Atase Pertanian KBRI di Wahington DC Hari Edi Soekirno menyarankan petani milenial dan pelaku usaha agrisbisnis untuk membuat produk yang bisa dijual secara retail online. “Ini adalah clue atau petunjuk agar kita bisa melakukan ekspor yang jelas – jelas pembelinya sudah menanti di luar negeri khususnya Amerika Serikat, “ ujarnya saat berbicara diacara Brokoli (Ngobrol Asyik via Online) program sharing knowledge, inovasi Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor belum lama ini.
Ia melanjutkan, semua produk pertanian sudah dalam bentuk olahan dalam berbagai bentuk baik minuman, bubuk/powder, coklat, selai dan saos. Semuanya laku di pasaran. “Mereka tidak lagi membuat salad yang dicampur – campur, harus mencuci piring. Breakfast mereka hanya wafer – wafer, bekal anak – anak juga cukup wafer,“ tuturnya.
Selain itu saat ini trend statistik belanja online pembeli di AS menurut US Online Grocery Shopping adalah 48 persen dan 59 persen sisanya akan segera mengikuti. Diperkirakan pada tahun 2022 pembeli online di AS adalah 70 persen. Belanja online dinilai lebih cepat, murah dan kualitasnya terjamin.
Trend lainnya yakni makan cepat. Ini sudah berlaku di AS. Kata Hari masyarakat AS menganut trend “time is money”. Segala sesuatu harus cepat, sarapan cepat, makan cepat, berangkat ke kantor cepat, sehingga ekspor produk olahan siap saji sangat dianjurkan.
Kata Hari Jarak yang jauh sangat beresiko bagi Indonesia untuk mengirimkan produk – produk segar ke negeri Paman Sam tersebut. “Indonesia jauh sekali dari Amerika Serikat. Memerlukan 45 hari shipping, container baru tiba di AS, sehingga jika yang dikirim adalah buah segar sudah pasti matang dijalan dan kemungkinan ketika sampai dilokasi sudah over matang menjurus ke busuk, “ jelasnya.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan pertanian adalah kekuatan yang luar biasa di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan ekspor yang dilakukan dari berbagai wilayah Indonesia setiap harinya.
Mengenai ekspor produk olahan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Dedi Nursyamsi menekankan agar petani milenial tak hanya bermain di on farm, tetapi juga terjun dan menguasai sektor pertanian dari hulu hingga hilir. Bahkan mulai terjun menguasai industri olahan.
Kata Dedi petani milenial harus memiliki jiwa entrepreneurship yang tinggi artinya jiwa wirausaha yang tinggi dan mempunyai kepekaan terhadap peluang-peluang keuntungan. Jika industri olahan berhasil dikuasai dengan baik, maka akan memberikan nilai tambah yang cukup besar atas produk yang dihasilkannya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 01.23 WIB, Rabu (25/11) dini hari. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan penangkapan tersebut.
Bersama Edhy Prabowo, tim penindakan KPK juga mengamankan keluarganya beserta pegawai KKP. “Ada beberapa dari pegawai KKP dan keluarga yang bersangkutan,” ujar Ghufron, Rabu (25/11).
Ghufron mengatakan, penangkapan Edhy berkaitan dengan kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur.
Wakil Ketua KPK lainnya, Nawawi Pomolango juga membenarkan penangkapan, namun belum dapat menjelaskan secara rinci mengenai penangkapan tersebut. “Yang jelas OTT yang berhubungan dengan tugas-tugasnya sebagai Menteri KKP,” jelas Nawawi.
Edhy Prabowo sendiri menjabat sebagai Menteri KKP baru setahun satu bulan. Penangkapan ini membuat Edhy menjadi menteri Joko Widodo pertama di periode kedua yang terseret kasus hukum oleh KPK. Edhy diduga ditangkap karena terkait kasus ekspor benih lobster.
Edhy Prabowo menjadi Menteri Jokowi yang merupakan representasi partai Gerindra. Bersama Prabowo Subianto, Edhy Prabowo menjadi dua ‘wakil’ Gerindra di Kabinet Indonesia Maju. Ia diperkenalkan sebagai menteri Jokowi pada 21 Oktober 2019 saat menghadap ke Istana bersama Prabowo.
Dikutip dari Kumparan, sebelum menjadi menteri, Edhy Prabowo merupakan anggota DPR. Ia sudah menjadi anggota DPR dari Gerindra sejak 2009 hingga 2019 kemarin sebelum ditunjuk menjadi menteri. Edhy Prabowo sejak lama menjadi anggota Komisi IV DPR.
Menteri Jokowi di periode pertama yang ditangkap KPK
Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, ada beberapa menteri yang ditangkap KPK. Mereka adalah:
1. Idrus Marham
Saat menjadi Mensos, Idrus Marham terseret kasus hukum oleh KPK. Idrus divonis 3 tahun penjara dalam kasus suap pembangunan PLTU MT Riau 1. Ia terbukti berperan menjadikan Blackgold Natural Resources Ltd menang dalam proyek PLTU. Ia menerima uang dari Johannes Kotjo atas jasanya. Selain menjadi Mensos, saat itu Idrus merupakan Sekjen Golkar.
2. Imam Nahrawi
Menpora Jokowi di periode pertama Imam Nahrawi juga ditangkap KPK. Ia sudah divonis 7 tahun penjara karena menerima suap dan gratifikasi. Vonis dijatuhkan pada 29 Juni 2020.
Imam Nahrawi yang merupakan politikus PKB ini dinilai terbukti menerima Rp 11,5 miliar. Suap diberikan Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jenderal KONI dan Jhonny F Awuy selaku Bendahara Umum KONI.
Suap bertujuan untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah Kemenpora untuk KONI tahun kegiatan 2018. Saat ini, kasusnya masih dalam tahap kasasi.
Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az Zanad dari Al A’raj dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, maka hendaklah dia ikuti.
Pernyataan Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman yang meminta supaya Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan bila memang perlu terus memantik reaksi publik. Bahkan, Dudung dengan lantang mengaku yang memerintahkan para prajurit TNI untuk menurunkan baliho-baliho bergambar Imam Besar FPI, Habib Muhammad Rizieq Shihab di sejumlah wilayah Ibu Kota Jakarta.
Tak tanggung-tanggung, alutsista TNI dikerahkan cuma untuk menurunkan baliho dengan wajah Habib Rizieq. Akibatnya, aksi TNI itu mendapat kritik keras dari sejumlah pihak, termasuk mantan Kepala BIN, Letjen (Purn) TNI Sutiyoso atau biasa disapa Bang Yos.
Kemudian, warganet pun kembali mengunggah pidato mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Tampaknya, orasi Gatot dikait-kaitkan dengan sikap Pangdam Dudung yang diduga terlibat dalam kegiatan politik sipil. Video orasi Gatot ini diunggah kembali oleh akun Youtube Aswaja TV pada Minggu, 21 November 2020, yang berjudul ‘Tamparan Keras Jenderal Gatot Nurmantyo kepada Pangdam Jaya yang Ingin Bubarkan FPI’.
Dalam video tersebut, Gatot mengingatkan para prajurit TNI harus netral, termasuk Polri. Menurut dia, apabila ada pimpinan-pimpinan TNI di wilayah yang mengajak tidak netral, membantu salah satu, maka disebut pengkhianat dan pelacur politik yang menjual institusi untuk kepentingan pribadi.
“Pemimpin-pemimpin seperti ini suatu saat rela mengorbankan nyawa anak buah untuk kepentingan pribadi. Saya ingatkan ini,” kata Gatot dikutip dari Youtube, Selasa (24/11).
Ia mengatakan, TNI adalah anak kandung rakyat, sehingga seluruh prajurit TNI harus netral ketika rakyat berkelahi. Sebab, rakyat percaya bahwa TNI sebagai penengah. “Semoga didengar oleh seluruh prajurit TNI. Jangan ikuti pemimpin yang menjual TNI, jangan ikuti pemimpin yang pelacur politik,” ujarnya.
Wali Kota Bogor Bima Arya meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor untuk menyiapkan skenario terburuk mengantisipasi lonjakan tersebut, terlebih jelang akhir tahun 2020.
“Pertambahan pasien masih tinggi mendekati angka 50 kasus per hari. Saat ini, rata-rata masih di 40-an, jangan sampai 50. Makanya saya bilang testing, tracing dan treatment harus ditingkatkan lagi. Saya minta unit lacak dimaksimalkan lagi di wilayah,” ungkap Bima, Selasa (24/11).
Bima menambahkan, Pemerintah Kota Bogor juga akan mulai menyiapkan alternatif RS darurat apabila situasi semakin tinggi lonjakan kasusnya. “Saya perintahkan untuk mengantisipasi skenario terburuk. Skenario terburuknya itu kan tidak ada lagi tempat tidur tersisa. Kalau OTG masih bisa, tapi kalau fasilitas mediskan beda, perlu SDM dan alat kesehatan. Begitu (lonjakan dahsyat) itu terjadi bahaya sekali. Dan sekarang indikasinya sudah ke arah situ,” ujar Bima.
“Saya minta bukan hanya menambah ruang isolasi. Tapi mulai disiapkan alternatif RS darurat seperti Wisma Atlet di Jakarta apabila situasi semakin tinggi lonjakannya. Artinya tidak cukup isolasi karantina untuk orang tanpa gejala, tetapi orang yang dengan gejala juga memerlukan perawatan. Harus disiapkan,” tambahnya.
Bima Arya mengaku, tidak mungkin mengandalkan RS swasta untuk menambah ruang isolasi. Tidak itu saja, kata Bima, tidak mungkin juga RSUD dijadikan 100 persen untuk menangani Covid-19 karena ada pasien umum lainnya juga yang harus dilakukan perawatan. Saat ini ada 200 pasien non-Covid yang sedang dirawat di RSUD Kota Bogor.
“Itu sangat tidak memungkinkan. Yang jantung bagaimana, yang diabetes bagaimana, yang cuci darah bagaimana, yang kanker bagaimana. Itu harus tetap kita rawat, itu tanggung jawab kita juga. Jadi saya minta tolong dicari tempatnya (RS Darurat) atau jejaring dengan Kabupaten Bogor. Tidak bisa itu kalau kita hanya mengharapkan RS swasta untuk menambah itu. Nambahnya paling satu atau dua. Saya khawatir terjadi lonjakan, tidak menampung dimana-mana,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Direktur Utama RSUD Kota Bogor dr Ilham Chaidir menyatakan, bahwa pihaknya bisa menargetkan penambahan tempat tidur untuk perawatan Covid-19 hingga 120 unit. Namun, ada persoalan lain, yakni tenaga perawat yang bertumbangan karena 7 bulan full bertugas.
“Kemarin kapasitas bisa 100 tapi karena SDM 7 bulan terus full, ada yang sudah bertumbangan sakit. Jadi kondisinya saat ini sedang merekrut pegawai kontrak yang baru untuk memenuhi 120 tempat tidur sesuai target. Target kita 120 tempat tidur, itu nomor dua paling banyak se-Jawa Barat,” kata dr Ilham.
PSBMK Diperpanjang
Dalam rapat tersebut juga sekaligus diumumkan perpanjangan Pembatasan Sosial Berbasis Mikro dan Komunitas (PSBMK) di Kota Bogor mulai 25 November hingga 8 Desember 2020 sesuai dengan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 440.45-835 Tahun 2020. “Jadi masih belum aman, saya ingatkan waspada terus. Terbanyak masih dari klaster keluarga,” ungkap Bima.
Data kasus Covid-19 per 24 November 2020 yang dirilis Dinas Kesehatan Kota Bogor menunjukan bahwa ada penambahan sebanyak 45 kasus atau menjadi 3.063. Dengan rincian sembuh atau selesai isolasi 2.468, masih sakit 504, dan meninggal 91.
Keinginan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berhutang kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp768 miliar untuk pembangunan Stadion Pajajaran, ditolak langsung oleh DPRD Kota Bogor.
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan bahwa dari sisi peruntukan pembangunan Stadion Pajajaran bukan sebuah prioritas di tengah pandemi Covid-19 lantaran kehadiran infrastruktur itu tidak menjamin akan menggeliatkan perekonomian rakyat. Apalagi angka yang diajukan cukup fantastis atau sepertiga dari APBD Kota Hujan.
“PEN itu dibayar melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang dipotong pertahunnya sebesar Rp127 miliar. Pembayarannya dimulai pada tahun ketiga hingga kedelapan, sejak dana PEN dicairkan,” ucap Atang.
Pemotongan DAU tersebut, kata Atang, akan memberatkan APBD hingga delapan tahun kedepan. Apalagi, kebutuham Kota Hujan setiap tahun meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, yang membutuhkan kenaikan biaya kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.
“Selain itu, kita pun tak tahu kebutuhan Kota Bogor mendatang seperti apa? DAU itu kan dapat mengcover sesuatu hal yang bersifat darurat. Bila dipotong tentu akan memberatkan APBD,” katanya.
Atang menjelaskan, setiap tahun Kota Bogor mendapat kucuran DAU sebsar Rp770 miliar, apabila setiap tahun dipangkas Rp127 miliar, maka Kota Hujan akan kehilangan 15 persen dari total dana tersebut.
“Sedangkan total yang mesti dikembalikan, termasuk bunga dan biaya administrasi adalah Rp785 miliar. Jadi kalau hanya digunakan membangun stadion itu belum mendesak dan prioritas serta berdampak pafa ekonomi. Makanya kami sepakat menolak rencana itu. Pemkot pun bersepakat tak melanjutkan usulan pembangunan stadion,” katanya.
Kendati demikian, Atang menegaskan bahwa Pemkot Bogor tetap boleh mengajukan PEN tetapi peruntukannya bagi pembangunan fasilitas kesehatan, pasar rakyat dan infrastuktur publik. Namun, nominalnya tidak sefantastis pembangunan stadion. “Ya, kalau hanya Rp200 sampai Rp300 miliar nggak apa-apa. Sebab tak terlalu memberatkan APBD,” katanya.
Lebih lanjut, kata Atang, bila Pemkot Bogor tetap keukeuh membangun Stadion Pajajaran dengan cara menggandeng investor atau sistem Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hal itu tak menjadi masalah. Asalkan, mekanismenya jelas dan sesuai dengan aturan serta sistem bagi hasil yang menguntungkan pemerintah.
Sementara itu, Anggota DPRD Fraksi PPP, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) mengatakan bahwa pada prinsipnya jajaran DPRD Kota Bogor menyambut baik upaya pemerintah pusat membuka keran program kegiatan PEN berupa pinjaman bagi daerah untuk percepatan pemulihan dampak pandemi.
Akhmad Saeful Bakhri
Namun, pemanfaatan program kegiatan tersebut oleh Pemkot Bogor harus benar-benar didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan prioritas, yang memiliki daya ungkit tinggi dalam ‘recovery effect’ pandemi Covid-19 di sektor-sektor strategis yang dibutuhkan.
“Sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi seharusnya menjadi prioritas utama, mengingat ini adalah dana pinjaman yang harus dikembalikan dalam kurun waktu masa jabatan wali kota,” katanya.
Selain menentukan prioritas sektor yang akan ditangani dengan PEN, perlu juga diperhatikan masa pinjaman yang akan membebani APBD dalam kurun waktu yang lama. Bahkan, melebihi masa bhakti wali kota maupun masa bakti DPRD saat ini. Seharusnya, kata dia, masa pinjaman ditentukan dalam kurun waktu masa bakti kepala daerah saat itu saja, sehingga tidak membebani masa pemerintahan yang akan datang.
Ia juga menyoroti perumusan program kegiatan ini agar jangan berkesan terburu-buru, dengan tidak didasarkan pada analisa-analisa dan kajian-kajian yang matang.
“Apa saja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda dan Olahrgaa (Dispora) Kota Bogor dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, red) 2019-2024? Apakah revitalisasi GOR Pajajaran menjadi salah satu program kegiatan utama pendukung pencapaian IKU tersebut,” tandas pria yang akrab disapa ASB itu.
Menurutnya, dalam Feasibility Studies (FS) dan masterplan revitalisasi GOR Pajajaran yang telah disusun, tentunya ada tahapan-tahapan pembangunan yang direkomendasikan. Mengingat waktu, kemampuan anggaran pemkot dan lainnya.
“Dengan kajian bahwa revitalisasi tersebut akan memiliki daya ungkit pemulihan ekonomi, terutama akibat Covid-19, pemulihan ekonomi dengan sasaran masyarakat di level mana? bawah, menengah atau atas,” ucapnya.
Bila Pemkot Bogor ingin tetap memanfaatkan PEN, ia mempersilahkan namun dengan syarat perioderisasi sesuai batasan masa jabatan wali kota, atau mencari alternatif sumber dana lain dari pusat seperti GOR Pakansari, Kabupaten Bogor atau kerjasama dengan pihak swasta
“Sekarang RSUD nggak jadi dibangun gedung tambahannya, karena nggak punya duit, kenapa pinjaman buat bangun stadion bukan RSUD,” ucapnya.
Terpisah, Wali Kota Bima Arya mengatakan, Pemkot Bogor dan DPRD sudah menyepakati untuk tidak melanjutkan usulan pinjaman untuk pembangunan Stadion Pajajaran. Namun, pinjaman yang dalam usulannya mencapai Rp768 miliar akan diproyeksikan untuk membangun infrastruktur lain.
“Pemkot dengan DPRD sudah menyepakati untuk tidak melanjutkan usulan stadion, diganti dengan opsi lain. Ini masih dilakukan kajian yang dilakukan oleh Dinas PUPR. kemungkinan dialihkan ke infrastruktur jalan, tapi sekarang kita cari yang DED (Detail Engineering Design) siap,” kata Bima.
Kata dia, setelah didiskusikan dengan DPRD, alokasi jumlahnya terlalu besar jumlah, sehingga tidak memungkinkan melalui PEN. Apalagi, bila nantinya setelah persetujuan dana yang turun tidak sesuai atau lebih rendah dari usulan, dan itu belum mencukupi pembangunan Stadion Pajajaran.
“Apabila nantinya PEN turun sampai Rp500 milar, GOR dan stadion juga tidak jadi semua. Kenapa kemarin kita ajukan itu, karena rencana itu dokumennya yang paling siap. Kami berharap sebetulnya Kementerian Keuangan itu memenuhi semua usulan. Kami dapat kabarnya kementerian tak memenuhi semua, kemungkinan hanya 60 persen,” jelas politisi PAN itu.
Terkait cicilan PEN, Bima menyebut bahwa tenor tersebut memang kebijakan dari pemerintah pusat. “Kalau disetujui, dua tahun pertama tidak membayar apa-apa dan baru pada 2023 mulai mencicil selama enam tahun. Tahun ketiga baru nyicil sampai kedelapan. Kalau pinjam hanya Rp200 miliar, cicilannya lebih murah,” katanya.
Bima juga menyatakan bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak akan terlalu berdampak terhadap APBD karena sudah dihitung oleh Kementerian Keuangan. Bahkan, APBD Kota Bogor disebut sangat memungkinkan untuk melakukan pinjaman. Hanya tinggal membicarakan besaran cicilan dengan DPRD.
“Ini kesempatan langka. Sepertinya hanya beberapa kota saja yang dapat. Saat ini ada 20 kota dan kabupaten yang mengajukan. Tapi kan harus ada perencanaan dan DED,” tukasnya.
Ular sanca batik berukuran 3,5 meter gegerkan warga Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal pada Selasa (24/11) dinihari. Lantaran hewan melata itu ditemukan di pekarangan rumah salah seorang warga bernama Daud (45).
Kepada wartawan, Kepala Bidang (Kabid) Pemadam Kabakaran (Damkar), M. Ade Nugraha mengatakan bahwa saat ditemukan ular tersebut sedang memangsa seekor ayam yang ada di pekarangan tersebut.
“Ular pertama kali ditemukan pada pukul 05.00 WIB oleh pemilik rumah. Saat itu sanca tersebut tengah melilit seekor ayam jago di dalam kandang yang ada di pekarangan,” ujar Ade saat ditemui di kantornya, Selasa (24/11).
Menurut dia, saat musim hujan ular cenderung memasuki pekarangan warga untuk memangsa unggas atau memangsa hewan peliharaan.
“Itu yang harus diantisipasi oleh warga. Sebaiknya halaman sekitar rumah selalu dibersihkan dan kalau misalkan pagar dipahari jangan sampe ada celah sehingga ular apapun bisa masuk ke pekarangan,” katanya.
Kata Ade, apabila warga menemukan ular dan tak tahu cara menangani segera menghubungi petugas pemadam kebakaran.
“Sebelum menghubungi Damkar jgn diapa-apakan ularnya. Kalau misalkan tak tau apakah ular itu berbisa atau tidak, jangan ditangani sendiri berbahaya lebih baik diamkan saja, jangan sampai masuk ke rumah,” pungkasnya.
Tekanan pandemi Covid-18 dan ekonomi Indonesia yang belum membaik memberikan tekanan yang berat. Pengusaha restoran banyak yang memilih menutup usahanya secara sementara bahkan permanen di restoran-restoran yang berada di pusat perbelanjaan.
Wakil Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Sudrajat mengatakan kondisi bisnis restoran khususnya di DKI Jakarta saat ini sudah sangat parah. “Restoran banyak yang tutup, saya survei ke lapangan mal di Jakarta Selatan, kelihatan sepi, dan malah mau siap-siap untuk tutup. Sudah parah banget,” kata Founder Breso Resto & Coffee dan De Solo Boutique Hotel, Selasa (24/11).
Ia mencontohkan gerai restoran Breso Resto & Coffee miliknya di Jakarta, kini dua gerai sudah tutup, sedangkan satu gerai lagi tetap buka tapi dengan operasi yang sangat terbatas. Ia mengatakan terpaksa tetap membuka restorannya karena kasihan dengan para pegawai.
“Restoran yang masih buka, pekerja satu hari masuk, satu hari libur. Biasanya satu gerai ada 20 karyawan, sekarang hanya 6 karyawan saja,” keluhnya.
Sudrajat mengakui pemerintah memang berat dalam mengatasi covid-19, sebab bila aktivitas terlalu dibuka maka kasus akan meningkat. Bila kasus covid-19 sudah meningkat, maka ujung-ujungnya bisnis dan ekonomi makin tertekan. “Saya berpikir kalau berkepanjangan terus, pebisnis makin berat, ya udah sekalian saja kayak di Bali, nyepi dua pekan,” katanya.
Soal kondisi restoran yang makin berat khususnya di DKI Jakarta, juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bidang restoran Emil Arifin mengatakan fenomena bertumbangan restoran sangat tampak di mal-mal di DKI Jakarta.
“Coba sekali-kali ke mal, cuman ada beberapa restoran di mal-mal yang buka. Saya cek di PIM, Kokas, Senayan City, masih banyak restoran yang tutup,” kata Emil kepada CNBC Indonesia, Selasa (24/11).
Ia mengatakan berdasarkan data survei September 2020 dari sekitar 9.054 restoran di DKI Jakarta, sebanyak 4.469 restoran dilakukan survei termasuk yang operasi mal. Hasilnya sebanyak 1.033 restoran atau sekitar 10% dengan berat hati terpaksa tutup selamanya alias permanen karena tak kuat lagi.
Sedangkan sebanyak 429 restoran tutup sementara alias masih bisa buka lagi sambil menunggu perkembangan. Emil memperkirakan ada sekitar 4.000 lebih restoran di pusat perbelanjaan. Sebagian besar disebutnya juga sudah menutup operasi. Ia mendesak agar PSBB Transisi di DKI Jakarta diperlonggar agar memberi napas bagi pebisnis restoran terutama soal batas 50% pengunjung mal.
Aksi pencurian kotak amal dilakukan terang-terangan. Pelaku yang diduga berkendara mobil terekam kamera CCTV di salah satu Indomart, tepatnya di Jala Raya Raya Moh Toha, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, Selasa (23/11).
Berdasarkan rekaman CCTV yang beredar, seorang lelaki berkaus putih mencuri kotak amal didepan minimarket pada Senin (22/11) sekitar pukul 09. 30 Wib. Menurut keterangan pegawai minimarket, Fikri (19), pencurian kotak amal di Indomart sudah dua kali terjadi dan para pelaku mengendarai mobil saat melakukan aksinya.
“Kejadiannya kemarin, ada dua orang pelaku satu orang turun dari mobil. Sudah duakali, yang kejadian pertama tanggal 19 bawa mobil Avanza dan pada tanggal 23 November, mobilnnya Ayla,” katanya.
Kapolsek Parungpanjang Kompol Suharto membenarkan, pelaku melakukan aksinya di siang hari. Pertama pukul 09. 00 WIB dan yang kedua pukul 13. 00, serta para pelaku dengan mengendarai mobil.
“Nanti kita selidiki, ada nomor polisi yang digunakan pelaku plat mobilnya bodong apakah tidak. Dari keterangan saksi pegawai Indomart, pelaku membawa mobil merk Ayla saat ngambil kotak amal sempat ijin ke pagawai,” kata Kapolsek saat dikonfirmasi.
Lanjut Suharto, pihaknya menghimbau kepada pihak korban atau yang dirugikan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar melakukan tahapan penyelidikan. “Kita akan panggil korban, tadi juga dari Babinkatibmas sudah turun ke lokasi, nanti pihak korban akan dipanggil karena sampai saat ini kami belum menerima laporan, “pungkasnya.
Desa Sumurbatu, Kecamatan Babakan Madang menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) jelang pemilihan Pilkades 2020, bertempat di aula Desa Sumurbatu yang turut dihadiri oleh 4 calon kepala desa, BPD, Kades Pjs desa Sumurbatu, panitia pilkades, Sekcam Babakan Madang, Babinsa dan Babinmas desa Sumurbatu serta para ketua RT dan RW, Selasa (24/11).
Dalam penjelasananya Ketua Panitia Pilkades Desa Sumurbatu, Baenuri mengatakan bahwa dengan diadakannya DPT saat ini untuk menetapkan jumlah pemilih saat pilkades nanti, maka setelah rapat ini diharapkan tidak ada lagi yang protes atau melakukan penambahan untuk DPT.
“Jumlah DPT yang sudah ditetapkan saat ini adalah 5.809 suara yang akan mengikuti pemilihan pilkades 20 Desember 2020 mendatang,” jelasnya.
Pjs Kepala Desa Sumurbatu Iskandar mengatakan jika 3 hari sebelumnya pihaknya sudah mengadakan DPS (Daftar Pemilih Sementara), dalam jangka waktu tersebut akhirnya ditetapkan DPT. Dengan daftar yang sudah ditetapkan maka calon kepala desa akan menandatangi lembar per lembar yang artinya menyetujui apa yang dirapatkan dalam menentukan DPT.
“Jadi saya harapkan setelah ini tidak ada lagi pengajuan nama untuk ditambahkan menjadi DPT sekalipun itu warga Sumurbatu asli, karena kami sudah memberikan waktu yang cukup panjang untuk menentukan DPT agar divalidasi dan dikroscek ke masyarakat.”
“Semoga kegiatan pilkades ini berjalan lancar, dan saya harapkan tidak ada lagi perihal DPT karena hari ini sudah ditentukan, jadi tidak ada lagi penambahan atau pengurang setelah penentuan DPT hari ini kecuali meninggal dunia, tinggal kita pikirkan untuk tahap selanjutnya yaitu penentuan nomor urut dan seterusnya,” pungkas Iskandar.
