27.9 C
Bogor
Friday, April 3, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 132

Dana Pensiun Bisa Diambil Di Kantor Pos

0

Jurnalinspirasi.co.id – PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND meluncurkan program untuk menyalurkan dana pensiunan secara manual di kantor Pos seluruh Indonesia. Layanan ini berlaku mulai 1 Juli 2025 bekerja sama dengan PT Taspen (Persero).

Melalui layanan pengambilan dana pensiun di kantor pos, proses pencairan kini menjadi lebih cepat, aman, dan nyaman. Sebelumnya, dana pensiun disalurkan melalui rekening penerima.

“Kelebihannya adalah di kantor Pos ini kita bisa melakukan proses hantaran, seandainya mereka berhalangan hadir, bisa diantar kantor pos,” kata Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia, Haris, dalam keterangannya di Instagram @posindonesia.ig Jumat (4/7).

Haris menjelaskan, ada 142 ribu penerima yang bisa mengambil dana pensiun di kantor Pos berdasarkan data yang diberikan Taspen.

Matsani, seorang pensiunan, mengaku senang dengan layanan ini. Baginya layanan ini bukan hanya untuk menerima dana pensiun, tapi jadi kesempatan berinteraksi dengan pensiunan lainnya.

“Senang sekali, layanannya mudah. Jadi bisa bertemu dengan yang lain juga, jadi awet muda,” jelas Matsani.**Dedi

Stasiun LRT Manggarai akan Terhubung Transjakarta, KRL, dan KA Bandara

0

Jurnalinspirasi.co.id – Pemerintah terus mempercepat integrasi moda transportasi publik di Jakarta. Salah satu titik utama yang akan segera terintegrasi adalah Stasiun Manggarai, yang nantinya menjadi ujung rute LRT Jakarta fase 1B dan diproyeksikan sebagai simpul utama perpindahan antarmoda di ibu kota.
Stasiun ini dirancang memiliki tiga lantai dan akan terkoneksi langsung dengan Halte Transjakarta serta Stasiun KRL Manggarai, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat antar moda dalam satu kawasan yang terintegrasi.
“Stasiun Manggarai akan terintegrasi dengan Halte Transjakarta dan Stasiun KRL Manggarai,” ujar Ramdani Akbar, perwakilan dari PT LRT Jakarta dikutip investor.id.
Dia menyatakan bahwa Integrasi tersebut akan memperkuat konektivitas transportasi di pusat Jakarta dan mengurangi waktu tempuh perpindahan antar moda, terutama bagi para pekerja dan pengguna transportasi massal yang setiap hari bergantung pada sistem angkutan umum.
Stasiun Manggarai juga dirancang untuk mendukung sistem transportasi multimoda jangka panjang. Selain LRT Jakarta, KRL Commuter Line, dan Transjakarta, stasiun ini juga diharapkan kedepannya dapat mendukung integrasi dengan layanan kereta jarak jauh seperti KA Bandara Soekarno-Hatta dan KA Antarkota.
Pembangunan fisik Stasiun Manggarai untuk LRT diproyeksikan selesai setelah pembangunan jalur fase 1B yang menghubungkan Velodrome–Manggarai rampung pada akhir 2025. Setelah selesai, diharapkan stasiun ini akan menjadi model integrasi moda transportasi modern di Jakarta.**Dedi

Rotasi Mutasi di Pemkot Bogor Tuai Sorotan

0

jurnalinspirasi.co.id – Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim belum lama ini telah melakukan telah melakukan rotasi besar-besaran terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Langkah tersebut pun mendapat perhatian dari Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Yusfitriadi. Ia menilai bahwa wali kota mempunyai penilaian komprehensif terkait mutasi maupun pengangkatan jabatan.

“Baik penilaian yang bersifat obyektif, administratif maupun politis. Penilaian yang bersifat administratif, dimana dengan fortopolio administratif sehingga secara kepangkatan sudah memenuhi kelayakan administratif,” kata Yusfitriadi, belum lama ini.

Sementara dalam konteks obyektif penilaian secara empiris yang selama ini dipantau dan diamati oleh wali kota selama menjadi wakil wali kota.

Namun, kata dia, bukan menjadi rahasi lagi, mutasi dan pengangkatan jabatan di pemerintah juga syarat orientasi politis. Seperti bagi-bagi “jatah” dengan titipan aktor-aktor politik termasuk para anggota legislatif maupun yang menjadi “tim sukses” ketika pencalonan wali kota dan wakil wali kota.

“Namun apapun orientasi penilaiannya, mutasi, rotasi maupun pengangkatan jabatan di lingkungan pemerintah kota bogor harus berbasis pada empat hal.

Pertama, kata dia, adalah kelayakan administratif atau mesti sesuai dengan kelayakan kepangkatan, karier dan tidak meloncati tahapan sesuai ketentuan.

Kedua, harus berbasis evaluasi kinerja, dan hal itulah yang sering dikenal dengan sebutan assesment.

“Namun basis evaluasi kinerja tersebut harus secara detail dan konprehensif tidak hanya sekadar evaluasi kinerja yang berbasis administratif. Kemudian, yang ketiga, yakni kontrak target. Ini yang akan mampu meningkatkan kinerha pemerintah Kota Bogor. Sekaligus juga menjadi tanggunghawab jabatan bagi seorang pejabat negara,” ucapnya.

Sehingga, sambung Yus, dengan kontrak target kinerja tersebut wali kota dan wakil wali kota akan sangat terbantu dalam menjalan program kerjanya sesuai dengan visi dsn misi serta program prioritas yang dicanangkan.

“Sedangkan yang keempat adalah rekam jejak pada tatakelola anggaran yang efektif, komunikasi yang baik dengan masyarakat dan humanis,” ungkapnya.

Secara kasat mata, kata dia, apabila melihat list baik rotasi, mutasi maupun pengangkatan pejabat di lingkungan Pemkot Bogor ini masih banyak yang tidak linier dengan jabatan karier dalam pemerintahan. Sehingga terlihat tidak right man and right place.

Misalnya, kata dia, pada Dinas Perhubungan ke Dinas Pengendalian Penduduk, staf ahli ekonomi ke Dinas Pemadam Kebakaran pendidikan.

“Masih terlihat banyak yang ambigu dan anomali,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

PBJ Kota Bogor Blacklist 493 Perusahaan

0

jurnalinspirasi.co.id – Sebanyak 493 penyedia jasa tercatat masuk dalam daftar hitam pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagaimana tertera pada portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Setda Kota Bogor.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada Setda Kota Bogor, Lia Kania Dewi, menjelaskan bahwa daftar hitam bukan hanya berlaku secara lokal, tetapi berskala nasional.

“Kalau sudah masuk daftar hitam artinya tidak bisa lagi mengikuti pengadaan barang dan jasa selama durasi sanksinya di seluruh Indonesia,” ujar Lia kepada wartawan, baru-baru ini.

Misalnya, sambung dia, sanksi selama dua tahun, maka selama dua tahun sejak tanggal penetapan, penyedia tidak bisa ikut proses pengadaan di mana pun di Indonesia.

Menurut Lia, keberadaan daftar hitam ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sanksi daftar hitam terbagi dalam dua jenis. Sanksi dua tahun dikenakan kepada penyedia yang terbukti menyampaikan dokumen palsu, terlibat persekongkolan harga, atau melakukan praktik KKN. Sedangkan sanksi satu tahun dijatuhkan kepada penyedia yang mundur tanpa alasan sah, tidak melaksanakan kontrak, atau lalai dalam pemeliharaan pekerjaan.

Mengenai kemungkinan perusahaan yang disanksi tetap ikut lelang di instansi lain, Lia menegaskan bahwa hal tersebut tidak dimungkinkan.

“Tidak bisa. Di seluruh kegiatan, di seluruh instansi di Indonesia, sudah tidak bisa ikut lagi,” tegasnya.

Pemerintah Kota Bogor, kata Lia, juga telah mengambil langkah antisipatif untuk memastikan penyedia jasa yang masuk daftar hitam tidak bisa menyusup dalam proses lelang.

“Yang dilakukan saat ini adalah verifikasi dokumen dan pengecekan langsung ke daftar hitam yang dikelola oleh LKPP,” ungkapnya. Ia menambahkan, ke depan sistem pengadaan akan lebih diperkuat secara digital.

“Pengembangan sistem di Inaproc (Indonesia National Procurement Portal) ke depan akan memungkinkan penyedia yang masuk daftar hitam otomatis tertolak saat login,” jelas Lia.

Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Kota Bogor berkomitmen menjaga integritas dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa.

** Fredy Kristianto

Duh, Kota Bogor Defisit Rp260 Miliar

0

jurnalinspirasi.co.id – DPRD Kota Bogor saat ini tengah membahas rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025 bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Alhasil, ditemukan adanya defisit anggaran sebesar Rp260 miliar dalam keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Kepada wartawan, Sekretaris Komisi I, Said Mochammad Mohan mengatakan bahwa saat pembahasan di Komisi I terdapat beberapa OPD yang penambahan anggaram cukup signifikan. Namun, belum memberi rincian data.

Menurut dia, yang wajib diketahui adalah bahwa setiap data masuk defisitnya masih tinggi sekali yakni diangka Rp260 miliar.

“Hal itu bagi kami terutama di komisi I, kami mau membahas program kegiatan yang dianggap prioritas. Tapi di sisi lain, kita belum dapat kepastian apakah TAPD bisa mengakomodir kegiatan yang telah dibahas,” ujarnya kepada wartawan, belum lama ini.

Kata dia, TAPD harus duduk bareng Badan Anggaran (Banggar) untuk menyeimbangkan angka, apabila sudah seimbang baru dilakukan pembahasan program prioritas.

“Kami khawatir nantinya TAPD menghapus program yang kami anggap prioritas. Jadi mesti dicari rumusan terbaik,” tegasnya.

Defisit, kata dia, terjadi dari faktor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menurun. Sedangkan belanja masih tetap.

“Tarif Efektif Rata-rata (TER) itu menjadi beban APBD. Informasi dari Baperida itu kurang lebih sekitar Rp21 hingga Rp22 miliar akibat dari kebijakan pusat terkait pajak progresif, akhirnya tetap harus dianggarkan dan membebani APBD,” ucapnya.

Di sisi lain, beban belanja terus bertambah di tengah berkurangnya pendapatan. Ia menilai, terjadinya defisit anggaran terkait dengan masa transisi kepemerintahan yang baru, tentunya ada janji kampanye, menunaikan visi misi program prioritas yang dicanangkan kepala daerah.

Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Eka Wardhana menyebut bahwa defisit yang cukup tinggi, seharusnya membuat Pemkot Bogor melakukan kajian dan program yang bisa mendorong meningkatnya PAD.

“Misalnya mengajak pihak swasta untuk berkolaborasi dalam pembangunan. Agar tak terpaku dengan bantuan pusat dan provinsi,” ucapnya.

** Fredy Kristianto

Komisi III Dukung Kelanjutan Biskita

0

jurnalinspirasi.co.id – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, M Benninu Argoebie, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor operasional Biskita Transpakuan sebagai bentuk pengawasan terhadap program subsidi transportasi publik yang menjadi sorotan masyarakat dan legislatif.

Dalam kunjungannya, Benninu menegaskan bahwa sidak ini merupakan respons atas polemik yang mencuat terkait transparansi penggunaan anggaran subsidi Biskita Transpakuan.

“Saya akhirnya melihat sendiri tentang Biskita Transpakuan yang selama ini menjadi polemik di Kota Bogor, terutama terkait subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Dalam beberapa rapat sebelumnya, pemerintah tidak dapat secara jelas mengekspos kebutuhan anggaran subsidi ini,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (2/7/2025).

Komisi III sebelumnya menyuarakan kekhawatiran soal minimnya data penggunaan dan kejelasan arah kebijakan subsidi. Namun, setelah tiga bulan berjalan, Benninu mengakui adanya perkembangan positif di lapangan.

“Dengan subsidi tahun ini sebesar Rp10 miliar, kami melihat langsung kepada operator, yaitu PT Kodjari, dan kami saksikan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi. Untuk itu, saya pribadi dan sebagai Wakil Ketua Komisi III mendukung keberlanjutan program ini,” jelasnya.

Menurut Benninu, implementasi Biskita membuktikan bahwa subsidi bisa menjadi kebijakan pro-rakyat jika dikelola secara tepat.

“Inilah contoh nyata uang rakyat kembali ke rakyat. Mereka bisa menikmati moda transportasi yang nyaman dan modern tanpa beban biaya tinggi,” tambahnya.

Namun begitu, ia menekankan perlunya kajian lanjutan terhadap efektivitas setiap koridor.

“Ke depan, harus ada kajian mendalam. Jalur dengan demand tinggi harus ditambah trayek dan koridornya. Sementara koridor yang sepi peminat, harus dilakukan evaluasi dan penyesuaian. Pemerintah harus hadir melalui fungsi regulasinya,” tegas Benninu.

Komisi III berkomitmen mengawal Biskita agar tetap relevan dengan kebutuhan warga serta mendukung mobilitas kota yang inklusif dan berkelanjutan.

** Fredy Kristianto

Dispora Jabar Siap Bantu Pemkot Bogor Gelar Porprov

0

jurnalinspirasi.co.id – Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, didampingi Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor, menyambangi Kantor Dispora Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, Rabu (2/7/2025).

Kedatangan rombongan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor ini dalam rangka pendampingan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat pada tahun 2026 mendatang, di mana Kota Bogor menjadi salah satu tuan rumahnya.

Kedatangan Jenal Mutaqin disambut langsung oleh Kepala Dispora Provinsi Jawa Barat, Hery Antasari. Membuka dialog, Jenal Mutaqin mengatakan bahwa Porprov menjadi ajang kebanggaan bagi Jawa Barat.

“Sehingga ini menjadi hajat Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, belum ada kejelasan mengenai bantuan keuangan dari Pemprov, termasuk untuk Porprov ini,” ungkap Jenal Mutaqin.

Di sisi lain, Pemkot Bogor melalui KONI Kota Bogor sudah melakukan serangkaian persiapan untuk menghadapi Porprov Jabar pada November 2026 mendatang.

Mulai dari persiapan atlet, hingga sarana dan prasarana untuk mendukung hal tersebut.

“Sehingga kedatangan kami ingin mendapatkan informasi lebih jelas bagaimana proses usulan ini, apakah sudah sampai ke TAPD provinsi. Kalaupun ada dokumen yang belum lengkap akan kami lengkapi secepatnya,” tukas Jenal Mutaqin.

Di tempat yang sama, Kepala Dispora Provinsi Jawa Barat, Hery Antasari, menjelaskan bahwa pada dasarnya Dispora Provinsi Jawa Barat tetap memegang komitmen untuk menyukseskan Porprov Jawa Barat di Kota Bogor tahun 2026.

“Pak gubernur dan pak sekda pun tetap komitmen untuk membantu,” jelas mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor itu.

Hery memastikan, dalam pekan ini sudah ada jawaban mengenai besaran bantuan keuangan dari Pemprov Jabar yang akan diberikan kepada Kota Bogor untuk mendukung Porprov.

** Fredy Kristianto

Usai Curi Mobil di Baranangsiang, Komplotan Curanmor Didor Polisi

0

jurnalinspirasi.co.id – Polresta Bogor Kota berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) roda empat dalam Operasi Jaran Lodaya 2025.

Sebanyak tiga anggota komplotan ditangkap setelah melakukan aksi pencurian mobil box Isuzu Traga di kawasan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur pada Mei lalu. Bahkan, salah satu tersangka terpaksa dihadiahi timah panas.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Bogor Kota, AKP Aji Rizanaldi, mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan kehilangan mobil tersebut.

Polisi, kata dia, langsung melakukan penyelidikan hingga mengantongi identitas salah satu tersangka berinisial H yang diketahui bersembunyi di wilayah Ciseeng, Kabupaten Bogor.

“Setelah kita lakukan penyelidikan, kita berhasil menangkap H. Hasil pengembangan, ternyata dia tidak beraksi sendirian. Ada dua pelaku lain, yaitu M dan H atau J,” ujar AKP Aji Rizanaldi, Kamis (3/7/2025).

Menurut dia, seorang pelaku berinisial M berperan sebagai penentu target atau sasaran, sedangkan H berperan sebagai eksekutor yang membobol kendaraan menggunakan kunci letter T.

Sementara, J bertugas membawa kabur mobil hasil curian. Mobil hasil curian kemudian dijual di kawasan Jatiasih, Bekasi.

“Dari hasil kejahatan itu, mereka mendapat uang Rp26 juta dan dibagi tiga. Selain di Baranangsiang, ketiganya juga beraksi di tujuh lokasi lainnya di Bogor,” bebernya.

AKP Aji menegaskan, para pelaku dijerat Pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara.

Kata dia, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain kunci letter T, obeng, kunci L, kunci segitiga, bor, serta kendaraan yang digunakan saat beraksi.

“Motifnya jelas, mereka memang menjadikan pencurian ini sebagai mata pencaharian,” katanya.

Dalam proses penangkapan, polisi sempat mengalami perlawanan dari pelaku. Bahkan, ada anggota yang terluka akibat terseret kendaraan.

“Memang ada yang menggunakan kursi roda saat ditangkap, tapi itu karena sebelumnya ada tindakan tegas terukur. Pada saat penangkapan, pelaku sempat berusaha kabur dan melukai anggota kami,” terang AKP Aji.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan memasang kunci ganda saat memarkir kendaraan, terutama di lokasi sepi.

“Kalau ada yang melihat, mendengar, atau mengalami pencurian, segera lapor ke Polsek terdekat atau hubungi nomor WA Bapak Kapolres. Kami pastikan akan menindak tegas demi menjaga keamanan di Kota Bogor,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

SPMB SMP Sudah Final, Disdik Tegaskan tak Ada Pengurangan Kuota

0

jurnalinspirasi.co.id – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor memastikan bila proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMP Tahun Ajaran 2015/2026 telah rampung dilaksanakan.

Hasilnya, sebanyak 6.724 calon siswa diterima di SMPN Negeri dari total 13.726 pendaftar. Sementara 7.002 orang ditolak, dan harus bersekolah di SMP swasta.

Kepala Disdik Kota Bogor, Heri Karnadi mengatakan bahwa kuota yang disiapkan pada SPMB SMP tahun ini adalah sebanyak 6.724 orang. Dengan rincian, 1.677 untuk afirmasi, 335 jalur mutasi, 2.021 jalur prestasi, dan 2.691 di kategori domisili.

“Jalur afirmasi pendaftar mencapai 2.389, sementara mutasi 72 pendaftar, jalur prestash 2.485 pendaftar, dan jalur domisili 8.780. Memang ada jalur seperti mutasi yang sepi pendaftar, nah sisa kuota kami masukan dalam jalur domisili,” ujar Heri kepada wartawan, Kamis (3/7/2025).

Heri mengatakan bahwa tidak ada pengurangan kuota dalam SPMPB tahun ini. Justru, sambung dia, jumlah kuota bertambah 400 siswa seiring beroperasinya SMPN 22 dan 23.

“Justru ada penambahan kuota dari tahun sebelumnya yang hanya 5.600 siswa,” tegas Heri.

Meski demikian, sambung dia, pada SPMB tahun ini terjadi perubahan aturan, dimana dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 diatur mengenai pedoman pelaksanaan SPMB.

Heri juga menegaskan bahwa SPMB tingkat SMP sudah final dan tak ada lagi kuota sisipan di akhir. Sebab, seluruhnya kuota ditaruh di awal.

“Kalau kemarin kuota dibuka bertahap. Saat ini kuota tak bisa karena sudah dikunci oleh sistem kementerian, dan harus di awal. Intinya kuota tetap bertambah dibanding tahun lalu, hanya sistemnya berbeda,” katanya.

Lebih lanjut, Heri memaparkan, calon siswa yang tak diterima di SMP Negeri ada 5.248, dari jumlah itu yang memilih ke swasta baru 1.754.

Padahal, sambung Heri, total kuota penerimaan siswa SMP swasta mencapai 5.501.

“Jadi solusinya lebih baik mendaftar ke swasta karena sisa kuota masih banyak,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang SMP Disdik Kota Bogor, Ahmad Furqon mengatakan bahwa penentuan daya tampung kota atau kabupaten dibuat berdasarkan pendampingan dan advice dari kementerian, dan hal itu sudah tertuang dalam Keputusan Wali Kota.

Sementara syarat menambahan rombongan belajar (rombel) SMP cukup sulit. Lantaran penambahan tersebut boleh dilakukan di daerah “remote” atau terpencil dan sulit terjangkau, dimana di area itu sekolah hanya ada satu-satunya.

“Kalau di Kota Bogor tidak bisa karena banyak sekolah. Contoh kalau kami tambah rombel di SMPN 1 tak bisa, sebab di sekitarannya banyak sekolah. Begitupun di SMPN 12. Sementara dalam aturan yang dibuat kementerian satu rombel maksimal 32 siswa. Tetapi di Kota Bogor ada yang isinya sudah 34 siswa,” kata dia.

** Fredy Kristianto

Hamdan ATT Meninggal Dunia

0

jurnalinspirasi.co.id – Penyanyi dangdut senior Hamdan ATT meninggal dunia hari ini, Selasa (1/7). Kabar kepergian sang pedangdut dikonfirmasi pihak keluarga.
“Iya, Aba (panggilan Hamdan ATT) meninggal dunia, hari ini pukul 12 siang,” ungkap Aisyah. Dikutip insertlive.com
Hamdan ATT sempat berjuang melawan stroke berulang dan penyakit ginjal. Sebelum mengembuskan napas terakhir, ia hanya terbaring di atas ranjang.
Sejumlah penyanyi sebelumnya melakukan penggalangan dana untuk biaya pengobatan Hamdan ATT. Acara itu dilakukan pada 28 Juni 2025 di salah satu hotel di Jakarta Selatan.
“Terima kasih atas kepedulian teman-teman seniman lakukan untuk membantu. Pengobatan ayah tidak murah, harus suntik EPO guna memperbaiki hemoglobinnya karena gangguan ginjal. Per dua minggu berobat, Rp2 juta lebih pasti keluar. Belum biaya susu,” kata Hasibah selaku istri Hamdan ATT saat ditanya berapa biaya yang digelontorkan selama ini.
Lahir pada 27 Januari 1949 di Aru, Maluku, musisi bernama lengkap Hamdan Attamimi tersebut dikenal sebagai penyanyi dangdut yang mencapai popularitas pada dekade ’80-an. Namanya dikenal luas setelah merilis lagu bertajuk Termiskin Di Dunia pada 1980.
Karier Hamdan ATT sudah dimulai sejak dekade 60-an dengan membentuk band musik yang terinspirasi grup asal Inggris, The Shadows. Baru pada 1969, Hamdan ATT bergabung dengan band Nada Buana sebagai penyanyi dan tampil di TVRI.
Setelah lulus kuliah pada 1975, Hamdan ATT kemudian sepenuhnya berkecimpung sebagai penyanyi dangdut. Selama itu pula, Hamdan ATT sudah merilis sejumlah karya, seperti Dingin, Bekas Pacar, Sakit hati (Chadut 2003), Patah Kemudi, Jangan Cintai Aku, Termiskin Di Dunia, hingga Mabuk Judi.
Pada 2021, ia diberi penghargaan Lifetime Achievement oleh Indonesian Dangdut Awards.***ded