Bogor | Jurnal Inspirasi

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa pihaknya akan menyempurnakan yang menjadi keinginan Presiden Joko Widodo mengenai vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal. “Untuk kapasitas kita laporkan 20-40 titik, nah nanti di lihat lagi di hitung lagi apakah kapasitasnya di tambah orang orang yah dan lain lain,” ujar Bima Arya, Rabu (18/11).

Menurut Bima, simulasi pemberian vaksin Covid-19  diperuntukan bagi penduduk usia produktif antara 18 hingga 59 tahun dengan target 690.000 ribu. Namun, lantaran tahap awalnya  vaksinasinya terbatas difokuskan 20 persen dulu sekitar 138.000 ribu.

“Jadi ketika vaksin datang, sudah siap dan BPOM yah sudah, semua sudah siap, nah 138 ribu ini yang duluan. Siap saja itu?  Pertama nakes kemudian yang kedua publik survan,. Seperti Dandim, buruh, ASN dan lain lain termasuk yang penerima bantuan iuran dari BPJS,” ucapnya.

Seperti diketahui, pemerintah mulai menyiapkan rencana rinci vaksinasi Corona sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lokasi simulasi vaksinasi telah ditentukan.

Simulasi ini mulai dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan. Rakor ini dihadiri oleh Menkes Terawan Agus Putranto, Menlu Retno Marsudi, dan Ketua Satgas Penanganan Covid 19 Doni Monardo.

Berdasarkan keterangan Kementerian Kesehatan menyatakan sudah menyusun beberapa langkah dalam kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia.

Sejak Senin (28/9), telah dilaksanakan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai tata cara vaksinasi Covid-19 ini. Tak hanya itu, pemerintah juga telah disiapkan dua puskesmas yang akan menjadi tempat simulasi, yaitu Puskesmas Abiansemal Kabupaten Badung, Denpasar serta Puskesmas Tanah Sareal.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Presiden Joko Widodo meninjau lokasi tempat simulasi pemberian vaksin Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pada Rabu (18/11). Pada kesempatan itu, Jokowi menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan masyarakat merupakan prioritas paling tinggi dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Atas dasar itu, sejumlah tahapan ilmiah tengah dilakukan pemerintah dan wajib untuk diikuti.

“Kaidah-kaidah ilmiah ini sudah saya sampaikan wajib diikuti. Kita ingin keselamatan dan keamanan masyarakat itu harus betul-betul diberikan tempat yang paling tinggi,” ujar Jokowi usai sidak simulasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Jokowi menjelaskan bahwa semua vaksin yang nantinya akan digunakan dalam program vaksinasi Covid-19 merupakan vaksin yang terdaftar dan disetujui oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kriteria lain yang diharapkan dari vaksin ialah kemanfaatan dari vaksin Covid-19 tersebut haruslah maksimal.

“Semua vaksin yang kita pakai itu harus masuk ke dalam daftarnya WHO, ini wajib. Harus masuk ke daftarnya WHO,” ucapnya.

Nantinya, setelah vaksin-vaksin dimaksud telah masuk ke Indonesia, masih terdapat sejumlah tahapan yang harus ditempuh untuk memastikan keamanan dari penggunaan vaksin itu. BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sebagai lembaga pengawas juga akan terlebih dahulu melakukan uji dan verifikasi standar untuk dapat mengeluarkan Emergency Use Authorization (EUA) terhadap vaksin tersebut.

Jokowi memperkirakan bahwa sejumlah proses tersebut akan memakan waktu yang menyebabkan proses vaksinasi massal baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun ini atau awal tahun mendatang.

“Kita memperkirakan akan mulai vaksinasi itu di akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021 karena memang proses persiapannya itu tidak hanya menerima vaksin kemudian langsung disuntikkan, tapi juga harus menyiapkan distribusi ke seluruh Tanah Air,” tuturnya.

Terkait distribusi vaksin tersebut, Presiden menyebut bahwa hal itu tidak mudah. Tiap vaksin dari produsen yang berbeda juga memiliki ketentuan penyimpanan dan pola distribusi yang berbeda-beda. Hal inilah yang saat ini sedang disiapkan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya untuk menjamin bahwa vaksin yang akan disuntikkan kepada masyarakat tidak mengalami kerusakan dan penurunan mutu.

“Kemudian siapa yang akan divaksin terlebih dahulu? Yang akan divaksin pertama adalah nanti tenaga kesehatan baik itu dokter, perawat, juga tenaga medis yang ada. Itu yang diberikan prioritas, ditambah TNI-Polri kemudian nanti baru ASN untuk pelayanan publik yang ada di depan, guru, dan kemudian kita semua,” jelasnya.

Ia juga menegaskan kesiapannya untuk menjadi yang terdepan dalam keikutsertaan vaksinasi Covid-19 apabila memang dibutuhkan. “Kalau ada yang bertanya, Presiden nanti didepan atau dibelakang? Kalau oleh tim saya diminta yang paling depan saya siap,” ungkapnya.

Jokowi juga menyoroti beberapa hal mengenai protokol kesehatan.  Pertama petugasnya tidak memakai sarung tangan. Kemudian kapasitas yang ada di Puskesmas Tanah Sareal. Hal itu lantaran ia ingin cepat dalam proses pemberian vaksin Covid-19 harus cepat.

** Fredy Kristianto

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Bupati Ade Yasin beserta puteri sulungnya dinyatakan positif Covid-19, Rabu (17/11). Orang nomor satu di Kabupaten Bogor beserta puteri tercintanya itu menjalani isolasi mandiri di rumah dinas Bupati Bogor, Cibinong. Ade Yasin menerangkan, dia melakukan observasi yang dilakukan menyangkut rontgen dan CT scan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong.

“Alhamdulillah hasil observasi, rontgen dan CT Scan menyatakan bahwa  kondisi paru-paru, tensi dan saturasi baik. Saya hanya disuruh isolasi mandiri dulu, nanti dua hari lagi dicek oleh tim dokter,” ujar Ade melalui sambungan teleponnya kepada wartawan, kemarin.

Akibat dirinya positif, Ade pun meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor melakukan tracing untuk mengetahui kemungkinan terpaparnya orang lain yang kontak erat dengan dirinya. “Kemungkinan saya terpapar wabah Covid-19 bisa dari mana saja, karena itu saya minta Dinas Kesehatan untuk mentracing kegiatan saya selama tiga hari kebelakang, dari hari Senin, karena empat hari lalu hasil swab test saya masih negatif,” katanya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor ini mengatakan, darah dagingnya pun dinyatakan serupa yakni positif Covid-19. “Iya, anak saya juga Nadia positif karena semenjak suami saya almarhum puteri saya ini yang menemani saya tidur,” ungkapnya.

Ade Yasin pun minta doa dan dukungan warga Kabupaten Tegar Beriman agar bisa segera pulih dan bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Sebaliknya, dia pun mendoakan seluruh warga Kabupaten Bogor selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari virus corona.

“Saya berpesan kepada semuanya, Covid-19 bisa mengenai siapa saja, tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan hand sanitizer atau sabun, serta perkuat daya tahan atau imunitas tubuh kita,” pintanya.

Sementara itu, Juri Bicara (Jubir) Gugus Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, Ridwan Irawan menjelaskan, pihaknya akan melakukan tracing tas positifnya Bupati Bogor. “Iya, kami akan lakukan tracing. Akan dilakukan rapid atau swab utamanya terhadap orang yang kesehariannya sering kontak langsung dengan Bupati,” kata pria yang akrab disapa Qiweng ini.

Putra Bogor ini mengungkapkan, bahwa klaster perkantoran masih menghantui di lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor. “Iya, beberapa hari lalu ada ASN di PUPR yang meninggal akibat Covid-19 hingga diberlakukannya WFH pada dinas tersebut. BPBD dan Diskominfo juga ada yang positof Covid-19. Makanya protokol kesehatan dan pemerimaan tamu pada dinas semakin diperketat,” tegasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto berharap agar koleganya tersebut cepat pulih untuk bersama-sama membangun Kabupaten Bogor. “Saya doakan Bupati dan anaknya cepat sembuh agar dapat sama-sama kembali bekerja melayani masyarakat Kabupaten Bogor,” harap Rudy.

Politisi Partai Gerindra itu mengapresiasi orang nomor satu Bumi Tegar Beriman yang terbuka terhadap kondisi kesehatannya. “Saya apresiasi Bupati dengan keterbukaan publiknya. Dengan begitu, Covid-19 ini bukan aib. Saya hanya meminta agar cepat dilakukan tracking dan tracing,” ujar Rudy.

Senada, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi berdoa agar Bupati Bogor kembali pulih dari Covid-19 yang dideritanya. “Semoga kondisi kesehatan Bupati cepat membaik dan sehat dari Covid-19. Pastinya doa yang sama dari masyarakat Kabupaten Bogor untu Bu Ade Yasin,” papar pria yang akran disapa Wanhay ini.

** Noverando H

Komandan Denhub Rem 061/SK: Bersama Kita Bisa!

Bogor | Jurnal Inspirasi

Memperingati HUT ke-75 Perhubungan Angkatan Darat (Hubad), Denhub Rem 061/Surya Kancana menggelar donor darah, Rabu (18/11). Kegiatan itu merupakan rangkaian jelang acara puncak pada 23 November 2020 di Taman Makam Pahlawan Dreded, Bogor Selatan, Kota Bogor. Komandan Denhub Rem 061/SK Letkol Yudho Kristyanto, S.Sos, menyatakan peringatan ini sebagai bentuk rasa syukur.

“Adanya kegiatan ini sebagai rasa syukur Korp Perhubungan dan kami lakukan sinergitas dengan instansi lain dari elemen kemasyarakatan seperti Forkam dan yang lainnya,” ujar Letkol Yudho di Mako Denhub Rem 061/SK kepada Jurnal Bogor, Rabu (18/11).

Forum Komunikasi Antar Masyarakat (Forkam) sendiri menurutnya telah membantu kegiatan Denhub Rem 061/SK sehingga bisa memudahkan tugas-tugas kemanusiaan seperti dalam upaya penanganan bencana. “Kami yakin bersama kita bisa,” tandas Letkol Yudho.

Sementara Ketua Forkam Suganda mengaku pihaknya memang terlibat dalam kegiatan Denhub Rem 061/SK sehingga ada kolaborasi dan sinergitas. “Seperti kegiatan donor darah, Forkam juga ikut, disamping ada juga organisasi masyarakat lain yang kami ajak terlibat,” jelas Suganda.

Seperti diketahui, Forkam tak hanya berkutat pada kegiatan sosial semata, namun berguna bagi masyarakat dalam hal ketahanan wilayah dan juga keamanan masyarakat, membantu pemerintah dalam hal sinkronisasi dan sinergitas antara masyarakat sipil dengan aparatur, baik TNI maupun Polri di wilayah Kota Bogor.

** Asep Saepudin Sayyev

Cisarua | Jurnal Inspirasi

Filantra menyerahkan bantuan perlengkapan pelestarian Elang Jawa kepada Taman Safari Indonesia, Rabu (18/20). Bantuan ini merupakan hasil kampanye galang dana di platform Kitabisa. Penyerahan bantuan berlangsung di area show burung Elang Jawa di TSI, Cisarua, Kabupaten Bogor.

“Alasan kami membuat campaign ini adalah karena ingin bisa melestarikan Elang Jawa. Filantra percaya selalu ada yang bisa kita lakukan bersama untuk bisa menyelamatkan spesies endemik asli Indonesia ini,” terang Asep Nurdin, CEO Filantra.

Program ini bertujuan untuk melestarikan spesies Elang Jawa yang terancam punah. Elang Jawa sekarang ini diperkirakan hanya tinggal tersisa 300 ekor saja. Drh. Bongot Huaso Mulia Rajagoekgoek, Doctor of Vetrinary Medicine di Animal Hospital Taman Safari Indonesia menyampaikan, “Terima kasih kepada Filantra atas kepeduliannya terhadap Elang Jawa. Kami akan melestarikan Elang Jawa ini melalui program second habitat, penyediaan kandang dan pelepasliaran.”

Saat ini, Filantra terus aktif melakukan program pelestarian satwa melalui berbagai program seperti pelestarian Elang Jawa, program traktir makan satwa kebun binatang, penangkaran kucing liar dan program peduli satwa lainnya.

** Wawan Hermawanto

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pemerintah terkesan mendadak tegas. Hal ini saat kepolisian mengusut kerumunan massa Front Pembela Islam (FPI) yang dipimpin Habib Rizieq Shihab. Bahkan langkah kepolisian ini juga dianggap mengejutkan oleh dosen ilmu pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar. Sejak awal pandemi Covid-19 kerumunan massa kerap terjadi dan berlalu tanpa penindakan hukum.

“Semestinya sejak awal ada konsistensi penegakan hukum terkait protokol kesehatan. Kita kaget setelah pulangnya Rizieq Shihab, pemerintah jadi tegas,” ujar Fickar, Selasa (17/11).

“Padahal sebelum dan setelahnya, ada kejadian yang bisa disimpulkan melanggar protokol kesehatan,” kata dia.

Kepolisian juga dituding FPI tebang pilih kasus karena mempersoalkan acara peringatan Maulid Nabi dan pernikahan anak Rizieq, tapi membiarkan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan pejabat dan figur publik lain. Bahkan penegakan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 semestinya bersifat administratif dan dilakukan pemerintah daerah.

Kalaupun hendak mempersoalkan kegiatan FPI, menurut Pengacara FPI, Aziz Yanuar, harus ada bukti sahih bahwa kegiatan mereka menimbulkan banyak kasus positif Covid-19 baru. “Apa dasar menyebut pernikahan dan perayaan Maulid itu menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat? Apakah ada rekam medisnya? Belum ada,” ujar Aziz, Selasa (17/11).

“Kalaupun nanti ada, bagaimana protokol kesehatan yang dilanggar pada peristiwa lain? Rapat koordinasi tingkat menteri di Bali, Juni lalu, tidak didenda. Pada ajang marathon di Magelang, penonton tidak jaga jarak.

“Saat Gibran Rakabuming mendaftarkan diri jadi calon wali kota Solo, September lalu, dia juga mengumpulkan massa. Kalau Rizieq dikenakan, yang lain juga harus dong. Ini tidak adil,” ujarnya.

Pada hari pertama penyelidikan, Polda Metro Jaya meminta keterangan dari sejumlah orang yang melihat, mengetahui, dan mendengar langsung dua kegiatan FPI dan Rizieq pada 14 November lalu.

Saat itu, Kepala Polri Jenderal Idham Aziz menyebut kerumunan massa tanpa protokol kesehatan menimbulkan keresahan masyarakat. Salah satu orang yang pertama diperiksa polisi adalah Gubenur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Anies dipanggil untuk menerangkan status Jakarta saat dua kegiatan itu berlangsung.

Namun kepolisian membantah melakukan tebang pilih kasus. Penyelidikan terhadap dua kegiatan yang digelar FPI dan Rizieq Shihab diklaim sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mengutamakan kesehatan masyarakat. Pernyataan itu diutarakan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Awi Setiono.

“Perlu kami tegaskan, Kapolri sudah dua kali mengeluarkan maklumat terkait pengamanan protokol kesehatan. Bahkan terakhir Kapolri mengeluarkan surat telegram, 16 November lalu, yang intinya terkait protokol kesehatan di seluruh Indonesia,” kata Awi dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (17/11).

“Polri mengacu pada asas salus populi suprema lex esto, yaitu keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. “Dalam kasus protokol kesehatan, semua sama, harus ditegakkan, siapa yang melanggar harus ditindak,” ujar Awi.

Namun dosen ilmu pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar menilai penindakan pelanggaran protokol kesehatan oleh kepolisian rentan dipermasalahkan. Alasannya, kata dia, PSBB tidak diatur dalam UU Kekarantinaan Kesehatan. “PSBB belum ada dasar undang-undangnya, pelaksanaannya diserahkan kepada daerah. Jadi penegakan hukum terkait protokol kesehatan ini seharusnya ada di pemerintah daerah, salah satunya lewat Satpol PP,” ujarnya.

“Ini sebenarnya pelanggaran administratif, bukan kejahatan. Semestinya pemda yang progresif menegakan aturan itu,” kata Fickar.

Meski begitu, kepolisian mengklaim berwenang menindak orang-orang yang tak menuruti protokol kesehatan. Salah satu ketentuan yang dirujuk kepolisian adalah Instruksi Presiden 6/2020 yang diterbitkan 4 Agustus lalu. “Ada Instruksi Presiden agar Polri bersama TNI bekerja sama dengan pemerintah daerah, untuk melakukan patroli, pengawasan, penertiban, serta penegakan hukum terkait pelanggaran protokol kesehatan,” kata Awi Setiono.

** ass