Pamijahan | Jurnal Inspirasi
Sempat dikabarkan batal konser, namun Raja Dangdut Rhoma Irama tetap hadir memenuhi undangan warga di acara khitanan di Cisalak, Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Minggu (28/6).  Meskipun pada acara itu datang sebagai tamu undangan dan tidak bersama kru Soneta Group, Rhoma tetap menyanyi dan membawakan beberapa lagu.

Hadirnya Rhoma seolah tak menggubris imbauan Pemkab Bogor yang tak menginginkan ada keramaian. Namun pihak kepolisian mengelak karena hadirnya Rhoma itu tidak dengan Soneta Group. “Mereka ke undangan karena dengan sohibul hajat teman lama, terus mereka nyumbang lagu tapi tidak ada konser besar,” kata Kapolsek Cibungbulang Kompol Ade Yusuf kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Ade menjelaskan, pihak kepolisian berpatokan ke Maklumat Kapolri yang sudah dicabut soal keramainan dan diperbolehkan menggelar kegiatan massal. “Di panggung juga bukan Soneta karena memang yang punya acara dengan Rhoma sahabat lama tapi meskipun begitu kami tetap melakukan pengamanan kewajiban SOP wilayah hukum Polsek Cibungbulang,” jelasnya.

Sementara itu, Kasi Trantib Poll PP Kecamatan Pamijahan Hary mengatakan, bahwa Rhoma datang bukan untuk konser, namun hadir sebagai tamu undangan. “Disaat hadir mungkin tuan rumah meminta sambutan satu buah lagu di hadapan masyarakat sekitar,” kata Hary

“Karena yang mengiringinya juga bukan tim Soneta, dan kita ada sedikit mis, yang ramainya kan dari awal Rhoma akan membawa tim sampai ada Rita Sugiarto, dan kita memberikan imbauan tembusan ke pimpinan dan Gugus Tugas Covid-19,” ucapnya.

Hary menambahkan, pada acara itu juga ada pagelaran wayang golek, dan hal itu diakuinya diluar dugaan. Namun pihaknya tetap melakukan pantauan menggunakan baju bebas, khawatir ketika ada pelarangan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. “Semuanya dilaporkan ke pimpinan. Diawal, kami tidak pernah menerbitkan izin keramaian, kecamatan dan Polsek juga, jadi kami anggap acara ini tidak akan terjadi, bahkan tak dilaporkan kegiatan lain dari pihak hajatan, sekarang pun kita tak menurunkan anggota, hanya pakaian sipil,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, pihaknya tidak mengira acara tersebut dan pihak tuan rumah tidak menjelaskan. “Bukan berarti ada kelalaian. Dari pantauan Rhoma hanya membawakan dua lagu saja, karena ketika Rhoma menggelar konser dan tetap bernyanyi, itu sudah menyalahi aturan sendiri yang dijelaskan ketika di media sosialnya,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Cibinong | Jurnal Inspirasi
Sengkarut pengelolaan parkir di Pasar Cigombong, Kabupaten Bogor, berujung ke jalur hukum. Sebab, PT Gemilang Persada Syariah (GPS) selaku pihak kedua yang berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Tohaga Kabupaten Bogor, nomor 539/05/MoU/PD.THG/2019 dan nomor 005/GPS/X/2019 yang dibuat pada tanggal 11 Oktober 2019 sebagai pengelola lahan parkir Pasar Cigombong, melaporkan ke Polres Bogor.

Direktur PT GPS berinisial P yang didampingi kuasa hukum, Eko Bayu Noviandi tiba di Mapolres Bogor sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka langsung menuju ke ruangan unit tiga Reskrim Mapolres Bogor yang berada di lantai dua untuk melaporkan adanya dugaan penjebakan dalam pengelolaan parkir di lokasi pasar tradisional milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tersebut.

Berdasarkan Surat Bukti Tanda Laporan No. Pol : STPL/B/290/VI/2020/JBR/RES BGR, Direktur PT GSP melaporkan peristiwa atau perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan terlapor Dede Wahyudi dengan kerugian materi sebesar Rp.435.000.000.

Kuasa hukum PT GPS, Eko Bayu Noviandi mengatakan, pihak perusahaan dalam hal ini PT GPS merasa telah di jebak dalam pengelolaan lahan parkir di Pasar Cigombong. Sehingga PT GPS melaporkan adanya dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan Dede Wahyudi.

“Agenda kali ini penyelidikan lanjutan kerjasama antara PT Pasar Tohaga dengan PT GPS yang mana menimbulkan masalah. Karena PT GPS seakan dijebak dalam pekerjaan pengelolaan parkir tersebut,” ungkapnya usai di BAP jajaran Reskrim Unit III Polres Bogor, Sabtu (26/6) malam.

Menurutnya, arti dijebak, pertama dari asal usul pekerjaan ini di awal dibilang take over untuk bekerjasama dengan orang yang mengaku dekat dengan orang PD Pasar Tohaga dalam mengelola lahan parkir di Pasar Cigombong tersebut.  “Jadi kita hanya niatnya bantu tapi tiba-tiba PT GPS yang masuk untuk MoU, ya karena sudah kepalang kita lanjut pekerjaan itu,” jelas Eko Bayu Noviandi.

Selain Dede Wahyudi, orang yang pertama kali mengenalkan PT GPS dengan PD Pasar Tohaga untuk pengelolaan parkir, PT GPS pun akan melaporkan semua orang yang terlibat dalam permasalahan itu.

“Kita akan proses pihak-pihak yang terlibat dalam masalah parkir di Pasar Cigombong, siapapun itu akan kita laporkan. Sekarang baru kita laporkan Dede Wahyudi,” papar kuasa hukum PT GPS.

Eko Bayu Noviandi mengaku pada hari itu juga sudah dilakukan BAP oleh penyidik dari Reskrim Unit III Polres Bogor dengan sejumlah pertanyaan terkait kerjasama dengan pihak PD Pasar Tohaga.

Eko Bayu Noviandi berharap agar Polres Bogor segera memproses laporan itu, karena PT GPS merasa sudah mengalami kerugian baik materil maupun in materil.  “Kerugian material angkanya mencapai ratusan juta,” paparnya.

Adapun barang bukti fisik yang bisa dijadikan dasar laporan, Eko Bayu Noviandi menyatakan sudah mengantonginya. “Makanya kita minta pihak kepolisian segera memproses hukum terlapor Dede Wahyudi. Karena dia nantinya yang akan menguak tabir permasalahan parkir di Pasar Cigombong,” tegasnya.

Terkait ke siapa saja aliran dana ratusan juta PT GPS diberikan, Eko Bayu Noviandi mengungkapkan, berdasarkan pengakuan terlapor sebelum dilaporkan, aliran dana itu diberikan ke sejumlah oknum yang berjumlah lebih dari tiga orang. “Semua yang disebutkan terlapor akan kami laporkan juga agar di proses secara hukum. Mereka ada yang di internal maupun eksternal PD Pasar Tohaga, kalau pejabat publik tidak ada,” imbuhnya.

Sementara, salah seorang penyidik Reskrim Unit III Polres Bogor membenarkan adanya laporan dari salah satu pengusaha yakni PT GPS.  “Yang dilaporkan pribadi,” tukas anggota memakai kaos merah berkerah yang namanya enggan disebutkan.

** Dede Suhendar

Dramaga | Jurnal Inspirasi
Kecamatan Dramaga menjadi salah satu dari 26 kecamatan yang menjadi zona merah data dari Gugus Covid-19 Kabupaten Bogor. Hal itu membuat pihak kecamatan dan desa di Dramaga seperti Desa Babakan terus mengimbau masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan, dan pihaknya mulai melakukan pendataan mahasiswa yang datang ke kosan yang ada di Kecamatan Dramaga.

“Upaya Pemdes selain mengimbau warga untuk terus menerapakan protokol kesehatan setiap aktvitasnya. Juga, pihak desa melakukan pendataan pemantauan lingkungan tiap RT dan RW terhadap   mahasiswa yang datang ke kosan dari berbagai daerah, ” Kata Sekdes Desa Babakan, Kecamatan Dramaga Ahmad Yani kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Yani menambahkan, karena mahasiswa yang beberapa bulan  kemarin pulang kampung karena kuliah secara reguler libur diganti dengan daring akibat pandemi. “Untuk mengantisipasi mereka kembali ke kostan para RT dan RW kita tugaskan untuk terus intens melakukan pendataan, dan jika ada mahasiswa yang datang untuk dilakukan karantina dulu dan harus ada surat keterangan sehat dan bebas Covid dari daerah asalnya, ” kata Yani, sapaan Sekdes Babakan.

Yani lebih lanjut menyebutkan di wilayah Desa Babakan Dramaga ada sekitar 200 kosan, baik itu kosan perempuan maupun laki-laki yang berkuliah di Kampus IPB. Diantara ratusan kosan itu juga ada beberapa milik artis seperti Syahrini dan Desta.

Sementara itu Ketua Paguyuban Pengelola Kosan Perwira Kampus IPB, Ngadimin mengaku sejauh ini para mahasiswa belum datang semua karena perkuliahan di IPB belum berjalan normal. “Namun untuk antisipasi saya sudah imbau kepada para pemilik kos untuk mengantisipasi gelombang kedatangan para mahasiswa dan benar-benar harus diterapkan protokol kesehatan, ” kata Ngadimin.

Ia pun mengatakan pihaknya terus melakukan penyemprotan disinfektan setiap lingkungan kos guna mencegah penyebaran pandemi tersebut. “Kita juga bentuk satgas Covid-19 yang beranggotakan para pengelola kosan, ” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Menlu AS Mike Pompeo pada 10 Juni, merilis catatan “2019 International Freedom Report” atau Laporan Kebebasan Berekspresi yang mendokumentasikan contoh-contoh utama pelanggaran kebebasan beragama di seluruh dunia. Dalam laporan 27 halaman itu, catatan terhadap India tegas menunjukkan adanya penurunan tajam kebebasan beragama di bawah pemerintahan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi.

Dikutip dari RMOL, Minggu (26/6), laporan itu memperhatikan adanya laporan-laporan tentang pembunuhan, penyerangan, kerusuhan, diskriminasi, vandalisme, dan tindakan bermotivasi agama yang membatasi hak individu untuk mempraktikkan dan berbicara tentang kepercayaan agama mereka.

Laporan itu sangat mengkritik kebijakan dan tindakan pemerintah India yang menghasilkan erosi kebebasan beragama komunitas minoritas India. Laporan tersebut menyoroti pencabutan otonomi Kashmir yang dikelola India pada Agustus, disahkannya Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan (CAA) pada Desember, undang-undang anti-konversi dan anti-daging sapi yang tidak demokratis.

Juga, keengganan negara untuk menahan kelompok-kelompok Hindu yang main hakim sendiri. “Pihak berwenang sering melindungi pelaku dari penuntutan dan malah mengajukan tuntutan terhadap korban,” kata laporan itu. Dengan laporan ini, Amerika Serikat (AS) secara resmi mengakui kejahatan pemerintah Modi terhadap minoritas agama India. Tetapi ini tidak cukup.

Pompeo juga perlu mengambil tindakan meminta pertanggungjawaban India. Untungnya, ia memiliki daftar rekomendasi kebijakan yang siap diletakkan di atas mejanya yang dapat membantunya melakukan hal itu. Pada April, Komisi AS untuk Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF), sebuah badan federal independen yang menasihati presiden dan Kongres AS, merilis laporan tahunannya. 

Dalam laporan tersebut, USCIRF menyerukan agar India ditunjuk sebagai Negara dalam Perhatian Khusus (CPC) karena “terlibat dalam dan menoleransi pelanggaran kebebasan beragama yang sistematis, berkelanjutan, dan mengerikan”. Badan federal juga merekomendasikan pengenaan “sanksi” pada pejabat dan lembaga India “yang bertanggung jawab atas pelanggaran berat kebebasan beragama di India ini.

Penunjukan ini akan mengkonfirmasi status India sebagai salah satu pelanggar kebebasan beragama terburuk di dunia, bersama Iran, Pakistan, Arab Saudi, Korea Utara, dan China. Ini akan memperkuat tekanan internasional pada India untuk mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menghentikan kekerasan dan diskriminasi agama. 

Selain itu, ini akan memungkinkan pemerintahan Trump menunjukkan bahwa mereka serius melawan diskriminasi agama, bahkan ketika pelakunya adalah pemerintah sekutu. AS telah lama menutup mata terhadap kegagalan India karena ikatan ekonomi dan strategisnya yang kuat dengan negara itu —India bukan hanya importir utama senjata AS, tetapi juga merupakan mitra kunci AS melawan China di kawasan Indo-Pasifik. 

Tetapi kecenderungan AS untuk mengabaikan pelanggaran hak yang direstui negara di India ini memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi minoritas agama negara itu. Percaya tidak akan menerima tekanan dari AS, pemerintah Modi melembagakan kebijakan tingkat nasional yang melanggar kebebasan beragama, terutama bagi umat Islam, dalam beberapa tahun terakhir. 

Menurut USCIRF, mereka juga terlibat dalam “pidato kebencian dan hasutan untuk melakukan kekerasan”, yang memungkinkan kekerasan anti-minoritas untuk “berlanjut dengan impunitas”. Pada Desember, pemerintah Modi mengesahkan CAA, yang mengecualikan umat Islam dari jalan menuju kewarganegaraan India. 

Banyak yang percaya bahwa pemerintah akan menggabungkan CAA dengan National Register for Citizens (NRC), sebuah akun yang akan mencari dokumen bukti kewarganegaraan India dari generasi ke generasi, untuk menargetkan 200 juta Muslim di India. Jutaan orang India yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan, pasti akan gagal dalam tes NRC ini, seperti yang mereka lakukan pada seorang pilot di negara bagian Assam tahun lalu. 

Menurut USCIRF, ini akan membuat status kewarganegaraan mereka, dan semua hak terkait, “dipertanyakan”. Muslim akan menanggung penghinaan. Pada Februari, beberapa pemimpin dan pendukung utama Partai Bharatiya Janata (BJP) Modi menghasut tindakan kekerasan terhadap demonstran anti-CAA di New Delhi. 

Lebih dari 50 orang tewas dalam aksi itu. USCIRF menyalahkan Polisi Delhi karena “gagal menghentikan serangan dan bahkan berpartisipasi langsung” dalam kekerasan. Menteri Dalam Negeri India Amit Shah, yang pernah dituduh memerintahkan pembunuhan di luar hukum terhadap Muslim, secara langsung mengawasi Polisi Delhi. 

Pada Desember, USCIRF telah meminta Pemerintah AS untuk memberikan sanksi kepada Shah, karena perannya dalam pemberlakuan CAA. 30 juta orang Kristen di India juga menjadi sasaran di Modi, India. Diberdayakan oleh undang-undang anti-kewargaan dan keterlibatan polisi, gerombolan main hakim sendiri menargetkan orang Kristen dengan “kampanye pelecehan, pengucilan sosial dan kekerasan”, menurut USCIRF. 

Alih-alih menangkap para pelaku, polisi “sering menangkap minoritas agama yang telah diserang”. AS perlu menyadari dorongan tanpa henti Modi untuk memaksakan agenda nasionalis Hindu pada akhirnya akan menghancurkan tatanan sosial dan keagamaan India, dan perselisihan internal. 

Ini tidak hanya akan menyebabkan penderitaan besar bagi orang India dari semua agama tetapi juga secara negatif mempengaruhi kepentingan geo-strategis AS di wilayah tersebut. India yang terpecah belah dan dilanda konflik tidak dapat menjadi mitra ekonomi tepercaya bagi AS atau membantunya mengendalikan ambisi China yang sedang tumbuh. Karena itu, Washington berkepentingan untuk menekan India demi kepatuhan yang lebih besar terhadap kebebasan beragama.

Pada 2016, Modi mengatakan kepada Kongres AS bahwa sama seperti “gagasan bahwa semua warga negara diciptakan setara adalah pilar utama dari konstitusi Amerika, bapak pendiri India juga memiliki keyakinan yang sama dan mencari kebebasan individu”.  Konstitusi India adalah “kitab suci” di mana “kebebasan beragama, berbicara, dan kesetaraan semua warga negara, terlepas dari latar belakang, diabadikan sebagai hak-hak dasar,” tambahnya. 

ASS|*

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Aksi simpati nelayan Aceh Utara terhadap pengungsi muslim Rohingya yang terkatung-katung di lautan menjadi perhatian. Meski pemerintah Aceh menolak masuk etnis Rohingya, tapi para nelayan daerah Serambi Mekkah itu tetap mau menolong dan menampung imigran dari Rakhine itu.

Apresiasi terhadap nelayan Aceh disampaikan Anggota DPR, Fadli Zon. Wakil Ketua Umum DPP Gerindra itu memuji rakyat Aceh yang simpati dengan menyelamatkan muslim Rohingya. “Terpujilah rakyat Aceh yg menyelamatkan pengungsi Rohingya, meskipun ada penentangan dr aparat setempat,” tulis Fadli di akun Twitternya, @fadlizon dikutip dari Vivanews, Minggu (28/6).

Dia menyampaikan aksi bantuan rakyat Aceh itu sebagai bagian pengalaman Pancasila sila kedua. “Inilah pengamalan sila kedua Pancasila : “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” tutur Fadli.

Sebelumnya, sejumlah media asing memberitakan aksi heroik nelayan Aceh Utara pada Kamis, 26 Juni 2020. Mereka membantu hampir 100 orang imigran Rohingya yang terkatung-katung dengan perahu di lepas pantai Indonesia.

Imigran asal Rakhine ini dalam kondisi memprihatinkan. Dikutip laporan Aljazeera, sekitar 94 orang etnis Rohingya dilarang masuk daratan Indonesia termasuk Aceh. Larangan ini karena kekhawatiran akan penyebaran virus Corona (Covid-19).

Namun, nelayan Aceh yang melihat kondisi etnis Rohingya langsung gerak cepat menjemput dengan perahu dan mengajak mereka berlabuh di bibir pantai. “Ini murni karena alasan kemanusiaan,” kata salah seorang nelayan Aceh, Aples Kuari.

Salah satu alasannya karena sejumlah perempuan imigran Rohingya itu dalam kondisi hamil. Kondisi memprihatinkan itu ditambah dengan terdampak di tengah laut. “Kami sedih melihat anak-anak dan wanita hamil terdampar di laut,” ujar Aples.

ASS|*