Jonggol | Jurnal Inspirasi

Warga Desa Balekambang berbondong-bondong mendatangi Kantor Desa untuk melakukan registrasi migrasi Kartu KKS dari Bank BNI ke Bank Mandiri, Senin (1/2). TKSK Kecamatan Jonggol, Dudi menyampaikan, kegiatan hari ini merupakan kegiatan perdana pembagian kartu KKS kepada 376 KPM yang memerima BENT dan PKH, namun belum semua terealisasi karena terkendala nomor NIK dan sudah meninggal dan tidak memiliki ahli waris.

“Iya hari ini registrasi pembagian Kartu KKS migrasi dari Bank BNI ke Bank Mandiri, baik untuk penerima BPNT maupun PKH, namun belum rampung karena terkendala beberapa hal,” ata Dudi kepada Jurnal Bogor.

Senada, Kepala Desa Balekambang, Anap Setiawan mengatakan, untuk kegiatan berjalan dengan lancar dan selalu mematuhi protokol, dan pihaknya menghimbau kepada masyaakat untuk lebih ditingkatkan kesadarannya jika memang sudah merasa mampu dan masih bisa mandiri untuk melaporkan diri ke desa agar bantuan yang didapatkannya bisa dialihkan ke warga yang memang membutuhkan dan susah.

“Disini masih 60% tingkat kemiskinan di masyarakat yang kata gorilla menengah kebawah, oleh karena itu mereka pasti menanyakan jika ada bantuan yang turun tak jarang menyerang desa jika tidak kebagian,” kata Anap Setiawan.

Dia berharap agar masyarakat yang menerima bantuan bersyukur dan untuk yang belum tersentuh bantuan agar bersabar karena kebijakan bukan ada di kepala desa.

** Nay Nur’ain

Gunung Putri | Jurnal Bogor

Mendapati aduan dari masyarakat perihal kondisi Kali Citongtut yang berada di Gunung Putri, membuat anggota komisi 3 dari fraksi PKS Achmad Fathoni turun langsung meninjau lokasi, Senin (1/02). Achmad Fathoni mengaku prihatin dengan kondisi kali yang tercemar hingga membuat air berwarna hitam pekat dan ikan yang ada didalamnya mati mengambang.

“Kondisi air kali hitam dan berbau serta membuat habitat yang hidup didalamnya mati mengambang,” kata Achmad Fathoni kepada Jurnal Bogor.

Keprihatinan dia melihat kondisi kali Citongtut langsung membuatnya menghubungi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor agar segera menindaklanjuti dan melakukan tindakan dengan tegas dan cepat. “Saya berharap ada penindakan dan pengusutan yang lebih tegas dan cepat, dan saat saya di lokasi saya hanya bisa mengelus dada melihat kondisinya,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Parung | Jurnal Inspirasi

Untuk terus memutus mata rantai penyebaran Covid 19 di wilayah hukum Polsek Parung, petugas gabungan yang dipimpin Polsek Parung dan Koramil Parung terus melaksanakan Operasi Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan membagikan masker di Jalan Raya Parung dan Pasar Parung.

“Petugas gabungan yang terdiri dari anggota Polsek, Koramil, Pol PP dan Dishub serta anggoata Ormas FKPPI melakukan operasi PPKM,” kata Kapolsek Parung Kompol Fuji Astono, Senin (1/2/2021).

Kegiatan tersebut kata Kapolsek  melakukan sosialisasi PPKM Perpanjangan yang dilaksanakan tanggal  26 Januari – 08 Februari 2021 dan juga melakukan imbauan penerapan  5 M dan pembagian masker kepada masyarakat.

“Kita melaksanakan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat di sepanjang jalan raya Parung dan pasar untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5 M dan juga membagikan 200 masker,” kata Kapolsek.

Untuk teguran atau sanksi sosial pada kegiatan ini, menurut Kapolsek tidak dilakukan. Bahkan secara humanis mengimbau warga bahwa penyebaran Covid 19 di wilayah Parung masih tinggi. “Kita sifatnya imbauan menyadarkan masyarakat untuk bersama-sama menjaga prokes agar terhindar dari Covid-19 dan juga mensosialisasikan soal vaksinasi kepada masyarakat,” pungkasnya.

**  Cepi Kurniawan

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Warganet merespon pernyataan Presiden Joko Widodo soal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif mengurangi kasus Covid-19. Jokowi melihat tidak ada ketegasan dalam implimentasi PPKM sehingga mobilitas masyarakat masih tinggi.

Salah satu akun yang berkomentar tentang PPKM adalah @AngeloIrgi. Dia menilai PPKM tidak berbeda dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang sebelumnya telah diterapkan oleh pemerintah. Saat PSBB, dia mengatakan juga banyak orang berkeliaran di jalan.

“Psbb sama ppkm apa bedanya , org ttp rame dijalan .eh iya yg membedalan cuma minimarket tutup jam 8 udah,” ujar @AngeloIrgi, Senin (1/2).

Adapun @xovidiot mengaku heran pemerintah yang masih memberlakukan PPKM. Dia menilai kebijakan itu akan kembali menyengsarakan rakyat. “Bincang-bincang tentang PPKM. Udah tau ga efektif malah pengen di terusin. Mau nyiksa rakyat jelata?,” ujar @xovidiot.

Sementara itu, akun @Penipujujur065 mengatakan masyarakat kecil yang tinggal di pelosok tidak mengenal istilah PPKM. Masalah perut, kata dia juga mempengaruhi masyarakat terus beraktifitas di tengah pandemi.

“Sebagai masyarakat kecil umumnya yang tnggal di pelosok pelosok tak tahu apa itu istilah PPKM yang ada masyarakat semakin bebas mobolitas semakin tinggi karena perut. Tak peduli dan cenderung mengabaikan prokes,” kicau @Penipujujur065.

Di sisi lain, @egiadrianta menyatakan PSBB atau PPKM akan menjadi hal yang sia-sia jika tidak ada ketegasan dari Kepolisian atau Satpol PP di lapangan dalam menindak. Dua pihak yang perlu ditindak adalah orang yang tidak menggunakan masker dan berkerumun.

“Selama tdk ada ketegasan dari para Aparat baik itu kepolisian /pun Satpol PP di lapangan dlm menindak org2 yg tdk memakai masker dan yg masih berkerumun, PSBB/ PPKM yg berjilid2 pun akan menjadi hal yg sia2,” ujar @egiadrianta.

** ass/cnn

Presiden Jokowi Akui Kebijakan PPKM tak Efektif

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Indonesia kini menjadi negara dengan kasus aktif Covid-19 tertinggi di Asia melampaui jumlah kasus di India yang sebelumnya tertinggi. Kondisi ini karena kasus Corona di Tanah Air yang masih terus meningkat. Secara kumulatif, sejak awal pandemi sampai dengan Minggu (31/1), jumlah kasus positif di Indonesia mencapai 1.078.314 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 873.221 dinyatakan sembuh, dan 29.998 meninggal dunia.

Presiden Joko Widodo pun akhirnya mengakui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali untuk menekan penyebaran Covid-19 tidak efektif.

“Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif,” kata Jokowi dalam video rapat terbatas yang diunggah akun Sekretariat Presiden di Youtube, Minggu (31/1).

Berdasarkan data Worldometer, Minggu (31/1), kasus aktif di Indonesia berjumlah 175.095 setelah bertambah 12.001 kasus baru. Jumlah ini menjadi yang terbanyak di Asia dan ke-15 di dunia. Sedangkan total kasus Covid-19 keseluruhan di Indonesia mencapai 1.078.314.

Kasus aktif di Indonesia lebih tinggi dibandingkan India yang saat ini memiliki 169.654 kasus. Total kasus 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan Indonesia yakni tepatnya 10.747.091 kasus. Negara dengan kasus aktif tertinggi lainnya di Asia adalah Iran dengan 150.949 kasus dari 1.411.731 kasus keseluruhan. Selanjutnya, Libanon memiliki 117.410 kasus aktif dengan total kasus 298.913. Negara kelima di Asia dengan kasus aktif terbanyak adalah Turki yang saat ini memiliki 89.627 kasus aktif.

Kasus positif Covid-19 di Indonesia terus meningkat sejak Januari 2021. Angka peningkatan kasus baru dalam setiap hari kerap menembus angka 10 ribu, bahkan mencapai lebih dari 14 ribu kasus. Satgas Covid-19 menyampaikan bahwa persebaran virus terus meningkat selama 12 pekan terakhir alias tiga bulan berturut-turut.

Sementara pemerintah telah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang telah dimulai sejak awal Januari lalu untuk menekan laju penyebaran. Penerapan PPKM kemudian diperpanjang mulai 25 Januari hingga 8 Februari mendatang.

Sementara ketidakefektifan PPKM menurut Jokowi terlihat dari mobilitas masyarakat yang masih tinggi, sehingga di beberapa provinsi kasus positif Covid-19 tetap naik. Jokowi mengatakan, esensi dari PPKM saat ini ialah mengurangi atau bahkan mencegah mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19. Namun, dalam implementasinya, kebijakan tersebut tidak tegas. Menurutnya, ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

“Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten,” imbuhnya.

Jokowi juga menunjukan bahwa PPKM berdampak pada penurunan ekonomi. Ia mengatakan, masalah penurunan ekonomi tidak perlu dikhawatirkan, selama PPKM mampu menekan kasus positif Covid.

“Ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa asal Covid-nya turun, tapi ini enggak. Menurut saya, coba dilihat lagi, tolong betul-betul dikalkulasi, dihitung, supaya kita dapat sebuah formula,” ujar Jokowi.

“Formula yang memang standarnya emang enggak ada. Negara lain enggak ada. Yang benar yang mana enggak ada, yang lockdown juga eksponensial,” kata dia menambahkan.

 Dalam kesempatan itu, Jokowi menginstruksikan agar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk terlibat lebih sering untuk memberi contoh kedisiplinan melaksanakan protokol kesehatan kepada masyarakat.

“Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi,” ujarnya.

Mantan Wali Kota Solo itu juga meminta jajaran terkait untuk turut melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog. Keterlibatan dan kerja sama para pakar bersama pemerintah nantinya diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif.

Kebijakan PPKM telah berlangsung dua jilid. PPKM jilid pertama dilangsungkan pada 11 hingga 25 Januari 2021. Sementara, jilid kedua dilaksanakan mulai 26 Januari hingga 8 Februari.

Dalam pelaksanaan PPKM jilid II, pemerintah justru mengendorkan sejumlah aturan, salah satunya yakni pemerintah mengizinkan pusat perbelanjaan atau mal hingga restoran beroperasi sampai pukul 20.00 WIB. Padahal, pada PPKM jilid pertama, baik mall dan restoran hanya diizinkan beroperasi sampai pukul 19.00 WIB.

Kasus positif Covid-19 justru melambung alih-alih berkurang selama PPKM yang berlangsung dua jilid itu. Tercatat, dari PPKM jilid pertama hingga PPKM jilid II yang baru berlangsung enam hari, kasus positif Covid di Indonesia bertambah 228.502 kasus.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Langkah pemerintah soal dana wakaf mendapat respon di masyarakat. Banyak yang mempertanyakannya karena yang terjadi di Indonesia, dana sosial saja bisa dikorupsi. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menjelaskan bahwa wakaf ini bisa digunakan untuk berbagai program sosial.

Salah satu tokoh publik yang mengkritik pemerintah adalah Rizal Ramli melalui akun @RamliRizal, dia mengunggah salah satu pemberitaan di akun twitternya. Dalam twitnya, dia menulis “Islam-Phobia digencarkan, tapi ketika kesulitan keuangan, merayu dan memanfaatkan dana umat wakaf dan dana haji. Kontradiktif amat sih.” Tidak hanya Rizal Ramli, masih ada beberapa netizen lain yang mengkritik dana wakaf ini.

Sri Mulyani pun menanggapinya lewat akun instagramnya @smindrawati dia mengunggah beberapa link berita yang menegaskan uang wakaf ini tidak masuk ke kas negara sama sekali. Dia juga menayangkan cuplikan salah satu ayat Al-Quran, yakni QS. Al-Hujurat Ayat 6. “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan) yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu,” dikutip dari akun instagram @smindrawati, dikutip Minggu (31/1).

Sementara itu, dia menyebut wakaf dana tunai yang telah terkumpul dan dititipkan di perbankan nasional jumlahnya mencapai Rp 328 miliar per 20 Desember 2020. “Adapun dana proyek Project Based wakaf pada periode tersebut mencapai Rp 597 miliar,” kata Sri Mulyani, dalam peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Peresmian Brand Ekonomi Syariah oleh Presiden RI, Senin lalu (25/1) lalu.

Menkeu menjelaskan pemerintah terus meningkatkan instrumen pembiayaan berbasis syariah, termasuk lewat wakaf tunai. “Kami terus tingkatkan instrumen pembiayaan berbasis syariah makin meningkat dan dinikmati masyarakat baik Indonesia maupun dunia, tahu ini kami terus meningkatkan surat berharga syariah nasional (SBSN) dihubungkan dengan proyek. Tahun ini, ada lebih dari Rp 27 triliun proyek-proyek yang didanai melalui SBSN,” jelasnya.

Sri Mulyani mengatakan, di Indonesia, wakaf telah berkembang dengan sangat baik tapi umumnya masih berupa properti tanah dan bangunan untuk kepentingan umat seperti masjid, madrasah, pesantren, dan pemakaman.

Dalam beberapa tahun terakhir, para stakeholder kemudian berusaha mengembangkan wakaf uang untuk dikelola secara produktif, amanah, dan profesional sehingga dapat memperkuat Islamic social safety net alias jaring pengaman sosial berbasis syariah bagi masyarakat.

“Contoh di tahun lalu Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan para nazir wakaf uang memobilisasi wakaf uang dan investasikan kepada kas wakaf link sukuk atau CWLS (Cash Waqf Linked Sukuk), sebuah instrumen baru diterbitkan pemerintah, Kemenkeu, di mana imbal hasil dari kas wakaf link sukuk digunakan untuk biaya berbagai program sosial.”

Saat ini, kata Menkeu, sudah terkumpul lebih dari Rp 54 miliar dalam bentuk kas wakaf link sukuk.

“Gerakan nasional wakaf uang diharapkan menguatkan dan mengembangkan lebih jauh berbagai inisiatif yang sudah berjalan untuk menjaga momentum gerakan kas wakaf uang, KEKS [Kawasan Ekonomi Syariah Khusus], BWI dan lembaga terkait untuk melaksanakan berbagai program edukasi dan sosialisasi wakaf uang untuk tingkatkan literasi dan kesadaran masyarakat dalam berwakaf.”

** ass