Nicke mengaku bahwa hingga kini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Walaupun ada kemungkinan penolakan dari masyarakat, namun Nicke menilai bahwa penghapusan ketiga daftar BBM tersebut memang diperlukan. Apalagi mengingat bahwa kualitas udara di Indonesia saat ini sudah tercemar dan tidak baik bagi kesehatan.

“Kami akan terus mendorong masyarakat menggunakan BBM ramah lingkungan. Jadi, kami akan dorong ke arah produk yang lebih bagus,” kata Nicke. “Maka feasibility BBM ramah lingkungan juga akan kami tambah, untuk kebaikan anak dan cucu kita ke depan,” ujarnya.

Asep Saepudin Sayyev |*

Cibinong | Jurnal Inspirasi
Diduga melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) dana desa, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor menangkap oknum Kepala Desa (Kades) di wilayah Kecamatan Tamansari yakni A. Kasi Intel Kejari Kabupaten Bogor, Juanda mengatakan, perkara Tipikor oknum Kades tersebut telah dilimpahkan dari penyidik kejaksaan ke penuntut umum. 

“Hari ini telah dilakukan Tahap II atau penyerahan tersangka A dari Penyidik Kejaksan Negeri Kabupaten Bogor kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor,” ujar Juanda kepada Jurnal Bogor, Rabu (17/6).

Ia menerangkan, ada mekanisme penanganan hukum berbeda akibat adanya pandemi Covid-19. “Penerimaan dan pemeriksaan tersangka A dilakukan di Lapas Kelas IIA Cibinong (Pondok Rajeg) dikarenakan pendemi Covid-19,” terangnya.

Ia menambahkan, kasus tersebut akan diajukan ke tahap selanjutnya yakni persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bandung. “Tersangka sudah diamankan di Lapas Pondok Rajeg. A tidak dapat keluar dari Lapas Kelas IIA Cibinong,” katanya.

Lebih lanjut ia memaparkan, tersangka A yang menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi dan mengakibatkan kerugian negara ratusan juta itu dijerat UU Tipikor. “Dalam kasus ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 504 juta. Tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU RI Nomor 20 tahun 2001 jo UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP atau jo pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 20 tahun 2001 jo UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP,” paparnya.

** Noverando H

Bogor | Jurnal Inspirasi
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meminta agar pengelola Supermarket Bangunan Mitra 10 menghentikan operasional hingga 14 hari kedepan. Walikota Bogor, Bima Arya mengatakan bahwa pihaknya akan melaksanakan swab test di Mitra 10, Kamis (18/6) hari ini. Ia juga meminta rekaman CCTV dari tempat komersil tersebut.

Kata dia, rekaman CCTV berguna untuk melakukan pemantauan apakah protokol kesehatan sudah dijalankan dan melakukan tracing lebih lanjut. “CCTV ini juga bisa menunjukkan penyebaran virus dan kontaminasinya dimana saja,” kata Bima.

Sementara itu, pasca adanya kejadian ini, Pemkot Bogor yang tengah menunggu dan menyusun jadwal dibukanya pusat perbelanjaan, meminta kepada seluruh pusat perbelanjaan yang ingin membuka usahanya agar segera melaksanakan rapid test bagi seluruh karyawan.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengaku terus melakukan tracing atau pelacakan pasca tiga karyawan Supermarket Bangunan Mitra 10 yang terkonfirmasi positif corona. Tracing tersebut dilakukan karena Mitra 10 merupakan area jualbeli. “Kami mencoba tracing ke pengunjung sejak 2 Juni hingga hari ini (kemarin, red). Kita buka link yang berinteraksi dengan karyawan itu mendaftarkan diri. Apabila ada gejala silahkan menghubungi faskes terdekat,” ujar Dedie kepada wartawan, Rabu (17/6).

Dedie juga mengungkapkan telah  menyampaikan surat ke Mitra 10  untuk nantinya dilakukan desifektan. Kemudian terhadap 74 karyawan yang ODP harus berhenti bekerja sementara. “Kami minta untuk berhenti sementara,” ucap Dedie.

Seperti diberitakan sebelumnya, ada sebanyak tiga karyawan Supermarket Bangunan Mitra 10 yang berlokasi di Jalan KH. Sholeh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, dinyatakan positif Covid-19. Alhasil, 74 pegawai berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan wajib menjalani isolasi selama 14 hari.

Dedei menjelaskan, awalnya ketiga karyawan tersebut diketahui positif berawal dari hasil rapid test yang menyatakan reaktif, kemudian dengan swab test, hasilnya positif. Dedie mengaku bahwa pihaknya  sedang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk  mengambil langkah selanjutnya. Lebih lanjut, kata Dedie, berdasarkan hasil dengan Koordinasi dengan HRD, Mitra 10 memiliki 252 karyawan, dan yang menjadi ODP ada 74 orang.

** Fredy Kristianto