Jakarta | Jurnal Inspirasi

Kerumunan warga masih terus terjadi di berbagai daerah, termasuk pada momen kedatangan Presiden Joko Widodo ke Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), awal pekan ini. Pakar kesehatan masyarakat menilai kebiasaan warga melanggar protokol kesehatan turut dipicu perilaku pejabat pemerintah.

Meskipun Pemerintah NTT dan pihak Istana mengklaim kerumunan penyambut Jokowi adalah spontanitas masyarakat yang tak dapat dibendung. Namun selama pandemi Covid-19, sejumlah orang dijerat pidana karena diduga mendorong munculnya kerumunan. Di sisi lain, beberapa pejabat pemerintah pemicu kerumunan tidak dipolisikan.

Pejabat publik merupakan figur yang perilakunya ditiru masyarakat, termasuk saat pandemi, kata Iwan Setiawan, epidemiolog di Universitas Indonesia. Walau kepatuhan pada protokol kesehatan terus dikampanyekan, termasuk saat vaksinasi mulai digelar, Iwan melihat ada pejabat pemerintahan yang justru mengabaikan anjuran itu.

“Sebetulnya pesan pemerintah jelas, misalnya meski vaksinasi berjalan, protokol kesehatan harus tetap dipatuhi. Masalahnya ada di pelaksanaannya,” kata Iwan, Kamis (25/02).

“Tentu harus dimulai dari pejabat pemerintah. Kalau mereka tidak memberikan contoh yang baik, masyarakat pasti keliru menerima pesan dan makna kebijakan pemerintah. “Perilaku dan aktivitas yang mengabaikan protokol kesehatan seperti itu membingungkan masyarakat, ‘katanya harus menjalankan protokol kesehatan, tapi contohnya tidak’,” ujar Iwan.

Sementara Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan mendatangi Gedung Bareskrim Polri untuk melaporkan dugaan pelanggaran protokol kesehatan atau Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada Kamis, 25 Februari 2021. Namun, laporannya ditolak.

Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan, Kurnia mengaku kecewa kepada pihak kepolisian yang tidak mau menerbitkan Nomor Laporan Polisi atas laporannya terhadap dugaan pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan yang dilakukan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke NTT.

“Dengan tidak diterbitkannya Laporan Polisi atas laporan kami, maka kami mempertanyakan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law) apakah masih ada di republik ini,” kata Kurnia di Gedung Bareskrim.

Padahal, Kurnia ingin membuktikan apa yang sering disampaikan oleh Presiden Jokowi maupun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. “Upaya kami datang ke Bareskrim sebagai langkah konkret atas slogan yang sering digaungkan oleh pemerintah, yaitu keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” ujarnya.

Menurut dia, kunjungan Presiden Jokowi ke Maumere, Nusa Tenggara Timur merupakan kunjungan kepresidenan yang tentunya sudah terjadwal. Namun, terjadi kerumunan saat kunjungan Presiden Jokowi saat pandemi Covid-19. “Saat ini telah nyata-nyata melanggar protokol kesehatan, dan diduga kuat telah melakukan tindak pidana pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan,” jelas Kurnia.

Harusnya, kata dia, Presiden Jokowi yang notabene memiliki alat kekuasaan untuk memitigasi adanya kerumunan pada saat kunjungan sudah sepatutnya memberikan contoh kepada rakyat. Akan tetapi, Jokowi malah memberikan bantuan dan lambaikan tangan hingga terjadi kerumunan.

“Tindakan Presiden Jokowi yang melempar-lemparkan bingkisan dari atas mobil sehingga mengakibatkan kerumunan, secara nyata mencederai semangat perlawanan terhadap virus Covid-19 di republik tercinta ini,” tandasnya.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah yang menetapkan industri minuman keras masuk kategori usaha terbuka yang sebelumnya tertutup. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Ini jelas-jelas tampak lebih mengedepankan pertimbangan dan kepentingan pengusaha dari pada kepentingan rakyat,” kata Wakil Ketua MUI Anwar Abbas  dalam keterangannya, Kamis (25/2).

Anwar melihat dengan adanya kebijakan ini tampak sekali bahwa bangsa Indonesdia ini dilihat dan diposisikan oleh pemerintah dan dunia usaha sebagai objek yang bisa dieksploitasi bagi kepentingan mendapatkan keuntungan atau profit yang sebesar-besarnya.

“Bukannya pembangunan dan dunia usaha itu yang harus dilihat sebagai medium untuk menciptakan sebesar-besar kebaikan dan kemashlahatan serta kesejahteraan bagi rakyat dan masyarakat luas,” katanya.

“Dengan kehadiran kebijakan ini, saya melihat bangsa ini sekarang seperti bangsa yang telah kehilangan arah, karena tidak lagi jelas oleh kita apa yang menjadi pegangan bagi pemerintah dalam mengelola negara ini,” tambah Anwar.

Semestinya, dikatakan Anwar, pemerintah tidak memberi izin bagi usaha-usaha yang akan merugikan dan merusak. “Serta akan menimbulkan kemafsadatan bagi rakyatnya, tapi di situlah anehnya di mana pemerintah malah membuat kebijakan yang menentang dan bertentangan dengan tugas dan fungsinya tersebut,” kata Anwar.

“Di mulutnya mereka masih bicara dan berteriak-teriak tentang Pancasila dan UUD 1945, tapi dalam prakteknya yang mereka terapkan adalah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme yang bukan merupakan karakter dan jati diri kita sebagai bangsa,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak tahun ini. Sebelumnya, industri tersebut masuk kategori bidang usaha tertutup. Lebih lanjut, dalam lampiran III Perpres 10/2021, pemerintah mengatur ada empat klasifikasi miras yang masuk daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu.

Pertama, industri minuman keras mengandung alkohol. Kedua, minuman keras mengandung alkohol berbahan anggur.

Adapun ketentuan untuk berinvestasi di bisnis tersebut adalah penanaman modal baru hanya dapat dilakukan di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan lokal. Penanaman modal tersebut ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.

Ketiga, perdagangan eceran minuman keras dan beralkohol. Kempat, perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau beralkohol. Namun, ada syaratnya, yakni jaringan distribusi dan tempat harus disediakan secara khusus.

Merujuk Pasal 6 Perpres 10/2021, industri miras yang termasuk bidang usaha dengan persyaratan tertentu itu dapat diusahakan oleh investor asing, investor domestik, hingga koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Namun, investasi asing hanya dapat melakukan kegiatan usahanya dalam skala usaha besar dengan nilai investasi lebih dari Rp 10 miliar di luar tanah dan bangunan. Selain itu, investor asing wajib berbentuk perseroan terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Sebagai informasi, Perpres 10/2021 telah merevisi aturan sebelumnya, yakni Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Perpres 10/2021 bertujuan meningkatkan daya saing investasi dan mendorong bidang usaha prioritas.

Melalui beleid tersebut, Bahlil juga menyampaikan bahwa investasi tertutup saat ini hanya ada enam, yaitu budi daya industri narkoba, segala bentuk perjudian, penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam appendix/CITES, pengembalian/pemanfaatan koral dari alam, senjata kimia, dan bahan kimia perusak ozon.

“Indonesia tidak boleh, harus jaga moral yang baik. Untuk karang-karang jadi tidak boleh diambil, tapi yang dibudi daya alam boleh,” kata Bahlil saat konferensi pers “Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam Kemudahan Berusaha,” Rabu (24/2).

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Publik dibuat geger dengan aksi koboi oknum polisi yang menembak mati 3 orang di sebuah kafe di Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (25/2). Salah satu korbannya adalah anggota TNI. Sedangkan di Medan, kasus pembunuhan terhadap dua wanita terkuak dilakukan oleh seorang oknum polisi bernama Aipda Roni Syahputra.

Peristiwa ini menambah panjang daftar pembunuhan yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian RI. Mirisnya, pembunuhan kali ini terjadi dalam kurun waktu yang cukup berdekatan yakni hanya berselang tiga hari. Yang di Medan, polisi membunuh dua wanita pada Senin, 22 Februari 2021. Usai membunuh dua wanita tersebut, Aipda Roni kemudian membuang mayatnya di lokasi terpisah.

Yang satu di Jalan Budi Kemasyarakatan, Lingkungan 24, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Yang satu lagi di jalan lintas Sumatera (Jalinsum) di Kecamatan Perbaungan, Serdangbedagai, tepatnya di wilayah Lingkungan Pasiran.

Untuk jasad wanita yang ditemukan di Perbaungan, diketahui bernama Riska Fitria (21 tahun). Saat jasadnya ditemukan, ia memakai kemeja hitam motif garis kotak-kotak dan celana hitam. Sedangkan mayat wanita yang ditemukan di Medan, mengenakan pakaian motif macan tutul, namanya Aprilia Cinta (16 tahun).

Baik Cinta maupun Riska Fitria sama-sama tinggal di Lorong VI, Veteran Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Keduanya diketahui pergi bersama dari rumah masing-masing sebelum ditemukan mayatnya di lokasi terpisah.

Sementara itu, di Cengkareng, Bripka Cornelius Siahaan menembak mati tiga orang di Kafe RM. Mereka yang jadi korban tewas ditembak Cornelius adalah Martinus Riski Kardo Sinurat (anggota TNI AD /Keamanan RM kafe), Feri Saut Simanjuntak (pramusaji), dan petugas kasir bermarga Manik. Sedangkan satu korban luka adalah manager kafe bermarga Hutapea.

Aksi brutal ini berawal saat Cornelius datang sekitar jam 02.00 WIB bersama temannya yang bernama Pegi dan langsung memesan minuman. Karena kafe hendak tutup dan pelanggan lain sudah membubarkan diri, Cornelius ditagih bill pembayaran minuman sebesar Rp3.335.000. 

Karena Cornelius tidak mau membayar, korban Martinus selaku keamanan menegur pelaku dan terjadi cekcok mulut. Namun tiba-tiba Cornelius mengeluarkan senjata api dan ditembakkan ke arah ketiga korban secara bergantian. Kemudian Cornelius keluar kafe sambil menenteng senjata api di tangan kanannya dan dijemput temannya dengan menggunakan mobil. 

Kasus ini menuai sorotan dari Ketua Ind Police Watch (IPW), Neta S Pane. Menurut Neta, polisi yang diduga sebagai pelaku penembakan layak dijatuhi hukuman mati dan Kapolres Jakarta Barat harus segera dicopot dari jabatannya.

Ada dua alasan kenapa Kapolres Jakarta Barat harus dicopot menurut Neta. Pertama, sebagai penanggungjawab keamanan wilayah dia membiarkan ada kafe yang buka hingga pukul 04.00, padahal saat ini tengah Pandemi Covid-19. “Kedua, Kapolres kurang memperhatikan prilaku anak buahnya hingga terjadi peristiwa brutal yang diduga dilakukan anak buahnya di wilayah hukumnya,” ujar Neta kepada Indozone.

Aksi brutal polisi koboi ini sangat memprihatinkan, kata Neta. Sebab, kasus tembak mati enam laskar FPI di Km 50 Tol Cikampek saja belum beres, kini Polda Metro Jaya masih harus menghadapi kasus tembak mati tiga orang di Cengkareng. Parahnya lagi korban yang ditembak oknum polisi itu adalah anggota TNI.

“Untuk itu Polda Metro Jaya perlu bertindak cepat dan segera copot Kapolres Jakarta Barat yg bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut,” imbuh Neta.

Sementara Kafe RM sendiri termasuk kafe yang membandel saat PPKM untuk mencegah penularan Covid-19 yang mestinya tidak boleh dibuka hingga dini hari apalagi hingga subuh saat pandemi.

Kasat Pol. PP Jakarta Barat Tamo Sijanat mengatakan, pihaknya telah dua kali melakukan penindakan terhadap kafe RM. Sayangnya kata dia manajemen kafe itu tetap membandel buka usaha di tengah pandemi.

Kafe RM kata dia pernah didenda oleh Satpol PP Rp5 juta dalam sekali sanksi. Namun pemilik tidak juga kapok dan kafe hiburan itu tetap buka. Hingga kemudian pada Kamis dini hari, 25 Februari 2021 terjadi kasus penembakan di kafe tersebut.

“Ya buka itu. Sebenarnya udah dua kali kita tindak melanggar protokol kesehatan, dia kita tindak didenda Rp5 juta,” ujar Tamo, Kamis (25/2).

Tamo mengatakan pihaknya telah memberikan sanksi penutupan 1×24 jam hingga denda administrasi maksimal sesuai pelanggaran kafe tersebut. Tamo menjelaskan setelah dilakukan penindakan dua kali namun kafe RM mengubah konsepnya menjadi restoran. Begitu pula dengan izin RM Kafe diubah.

** ass

Cibungbulang | Jurnal Inspirasi

Pasca ditemukan pada Kamis (25/2/2021) pagi, pihak keluarga korban DP melalui kuasa hukumnya Banggua Togu Tambunan menyampaikan dari hasil pemeriksaan beberapa saksi, korban DP diduga dibunuh.

“Ada beberapa orang yang sudah di BAP terkait penemuan mayat. Lebih banyak sih BAP warga yang menemukan, walaupun ayah korban sedikit diintrogasi. Karena memang suasana hati masih bersedih,” ungkapnya Banggua Togu Tambunan kepada wartawan pada, Kamis malam (25/02/2021).

Bahkan, Banggua Togu Tambunan menduga, bahwa dugaan pembunuhan terhadap korban DP itu seperti pembunuhan berencana. “Ini pembunuhan sepertinya pembunuhan berencana. Karena tadi penyidik menyampaikan bahwa almarhumah berangkat dari kemarin pagi dan terakhir hp-nya itu aktif hingga jam 13.00 WIB,” ucapnya.

Banggua Togu Tambunan mengatakan, bahwa pihak keluarga awalnya merasa cemas karena anak perempuannya tidak kunjung pulang malam itu. “Setelah dari situ keluarga mulai merasa cemas. Orang tua resah dan baru mendapatkan kabar tadi pagi,” katanya.

Namun, Banggua Togu Tambunan belum bisa memberikan keterangan lebih jauh perihal ada tidaknya luka di tubuh korban maupun penyebab kematiannya. “Hari ini hasil otopsi baru kami terima. Hasilnya belum dapat kami sampaikan. Yang jelas kalau dari fisik ada tindak pidana lainnya,”katanya.

Seperti diketahui, temuan mayat terbungkus plastik hitam menggegerkan warga Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pagi tadi. Mayat tersebut tergeletak di depan toko bangunan.

Dari keterangan polisi hasil olah tempat kejadian, korban dalam kondisi memakai kaos putih dan celana pendek. Selain itu, kaki korban dalam kondisi terikat.

Dari keterangan rekan ayah korban, gadis berinisial DP (18) asal Cibungbulang, Kabupaten Bogor itu pergi pamit mengerjakan tugas sekolah pada Rabu 24 Februari 2021. Tetapi, korban tak kunjung pulang hingga ditemukan meninggal dunia.

** Cepi Kurniawan

Bogor | Jurnal Inspirasi

Penularan Covid-19 di Kota Bogor yang masif, mengundang keprihatinan Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, Syarif Sastra. Iapun  berinisiatif untuk membantu pemerintah dalam memerangi covid dengan cara membagikan suplemen herbal racikan Hadipranoto kepada warga yang terkonfirmasi positif corona.

“Ya, suplemen herbal ini cukup efektif menyembuhkan Covid-19 yang sudah terkonfirmasi positif. Yang saya ketahui, sudah banyak pasien yang sembuh hanya dalam waktu lima atau enam hari. Dan, jamu herbal ini saya bagikan secara gratis,” ujar Syarif Sastra kepada wartawan, Kamis (25/2).

Menurut Syarif, herbal tersebut tak hanya ia bagikan kepada pejabat Kota Bogor yang terkena covid, melainkan masyarakat yang juga terjangkit virus asal Wuhan, China itu. “Sejauh ini permintaan untuk herbal itu meningkat karena mungkin sudah membuktikan khasiatnya,” ucapnya.

Bahkan, belum lama ini Syarif sempat mengunjungi pasien corona yang dirawar di Rumah Sakit Lapangan Kota Bogor. Disana, ia memberikan edumasi sambil membagikan suplemen herbal tersebut.

“Sebagai upaya pencegahan corona sebanyak 3 galon, di tiap lantainya. Ia berharap, melalui herbal tersebut bisa membantu penyembuhan pasien Covid-19, terutama yang memiliki penyakit bawaan,” jelasnya.

Ia mengaku, hal itu dilakukan sebagai ikhtiar dalam membantu sesama, agar dapat memenangkan peran melawan Covid-19. “Saya tak menjual, tapi saya berikan, jamu herbal Hadipranoto yang saya beli sendiri. Dan, beberapa pasien, menyampaikan sembuh dalam waktu paling lama sepekan setelah mengkonsumsi jamu herbal tersebut,” tuturnya. 

Lebih lanjut, kata dia, salah satu jalan yang ditempuh untuk mengakhiri pandemi adalah dengan melakukan vaksinasi massal agar bisa kembali normal. “Kalau merujuk dari keterangan Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes, Siti Nadia Tarmidzi, vaksinasi Covid-19 di Indonesia tidak akan memakan waktu lama. Vaksinasi Covid-19 di Indonesia tidak akan lebih dari dari dua tahun, ya semoga saja,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Polisi melakukan penyelidikan terhadap temuan sesosok mayat yang terbungkus plastik hitam yang menggegerkan warga di Jalan Raya Cilebut, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pada Kamis (25/2) pagi. Kopolreta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Pranomo Condro mengatakan bahwa mayat yang ditemukan merupakan seorang perempuan yang berusia belasan tahun. “Masih dalam penyelidikan,” ujar Kombes Pol Susatyo.

Ia meyakini, bila jasad perempuan yang ditemukan dalam kantung plastik hitam itu merupakan korban pembunuhan. “Yang pasti ini mayat tidak wajar ya meninggal tidak wajar, nanti lebih lanjut lagi kita lihat,” katanya.

Dari hasil identifikasi, jasad korban dalam kondisi terikat kaki dan tangannya. “Jasad utuh tidak ada bekas mutilasi tidak ada untuk semua kondisi mayat dalam kondisi lengkap,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, ciri-ciri jenazah itu menggunakan celana pendek bergambar kartun doraemon dan kaus berwarna putih. Jenazah perempuan ini belakangan diketahui berstatus sebagai siswi SMAN 1 Cibungbulang Kabupaten Bogor bernama Diska Putri (18). Ia menegaskan, polisi telah memeriksa sekitar empat saksi dalam perkara ini.

Terpisah, salah seorang saksi mata, Dedi mengatakan, jenazah perempuan naas itu terjadi pada pukul 07.00 WIB. “Saat itu sedang mengeluarkan mobil terus diliat ada plastik saya pikir sampah, tapi posturnya kaya tubuh wah mayat, setelah itu saya lapor Pak RT,” katanya kepada pojokbogor saat berada di lokasi.

Dedi mengaku, tidak melihat orang yang mencurigakan karena pada sore hari sudah tutup. “Kalau malam sudah tutup, karena kita sendiri tutupnya sejak sore,” tandasnya.

**  Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) melaksanakan vaksinasi massal bagi ratusan tenaga kesehatan (nakes) di Kantor Dinkes, Jalan Kesehatan, Kecamatan Tanah Sareal, Kamis (25/2).

Sekretaris Dinkes, dr Erna Nuraena mengatakan bahwa vaksinasi massal yang dilakukan pada Kamis (25/2) adalah kelanjutan giat vaksin di Bogor Senior Hospital (BSH) pada 11 Februari lalu. “Saat itu ada 688 nakes yang divaksin. Sekarang ada 620 orang. Tapi tidak untuk lansia, karena jarak vaksinasi lansia dari tahap pertama ke kedua memakan waktu 28 hari,” ujar Erna kepada wartawan, Kamis (25/2).

Menurut Erna, kendati sudah divaksin bukan berarti seseorang dapat terbebas dari penularan Covid-19. Namun, tujuan dari vaksinasi adalah agar membuat antibodi seseorang bekerja lebih cepat.

“Kalau mereka yang sudah divaksin antibodi dapat bekerja 1×24 jam. Sedangkan orang yang belum divaksin butuh waktu lama, sehingga virus dapat reproduksi. Makanya walau sudah divaksin tetap harus menjaga 5M, sebab masih bisa tertular dan menularkan,” katanya

Disinggung mengenai vaksinasi selanjutnya. Erna menyatakan bahwa sasaran berikutnya adalah petugas pelayanan publik, awak media, pelaku usaha, guru, tokoh agama dan pariwisata. “Karena mereka berisiko tinggi lantaran banyak kontak dengan orang,” ungkapnya.

Saat ini, sambung dia, Dinkes masih melakukan pendataan terhadap masyarakat yang akan menerima vaksin. “Masih proses pendataan. Sementara sudah masuk 23 ribu. Kami sedang mengatur jadwal vaksinasi, diharapkan untuk dua dosis vaksin dapat selesai pada April,” tuturnya.

Kata dia, Dinkes akan mengatur strategi untuk menuntaskan vaksinasi itu dengan cara vaksinasi massal dan vaksinasi di fasilitas kesehatan (faskes). “Tempat publik pun kemungkinan akan dimodifikasi untuk vaksinasi,” ucapnya.

Sementara, kata dia, berdasarkan data yang dimiliki di Kota Bogor terdapat 10.722 nakes. Namun, baru 9.000 yang sudah divaksin.

“Itu karena masih ada kendala. Untuk tahap pertama, kami terima 9.150 vial, saat ini hanya tersisa 30 dosis. Sedangkan kemarin kita terima 7.730 vial atau 69 dosis untuk 34 ribu orang. Untuk saat ini, komorbid, lansia dan ibu menyusui sudah bisa divaksin,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Mu’ad Khalim: Saya Akan Panggil Disnaker

Gunungputri | Jurnal Inspirasi

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Muad Khalim akan mengecek PT Ikhlas Is Indonesia di Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunungputri yang bergerak di bidang percetakan sablon itu dalam waktu dekat. Perusahaan tersebut diketahui tidak memberikan pesangon terhadap karyawannya setelah diberhentikan.

Politikus PDIP itu mengatakan, seharusnya tidak ada alasan bagi perusahaan manapun ketika karyawannya sudah tidak dipekerjakan tidak mendapatkan pesangon. “Tidak alasan jika karyawan PHK tidak dapat pesangon. Saya akan konfirmasi ke pihak terkait, baik perusahaan maupun karyawan yang di PHK itu sendiri,” ucap Muad Khalim kepada Jurnal Bogor, Kamis, (25/2).

Khalim sapaan akrabnya menambahkan, selain  perusahaan, dia juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya yakni Dinas Ketenaga Kerjaan (Disnaker) Kabupaten Bogor untuk melakukan konfirmasi terkait perjanjian antara perusahaan dan karyawan yang ada di PT ikhlas Is Indonesia tersebut.

“Nanti saya koordinasi dengan Disnaker sejauh mana perjanjian selama ini tentang permasalahan yang ada. Nanti akan kita cek dulu informasi dan data yang sebenarnya,” tambahnya.

Dia memaparkan, jika merajuk sesuai aturan yang ada, seharusnya perusahaan tidak beralasan untuk memberikan pesangon bagi karyawan yang sudah tidak dipekerjakan lagi sesuai dengan peraturan yang ada. “Kalo aturannya tetap harus ada pesangon tinggal perjanjiannya seperti apa,” tandasnya.

** Nay Nur’ain