Jakarta | Jurnal Inspirasi
Permintaan Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) agar Prof Dr Din Syamsuddin MA dicopot dari dari Majelis Wali Amanat (MWA) ITB berbuntut panjang. Kini bermunculan pula dukungan untuk Din Syamsuddin yang juga datang dari alumni ITB. Seperti yang disampaikan oleh Koesmawan, alumnus Teknik Industri ITB tahun 1971.

Dikutip dari Gelora, Senin (29/6), dia membuat surat pernyataan dukungan agar Din Syamsuddin tetap menjadi anggota MWA ITB. Surat itu sudah ditandatangani 172 alumni ITB. Ada tiga poin pernyataan yang ditulis dalam pernyataan itu. Pertama, Din Syamsudin telah dipilih oleh Senat Akademik ITB sebagai salah satu anggota Majelis Wali Amanat ITB periode 2019-2024.

“Kami percaya Senat Akademik ITB tentu telah mempertimbangkan dengan matang pengajuan beliau berdasarkan kapasitas kenegarawanan dan intelektualitas yang beliau miliki,” punyi pernyataan.

Kedua, kami bangga bahwa sejauh ini almamater kami ITB selalu menjunjung tinggi kebebasan akademik setiap civitas akademikanya. Dan hal ini merupakan ciri penting suatu perguruan tinggi berkualitas dunia.

“Kami mendukung seluruh civitas akademik ITB termasuk anggota Majelis Wali Amanat ITB, dalam hal ini Prof Dr KH Din Syamsudin, untuk bebas menyampaikan aspirasi dan pandangannya sesuai dengan kapasitas pribadinya, sebagai kontribusi pemikiran bagi bangsa dan negara ini,” bunyi pernyataan ketiga.

Dukungan juga datang dari Rizal Ramli. Dalam ciutannya di akun Twitter-nya @RamliRizal, Sabtu (27/6), dia mengaku malu sebagai alumnis ITB. “Sebagai ex Mahasiswa ITB, saya malu Kampus Ganesha yang hebat, biasa berfikir luas, kok cara berfikirnya jadi super-cupet, dangkal dan hanya pintar menjilat kekuasaan, bukan kritis, analitik dan innovatif. Pantesan sekarang ranking ITB hanya 370-an di dunia,” tulisnya, Sabtu (27/6).

Sebelumnya viral di media sosial tulisan berjudul “ITB Butuh Din Syamsuddin” oleh Dr Syahganda Nainggolan. Dalam surat yang juga dimuat rmol.id Sabtu (27/6) itu Syahganda menyoroti beredarnya pernyataan Ketua MWA ITB Yani Panigoro bahwa Din Syamsuddin akan mengundurkan diri dari anggota MWA ITB karena desakan alumni ITB.

Namun Syahganda curiga itu sebagai alasan tersebut mengada-ada. “Sebab, tuntutan Prof Din Syamsudin mundur dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan Alumni ITB Anti Radikalisme atau Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB,” ujarnya.

Padahal lanjutnya, dalam kealumnian ITB hanya dikenal Ikatan Alumni ITB Pusat dan Ikatan Alumni ITB Daerah serta Ikatan Alumni Jurusan. Semuanya dalam satu wadah resmi yang diketuai Dr. Ridwan Jamaluddin.

“Alasan yang ditujukan terhadap penolakan Din sebagai anggota MWA bahwa Prof Din radikal sangat membingungkan,” kata alumnus Teknik Geodesi dan Geomatika, serta S2 Studi Pembangunan ITB ini. Syahganda beralasan, pertama, Din dikaitkan radikal karena pernah menghadiri acara HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) pada tahun 2007.

Padahal pada tahun 2017, sepuluh tahun kemudian, Presiden Jokowi mengangkat Din Syamsudin sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Pembangunan Perdamaian serta Peradaban Dunia.

Pada saat ditanya wartawan alasan pengangkatan Din setingkat menteri itu, Jokowi menyebutkan dia sudah mengetahui jejak rekam dan pondasi kokoh Din Syamsuddin di bidang tersebut. Bahkan, Jokowi merayunya untuk mau menerima amanah itu demi kepentingan negara. Kedua, lanjut Syahganda, Din disebutkan mengkritik MK (Mahkamah Konstitusi) atas hasil Pilpres 2019 yang lalu.

Alasan ini juga membingungkan. Sebab, Din Syamsuddin kala itu meminta masyarakat agar menerima legalitas hasil Pilpres yang diputuskan MK. Namun tetap perlu menyimpan rasa curiga atas keputusan MK yang terasa ganjil tersebut.

“Dalam posisi ini sebenarnya Prof Din Syamsuddin memberikan kanalisasi pada emosi puluhan juta rakyat yang merasa Pilpres diwarnai berbagai kecurangan. Sehingga, harusnya sikap Prof Din Syamsuddin ini dikatagorikan sikap negarawan, bukan radikal,” jelas Syahganda.

Ketiga, Prof Din Syamsuddin dikatakan banyak mengkritik pemerintahan Jokowi. Hal ini melanggar Statuta ITB dan MWA ITB yang mengatakan bahwa hubungan ITB dan pihak pemerintah harus baik-baik saja. Hal ini sedikit membingungkan, karena ITB dan jajaran profesornya dari dulu tercatat sangat lumrah bersikap kritis terhadap pemerintah.

Pada masa Soeharto, bahkan rumah Rektor ITB Professor Iskandar Alisyahbana dihujani peluru oleh tentara pendukung rezim Soeharto, karena rektor tersebut mendukung gerakan mahasiwa ITB 77/78 yang meminta Soeharto lengser. Sampai akhir hayatnya, Profesor Iskandar Alisyahbana tidak menyesal mendukung gerakan mahasiswa saat itu.

Kebebasan ilmiah telah membuat kampus ITB terkenal menghargai sikap kritis. Dengan demikian, sikap Prof Din Syamsuddin yang saat ini sering kritis terhadap pemerintah Jokowi harus dimaklumi sebagai bagian demokrasi, yang sejak dulu diperjuangkan ITB.

ASS|*

Jakarta | Jurnal Inspirasi
China memberangkatkan 20 orang pelatih bela diri ke dataran tinggi Tibet untuk melatih tentara. Tidak disebutkan apa alasan dibalik keputusan itu, tetapi hal ini terjadi setelah setidaknya 20 tentara India tewas dalam bentrokan dengan pasukan China di perbatasan di dataran tinggi Himalaya. Berdasarkan perjanjian pada 1996, pasukan India dan China dilarang membawa senjata api atau bahan peledak di perbatasan Himalaya.

Dikutip dari BBC, Senin (29/6), China sejauh ini belum mengumumkan tentang jumlah korban di pihaknya, sementara India mengatakan 76 orang tentaranya terluka. Pemberitaan mengenai kehadiran pelatih bela diri bagi tentara China dilaporkan oleh kantor berita resmi China pada 20 Juni, menurut media Hong Kong.

Stasiun televisi CCTV mengatakan 20 pelatih bela diri dari Enbo Fight Club akan bermarkas di ibu kota Tibet, Lhasa, walaupun media China tidak mengonfirmasi apakah individu-individu tersebut akan melatih pasukannya di perbatasan dengan India. China dan India – keduanya memiliki kekuatan nuklir – saling menyalahkan terkait bentrokan di Lembah Galwan di Ladakh pada 15 Juni lalu.

Kawasan tersebut, yang sebagian berupa dataran tinggi dengan iklim yang keras, tidak jauh kawasan Aksai Chin, kawasan sengketa yang diklaim oleh India tetapi dikendalikan China. Terbunuhnya para personel tentara akibat bentrokan itu merupakan kasus kematian pertama pada perjalanan bentrokan kedua pihak dalam hampir setengah abad.

Bagaimanapun, ketegangan lama antara India dan China mengenai LAC (Garis Kendali Aktual), sebutan terhadap perbatasan yang disengketakan kedua negara, meningkat kembali dalam pekan-pekan menjelang insiden kekerasan tersebut.

ASS|*

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Ancaman reshuffle terhadap jajaran menterinya di Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo jadi guyonan politikus Fahri Hamzah.  Ultimatum Jokowi malah membuat heran Fahri. Pendiri Partai Gelora itu mempertanyakan kemarahan Jokowi yang baru dimunculkan. Padahal, dari keterangan video yang diunggah Sekretariat Presiden, kemarahan Jokowi itu terjadi pada 18 Juni 2020 saat rapat Kabinet di Istana Negara. Namun, baru diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6).

Fahri mempertanyakan kenapa jarak marah dan terdengar marah Jokowi soal reshuffle bisa sampai 10 hari. “Berita Hari ini: Presiden marah 18 Juni 2020. Terdengar marah 28 juni 2020. Jarak Marah-Terdengar 10 hari. Apa yang terjadi?,” tulis Fahri di akun Twitternya, @Fahrihamzah yang dikutip dari Vivanews, Senin (29/6). Fahri dalam cuitan berikutnya pun bertanya apakah kemarahan Jokowi mewakili perasaan netizen.

Jokowi sebelumnya menyampaikan kemungkinan adanya kebijakan reshuffle sampai pembubaran lembaga bila dibutuhkan. Menurut dia, situasi saat ini mesti disikapi dengan langkah luar biasa atau extraordinary. Jokowi mengatakan akan melakukan upaya apapun untuk kepentingan 267 juta takyat Indonesia.

“Saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan. Akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara. Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya,” kata Jokowi dalam video rapat Kabinet tanggal 18 Juni 2020, di Istana Negara, sebagaimana diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu, 28 Juni 2020.

Di video itu, Jokowi berbeda gaya bicaranya. Nada bicara meninggi. Menurutnya, jajaran kabinet Indonesia Maju harus punya satu kesamaan pikiran dan bisa bekerka keras menyangkut kondisi negara saat ini dalam kondisi krisis akibat pandemi Covid-19.

ASS|*

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Di antara ratusan kandidat vaksin Covid-19, kini mengerucut ada AstraZeneca dan Moderna. Pengembangan vaksin Corona ini semakin gencar dilakukan agar dapat tersedia secepat mungkin mengatasi pandemi. Calon vaksin yang dikembangkan AstraZeneca merupakan vaksin yang dinilai paling maju dalam hal pengembangan.

AstraZeneca dikembangkan perusahaan Inggris, bekerjasama dengan Universitas Oxford. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Ilmuwan Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO) Soumya Swaminathan.

Swaminathan mengatakan, kandidat vaksin corona lainnya yang dikembangkan Moderna, perusahaan bioteknologi asal Amerika Serikat, dinilainya juga tidak jauh di belakang Astrazeneca. Menurut Swaminathan, dari sekitar 200 kandidat vaksin corona, 15 di antaranya telah memasuki uji klinis. “WHO sedang dalam pembicaraan dengan beberapa produsen asal China seperti Sinovac tentang vaksin potensial,” ujar Swaminathan dikutip dari Kompas, Senin (29/6).

Swaminathan menyerukan agar mempertimbangkan untuk berkolaborasi dalam uji coba vaksin corona, mirip dengan uji coba solidaritas WHO yang sedang berlangsung untuk obat-obatan. “Tapi saya pikir AstraZeneca tentu memiliki cakupan yang lebih global saat ini dalam hal di mana mereka melakukan dan merencanakan uji coba vaksin mereka,” kata Swaminathan.

Pendanaan Koalisi pimpinan WHO melawan pandemi corona meminta bantuan pemerintah dan sektor swasta untuk membantu mengumpulkan dana 31,3 miliar dollar AS atau sekitar Rp 449 triliun dalam 12 bulan ke depan. Dana tersebut untuk mengembangkan dan memberikan tes, perawatan, dan vaksin untuk penyakit tersebut. Anggaran sebanyak 3,4 miliar dollar AS telah dikontribusikan untuk koalisi sampai saat ini, sehingga masih kurang pendanaan 27,9 miliar dollar AS. 

WHO bekerja sama dengan koalisi besar organisasi pengembangan obat, pendanaan dan distribusi di bawah apa yang disebutnya ACT-Accelerator Hub. Inisiatif ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan memberikan 500 juta tes corona dan 245 juta program pengobatan baru untuk penyakit ini ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah pada pertengahan 2021. WHO juga berharap 2 miliar dosis vaksin, termasuk 1 miliar yang akan dibeli oleh negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, akan tersedia pada akhir tahun 2021.

ASS |*

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Pihak Istana sengaja merilis video Presiden Joko Widodo marah dalam sidang kabinet paripurna agar diketahui publik. Mulanya, Sidang Kabinet Paripurna itu dihelat tertutup dan sudah 10 hari video itu tersimpan, namun akhirnya diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6). Jokowi meminta para menterinya bekerja lebih keras lagi untuk masyarakat di masa pandemi Covid-19. Ia menyebut situasi saat sekarang sudah semestinya diatasi dengan langkah-langkah yang luar biasa atau extraordinary. Jokowi bahkan mengultimatum akan reshuffle kabinet, bila itu dibutuhkan.

“Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan. Akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara. Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran kemana-mana saya,” kata Jokowi dalam video rapat Kabinet tanggal 18 Juni 2020, di Istana Negara, sebagaimana diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6).

Dalam rapat itu, Jokowi tampak meninggi bicaranya. Ia meminta jajaran kabinetnya mempunyai satu kesamaan pikiran bahwa saat ini dalam situasi krisis. Karena itu ia menegaskan agar para kabinetnya bekerja keras. “Saya betul-betul minta pada bapak ibu dan saudara sekalian mengerti, memahami apa yang tadi saya sampaikan. Kerja keras, dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Kecepatan dalam suasana seperti ini sangat diperlukan,” ujarnya.

Jokowi meminta para menterinya tidak takut bila saat mengambil kebijakan untuk masyarakat namun tidak memiliki dasar hukum. Jokowi menyatakan siap buka jalan bagi para menterinya untuk melakukan tindakan extraordinary, seperti Perpes dan Perppu, sehingga Covid-19 bisa benar-benar teratasi di Tanah Air.

“Kecepatan dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Tindakan-tindakan di luar standar saat ini sangat diperlukan dan manajemen krisis. Sekali lagi kalau payung hukum masih diperlukan saya akan siapkan. Saya rasa itu,” imbuhnya.

ASS |*