26.3 C
Bogor
Saturday, April 11, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 1417

Sampah Liar Masih Jadi Perhatian UPT Wilayah III

0

Ciawi | Jurnal Inspirasi

Penanganan sampah liar yang ada di sejumlah wilayah selatan Kabupaten Bogor, membuat Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah Wilayah III, Rudi Andryanto.

Mantan salah satu pejabat Kepala Seksi (Kasi) di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) tersebut, langsung tancap gas dalam menangani permasalahan sampah liar yang mengotori wilayah itu.

Seperti yang dilakukan di Desa Cileungsi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Adanya tumpukan sampah liar di sekitar bahu Jalan Citapen-Tapos, membuat pihaknya harus melakukan penanganan.

 “Alhamdulillah, petugas kami dari UPT Pengelolaan Sampah Wilayah III, sudah datang ke desa dan berkoordinasi terkait penanganan sampah liar itu,” ungkap Rudi.

Rudi mengungkapkan, sebagai kepanjangan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), penanganan sampah bukan hanya kewajiban dinas nya saja, melainkan semua unsur atau elemen harus ikut bertanggungjawab. “Baik desa dan masyarakat, mempunyai tanggungjawab bersama dalam penanganan sampah,” ujarnya.

Selain di wilayah Desa Cileungsi, lanjut Rudi, hal serupa juga sudah dilakukan dibeberapa desa yang ada di Kecamatan Cisarua. Dimana, sambungnya, banyak ditemukan sampah liar yang berada disekitar bahu jalan alternatif.

 “Seperti di Desa Kopo persisnya di pertigaan jalan alternatif. Di situ banyak kita temukan tumpukan sampah liar artinya tidak ada yang mengelola,” jelas Rudi.

Untuk itu, Rudi mengaku akan memberikan surat pemberitahuan kerjasama kepada para kepala desa dengan tembusan ke camat yang ada di wilayah tugasnya.  “Salah satu tujuannya agar tidak ada lagi sampah liar,” imbuhnya.

Melalui surat itu, Rudi berharap agar ada koordinasi antara pemerintah desa yang satu dengan lainnya untuk di sosialisasikan ketiap masyarakat nya masing-masing. “Nanti di fasilitasi dan diketahui pihak kecamatan. Dengan cara seperti itu, saya rasa akan efektif untuk penanganan sampah liar,” tukasnya.

** Dede Suhendar

UPT Wilayah IV Sidak TPT di Tenjolaya

0

Tenjolaya | Jurnal Inspirasi

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Infrastruktur Jalan dan Jembatan kelas A wilayah IV melakukan sidak  ke proyek pembangunan tembok penahan tanah (TPT) yang berlokasi di jalan Cihideung Situ Daun, Desa Gunung Malang, Kecamatan Tenjolaya.

“Jadi kita mendapat keluhan dari masyarakat dan langsung cek ke lapangan ternyata benar ada beberapa kekurangan diantaranya teknis pengerjaan ada kesalahan harusnya dikerjakan dari belakang dulu,” kata Kepala UPT Bondan Triyana kepada wartawan, kemarin.

Bondan juga mengatakan, jika pengerjaan dilakukan penumpukan batu resikonya paralon rusak dan pecah, makanya disarankan dimulai dari belakang dulu. “Hanya teknis pengerjaannya ada beberapa kekurangan, dan ada satu jalan yang mungkin jalan kecil ke makam dibikin supaya ada akses masuk buat makam,” tambahnya.

Lebih lanjut ia menuturkan, proyek ini jangan sampai berbenturan dengan masyarakat, dan saat ini hanya berbentuk teguran saja. Meskipun tidak mengganggu tapi akan memakan waktu lagi.

“Himbauan saya, tolong kerjakan sesuai spek yang telah dibuatkan oleh PUPR dan kalau liat kondisi ini insya Allah terkejar, saya sarankan tenaga pekerja ditambah karena waktunya sangat mepet,” tuturnya

Seperti diketahui proyek pembangunan TPT tengah dikerjakan panjang 119 meter dan tinggi 3,5 dari total Rp 809 juta dengan target penyelesaian sampai tanggal 22 Desember 2020.

** Cepi Kurniawan

Diduga Belum Berizin, Cafe Bamboo Diprotes Aktivis Ciawi

0

Ciawi | Jurnal Inspirasi

Keberadaan Cafe Bamboo, di Desa Jambu Luwuk, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, yang membuka usahanya diduga belum kantongi izin dari pemerintah diprotes aktivis Ciawi, Ujang Ka’mun. Uka panggilan singkat Ujang Ka’mun menyayangkan dengan ditemukannya kafe belum berizin di wilayah Ciawi. Sebab, temuan itu menjadi barometer atau penilaian terhadap kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Pemerintahan Kecamatan (Pencam) Ciawi maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tata Bangunan.

Ujang Ka’mun

 “Kemana petugas UPT Tata Bangunan wilayah Ciawi, terus anggota Satpol PP kecamatan juga apa kerjanya. Masa ada tempat usaha yang melanggar aturan tidak tahu,” ungkapnya kepada wartawan saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Menurutnya, hal seperti ini tidak harus terjadi apabila dalam menjalankan tugasnya dilakukan sesuai fungsi, seperti anggota Satpol PP sebagai lembaga penegak Peraturan Daerah (Perda) Penertiban Umum (Tibum) Nomor 4 Tahun 2015, itu bekerja berdasarkan aturan tersebut.

 “Dari sekian banyak anggota Satpol PP di Kecamatan Ciawi, masa ada tempat usaha di pinggir jalan tidak tahu, ini kan aneh,” papar Uka.

Selain itu, lanjut Uka, pengawas tata bangunan yang merupakan kepanjangan dari Dinas Permukiman Kawasan Perumahan dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, harus berani menindak tegas pengusaha yang tidak taat aturan.

 “Sesuai fungsinya berikan surat teguran atau peringatan kepada pemilik Cafe Bamboo. Jangan dibiarkan saja tanpa ditindak tegas,” paparnya.

Uka minta agar semua petugas dari UPT Tata Bangunan dan Satpol PP Kecamatan Ciawi ada action atau tindakan. Sehingga, bisa menjadikan efek jera terhadap pelaku usaha yang melanggar Perda.

 “Sudah tidak ada masuk kontribusi ke Pemda, kafe itu juga bisa menyumbang kemacetan di jalur alternatif Cibedug,” imbuhnya.

Sementara, Dedih Kosasih, pengawas UPT Tata Bangunan Ciawi mengaku, baru mengetahui ada Cafe Bamboo di Desa Jambu Luwuk. Alasannya, karena selama ini belum ada laporan yang masuk ke kantornya. “Baik itu pemilik kafe, pemerintah desa serta kecamatan, belum melaporkan ada Cafe Bamboo,” akunya.

Dedih berjanji pihaknya akan mendatangi lokasi kafe tersebut untuk menanyakan perihal legalitas yang sudah dikantongi pemilik.  “Kalau belum berizin, saya akan berikan surat peringatan dengan melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP),” tukasnya.

** Dede Suhendar

SDN Polisi 4 Siap Gelar KBM Tatap Muka

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

SDN Polisi 4 Bogor menyatakan siap menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka, merespon keinginan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengizinkan KBM dimulai Januari 2021 mendatang. Pemerintah Kota Bogor dengan Dinas Pendidikan pun telah membuat persiapan agar sekolah yang menggelar KBM dapat menjalankan protokol kesehatan karena masih dalam suasana pandemi Covid-19.

Lilyk Kartika saat memberikan penjelasan.

“Insya Allah, kami siap. SDN Polisi 4 salah satu sekolah yang siap dan kesiapan kami dengan telah menyediakan fasilitas seperti adanya media sterilisasi, tempat cuci tangan dan menyediakan area transit, termasuk membagikan masker ke anak-anak,” ujar Kepsek SDN Polisi 4 Bogor Lilyk Kartika disela-sela acara Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), Senin (23/11).

Mengenai teknis pelaksanaannya, pihak sekolah masih menunggu arahan dari dinas. Namun dipastikan jumlah siswa yang KBM juga dibatasi, termasuk jam pelajaran dan kelas mana yang jadi prioritas untuk KBM, apakah semua kelas atau hanya kelas 5 dan 6 saja. Ketika di sekolah juga kata Lilyk, para guru akan membingbing anak-anak agar menerapkan protokol kesehatan dan pihak sekolah menerapkan aturan tertentu saat KBM masa pandemi ini.

“Tentu kami mengharapkan kerjasama dengan para orangtua siswa agar anak-anak bisa sekolah namun juga tetap sehat dan terhindar dari Covid-19. Orangtua juga bisa memberikan penjelasan ke anak-anak bagaimana agar terhindar dari virus ini,” jelasnya.

Sementara salah satu orangtua siswa M.Azfar Bima Laksana yang masih duduk di kelas 1 mendukung upaya pemerintah dan sekolah, selama pihak sekolah menyediakan fasilitas pencegahan Covid-19. “SDN Polisi 4 cukup memiliki fasilitas. Jadi saya sebagai orangtua tidak terlalu was-was dan tentu jalankan protokol kesehatan di sekolah,” ujarnya.

** ass

Prihatin Proyek Jalan, Komisi 3 Angkat Bicara

0

Citeureup | Jurnal Inspirasi

Miris mendengar keluhan masyarakat perihal proyek betonisasi jalan yang belum sempat digunakan namun sudah tampak retak, membuat anggota DPRD Kabupaten Bogor prihatin. Pasalnya, proyek tersebut telah memakan anggaran yang tidak sedikit.

Seperti yang terjadi pada program pembangunan jalan Citeureup-Sukamakmur yang dikerjakan oleh PT. Rehulina Pinta Jaya dengan anggaran Rp 5.272.673.000 dan PT. Cipta Konsultan sebagai konsultan pengawas.

Anggota Komisi 3 Ferry Roveo Chechanova menyatakan, pekerjaan yang menggunakan betonisasi sangat berguna bagi masyarakat walaupun harganya mahal, tapi akan awet dan tahan lama. Namun adanya keretakan pada pekerjaan beton yang disuplai oleh bacing plant harus menjadi catatan bagi Dinas PUPR, karena dikhawatirkan adanya pemesanan beton oleh penyedia jasa yang tidak sesuai dengan mutu atau mutu beton tersebut kurang bagus atau mengurangi kadar beton tersebut.

“Setiap bacing plant harus tanggung jawab terhadap beton yang dikirim ke lapangan jika penyedia jasa sudah memesan beton tersebut sesuai dengan RAB,” kata Vio biasa disapa, Selasa (24/11).

Lanjutnya, dengan kejadian ini dinas terkait mesti mengevaluasi bacing plant yang mengurangi mutu betonisasi tersebut. Sementara saat dimintai keterangan Jurnal Bogor sebagai bentuk pengawasan jalan dan jembatan UPT Cileungsi Zulkifli tidak merespon.

** Nay Nur’ain

Soal Jenazah Dibawa Pakai Motor, RSIA Permata Pertiwi Beri Klarifikasi

0

Citeureup | Jurnal Inspirasi

Manajemen RSIA Permata Pertiwi Citeureup memberikan klarifikasi perihal video yang viral membawa jenazah dengan kendaraan roda dua. Saat ditemui Jurnal Bogor di ruangannya, Drg.Eris Nurul Rahmadhini menjelaskan, pihak RSIA Permata Pertiwi memang tidak memiliki mobil pengangkut jenazah, tapi jika diperlukan akan bekerjasama dengan pihak ketiga.

Menurutnya, benar pada Minggu (22/11) pukul 08.32 WIB,  pihaknya mendapat pasien anak yang sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Namun pihaknya tetap melakukan sesuai prosedur SOP yang berlaku, dan saat itu keluarga ditawarkan untuk menggunakan mobil jenazah dari pihak ketiga. “Kami hanya punya mobil ambulan untuk mengantar yang sakit karena RSIA ini pun baru berdiri selama 2 tahun masih dalam tahap pembangunan,” jelas Drg. Eris, Selasa (24/11).

Ia mengaku tindakan yang dilakukan pihak rumah sakit sudah sesuai dengan standar SOP yang ada, dan pihaknya tidak mengetahui jika ternyata keluarga membawa jenazah dengan menggunakan sepeda motor, karena sempat menunjuk bahwa akan dibawa dengan menggunakan mobil angkot yang juga sempat parkir di depan rumah sakit.

“Sempat prihatin dengan yang merekam video itu dan memviralkannya padahal kami pihak rumah sakit sama sekali tidak membiarkan apalagi menelantarkan, karena orang tua korban sendiri yang menolak untuk diantar dengan menggunakan mobil jenazah yang akan kami pesankan pada pihak ke-3 dan surat pernyataan penolakan itu juga ditandatangani oleh bapak pasien,” pungkasnya.

Dia berharap kepada masyarakat agar tidak langsung memposting setiap kejadian tanpa mengetahui alur kejadian yang sebenarnya terlebih dahulu. “Karena apa yang kami lakukan sudah sesuai standar SOP rumah sakit,” katanya mengakhiri.

** Nay Nur’ain

Astagfirullah, Jasad Bayi Perempuan Dibuang di Galuga

0

Galuga  | Jurnal Inspirasi

Penemuan jasad bayi menggegerkan warga Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang. Jasad bayi yang ari -arinya masih menempel diperkirakan baru 4 hari lahir  itu pertama kali ditemukan pemulung di sebuah rumah dekat pemakaman TPU Galuga, Kampung Moyan, Galuga pada Senin (24/12), terbungkus buddy-bag atau kantong belanja.

“Saat kami sedang patroli ada laporan dari warga, ada bayi yang baru lahir dibuang. Kami pun langsung ke THP dan betul jasad bayi jenis kelamin perempuan  ari-arinya masih menempel terbungkus kantong belanjaan,” kata anggota patroli Polsek Cibungbulang, Brigadir Hikmah.

Ia mengatakan, sang bayi diduga dibuang dan kondisinya sudah tidak bernyawa dan membiru. “Diperkirana baru 3 atau 4 hari bayi itu karena tali pusarnya masih menempel,” katanya.

Rencananya jasad bayi itu dibawa ke RSUD Leuwiliang yang selanjutnya akan dimakamkam. “Untuk pelaku yang membuang belum diketahui dan akan dilakukan penyelidikan dan pendalaman,” katanya.

Sekcam Kemang Agus Sutardi menyatakan, pihaknya melaui Satpol PP sedang melakukan asesmen atas penemuan jasad bayi tersebut. “Anggota Pol PP sedang menuju THP melakukan asesmen,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

LSP Kementan Tingkatkan Kualitas Inseminator

0

Bone | Jurnal Inspirasi

Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, selain padi, tanaman pangan lainnya yang menjadi primadona adalah jagung, kedelai, ubi, kacang tanah, ubi kayu atau singkong serta jambu mete. Sebagai produsen tertinggi produksi tanaman pangan terutama padi, dengan menempati peringkat ketujuh nasional, Kabupaten Bone menyandang sebagai lumbung beras nasional

Disamping sektor pertanian, Kabupaten Bone juga memiliki potensi besar pada sektor peternakan khususnya ternak ruminansia, tidak menutup kemungkinan menjadi lumbung ternak. dan harapan itu bukan hal yang tanpa alasan tapi berdasar kepada kemampuan untuk angka kelahiran mencapai 25.000 ekor/tahun, angka kelahiran kawin alam 35.000 ekor/tahun, angka pengeluaran bibit sapi potong 30.000 ekor/tahun.

Saat ini jumlah insiminator sebanyak 124 orang yang terdiri dari 112 ASN, 4 orang TNI, 4 orang anggota Polri dan lebihnya adalah kader kader kelompok. Sertifikasi kompetensi dibidang inseminasi buatan, dilakukan untuk meningkatkan kualitas Petugas Inseminasi Buatan (IB) agar professional di bidangnya.

Kompetensi petugas teknis  inseminasi buatan merupakan satu kesatuan antara pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai petugas teknis inseminasi buatan. Tujuan dari sertifikasi adalah memastikan dan memelihara kompetensi Petugas Inseminasi Buatan (IB) di bidang peternakan sehingga kompeten.

Presiden Joko Widodo menegaskan, pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi prasyarat utama menuju Indonesia maju. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) akan fokus menggenjot pengembangan SDM pada bidang pertanian.

Demi mewujudkan rencana strategis tersebut, Kepala BPPSDMP Prof. Dedi Nursyamsi mengatakan bahwa networking harus ditingkatkan pada tiap program pengembangan SDM. Menurut Dedi, networking harus tersinergi tidak hanya di internal BPPSDMP saja, tetapi juga dengan jajaran eselon 1 lain di lingkungan Kementan.

“Ini harus bisa terintegrasi dengan program-program pusat pelatihan, pusat pendidikan, dan pusat penyuluhan BPPSDMP,” ujar Dedi dalam pernyataan tertulis.

Berkaitan dengan itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bone, drh. Aris Handoko mengatakan, Sertifikasi Profesi Petugas Inseminasi Buatan yang dilaksanakan selama 4 hari dari 23 sampai 26 November 2020, diikuti oleh 47 orang petugas Inseminator. Dengan hadirnya inseminator ditengah-tengah masyarakat telah mendorong percepatan produktivitas ternak sapi, perubahan pola pikir, dan perubahan pola pemeliharaan ternak sapi di seluruh wilayah Kabupaten Bone.

Gairah dan semangat budidaya ternak sapi secara kawin suntik sudah menjadi kebutuhan sehingga motto Setitik sperma sejuta Harapan benar adanya. Untuk itu para insiminator patut diberikan apresiasi sebagai pahlawan pahlawan pembangunan. Pemerintah senantiasa mendukung penuh kegiatan-kegiatan  terkait kemajuan sektor peternakan dan upaya upaya peningkatan sumber daya para petugas peternakan dalam pelayanan di masyarakat.

Pemenuhan sarana IB seperti (Straw/Sperma beku) N2 cair sebagai media sperma beku, pengiriman tenaga calon inseminator ke Singosari, Malang setiap tahun, kontes ternak sebagai media penyuluhan dan lain-lain selalu menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Bone.

Lebih lanjut Aris mengatakan rasa syukur dan berterima kasih pada Insimalinator secara sukarela dan swadaya/mandiri melaksanakan sertifikasi dan ujin kompetensi tanpa anggaran pemerintah daerah. Ini bukti kesejahteraan para insiminator telah mendapatkan insentif dari masyarakat dan membantu pemerintah terciptanya lapangan kerja di perdesaan.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Prof. Dedi Nursyamsi, menegaskan bahwa adanya pelemahan perekonomian karena adanya pandemi tidak terlalu memberikan efek kepada sektor pertanian. 

Hal ini terbukti dengan sumbangsih sektor pertanian sebesar 16,4 persen terhadap PDB pertumbuhan ekonomi. “Namun, itu semua tidak akan bisa berkelanjutan bila tongkat estafet pembangunan pertanian tidak dilanjutkan oleh generasi muda. Dan regenerasi petani menjadi satu-satunya kunci dalam mengantisipasi hal tersebut,” katanya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu yang ikut hadir bersama para asesor drh. Widya Ayu prasdiwi, drh. Hardi. SST, MM,  Eko Fendi Baskoro, SST, MM, dan drh. Guritno. Dalam kesempatan itu Dr. Wasis Sarjono, S.Pt, M.Si, mengatakan sertifikasi dan uji kompetensi itu penting karena berbagai hal dan tantangan global terhadap persyaratan dalam pelayanan public.

Seseorang harus melalui pembelajaran pelatihan maupun penalaman kerja, sertifikasi akan memberikan nilai tambah bagi para insiminator di tengah masyarakat, karena kompetensinya telah dievaluasi oleh pihak yang berkompeten, komptensi akan memberikan penilaian baik secara teknis maupun administrasi berdasarkan kualitas, dan menyongsong era kemandirian pelayanan inseminasi buatan. 

Inilah pentingnya peningkatan sumber daya manusia dan kompetensi di Bone, untuk melanjutkan sertifikasi dan uji kompetensi bagi para insiminator yang belum mengikutinya agar di lapangan mereka menjadi handal dan percaya diri. Diharapkan hadirnya para insiminator yang berkualitas akan meninggkatkan  angka kelahiran sapi dan pada muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

** T2S/Wan

THL TBPP Kabupaten Pandeglang Segera Jadi ASN PPPK

0

Pandeglang | Jurnal Inspirasi

Sebanyak 21 orang Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TBPP) Kabupaten Pandeglang Banten berpeluang besar untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja).

Peluang tersebut diperoleh setelah THL TBPP yang bertugas di Kostratani yang menjadi binaan Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor ini lulus sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan baru – baru ini.

R. Andriawan Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang, menuturkan ada 62 orang THL TBPP Kabupaten Pandeglang yang lulus passing grade dan 21 orang mengikuti assessment sertifikasi kompetensi dan lulus.  “ 62 orang masuk passing grade dan 21 orang yang mengikuti assessment sertifikasi kompetensi, mereka lolos, ” ujarnya,  Senin (23/11).

Andriawan mengatakan, ke-21 THL TBPP tersebut berasal dari 21 kecamatan se Pandeglang. Mereka bertugas di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kostratani  Majasari, Sumur, Jiput, Munjul, Cibaliung, Koroncong, Banjar, Mekarjaya, Pulosari, Cikedal, Menes, Cisata, Mandalawangi, Karangtanjung, Kaduhejo dan Picung.

“ Saya berharap mereka semua diangkat, kedepan sesuai dengan harapan harus meningkat dan lebih baik kinerjanya, “ ucapnya.

Seperti diketahui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian melakukan sertifikasi kompetensi untuk 4.855 THL TBPP calon ASN PPPK dari lulusan SMK Pertanian/ SLTA Non Bidang Pertanian dan sederajat, Diploma Dua (D II) serta Diploma tiga (D III), sampai S1 yang tidak linier rumpun pertanian.

Sertifikasi Kompetensi merupakan pengakuan resmi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagai pelaksana kegiatan sertifikasi profesi berlisensi dari BNSP. Sebagai pengakuan resmi maka LSP dapat menetapkan seseorang memenuhi persyaratan kompetensi yang diatur dalam manajemen mutu ISO. Asesmen berbasis kriteria, bukti dan partisipatori.

Mengenai hal ini Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian Dedi Nursyamsi menuturkan BPPSDMP wajib mendukung dengan cara mengawal proses ini dan menganggapnya sebagai tugas mulia. Kata Dedi pertanian tumbuh diatas 16 persen ditengah pandemik Covid-19,  tak lepas dari kontribusi penyuluh sebagai pendamping petani.

Peran penyuluh pertanian disebut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai garda terdepan pembangunan pertanian nasional, selaku pendamping dan pengawal petani di lapangan.

** Regi/PPMKP

Evaluasi Akhir Bantuan Sosial Beras Tahun 2020

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Kementerian Sosial terus lakukan evaluasi terkait pelaksanaan program Bantuan Sosial Beras.  Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto mewakili Menteri Sosial RI Juliari P. Batubara membuka secara langsung kegiatan evaluasi akhir program Bantuan Sosial Beras (BSB) tahun 2020 di Pullman Ciawi Vimala Hills Resort Spa & Convention, Kabupaten Bogor.

“BSB ini akhirnya telah usai disalurkan. Kondisi geografis dan cuaca menjadi tantangan luar biasa saat penyaluran. Namun, berkat kerjasama dari berbagai pihak dapat selesai tepat waktu. Terima kasih kepada para pendamping PKH, Perum BULOG, serta para transporter yang sudah bersama-sama melancarkan program BSB ini,” jelas Edi Suharto.

Bantuan Sosial Beras (BSB) ini merupakan salah satu program pemerintah yang masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam menghadapi dampak pandemic covid-19. Dengan memberikan bantuan beras sebanyak 15kg/KPM/bulan selama bulan Agustus – Oktober, pemerintah berharap masyarakat dapat tetap bertahan tanpa kekurangan bahan pangan di tengah masa sulit covid-19.

Dalam proses pelaksanaannya, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Perum BULOG, transporter, dan pendamping PKH untuk memberikan layanan terbaik dalam program BSB ini.

Sebanyak 450.000 ton beras akhirnya telah berhasil sampai kepada 10 juta KPM PKH. Kegiatan evaluasi akhir BSB ini digelar sebagai wadah untuk menggali informasi terkait pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang nantinya akan digunakan sebagai _best practice_ dan _lesson learned_ untuk program bantuan sosial di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini pula, semua pihak diharapkan dapat menyampaikan kendala dan solusi sebagai masukan positif untuk bantuan sosial lainnya. Program BSB ini berpengaruh terhadap sektor ekonomi mulai dari penyerapan beras petani dan penguatan sektor jasa transportasi.

Kegiatan ini dibagi menjadi 2 sesi panel narasumber yang diisi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Inspektur Jenderal Kementerian Sosial, Staf Ahli Menteri Sosial bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial, Wakil Direktur Perum BULOG, Direktur Komersial PT. BGR, dan Direktur Utama PT. DNR Logistik.

Dalam kegiatan juga dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Rampung Nasional Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Beras sebagai tanda bahwa program BSB ini sudah selesai dilaksanakan 100%. Penandatanganan dilakukan oleh Perum BULOG, PT.DNR dan PT. BGR disaksikan langsung Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.

(ton/**)