Kembali Diangkut 50 Truk, Sampah Rel Gunung Putri Masih Menumpuk

By

-

June 24, 2020

Gunung Putri | Jurnal Inspirasi
Sudah diangkut hampir 80 truk sampah, tumpukan sampah di sepanjang rel kereta api Desa Gunung Putri masih menumpuk bak TPS Bantar Gebang, Rabu (24/07). Hari ini, Dinas Lingkungan Hidup beserta jajarannya kembali menurunkan 50 armada untuk mengangkut sampah, namun banyaknya tumpukan sampah yang sudah terabaikan bertahun-tahun tersebut masih menumpuk, hingga perlu dilakukan pengangkutan kembali.

Kades Gunung Putri Damanhuri menyampaikan bahwa Pemerintahan Desa Gunung Putri akan kembali mengajukan surat permohonan untuk pengangkutan sampah di sepanjang rel kereta api agar betul-betul steril dari sampah.

“Sambil kami mengajukan kembali permohonan untuk pengangkutan sampah, akan kami pasang pos-pos pengamanan dan untuk mengawasi agar masyarakat tidak lagi membuang sampah di tempat yang sama, jangan sampai kita Pemerintahan Desa sudah bersusah payah membersihkan tapi karena minimnya kesadaran masyarakat sampah kembali menumpuk,” kata A Heri biasa disapa.

Ia melanjutkan, Perdes tentang Pelestarian Lingkungan dan Satgas Lingkungan akan segera dibuat yang nantinya sebagai pengawasan di lingkungan supaya tidak ada lagi warga yang membuang sampah sembarangan.

“Kita kan sudah diajarkan sejak SD buanglah sampah pada tempatnya, jadi jangan mengaku sebagai orang pintar jika membuang sampah aja masih sembarangan, sanksi tegas akan kami buat untuk pembuang sampah, jadi saya harapkan masyarakat peka dan sadar akan kesehatan dan kepedulian terhadap lingkungan, ” pungkas A Heri.

** Nay Nur’ain

Jaling tak Kunjung Dibangun

By

Admin

-

June 24, 2020

Warga Kampung Bolang Minta Pemdes Argapura Transparan DD 2019 Tahap III

Cigudeg | Jurnal Inspirasi
Warga Kampung Bolang, Desa Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor mempertanyakan pembangunan jalan lingkungan (jaling) sepanjang 860 meter dan Sarana Air Bersih (SAB) yang rencananya akan dibangun dengan keuangan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019 tak kunjung terealisasi.

Padahal rencana pembangunan jalan lingkungan dan SAB di Kampung Bolang tersebut dinantikan warga. Bahkan ajuan warga sedari dulu akan direalisasikan oleh Pejabat Sementara (Pjs) Kades Argapura, dengan mengalokasikan Dana Desa tahun 2019 tahap III untuk pembangunan jaling tersebut.

Salah seorang warga Kp. Bolang, Udin menuturkan, semenjak pergantian pimpinan di pemerintah desa, pembangunan jaling di kampung Bolang hingga saat ini tak kunjung terwujud. “Berkas berita acara realisasi pembangunan jalan kampung Bolang sudah menyebar di masyarakat kami tau nilai anggarannya. Yang kami pertanyakan dikemanakan anggaran itu,” ujar Udin kepada wartawan, Senin (22/6/).

“Kalau dialihkan lokasinya dimana, berita acara pengalihannya mana, ini yang membuat kecurigaan kami,” tanya Udin. aktu itu tahun 2019, lanjutnya, usulan warga terkait pembangunan jaling telah disetujui oleh Pjs Kades, bahkan sudah dibuatkan Berita Acara, dan warga pun ikut menandatanganinya. Tapi hingga saat ini tidak jelas seperti apa kelanjutannya.

Mantan Ketua RW 02 Desa Argapura itu mengeluh, warga kerap kali bertanya tentang pembangunan jaling tersebut kepada dirinya. Diapun tak dapat menjawab karena tak mengetahui apa penyebabnya jaling itu tak kunjung dibangun.

“Waktu tahun 2019 ajuan kami dijawab langsung sama Pjs Kades, bahkan langsung dilakukan pengukuran dan sudah dibuatkan RAB nya, tapi setelah pergantian Kades, nasib kami warga kampung Bolang makin gak jelas. Kami minta pihak Pemkab Bogor dan aparat terkait untuk melakukan investigasi mendalam terkait dugaan penyelewengan dana tersebut,” tandasnya.

Bendahara Desa Argapura periode 2013 -2019, Yeti Indrayati membenarkan dalam pengalokasian keuangan DD tahun anggaran 2019 tahap III tertera alokasi untuk pembangunan Paping Blok Jaling kampung Bolang RW 01 dan RW 02 senilai Rp148 juta 416 ribu serta pembangunan Sarana Air Bersih di 6 kampung. Namun kata Yati, sebelum pelaksanaan pembangunan, uang tersebut sudah diserahterimakan kepada Kades definitif oleh Pjs Kades dengan disaksikan pihak pemerintah Kecamatan Cigudeg.

“Waktu itu setelah pelantikan Kades terpilih, saya diminta Pjs Kades untuk menyerahkan uang DD tersebut kepada Kades terpilih, tapi yang langsung menyerahkannya pak Pjs, saya hanya menandatangani berita acara penyerahannya saja,” ungkapnya.

Mantan Bendahara Desa Argapura itu menyebut, pasca penyerahan uang DD tahun 2019 tahap III, dia sudah tidak dilibatkan di pemerintah desa dan tidak mengetahui penggunaan anggaran tersebut.

“Setelah penyerahan uang tersebut, besok harinya saya sudah diberhentikan dari desa tanpa konfirmasi, tiba-tiba strukturnya sudah diubah. Istilahnya diberhentikan dengan tidak hormat tanpa sebab yang jelas,” imbuh Yeti.

“Terkait pembangunan jaling yang dialokasikan dari DD tahap III tahun 2019 yang belum dibangun saya gak tau, silahkan tanya ke Pak Pjs, mungkin dia tau,” tukasnya.

Terpisah, Mantan Pj. Kades Argapura Ade Miharja saat dikonfirmasi wartawan Selasa (22/6) membenarkan perihal penyerahan uang DD tahun anggaran 2019 tahap III kepada Kades definitif dengan nilai sesuai dengan perencanaan penggunaannya.

“Uang DD tahun 2019 tahap 3 itu sudah diserahkan kepada Kades definitif beberapa hari setelah pelantikan. Bahkan penyerahannya pun disaksikan oleh pak Camat, BPD Argapura dan yang lainnya,” kata Ade Miharja. “Tapi kalau masalah pelaksanaan pembangunan yang ada di berita acara penyerahan itu saya gak tau, karena itu sudah menjadi kewenangan Kades terpilih,” pungkasnya.

Saat dikonfirmasi awak media ke kantor desa Rabu (24/6), Kepala Desa Argapura, menurut salah seorang staf desa tidak ada ditempat.

TM Red |*

BPBD Respon 2 Rumah yang Ambruk di Batutulis

By

Admin

-

June 24, 2020

Nanggung l Jurnal Inspirasi
DUA rumah atas nama Lilis (25) warga Kampung Pasirgintung RT 03 RW 04, serta rumah Emur (60) warga Kampung Panjaungan RT 04 RW 05 di wilayah Desa Batutulis, Kecamatan Nanggung yang ambruk akibat hujan deras disertai angin kencang, langsung direspon Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, Rabu (24/6).

Bagian asesmen BPBD Haerudin menyatakan, pihaknya diminta bagian Kedaruratan dan logistik (Ratik) untuk melakukan pendataan 2 rumah yang terkena dampak bencana alam yang terjadi pada Senin (22/6) malam. “Memang kedua rumah kondisinya tidak layak hini dan sangat mengkhawatirkan,” terang Haerudin kepada Jurnal Bogor, Rabu (24/6).

Lanjut Haerudin menerangkan, upayanya ini merupakan tindak lanjut tanggap darurat yang kemudian untuk dilaporkan kepada pimpinan. ” Ikhwal rumah korban atas nama Emur sebelumnya sudah masuk laporan BPBD pada waktu musibah bencana awal pada 1 Januari lalu, namun keadaannya sekarang rumah korban tersebut kondisinya lebih parah,” paparnya.

Menurutnya, termasuk rumah yang terkena dampak bencana alam Januari di Kampung Cipetir RT 01, RW 06, 1 rumah ambruk tergerus longsor hingga 8 rumah kondisinya terancam. ” Sebanyak 11 rumah yang harus dilakukan penanganan ditambah akses jalan Situs Batutulis yang sampai hari ini masih terputus,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, orang tua Lilis, Omah mengaku kaget pada saat kejadian melihat kondisi rumah anaknya porakporanda rata dengan tanah. Janda 4 anak berusia 50 tahun ini tidak bisa berbuat banyak karena keterbatasan. Omah menjelaskan, 5 bulan terakhir ini, rumah anaknya sudah tidak ditempatinya, karena khawatir sewaktu waktu terjadi ambruk dan mengancam keselamatan anaknya.

Ditempat yang sama, Ketua LPM Desa Batutulis Erwin Jamaludin mengatakan, ambruknya rumah itu ditengarai lantaran intensitas hujan yang lebat. Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Demokrat Ruhiyat Sujana berjanji akan mendorong ke pihak BPBD agar kedua bangunan rumah yang ambruk itu bisa dibangun.

** Arip Ekon

Peserta PKA Sukses Seminarkan Proper Secara Virtual

By

Admin

-

June 24, 2020

Ciawi | Jurnal Inspirasi
Kepala Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Yusral Tahir menerapkan Pelatihan Jarak Jauh atau Distance Learning, pada peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), sesuai aturan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) khusus untuk masa pandemi Covid-19. Selain untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus korona, metode ini dapat menjadi terobosan baru dalam upaya meningkatkan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia.

Iapun sangat mengapresiasi keberhasilan peserta menyusun proyek perubahan (proper) ditengah suasana yang belum kondusif karena pandemik Covid-19, dan sukses diseminarkan secara virtual Selasa, (23/6). “ Saya sangat menghargai perjuangan para peserta PKA Angkatan I tahun 2020 lingkup Kementan. Ditengah pandemik covid-19 dapat menghasilkan proper-proper yang berwawasan masa depan karena pandemik ini dapat dijadikan simulasi tatanan kerja di era kedepan, “ katanya.

Yusral menjelaskan model pelatihan PKA/PKP dan tingkat pelatihan kepemimpinan ke depan akan dilaksanakan dengan blended model, yakni tatap muka di kelas dan virtual. “ Cara ini selain memberikan peluang peserta lebih banyak, waktu lebih singkat dan biaya penyelenggaraanpun akan lebih hemat., “ urainya.

Hal tersebut diamini Emilia Harahap. Widyaiswara Madya Utama yang akrab disapa Emil ini menjadi penguji pada seminar proper peserta. Ia menuturkan distance learning terutama proses seminar melalui virtual menghemat biaya, Dengan seminar virtual peserta dan mentor tidak perlu hadir di lokasi seminar. “ Bayangkan peserta seperti di kelompok I dimana saya sebagai penguji, ada yang dari polbangtan Manokwari dan UPT Karantina di Tarakan, “ tuturnya.

Tidak hanya itu bagi mereka yang sibuk bisa lebih mudah memenuhi kewajibannya sebagai peserta, mentor, coach ataupun penguji dari posisi dimana saja selagi WFH atau WFO. Asalkan fasilitas pendukung tersedia dan tidak sering mengalami hambatan. “ Makanya ada istilah baru yaitu WFA (Work from Anywhere). Semakin flexible tapi juga semakin dituntut kreatifitas inovatif yang bermanfaat dan akuntabel, serta kesabaran jika menghadapi kendala jaringan, “ ucapnya.

Meski demikian diharapkan pada periode selanjutnya saat masa pandemik sudah lebih kondusif pelatihan kepemimpinan masih berpeluang dilaksanakan dengan pola kombinasi klasikal dan e-learning. Karena walau bagaimanapun dengan interaktif langsung cara peserta menyampaikan bisa lebih meyakinkan. “ Meski menurut WHO tidak mungkin kembali ke kondisi sebelum pandemi, tapi kita harapkan suasana lebih kondusif. Dan periode selanjutnya pelatihan kepemimpinan berpeluang dilaksanakan dengan pola kombinasi klasikal dan e-learning, “ ujarnya.

Mengikuti pelatihan ditengah keterbatasan, memberi kesan tersendiri bagi peserta. Salah satunya diungkapkan Renata Dayang Damanik. Menurutnya mengikuti PKA ditengah pandemi merupakan suatu pengalaman yang berkesan. Proses pembelajaran dalam pembentukan diri menjadi seorang pejabat administrator dengan keterbatasan yang belum biasa yakni daring menuntut proses komunikasi secara virtual dan lebih banyak belajar secara individu dibanding berkelompok.

Proses study lapang yang dilakukan secara daring tidak .mengurangi proses pembelajaran dan tetap bisa menghasilkan data maksimal. Tantangan dijumpai saat konsultasi dengan coach yang dikelompoknya dilakukan melalui WA. Keterbatasan ini kadang menimbulkan kesalahan dalam menterjemahkan bahasa tulisan sebab dengan tulisan tak melihat gesture yang bicara. Berbeda jika dengan lisan yang biasanya diperkuat dengan gesture tubuh. Namun sejauh ini hal tersebut masih bisa diatasi.

** RG/PPMKP

Dana Covid-19 Terus Naik

By

Admin

-

June 24, 2020

Ketua ProDEM Jelaskan Alasan Gugat UU 2/2020 ke MK

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Hanya dalam hitungan beberapa bulan, dana penanganan Corona (Covid-19) terus naik. Sebagaimana dituturkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam akun Instagram pribadinya, dana tersebut diprediksi naik hingga Rp 905,1 triliun atau dua kali lipat lebih banyak dari prediksi awal.

Namun angka yang naik tajam itu bukan menjadi hal yang mengagetkan bagi Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule. Dikutip dari Geloranews, Rabu (24/6), dia menduga upaya itu sudah ada sejak Perppu 1/2020 tentang Corona diteken Presiden Joko Widodo. Di mana kini perppu tersebut sudah masuk lembar negara menjadi UU 2/2020.

Menurutnya, UU tersebut yang kemudian menjadi landasan bagi pejabat keuangan negara untuk sesuka hati mengotak-atik dana corona. Sebab, mereka mendapat jaminan kekebalan hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 27 ayat 1, 2, dan 3.

“Ini akibat UU 2/2020. Mereka jadi bisa seenaknya gonta-ganti angka tanpa pengawasan DPR dan sanksi hukum sekalipun nanti merugikan negara. Ingat, awalnya Rp 405,1 triliun, lalu naik Rp 677 triliun, dan sekarang dinaikkan lagi jadi Rp 905 triliun,” tegasnya.

Iwan Sumule mengatakan bahwa dugaan ini juga yang membuat ProDEM gerak cepat menggugat UU Corona ke Mahkamah Konstitusi (MK) tepat saat UU tersebut diberi nomor. “Itulah kenapa kami langsung gugat UU Corona ke MK,” terangnya.

Kegeraman ProDEM pada UU ini semakin menjadi-jadi seiring adanya temuan masalah dari KPK atas program pemerintah. Tapi di satu KPK menganggap temuan itu sebagai bentuk kajian semata. “Mungkin dikarenakan hak imunitas dan kerugian negara yang ditimbulkan bukan merupakan kerugian negara, melainkan dianggap pembiayaan, seperti yang dijamin oleh UU 2/2020 Corona,” tegasnya.

Adapun gugatan ProDEM atas UU Corona akan mulai digelar MK besok, Kamis (25/6). Sidang awal ini beragendakan pemeriksaan pendahuluan.

ASS|**

Usia Anak Sekolah Diprotes

By

Admin

-

June 24, 2020

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Syarat batas usia dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020-2021 untuk jenjang SMP, SMA atau SMK di DKI Jakarta diprotes Organisasi Relawan Advokasi Pendidikan Indonesia (RAPI Indonesia). Aturan ini disebutnya tak memerlukan kepintaran.

“Ini akan menjadi preseden yang buruk, di mana orangtua dan siswa akan beranggapan tidak perlu pintar bersekolah itu yang penting umurnya tua bisa masuk sekolah negeri,” kata Ketua RAPI Indonesia Syah Dinihari dalam keterangan tertulis dikutip CNNIndonesia, Rabu (24/6).

Aturan mengenai batas usia bagi calon siswa jenjang SMP dan SMA seperti diketahui diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 tahun 2019. Dalam pasal 6 disebutkan, calon peserta didik baru kelas 7 SMP maksimal berusia 15 tahun pada 21 Juli. Sedangkan untuk calon siswa jenjang SMA atau SMK berusia 21 tahun pada 1 Juli 2020.

Hari pun mengusulkan pemerintah menghapus syarat usia pada seleksi masuk sekolah negeri. Standardisasi nilai untuk masuk ke sekolah negeri harus tetap diterapkan bagi siswa pemegang KJP agar ada keadilan kepada siswa non-KJP yang nilainya lebih bagus.

“Siswa pemegang KJP yang nilainya kecil sebaiknya sekolah di swasta saja karena masih tetap dibiayai pemerintah, sudah bertahun-tahun disubsidi oleh pemerintah tapi tidak bisa meningkatkan prestasi belajarnya, begitu lulus dengan mudah masuk sekolah negeri, ini kan lucu”, tutup Hari.

Diketahui, petunjuk teknis (juknis) PPDB 2020 DKI Jakarta diatur melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No. 501 Tahun 2020. Dalam petunjuk tersebut diatur urutan faktor pertimbangan seleksi tiap jalur. Pada jalur zonasi dan afirmasi, usia tertua ke usia termuda jadi faktor utama pertimbangan seleksi jika melebihi daya tampung. Baru kemudian urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar.

Sedangkan, Permendikbud No. 44 tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK, menyebutkan seleksi PPDB SMP dan SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat, baru kemudian usia. Ini berbeda dengan seleksi jalur zonasi dan perpindahan orang tua atau wali di jenjang SD, di mana usia menjadi urutan pertama disusul jarak tempat tinggal dan sekolah.

Aturan itu dikeluhkan oleh ratusan orang tua siswa yang berdemo di halaman Balai Kota DKI Jakarta sambil membawa bukti hasil seleksi PPDB jalur afirmasi yang rata-rata meloloskan anak usia lebih tinggi. Hendri, salah satu orang tua peserta PPDB 2020, menyebut anaknya yang berusia 14 tahun 8 bulan terpental dari seleksi PPDB jalur prestasi non-akademik dan maupun afirmasi.

“Enggak sampai hitungan hari, hanya hitungan jam. Langsung kepental [dari seleksi di] semua [sekolah yang dituju]. Sekarang anaknya belum masuk [sekolah] mana-mana. Saya kasian lihat anak saya,” tuturnya.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait hal ini namun belum memberikan jawaban. Namun secara terpisah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan kriteria usia memang sudah diatur melalui Permendikbud sejak 2017. Namun, teknis PPDB tidak bisa hanya fokus ke indikator usia, terutama untuk jalur zonasi yang akan datang di DKI Jakarta.

Dalam petunjuk tersebut diatur urutan faktor pertimbangan seleksi tiap jalur. Pada jalur zonasi dan afirmasi, usia tertua ke usia termuda jadi faktor utama pertimbangan seleksi jika melebihi daya tampung. Baru kemudian urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar.

Sedangkan, Permendikbud No. 44 tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK, menyebutkan seleksi PPDB SMP dan SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat, baru kemudian usia.

Ini berbeda dengan seleksi jalur zonasi dan perpindahan orang tua atau wali di jenjang SD, di mana usia menjadi urutan pertama disusul jarak tempat tinggal dan sekolah. Aturan itu dikeluhkan oleh ratusan orang tua siswa yang berdemo di halaman Balai Kota DKI Jakarta sambil membawa bukti hasil seleksi PPDB jalur afirmasi yang rata-rata meloloskan anak usia lebih tinggi. Hendri, salah satu orang tua peserta PPDB 2020, menyebut anaknya yang berusia 14 tahun 8 bulan terpental dari seleksi PPDB jalur prestasi non-akademik dan maupun afirmasi.

“Enggak sampai hitungan hari, hanya hitungan jam. Langsung kepental [dari seleksi di] semua [sekolah yang dituju]. Sekarang anaknya belum masuk [sekolah] mana-mana. Saya kasian lihat anak saya,” tuturnya.

ASS |**

Santri Harus Siapkan Surat Keterangan Sehat

By

Admin

-

June 24, 2020

Bogor | Jurnal Inspirasi
Pimpinan pondok pesantren (ponpes) di Kota Bogor diminta menyiapkan protokol kesehatan bagi para santri dan calon santri. Ponpe di ‘Kota Hujan’ kini mulai membuka pendaftaran baru bagi para santri.

Wakil Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Bogor Dedie A Rachim menjelaskan telah membahas protokol kesehatan dengan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bogor untuk mengantisipasi persebaran Covid-19. Dedie menyatakan, santri yang mondok di Kota Bogor harus menunjukkan surat keterangan sehat.

“Anak-anak Kota Bogor yang mau nyantri ke luar syaratnya harus rapid tes, kita juga minta melakukan hal yang sama. Dianjurkan untuk rapid tes dan membawa surat keterangan sehat,” kata Dedie dikutip dari RMOL, Rabu (24/6).

Di Kota Bogor setidaknya terdapat 144 pondok pesantren yang tersebar di enam kecamatan. Dedie mengatakan, pihaknya menerima masukkan untuk memfasilitasi rapid test kepada para santri.

Dedie menyanggupi akan melakukan rapid pada santri yang kurang mampu. Sementara, santri kelas ekonomi menengah atas disarankan untuk melakukan rapid test secara mandiri. “Kami menunggu berapa banyak santri yang berstatus kurang mampu agar bisa segera kita fasilitasi. Nanti diajukan ke Dinas Kesehatan untuk memfasilitasi rapid tes,” katanya.

Dedie menjelaskan akan menyiapkan tim untuk mantauan melalui Deteksi Aktif Covid-19 (Detektif Covid-19) unit pemantau kepada ponpes di Kota Bogor. Langkah itu sebagai antisipasi agar tak terjadi persebaran atau klaster ponpes.

“Yang penting untuk langkah awal kita sudah ada komunikasi dulu nih dengan pengasuh pondok pesantren, kemudian baru kita bicarakan seperti apa langkah detailnya secara teknis nanti. Itu dulu,” kata Dedie.

ASS|**

Kurang Istirahat Bisa Sebabkan Lemak Menumpuk

By

Admin

-

June 24, 2020

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Anda sudah rajin berolahraga dan mengontrol asupan makanan sehari-hari, tetapi lemak masih saja menumpuk entah di perut atau bagian tubuh lainnya? Hal ini bisa jadi karena kurang beristirahat. Rendy Dijaya Muliadi dari Health and Nutrition Science Nutrifood Research Center, mengatakan, kurang tidur atau beristirahat bisa meningkatkan risiko penimbunan lemak. Hal ini berujung risiko obesitas bertambah.

“Kurang tidur bisa menyebabkan risiko penimbunan lemak, berat badan meningkat, risiko obesitas bertambah. Lemak tidak hilang-hilang bisa jadi karena kurang istirahat,” kata dia dikutip dari RMOL, Rabu (24/6).

Selain masalah lemak menumpuk, seseorang yang kurang beristirahat juga menurun kekuatan otot dan kadar hormon yang penting untuk pembentukan otot. Masalah lainnya juga muncul karena tubuh tak cukup istirahat yakni gejala depresi meningkat, gangguan suasana hati dan kognitif.

Rendy menyarankan agar tidur selama 7-9 jam per malam untuk mengoptimalkan detoksifikasi tubuh, serta pertumbuhan dan penyembuhan jaringan yang rusak. “Beri jeda waktu tidur dan olahraga minimal sejam untuk mendapatkan kualitas tidur lebih baik. Kalau habis olahraga lalu tiba-tiba tidur, pasti (tubuh) kaget, kualitas tidur bisa terganggu,” demikian saran dia.

ASS|*

100 Ribu Dosen Diberi Pelatihan Pembelajaran Daring

By

Admin

-

June 24, 2020

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Sebanyak 100 ribu dosen akan diberi pelatihan pembelajaran daring oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Aris Junaidi mengatakan pelatihan ini penting karena dosen memiliki kompetensi berbeda dalam pembelajaran daring.

Aris mengatakan, pihaknya menyelenggarakan rangkaian pelatihan pembelajaran daring bagi dosen di seluruh Indonesia. Diharapkan standar dan kompetensi dosen dalam pembelajaran daring dapat diperbaiki sehingga mutu pembelajaran tetap terjaga.

“Pelatihan berseri untuk dosen dilaksanakan setiap pagi dan sore hari agar PJJ berjalan dengan efektif, meski pembelajaran dilakukan secara daring tetapi tujuannya bisa tercapai,” kata Aris, dalam keterangannya dikutip dari RMOL, Rabu (24/6).

Pelatihan ini merupakan salah satu upaya penyegaran dan peningkatan keterampilan para dosen dalam menyampaikan materi melalui berbagai platform dan teknologi pendukung pembelajaran daring. Pelatihan ini juga memperhatikan ketersediaan akses internet.

Aris menambahkan, pembelajaran daring juga membuka kesempatan kolaborasi sehingga mahasiswa juga dapat mengambil kuliah lintas prodi bahkan lintas kampus. Selain itu, dosen dapat berkolaborasi dengan rekan dosen lainnya dalam menyusun ataupun memberikan materi kuliah.

Pelatihan ini dilaksanakan secara webinar menggunakan platform Cisco Webex Event, Zoom Webinar, dan Live Streaming Youtube. Series pelatihan ini dilakukan secara berkala 2-3 kali sepekan selama dua bulan ke depan atau bahkan bisa lebih jika dibutuhkan.

Pendaftaran dan informasi pelaksanaan series Pelatihan Pembelajaran Daring dapat diakses pada laman https://spada.kemdikbud.go.id/pages/jadwal-seminar. Diharapkan 100 ribu dosen dapat mengikuti pelatihan ini, yang sekaligus merupakan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan praktek baik.

Pelatihan Pembelajaran Daring ini dilaksanakan secara berseries dengan tiga segmen, yaitu Segmen Teknologi, Segmen Pedagogi, dan Segmen Materi Pembelajaran. Pada setiap segmen telah disiapkan berbagai topik untuk mendukung Pelatihan Pembelajaran Daring ini mencapai target penyelenggaraannya.

ASS|**

Startup Khawatir, PHK Gojek Bisa Merembet ke Industri Lain

By

Admin

-

June 24, 2020

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan startup Gojek terhadap 430 karyawannya membuat para pekerja di industri perusahaan rintisan atau startup khawatir. Padahal, Gojek adalah salah satu startup dengan kapitalisasi terbesar di Asia Tenggara bahkan sudah berstatus decacorn, tapi ternyata bisa melakukan PHK. Bukan tidak mungkin, ini merembet ke perusahaan lain.

Dikutip dari CNBC, riset terbaru bertajuk ‘The Global Unicorn Club’, lembaga riset internasional, CBInsights, menyatakan Gojek telah memiliki valuasi US$10 miliar. Artinya Gojek sudah berhak menyandang status decacorn. Decacorn adalah julukan bagi startup yang memiliki valuasi di atas US$10 miliar atau setara Rp 140 triliun.

Peneliti Indef Bhima Yudhistira memprediksi apa yang terjadi di Gojek sebagai permulaan. Bukan tidak mungkin, gelombang PHK terjadi pada industri lainnya. “Startup khususnya di beberapa sektor pariwisata, perhotelan dan transportasi,” katanya.

Kondisi ini menjadi ironi. Pasalnya, skema pemerintah yang mendengungkan new normal dengan tujuan menghindarkan makin banyak angka PHK, terjadi justru sebaliknya. Bahkan, ada kemungkinan gelombang kedua terjadi lebih besar setelah pada gelombang pertama ini terkena sektor formal dimana manufaktur serta perdagangan yang dinilai sebagai sektor konvensional lebih dulu anjlok. Selanjutnya, bisa jadi itu akan lebih menyebar.

“Gelombang kedua PHK masal khususnya mengarah ke industri manufaktur. Yang gelombang pertama itu banyak terjadi di sektor pariwisata. Kemudian jasa transportasi, perhotelan, restoran kemudian masuk di gelombang kedua banyak indus manufaktur. Kemudian sektor perkebunan pertambangan bahkan perbankan,” sebut Bhima.

Kunci untuk menghentikan PHK ada di tangan pemerintah, yakni dengan memprioritaskan penanganan kesehatan Covid-19 di atas sektor apapun, termasuk ekonomi. Jika tidak, new normal ini akan berakhir tanpa bekas yang baik, bahkan terbuang percuma. Karena waktu yang dihabiskan bakal lebih lama, upaya untuk pulih pun akan semakin panjang.

“Tekan dulu kurva positif Covid-19. Karena itu buat ngga yakin kembali aktivitas di luar rumah. Udah tau disiplin masyarakat rendah juga, dan ngga semua terapkan protokol kesehatan ketat. Jadi, pertama penanganan kesehatan dulu yang utama, kedua stimulus ini walau angka nominal ditambah tapi realisasi rendah. Bahkan UMKM belum 1% realisasi stimulusnya,” sebut Bhima.

ASS|**

Buy now